Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60 membuka peluang bagi partai berlambang moncong banteng putih itu mengusung paslon sendiri.

“Dengan keputusan MK ini, PDIP bisa mengusung sendiri,” jelas Muhaimin, dikutip dari Okezone, Sabtu 24 Agustus 2024.

Mantan Calon Wakil Presiden (Wapres) 2024 ini berharap PDIP lancar dalam mengusung paslon di Pilkada Jakarta 2024.

“Ya moga-moga lancar,” harap Muhaimin.

Sebelumnya, Anies melangsungkan kunjunga ke DPD PDIP Jakarta, Sabtu 24 Agustus 2024 siang.

Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Adi Wijaya menyebutkan, DPD DKI Jakarta kemungkinan bakal mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bacagub Jakarta.

Bahkan, dia menyebutkan dialah yang cocok mendampinginya.

“Kalau saya Insya Allah,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan, Adi Wijaya pada wartawan, Sabtu 24 Agustus 2024.

Menurutnya, DPD PDI Perjuangan Jakarta bakal mengusung Anies Baswedan sebagai Bacawagub Jakarta.

Namun, kepastian itu masih menantikan hasil keputusan dari Ketum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

“Kita tunggu Ibu Megawati. Kan ibu belum teken,” pungkasnya. []

Menanggapi pernyataan Megawati, Anies Baswedan pun buka suara.

Menurut Anies, konteks dari pernyataan Megawati itu terkait agar setiap bakal calon kepala daerah yang diusung PDIP untuk selalu tunduk kepada aturan atau konstitusi yang berlaku di Indonesia.

“Jadi, kita menyadari bahwa beliau (Megawati) merujuk kepada amanat konstitusi. Cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia satu, beragam tapi bersama dan itu lah yang kita jadikan tujukan sama-sama,” kata Anies usai menggelar pertemuan dengan pejabat DPD PDI-P DKI Jakarta, Sabtu 24 Agustus 2024, dikutip dari Kompas TV.

Anies juga merespons terkait wacana pertemuan dirinya dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Anies menyebut belum bisa memastikan kapan waktu pasti pertemuan tersebut.

“Kita mengalir saja, nanti ada waktunya, seperti pertemuan hari ini, tidak direncanakan mengalir begitu saja, rilex, santai. Nanti kita kabari kalau ada kabar,” ungkapnya dikutip dari Kompas TV.

Sebelumnya, Megawati berbicara mengenai peluang PDI-P mendukung Anies di Pilkada Jakarta 2024.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberi arahan usai pengumuman calon kepala daerah untuk kabupaten/kota dan gubernur gelombang kedua di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Kamis 22 Agustus 2024.

Awalnya, Megawati bercerita terkait adanya sekelompok orang mengenakan baju berwarna merah-hitam yang memasang spanduk yang berisi dukungan untuk Anies.

“Tadi kan diomongin Jakarta, tadi di depan aku kaget ada baju merah hitam, tapi pasang spanduknya suruh gotong Pak Anies,” ujarnya.

Presiden ke-5 RI itu lantas bertanya kepada Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan Komarudin Watubun soal tujuan orang-orang tersebut.

“Saya tanya Komar, itu satgas apa ya kok namanya satgas hitamnya? Terus kata pak Komar, ‘Itu satgasnya memang mau dukung Pak Anies,” papar Mega.

“Aku bilang enak saja ya. Ngapain ku suruh dukung Pak Anies?,”

Ia pun bertanya apakah benar Anies mau bergabung dengan PDI-P.

Jika mau bergabung dan didukung PDI-P, kata Megawati, eks Gubernur DKI Jakarta tersebut pun harus tunduk pada aturan partai.

“Kalau mau sama PDI-P, kalau mau PDI-P, jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau enggak nurut ya?,” ucap Megawati. []

Pemanggilan tersebut terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Hasto mengaku tak hadiri pemanggilan tersebut lantaran baru mengetahui adanya surat panggilan pada hari pemanggilan.

“Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,” kata Hasto di Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024.

Ia mengatakan dirinya sudah dijadwalkan untuk memimpin rapat terkait kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Jumat.

Ia pun menyampaikan permintaan maaf karena belum dapat memenuhi panggilan KPK.

“Kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat pilkada,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK memanggil Hasto untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub, Jumat 19 Juli 2024.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan, Hasto dipanggil dalam kapasitasnya sebagai konsultan.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama Hasto Kristiyanto selaku konsultan,” kata Tessa, Jumat.

KPK bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan tersebut usai Hasto tak dapat memenuhi panggilan.

Sebagai informasi, penyidik KPK terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub.

Perkembangan terbaru, KPK menangkap Yofi Oktarisza (YO) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Jawa Bagian Tengah. []

Dimana baru-baru ini Kaesang menggelar pertemuan dengan elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait Pilkada Serentak 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Politisi PDI Perjuangan Chico Hakim dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Rabu 10 Juli 2024.

“PDI Perjuangan juga tidak ada masalah, seperti Mbak Puan beberapa waktu lalu menyampaikan, kalau memang Mas Kaesang mau ketemu, ya boleh saja,” kata Chico.

“Kita terbuka dan kita sudah menegaskan, sejak awal dari mulai ramainya terkait Pilkada, kita tidak menutup jalur komunikasi dengan partai politik mana pun dan tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan partai politik maupun tokoh manapun,” tambahnya.

Namun, kata Chico, PDI Perjuangan akan lebih mengedepankan kriteria tokoh dalam kemungkinan kerja sama terkait Pilkada serentak.

“Kita mengedepankan kriteria dari tokoh yang akan kami usung. Kenapa kita lebih percaya mengusung kriteria, karena ini kepentingan untuk rakyat, Pilkada ini bukan untuk partai saja,” jelas Chico.

“Artinya di tiap daerah mengusung orang-orang yang kemampuannya disesuaikan dengan daerahnya,” sambungnya.

Sebelumnya, Ketua PSI Kaesang Pangarep menggelar pertemuan dengan elit PKS.

Pada pertemuan tersebut, PKS meminta Kaesang untuk mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta 2024.

Hingga saat ini, untuk Pilkada Jakarta baru muncul satu pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yakni Anies Baswedan dan Sohibul Iman. []

Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut diawali dengan pembacaan nama kader yang dilantik sebagai pengurus oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

Struktur yang baru masa bakti 2019-2024 diperpanjang hingga 2025.

“Ketua Bidang Kehormatan Partai Komaruddin Watubun, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif Bambang Wuryanto, Ketua Bappilu Eksekutif Deddy Sitorus MA, Ketum Bidang Ideologi dan kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat,” ucapnya dikutip dari YouTube Kompas TV.

Selanjutnya, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Syukur Nababan, Ketua Bidang Sumber Daya Said Abdullah.

“Ketua Bidang Politik Puan Maharani, Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo, Ketua Bidang Luar Negari Dr Ahmad Basarah, Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Rakyat Yasonna Laoly,” lanjut Hasto.

Hasto kemudian membacakan, Ketua Bidang Reformasi Sitem Hukum Nasional Ronny Talapessy, Ketua Bidang Perekonomian Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Ketua Bidang Kebudayaan Rano Karno, Ketua Bidang penanggulangan Bencana Tri Rismaharini.

Sementara itu, pengurus DPP lainnya adalah Utut Adianto sebagai Wakil Sekjen Bidang Internal, kemudian Adian Napitupulu sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bidang Komunikasi.

Setelah mereka berada di atas panggug, Megawati pun melantiknya dengan membacakan sumpah, diikuti oleh para pengurus DPP.

“Saudara-saudara sekalian, mereka yang telah dipanggil tadi itu dengan hak prerogatif saya itu akan saya lantik dengan membacakan janji jabatan dalam rangka untuk menyesuaikan karena kongres kita itu kita kembalikan kepada waktu seperti waktu lalu, yaitu 2025,” kata Megawati.

“Akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019, piagam dan program perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan segala ketentuan partai yang berlaku,” kata Megawati membacakan.

Megawati berharap, yang baru dilantik akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan disiplin partai, serta akan senantiasa mengutamakan keutuhan partai, keberhasilan program perjuangan partai daripada kepentingan pribadi.

“Saya akan memegang rahasia partai yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan partai dengan asas kekeluargaan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, adil, rajin, dan bersemangat untuk kepentingan partai, negara, dan bangsa,”ucap Megawati. []

Hal itu disampaikan Politikus PDI-P, Aria Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 4 Juli 2024.

Kata Aria, nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam bursa Calon Gubernur Jawa Barat masuk radar.

“Nah kenapa ada penjaringan oleh PDI Perjuangan?. Dijaring ini kan mau dapat ikan tongkol, ikan wader atau ikan gurame kan dapatnya apa, tapi kan semua dari rakyat,” kata Aria Bima, dikutip Kompas TV.

PDIP, lanjut dia, ingin mengetahui kriteria pemimpin yang diidamkan oleh masyarakat di masing-masing wilayah.

“Kalau ada muncul nama Pak Sandi, kemudian Pak Andika Perkasa, ya itu seperti disampaikan oleh Mas Pacul, akibat kriteria-kriteria yang diinginkan masyarakat Jawa Tengah, Jawa Barat,” bebernya.

Dalam pengusungan kandidat calon yang sesuai dengan kehendak rakyat, kata Aria, PDIP siap menjalin kerja sama dengan partai politik lain.

Oleh sebab itu, pihaknya akan mengecek terlebih dahulu, apakah Sandiaga adalah sosok yang diinginkan oleh masyarakat Jawa Barat untuk menjadi calon gubernur.

“PDI Perjuangan dalam hal ini, intinya terbuka terhadap semua partai politik dalam bekerja sama mengusung kandidat yang diinginkan masyarakat,” ucapnya.

“Supaya partisipasi besok itu betul-betul lahir dari masyarakat Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah,” sambung dia.

Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa melalui wakil ketua umumnya Jazilul Fawaid mengatakan, partainya tengah melirik Sandiaga Uno untuk dicalonkan pada Pilkada Jawa Barat.

“Untuk Jawa Barat PKB sudah mencari kader internal yang kemungkinan diusulkan bisa maju, seperti Pak Cucun, Pak Huda,” ujar Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa 2 Juli 2024 lalu.

“Tapi ada aspirasi juga seperti dari sebagian masyarakat Jawa Barat dan juga kader PKB untuk mengajak Pak Sandiaga Uno jadi calon gubernur Jawa Barat,” pungkasnya. []

Menurut Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, ada dua kalangan yang disiapkan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim).

Untuk pusat kata dia, PDI-P menyiapkan, Tri Rismaharini yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial.

Serta Abdullah Azwar Anas yang saat ini menjabat sebagai Menteri PAN-RB.

Sebelum menjabat Mensos, Risma merupakan Wali Kota Surabaya selama dua periode dari 2010 hingga 2020.

Sedangkan Azwar Anas juga bukan orang baru di Jatim. Ia merupakan Bupati Banyuwangi selama dua periode dari 2010-2020.

Selain Risma dan Azwar Anas, PDI-P juga menyiapkan Pramono Anung yang saat kini menjabat Sekretaris Kabinet Indonesia Maju.

“Ada Pak Pramono Anung, ini laris manis ada yang usung di Jakarta, ada yang ngusulkan di Jawa Timur,” jelas Hasto dikutip dari Kompas TV, Sabtu 29 Juni 2024.

Kata Hasto, untuk kalangan pejabat daerah, PDI-P mendorong para kepala daerah incumbent di Jawa Timur.

Seperti Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin atau Gus Ipin, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, hingga Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.

Selain disiapkan untuk Pilgub Jatim, para kandidat dari kalangan pejabat daerah ini juga disiapkan untuk bertarung di Pilkada di daerah masing-masing.

“Jadi tinggal merumuskan kerja sama politiknya untuk Pilgub Jatim,” jelas Hasto.

Hasto menambahkan, sejauh ini pihaknya telah melakukan komunikasi dengan beberapa partai untuk memenangkan Pilkada Jatim.

Seperti menjalin komunikasi dengan PKB dan Partai Gerindra. Kedua partai tersebut sudah memberikan dukungan untuk kerja sama di beberapa wilayah di Jatim.

“Tetapi untuk daerah lain kami juga melakukan komunikasi politik. Ini proses yang sangat dinamis,” ujar Hasto. []