Menurutnya, penyerahan KTA itu merupakan tindak lanjut atas permintaan Prabowo yang disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Kamis (27/8).

“Insya Allah kita berikan nanti,” ujar Gus Kikin seusai ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU di arena Muktamar ke-35 NU, Senin (31/8).

Gus Kikin menjelaskan, meskipun permintaan KTA sebelumnya disampaikan Prabowo kepada Ketua Umum PBNU periode sebelumnya, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, kartu tersebut nantinya akan ditandatangani oleh dirinya.

Hal itu lantaran Gus Kikin kini telah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU untuk masa khidmah 2026-2031.

“Iya jatahnya begitu. Kalau jadinya tadi pagi, kartunya ya tentu saya yang harus tanda tangan,” katanya.

Gus Kikin juga memastikan KTA NU milik Prabowo sudah tersedia dan siap diserahkan dalam rangkaian acara penutupan Muktamar ke-35 NU di Tambakberas.

“Udah ada,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat kembali menyinggung soal KTA NU ketika menyampaikan pidato dalam pembukaan Muktamar ke-35 NU.

Saat itu, Prabowo menyampaikan permintaan tersebut di hadapan Ketua Umum PBNU periode sebelumnya, Yahya Cholil Staquf. Prabowo mengatakan dirinya telah cukup lama meminta kartu tanda anggota NU tersebut. []

Penetapan tersebut berlangsung dalam Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Senin (31/8/2026).

Gus Kikin ditetapkan melalui mekanisme Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA).

Sebelum keputusan tersebut diambil, ia terlebih dahulu memperoleh restu tertulis dari Rais Aam terpilih serta menjadi kandidat dengan perolehan suara terbanyak dalam pemilihan yang diikuti para muktamirin.

Dalam Sidang Pleno V Muktamar ke-35 NU, Gus Kikin mengantongi 472 suara. Perolehan tersebut menempatkannya di posisi teratas, mengungguli empat kandidat lainnya.

Keputusan AHWA mengenai penetapan Gus Kikin disampaikan anggota AHWA, KH Anwar Iskandar, di hadapan peserta sidang pleno yang berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas.

Kiai Anwar menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah sembilan anggota AHWA bermusyawarah mengenai lima kandidat yang sebelumnya diajukan.

“Setelah melakukan musyawarah dari lima calon yang diajukan, maka anggota AHWA secara mufakat untuk memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketum PBNU masa khidmah 2026-2031,” ujar KH Anwar saat membacakan hasil keputusan AHWA, Senin pagi.

Musyawarah AHWA berlangsung secara tertutup di Ndalem Kasepuhan. Pertemuan dimulai sekitar pukul 06.20 WIB dan berakhir pada pukul 07.00 WIB.

Rangkaian musyawarah diawali dengan pembacaan Ummul Quran dan diakhiri doa yang dipimpin KH Anwar Manshur.

Setelah keputusan ditetapkan, berita acara pengangkatan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU ditandatangani oleh seluruh sembilan anggota AHWA.

Sembilan anggota AHWA tersebut yakni KH Nurul Huda Dazuli, TGK KH Nuruzzahri Yahya, KH Baharuddin HS, KH Miftakhul Akhyar yang juga merupakan Rais Aam terpilih, KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Anwar Manshur, KH Said Aqil Siradj, serta KH Abun Bunyamin.

Sebelum memasuki tahap penetapan oleh AHWA, terdapat lima kandidat yang memperoleh dukungan terbanyak dalam bursa Ketua Umum PBNU.

Gus Kikin berada di urutan pertama dengan 472 suara. Berikutnya KH Zulfa Mustofa atau Kiai Zulfa memperoleh 262 suara, KH Abdussalam Sochib atau Gus Salam 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya 258 suara, serta KH Abdul Ghofar Rozin atau Gus Rozin dengan 155 suara. []

Dalam keterangannya di Surabaya pada Senin 18 Mei 2026, Said Aqil menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keinginan untuk kembali masuk dalam kontestasi kepemimpinan PBNU. Ia menyebut faktor usia menjadi salah satu pertimbangan utama untuk memberi ruang kepada generasi baru di lingkungan Nahdlatul Ulama.

“Saya enggak akan maju. Siapa yang bilang? Enggak, enggak akan maju,” ujar Said Aqil saat ditemui wartawan.

Tokoh NU yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU selama dua periode, yakni 2010 hingga 2021 itu mengatakan dirinya kini sudah berusia 73 tahun. Menurut dia, sudah saatnya regenerasi kepemimpinan dilakukan agar NU dipimpin figur-figur baru yang memiliki energi dan gagasan segar untuk menghadapi tantangan zaman.

“Saya sudah tua. Umur saya 73 tahun. Sudah gantian lah regenerasi yang lebih cerdas,” katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang sempat berkembang mengenai kemungkinan Said Aqil kembali maju dalam Muktamar NU 2026. Sebagai salah satu tokoh berpengaruh di tubuh NU, namanya kerap dikaitkan dengan dinamika internal organisasi menjelang muktamar.

Selain memastikan tidak akan maju sebagai Ketua Umum PBNU, Said Aqil juga menepis kemungkinan dirinya mencalonkan diri sebagai Rais Aam PBNU. Posisi Rais Aam sendiri merupakan jabatan tertinggi dalam struktur syuriyah NU yang memiliki peran penting dalam menentukan arah keagamaan dan kebijakan organisasi.

Dengan gaya santai dan diselingi candaan, Said Aqil menyebut dirinya belum pantas menempati posisi tersebut. Ia bahkan berseloroh soal atribut khas para kiai NU yang biasa mengenakan udeng atau penutup kepala tradisional.

“Orang itu harus kiai pakai udeng-udeng. Lah saya kan enggak pernah pakai udeng-udeng,” ujarnya sambil tersenyum.

]]> https://eranasional.com/101900/kh-said-aqil-siradj-buka-suara-soal-peluang-kembali-pimpin-pbnu/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/96587/skandal-kuota-haji-kpk-periksa-aizzudin-pbnu-dan-fokus-telusuri-aliran-dana https://eranasional.com/96587/skandal-kuota-haji-kpk-periksa-aizzudin-pbnu-dan-fokus-telusuri-aliran-dana#respond Wed, 14 Jan 2026 10:23:02 +0000 https://eranasional.com/96587/skandal-kuota-haji-kpk-periksa-aizzudin-pbnu-dan-fokus-telusuri-aliran-dana Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan pemeriksaan terhadap Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman, dalam perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024. Pemeriksaan tersebut dilakukan karena penyidik menemukan indikasi awal adanya aliran dana yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Aizzudin memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi pada Selasa, 13 Januari 2026, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya pendalaman terhadap jaringan aliran dana yang diduga muncul dalam kasus kuota haji yang kini telah menyeret sejumlah nama besar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Aizzudin dilakukan untuk mengklarifikasi dugaan tersebut. “Ada dugaan aliran kepada yang bersangkutan,” ujar Budi kepada awak media.

Menurut KPK, klarifikasi ini penting untuk memastikan tujuan, proses, dan mekanisme aliran dana tersebut, termasuk apakah dana tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pengambilan kebijakan atau penyelenggaraan ibadah haji.

“Ini didalami maksudnya seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses dan mekanisme aliran uang itu bisa terjadi,” jelas Budi.

Saat ditanya apakah dugaan aliran dana tersebut berkaitan dengan organisasi PBNU, KPK menegaskan bahwa penyelidikan masih difokuskan pada Aizzudin secara personal.

“Saat ini masih terkait dengan yang bersangkutan,” kata Budi, menegaskan bahwa belum ada kesimpulan mengenai keterlibatan institusi PBNU secara organisasi.

Penegasan ini penting mengingat PBNU merupakan organisasi keagamaan besar dengan peran strategis di masyarakat. KPK menekankan bahwa pemeriksaan saksi tidak serta-merta berarti penetapan tersangka, melainkan bagian dari proses pembuktian untuk membuat perkara menjadi terang.

]]> https://eranasional.com/96587/skandal-kuota-haji-kpk-periksa-aizzudin-pbnu-dan-fokus-telusuri-aliran-dana/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96391/kpk-tetapkan-yaqut-cholil-qoumas-tersangka-gus-yahya-pbnu-tak-terlibat https://eranasional.com/96391/kpk-tetapkan-yaqut-cholil-qoumas-tersangka-gus-yahya-pbnu-tak-terlibat#respond Fri, 09 Jan 2026 16:33:06 +0000 https://eranasional.com/96391/kpk-tetapkan-yaqut-cholil-qoumas-tersangka-gus-yahya-pbnu-tak-terlibat Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan dan pengelolaan kuota haji di Kementerian Agama. Penetapan tersebut menjadi babak baru dalam penyidikan dugaan penyimpangan kuota haji pada periode 2023–2024.

Kasus ini diduga berkaitan dengan pengelolaan kuota tambahan haji yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Menanggapi penetapan status hukum adiknya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan sikapnya untuk menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan. Ia juga memastikan tidak akan melakukan intervensi apa pun terhadap perkara yang menjerat mantan Menteri Agama tersebut.

“Sebagai kakak tentu secara emosional saya ikut merasakan. Tapi masalah hukum, terserah sepenuhnya pada proses hukum. Saya sama sekali tidak ikut campur,” ujar Gus Yahya, Jumat (9/1).

Gus Yahya juga menegaskan bahwa organisasi PBNU tidak memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Yaqut Cholil Qoumas. Menurutnya, persoalan hukum tersebut merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak dapat dikaitkan dengan organisasi keagamaan yang dipimpinnya.

“PBNU tidak terkait sama sekali. Ini adalah tindakan individu dan tidak mewakili organisasi,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menepis spekulasi publik yang mengaitkan posisi Yaqut sebagai tokoh NU dengan jabatan strategisnya di pemerintahan maupun dengan kepemimpinan PBNU saat ini.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Selain Yaqut Cholil Qoumas, KPK juga menetapkan Ishafah Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, sebagai tersangka.

“Terkait perkara kuota haji, kami sampaikan update bahwa KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Yang pertama saudara YCQ selaku mantan Menteri Agama, dan yang kedua saudara IAA selaku staf khusus Menteri Agama pada saat itu,” lanjutnya.

Menurut KPK, kedua tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan negara.

“Perkara ini disangkakan melanggar Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Budi.

KPK menyatakan bahwa hingga saat ini nilai kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi kuota haji tersebut masih dalam proses penghitungan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut masih melakukan kalkulasi untuk menentukan besaran kerugian negara secara pasti.

“BPK masih terus melakukan penghitungan untuk mengetahui besaran kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini,” jelas Budi.

Ia menambahkan, penyidikan masih terus berjalan dan tidak tertutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru seiring dengan pengembangan perkara.

Dalam proses penyidikan, KPK juga melakukan penelusuran terhadap sejumlah pihak terkait, termasuk Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) serta biro perjalanan haji dan umrah. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri alur dugaan praktik jual-beli kuota haji khusus.

“Kami juga menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terlibat, dengan tujuan memastikan pemulihan kerugian keuangan negara dapat dilakukan secara maksimal,” kata Budi.

Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan dalam pembagian kuota tambahan haji tahun 2024 yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Sesuai Undang-Undang, kuota haji nasional seharusnya dibagi dengan komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Namun, dalam praktiknya, Kementerian Agama melakukan diskresi terhadap kuota tambahan sebanyak 20.000 jamaah dengan membaginya secara merata, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Pembagian tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memicu dugaan adanya praktik korupsi.

KPK menduga pembagian kuota yang menyimpang tersebut membuka ruang terjadinya praktik jual-beli kuota haji khusus. Dalam skema yang diduga terjadi, sejumlah calon jamaah disebut dapat berangkat haji tanpa harus mengantre panjang dengan membayar sejumlah uang pelicin kepada pihak tertentu.

Praktik ini diduga melibatkan oknum di lingkungan Kementerian Agama dan bekerja sama dengan sejumlah biro travel haji dan umrah.

Penetapan Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka menjadi sorotan luas publik, mengingat posisinya sebagai mantan Menteri Agama dan tokoh Nahdlatul Ulama. Kasus ini juga dinilai menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum di sektor pelayanan publik yang menyentuh kepentingan umat.

KPK menegaskan akan menangani perkara ini secara profesional dan transparan tanpa memandang latar belakang politik, jabatan, maupun afiliasi organisasi para pihak yang terlibat.

Dengan proses hukum yang masih berjalan, publik kini menanti kelanjutan penyidikan dan kejelasan pertanggungjawaban hukum dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Penetapan Penjabat Ketua Umum PBNU masa bakti sisa, yaitu Bapak KH Zulfa Mustofa,” kata Rais Syuriah Muhammad Nuh usai rapat pleno yang berlangsung tertutup di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/2/2025).

Nuh mengungkapkan Zulfa diberi mandat untuk memimpin hingga muktamar, sekaligus menyiapkan pelaksanaan forum tertinggi organisasi tersebut. Penugasan ini untuk mengembalikan siklus periode kepemimpinan PBNU. Sebab, muktamar sebelumnya di Lampung pada 2021, sempat bergeser satu tahun akibat pandemi covid-19.

“Muktamar sekarang bukan dipercepat, tetapi dikembalikan ke siklus semula,” kata dia.

Sementara itu, Mustofa bertekad akan menjalankan amanah yang diputuskan dalam rapat pleno. “Malam ini sebagaimana kita semua ketahui rapat pleno telah menetapkan alfaqir, menetapkan diri saya sebagai Penjabat Ketua Umum,” jelas Mustofa.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam Sidang Pleno Ke-4 Muktamar PKB usai 38 dewan pimpinan wilayah secara aklamasi meminta Cak Imin menjabat Ketua Umum PKB periode 2024-2029 pada sidang pleno ke-2.

“Setelah mendengar pernyataan kesediaan dari Muhaimin Iskandar, saya meminta pendapat forum untuk memberikan mandat kepada Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa masa bakti 2024-2029 sekaligus mandatoris tunggal Muktamar PKB 2024. Apakah dapat disetujui?” kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dikutip dari Antara, Minggu (25/8/2024).

Sebelumnya, Cak Imin dimintai kesediaan oleh Jazilul dalam sidang pleno ke-4.

Ia kemudian menceritakan sempat bertanya kepada kerabatnya mengenai regenerasi pemimpin, tetapi disarankan untuk menanyakan kesediaan Dewan Pimpinan Cabang PKB.

“Saya ingin bertanya ke DPC-DPC, apakah pengurus DPC ingin melihat saya memimpin kembali?” kata Cak Imin.

Para peserta muktamar menyatakan secara bersama-sama agar Cak Imin memimpin kembali partai itu.

“Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan,” kata muktamirin membuat suara Cak Imin kurang terdengar.

Cak Imin menyatakan kesediaan memimpin kembali partai tersebut.

“Saya menerima permintaan sahabat-sahabat untuk mengurus PKB periode 2024-2029,” katanya.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, membahas konsesi tambang dan investasi di IKN, Kamis (22/8/2024).

“Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan,” kata Gus Yahya.

PBNU adalah ormas pertama yang telah memproses WIUPK. Ormas keagamaan tersebut dipastikan mendapatkan lahan tambang eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Gus Yahya menyebutkan, lokasi tambang batu bara tersebut berada di Kalimantan Timur (Kaltim) dengan luasan 26.000 hektare. Lahan tersebut akan segera digarap oleh badan usaha yang dimiliki PBNU.

“Segera. Segera. Karena IUP sudah keluar. Mudah-mudahan Januari kita sudah bisa bekerja,” ujar Gus Yahya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, mengimbau GP Ansor dan Banser menahan diri dan tidak bertindak sendiri dalam kasus penyerangan di Karawang itu.

Gus Yahya meminta untuk mempercayakan pengusutan kasus tersebut sepenuhnya kepada pihak kepolisian.
“Tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Tidak boleh melakukan reaksi apa pun. Semua harus disiplin untuk taat kepada hukum. Begitu juga kepada, warga NU pada umumnya,” kata Gus Yahya di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya, Senin (12/8/2024).

“Saya mengimbau agar juga melakukan cooling down terhadap masalah ini. Kita tahu ada kelompok-kelompok yang berbeda, yang berseberangan dalam soal ini,” lanjutnya.

Ia juga mengimbau kepada warga Nahdlatul Ulama untuk mengingat persaudaraan apa pun perbedaan pandangannya.

“Mari kita terus menjaga persaudaraan di antara kita ini dan menghormati perbedaan pandangan di antara kita dan tidak melanjutkan artikulasi-artikulasi yang saling memanasi saling mencemooh apalagi saling mencaci maki di antara sesama warga NU, apa pun masalahnya,” ungkapnya.

Insiden penyerangan itu mengakibatkan satu mobil Mitsubishi Pajero yang ditumpangi Ikhsan bernopol B 1870 FLS rusak. Selain itu, tiga orang terluka. Mereka adalah Ikhsan, Ao Maoludin (38 Tahun), dan Arsanu (24).

Ketua GP Ansor Karawang, Ahmad Syahid, menuturkan rombongan tersebut merupakan pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang datang ke Karawang guna memenuhi undangan acara di Ponpes Al-Baghdadi Rengasdengklok.

Sejauh ini, polisi telah mengamankan satu terduga pelaku kasus tersebut.

“Baru satu orang (terduga pelaku), kita masih dalami peran yang lain terkait perusakan,” ungkap Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP M. Nazal Fawwaz, dikutip dari kumparan, Senin (12/8/2024).

Hal itu disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Kata dia, pihaknya meminta agar pengurus tidak lagi mengutip iuran untuk kegiatan organisasi.

Contohnya untuk pembangunan gedung kantor dan mengadakan acara.

“Semua kutipan atau sumbangan dari warga harus dikembalikan langsung kepada warga dalam bentuk sedekah, infak atau zakat melalui Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (Laziznu),” kata Gus Yahya saat konferensi pers usai rapat pleno di Jakarta, Minggu, 28 Juli 2024.

Gus Yahya menegaskan, semua pembiayaan untuk penugasan petugas tersebut akan ditanggung oleh PBNU.

“Jajaran pengurus di daerah dilarang memberikan apapun kepada mereka,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Sebagai informasi, PBNU menggelar rapat pleno yang bertujuan menghasilkan keputusan untuk perbaikan kinerja PBNU.

Hasil lain dalam pleno tersebut yakni tentang pedoman penyelenggaraan organisasi, peraturan tentang pedoman penyelenggaraan konferensi atau forum-forum.

“Saya mohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana.” kata Yahya dalam Konferensi Pers di Kantor PBNU, Selasa (16/7/2024)

Yahya mengungkapkan, kader-kader NU yang melakukan sowan dengan Presiden Israel bukanlah arahan dari NU, melainkan tanggung jawab pribadi dari orang-orang yang melakukan kegiatan tersebut.

Hal itu juga dikonfirmasi oleh lembaga-lembaga naungan PBNU yang terkait, bahwa lembaga tersebut tidak mengetahui terkait kegiatan tersebut.

Pemanggilan lima tokoh NU itu dibenarkan Sekretaris Jenderal Nahdlatul Ulama (NU) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dikutip dari Kompas TV, Selasa 16 Juli 2024.

“Hari ini rencananya ketua umum akan bertemu secara langsung, baik pimpinan badan otonom lembaga yang mana mereka yang berangkat itu tercatat sebagai pengurus, nah nanti di situ akan diketahui lebih jauh tentang maksud dan tujuan mereka ke sana,” ucap Gus Ipul.

“Kemudian juga kita mau tahu latar belakangnya dan siapa yang memberangkat mereka ke sana, untuk keperluan apa. Insha Allah nanti udah ada kabar, nanti akan ada rilis secara resmi yang disampaikan oleh ketua umum,”jelasnya.

Gus Ipul juga mengatakan, pihak PBNU tidak mengetahui perihal keberangkatan dan pertemuan 5 tokoh NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog.

Tak hanya itu, Gus Ipul juga menegaskan tidak ada izin apalagi mandat dari PBNU untuk 5 tokoh NU tersebut ke Israel.

“Kita kemudian kaget luar biasa adanya foto-foto yang beredar itu, video-video yang beredar, yang mana tentu kita tidak sekadar menyayangkan, banyak sekali juga yang mengecam, sekaligus juga kita ingin ada tindakan-tindakan organisasi,” ujar Gus Ipul.

“Nah karena itu lah kita perlu tabayun pada yang bersangkutan karena ini untuk memperjelas persolan jangan cuma berdasarkan spekulasi. Kalau lihat sepintas sih, mereka diundang karena di belakang ada nama NU-nya,”sambungnya.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menambahkan, belum menjelaskan secara detail apakah PBNU akan memberikan sanksi terhadap 5 tokoh NU tersebut.

“Bagi pengurus NU tahu lah batas-batas mana yang boleh dilakukan, mana yang minta izin, ya memang kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sensitif, yang mungkin memang punya dampak luar biasa, seharusnya mereka melakukan konsultasi ke PBNU,” ucap Gus Ipul. []

Hal ini diungkapkan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, perusahaan itu nantinya akan dipimpin oleh Bendahara Umum Gudfan Arif.

Sebagai informasi, Gudfan merupakan putra dari seorang pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur, KH Abdul Ghofur.

Gudfan selama ini dikenal aktif sebagai kader maupun pengurus Nahdlatul Ulama. Ia juga dikenal sebagai pengusaha di beberapa perusahaan.

Berdasarkan situs resmi NU, Gudfan beberapa kali menempati posisi sebagai bendahara. Pada periode 2012-2017 , ia menjabat Bendahara Pimpinan Pusat (PP) Pagar Nusa. Gudfan juga pernah menjabat sebagai Bendahara Rabithah Ma’ahid Islamiyah PWNU Jawa Timur pada periode 2013-2018.

Gudfan pada 31 Januari 2022 dikukuhkan sebagai bendahara PBNU. Kemudian pada Agustus 2022, ia didapuk menjadi Pelaksana tugas Bendahara Umum PBNU menggantikan Mardani H Maming yang menjadi tersangka kasus korupsi di Komisi Pemberantaan Korupsi atau KPK.

Gudfan diketahui memiliki beberapa usaha di bidang pertambangan batubara, minyak dan gas, petrokimia, serta di bidang informasi dan teknologi.

Adapun Yahya Cholil mengatakan Gudfan dipercaya bisa memberikan ruang yang memadai dalam bentuk jaringan bisnis usaha di pertambangan.

Menurut Ketua Umum PBNU itu pihaknya sampai saat ini belum mengetahui lokasi tambang yang akan mereka kelola.

“Nanti akan kami tawar, ya kan ini soal tawar menawar juga,” ujar Yahya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah memberikan izin wilayah usaha pertambangan khusus atau WIUPK kepada ormas keagamaan, salah satunya adalah NU.

Yahya mengaku berterima kasih atas langkah perluasan pemberian izin tambang ormas keagamaan.

“Kami melihat sebagai peluang, ya segera kami tangkap. Wong butuh, mau bagaimana lagi,” kata dia di Kantor PBNU, Jakarta pada 6 Juni 2024.

Gus Yahya menduga perhatian pemerintah kepada NU begitu besar. “Mungkin ya, ini husnudzon kami, yang paling dipikirkan mungkin memang NU, mungkin ya, mungkin ini, karena NU punya umat yang begitu besar,” ucapnya.

Hal itu disampaikan Gus Yahya saat pelantikan pengurus GP Ansor periode 2024-2029 di Istora Senayan, Jakarta, Senin 27 Mei 2024.

Gus Yahya menyebut Jokowi telah meletakkan dasar-dasar yang sangat penting untuk masa depan Indonesia.

Ia berharap Ansor dapat menjadi peretas jalan menuju Indonesia masa depan.

“Saya minta kepada seluruh jajaran Pimpinan Pusat Gerakan Ansor beserta seluruh kader-kader Ansor dan Banser di seluruh Indonesia agar belajar dari Presiden Joko Widodo,” kata Gus Yahya, Senin 27 Mei 2024.

Mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu menambahkan, Jokowi telah membawa Indonesia memasuki dekade investasi strategis untuk masa depan.

Menurutnya, mantan wali kota Surakarta itu setia menerapkan prinsip kesinambungan.

Gus Yahya menyebut prinsip ini sesuai dengan risalah Nabi Muhammad SAW.

“Jokowi tidak pernah meninggalkan prinsip kesinambungan. Dan ini adalah prinsip yang sesungguhnya juga ditegakkan oleh risalah Nabi Besar Muhammad SAW,”ucap Gus Yahya.

“Ketika beliau shalallahu alaihi wassalam menyatakan, innama buistu liutammima makarimal akhlak, bahwa misi beliau adalah misi menyempurnakan, bukan mengganti sama sekali,” sambung Gus Yahya.

Adapun ketua umum GP Ansor yang resmi dilantik untuk periode 2024-2025 adalah Addin Jauharudin.

Addin menggantikan Yaqut Cholil Qoumas yang telah menjabat sejak 2016.

Saat pelantikan pengurus GP Ansor di Istora Senayan, turut hadir Panglima TNI Agus Subiyanto, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, hingga MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas. []

Kegiatan jemaah Masjid Aolia di Desa Giriharjo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Yogyakarta, itu viral melalui media sosial setelah melaksanakan salat Idul Firil 1445 Hijriah pada Jumat, 5 April kemarin.

“Dalih tokoh panutan mereka (yang mengaku) berbicara langsung dengan Allah SWT (subhanahu wa ta’ala) itu sungguh memprihatinkan, harus dicegah, dan tidak boleh terulang kembali. Itu mempermainkan agama (Islam) namanya,” kata Gus Fahrur, sapaan akrab Fahrur Rozi, yang menghubungi Tempo pada Sabtu, 6 April 2024.

Fahrur berharap semua muslim, khususnya para tokoh agama, supaya beribadah sesuai ajaran agama Islam sesuai dengan tuntutan syariat yang berbasis ilmu dan akal-pikiran yang sehat. Sehingga, kata dia, tidak seorang pun boleh mempermainkan ajaran Islam dengan mengaku sudah berbicara langsung dengan Allah SWT.

“Tidak bisa seseorang secara asal-asalan mengaku sudah berkomunikasi dengan Gusti Allah. Pengakuan seenaknya ini tidak sah dan tidak boleh dijadikan dasar tuntunan beragama. Ini ajaran yang menyimpang,” ujar Fahrur, Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur di wilayah Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

Fahrur mengimbau kepada seluruh muslim di Kecamatan Panggang untuk mempelajari agama dari para ulama yang kredibel dan dapat mempertanggungjawabkan ajarannya sesuai metode nalar syariat Islam yang sah serta telah diterima luas oleh masyarakat muslim.

“Tidak semestinya masyarakat gampang percaya pada siapa pun yang mengaku punya hubungan khusus dengan Gusti Allah tapi, tindakannya tanpa basis ilmu yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam,” ujar Fahrur.