Penonaktifan PBI BPJS Tuai Kritik, YLKI dan PDIP Ingatkan Amanat Konstitusi

Aditya — Fri, 06 Feb 2026 09:05:38 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kebijakan penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan menuai kritik keras dari berbagai pihak. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan PDI Perjuangan (PDIP) menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan dampak kemanusiaan serius, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan yang selama ini bergantung pada jaminan kesehatan negara.

YLKI menegaskan bahwa peserta PBI merupakan kelompok konsumen yang secara ekonomi berada dalam kondisi paling rentan. Penonaktifan kepesertaan tanpa perlindungan memadai dinilai dapat menghambat bahkan memutus akses layanan kesehatan yang bersifat vital.

Ketua YLKI Niti Emiliana menyatakan bahwa kebijakan tersebut berisiko besar terhadap keberlanjutan pengobatan masyarakat miskin.
“Peserta PBI adalah kelompok konsumen rentan karena iurannya ditanggung negara. Penonaktifan ini sangat berdampak terhadap keberlanjutan layanan kesehatan bagi pasien rentan,” ujar Niti dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026).

YLKI menyoroti lemahnya mekanisme pemberitahuan kepada peserta PBI yang kepesertaannya dinonaktifkan. Menurut Niti, penonaktifan yang dilakukan tanpa informasi yang jelas dan mudah diakses mencerminkan kegagalan sistem sosialisasi.

“Penonaktifan tanpa pemberitahuan berpotensi menghambat layanan kesehatan, khususnya bagi pasien yang membutuhkan perawatan rutin,” ujarnya.

YLKI menilai kondisi ini dapat melanggar hak konsumen atas informasi, sebagaimana diatur dalam peraturan perlindungan konsumen. Peserta PBI berhak mengetahui status kepesertaannya, alasan penonaktifan, serta langkah yang dapat ditempuh untuk mengaktifkan kembali jaminan kesehatan mereka.

Dampak paling berat dari penonaktifan PBI, menurut YLKI, dirasakan oleh pasien penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan berkelanjutan. Di antaranya adalah pasien gagal ginjal yang menjalani cuci darah, pasien tuberkulosis, penyakit jantung, hipertensi, serta penyakit kronis lainnya.

Terputusnya kepesertaan BPJS Kesehatan dapat menyebabkan penghentian terapi dan pengobatan, yang pada akhirnya berisiko membahayakan keselamatan pasien.

“Pengobatan penyakit kronis tidak bisa ditunda. Sekali terputus, dampaknya bisa fatal,” tegas Niti.

DPR Akan Panggil BPJS Kesehatan Terkait Pasien Gagal Ginjal Tak Bisa Cuci Darah

Aditya — Thu, 05 Feb 2026 22:56:44 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ratusan pasien gagal ginjal di berbagai daerah di Indonesia terancam tidak dapat menjalani terapi cuci darah (hemodialisis) akibat penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kondisi ini memicu kekhawatiran serius karena cuci darah merupakan prosedur medis yang tidak bisa ditunda dan berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa pasien.

Merespons persoalan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana memanggil BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial (Kemensos), serta Kementerian Kesehatan untuk meminta penjelasan resmi terkait kebijakan penonaktifan kepesertaan BPJS PBI yang dinilai berdampak besar bagi pasien penyakit kronis.

Data dari Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mencatat sedikitnya lebih dari 150 laporan pasien gagal ginjal terdampak penonaktifan BPJS PBI. Laporan tersebut datang dari berbagai wilayah, antara lain Banten, Bekasi, Cirebon, Yogyakarta, Aceh, Kendari, hingga Papua, dengan jumlah terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Tengah.

Ironisnya, sejumlah pasien baru mengetahui status kepesertaan BPJS mereka dinonaktifkan saat sudah berada di rumah sakit untuk menjalani prosedur cuci darah.

“Bahkan ada pasien yang baru mengetahui kepesertaannya nonaktif ketika hendak menjalani cuci darah. Padahal ini prosedur medis yang menyangkut keselamatan jiwa,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Charles menegaskan DPR tidak akan tinggal diam terhadap kebijakan administratif yang justru berpotensi mengorbankan hak dasar warga negara.

“Kami akan segera memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan untuk meminta penjelasan. Tidak boleh ada kebijakan teknokratis yang menelan korban jiwa,” tegasnya.

Menurut Charles, hak atas layanan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dijamin oleh negara. Ia menilai pemerintah tidak boleh abai terhadap kelompok masyarakat yang secara medis bergantung penuh pada layanan kesehatan berkelanjutan, khususnya pasien penyakit kronis seperti gagal ginjal.

Oleh karena itu, Komisi IX DPR mendesak Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemadanan dan pembaruan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PBI.

Charles menilai, setiap proses verifikasi dan penonaktifan kepesertaan seharusnya disertai pemberitahuan resmi kepada peserta, setidaknya 30 hari sebelum penonaktifan, serta mempertimbangkan kondisi medis peserta yang bersifat rentan dan berisiko tinggi.

PBI – Eranasional.com

Penonaktifan PBI BPJS Tuai Kritik, YLKI dan PDIP Ingatkan Amanat Konstitusi

DPR Akan Panggil BPJS Kesehatan Terkait Pasien Gagal Ginjal Tak Bisa Cuci Darah