Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus saat menanggapi isu Jokowi yang disebut bakal segera mengenakan jaket Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Bagi kami, urusan dengan Jokowi sudah selesai. Sudah dipecat dari keanggotaan partai. Jadi dia mau pakai jaket partai apa pun, itu urusan Jokowi,” kata Deddy Sitorus, dikutip Senin (15/6).

Deddy juga menilai kedekatan Jokowi dengan PSI bukan hal baru. Menurutnya, hubungan tersebut telah terlihat sejak lama, termasuk melalui keberadaan putra Jokowi di partai tersebut dan upaya memperkuat jaringan politik.

“Memangnya dari dulu dia tidak di PSI? Kan anaknya sudah Ketua Umum, dan sebelum itu dia membesarkan PSI dengan merekrut orang-orangnya di pemerintahan dan BUMN,” ujarnya.

Meski menyebut hubungan dengan Jokowi telah selesai, Deddy mengaku PDIP tetap mencermati dinamika politik yang berkembang.

Ia mengklaim terdapat upaya untuk menarik kader-kader PDIP agar bergabung ke PSI di sejumlah daerah.

“Kami terus mengawasi gerakan mereka yang berusaha membujuk kader-kader PDIP masuk PSI di berbagai daerah, baik anggota dewan, kepala daerah, hingga pengurus dan kader partai,” ucapnya.

Deddy juga menyebut adanya informasi mengenai tawaran bantuan material kepada sejumlah pihak, meski ia menegaskan belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut.

“Menurut info yang saya dengar, bahkan rata-rata ditawari bantuan material yang lumayan. Tidak tahu kebenarannya. Terus terang kami tidak takut,” lanjutnya.

Saat ditanya soal potensi pengaruh langkah politik Jokowi terhadap PDIP menjelang Pemilu, Deddy memilih menunggu perkembangan ke depan.

“Apakah akan berdampak pada PDI Perjuangan? Kita lihat saja nanti karena pemilu masih jauh,” tutupnya. []

Menurut Rieke, tindakan kekerasan dengan menggunakan air keras merupakan bentuk kejahatan yang sangat brutal dan tidak dapat ditoleransi dalam negara yang menjunjung tinggi hukum serta hak asasi manusia. Ia menilai aparat kepolisian semestinya dapat bertindak cepat dalam menangkap pelaku, terutama karena sejumlah bukti visual seperti rekaman kamera pengawas atau CCTV disebut-sebut telah memperlihatkan sosok yang diduga sebagai pelaku di lokasi kejadian.

Rieke menyampaikan pandangannya melalui unggahan di akun media sosial pribadinya. Dalam pernyataannya, ia mempertanyakan lambatnya proses pengungkapan kasus tersebut, terlebih ketika wajah yang diduga sebagai pelaku disebut telah beredar luas di berbagai platform media sosial.

Ia menilai bahwa apabila bukti visual sudah tersedia, maka aparat penegak hukum seharusnya memiliki dasar yang cukup untuk mempercepat proses identifikasi dan penangkapan. Kritik tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa keterlambatan penanganan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kasus kekerasan terhadap aktivis tidak ditangani secara serius.

Dalam pernyataannya, Rieke juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan instruksi langsung kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS tersebut diusut secara tuntas. Ia menilai perintah tersebut seharusnya menjadi dasar bagi aparat kepolisian untuk bekerja secara maksimal tanpa keraguan dalam menegakkan hukum.

Sebagai anggota legislatif, Rieke menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum dan rasa aman. Oleh karena itu, proses penyelidikan yang transparan dan cepat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Rieke juga menyinggung kemungkinan adanya pihak lain di balik aksi kekerasan tersebut. Ia menilai penting bagi aparat kepolisian untuk tidak hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual atau pihak yang memerintahkan penyerangan tersebut.

Selain menyoroti kasus penyerangan terhadap aktivis KontraS, Rieke turut mengangkat kasus lain yang menurutnya juga perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Ia menyinggung kasus pembunuhan seorang warga bernama Ermanto yang terjadi di wilayah Bekasi. Menurutnya, kedua kasus tersebut perlu diusut secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesan bahwa penanganan perkara dilakukan secara setengah hati.

]]> https://eranasional.com/99856/dpr-kritik-lambannya-pengusutan-teror-air-keras-ke-aktivis-kontras/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/99371/program-cek-kesehatan-gratis-diserbu-warga-depok-ribka-singgung-bpjs-nonaktif https://daerah.eranasional.com/99371/program-cek-kesehatan-gratis-diserbu-warga-depok-ribka-singgung-bpjs-nonaktif#respond Sat, 07 Mar 2026 01:48:50 +0000 https://daerah.eranasional.com/99371/program-cek-kesehatan-gratis-diserbu-warga-depok-ribka-singgung-bpjs-nonaktif Depok, ERANASIONAL.COM – Sebanyak 400 warga memanfaatkan layanan Bus Keliling Cek Kesehatan dan Pengobatan Gratis yang diselenggarakan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Depok, kawasan Grand Depok City, Sukmajaya, Kota Depok, Jumat (6/3/2026).

Ketua Bidang Kesehatan DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menilai tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa layanan pemeriksaan kesehatan gratis masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa negara belum sepenuhnya mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh rakyat.

“Artinya pemerintah atau negara belum sepenuhnya hadir untuk kesehatan rakyatnya. Kalau pelayanan sudah benar-benar terpenuhi, masyarakat tidak perlu sampai antre seperti ini. Ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan masih sangat tinggi,” kata Ribka di sela kegiatan.

Ia juga menyoroti persoalan layanan kesehatan nasional yang belakangan menjadi perhatian publik, salah satunya terkait penonaktifan peserta BPJS Kesehatan oleh pemerintah.

Ribka menyebutkan sekitar 11 juta peserta BPJS sempat dinonaktifkan, padahal mereka sangat membutuhkan akses layanan kesehatan.

“Begitu diumumkan ada layanan kesehatan gratis di Depok, dalam waktu singkat sudah ada 400 orang yang mendaftar. Artinya rakyat sangat membutuhkan pelayanan seperti ini. Jadi bukan hanya butuh makan gratis, tapi juga kesehatan gratis, pendidikan, pekerjaan, hingga perumahan,” ujarnya.

Mantan Ketua Komisi IX DPR RI periode 2009–2014 itu menambahkan bahwa persoalan tersebut juga telah ia sampaikan kepada Menteri Keuangan, mengingat masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Ia mengungkapkan bahwa di Kota Depok saja masih terdapat sekitar 60 ribu warga yang berada di bawah garis kemiskinan.

“Saya sudah menyampaikan hal ini dan alhamdulillah direspons oleh Menteri Keuangan. Akhirnya disampaikan bahwa tidak ada lagi istilah penonaktifan. Peserta yang sebelumnya dinonaktifkan diaktifkan kembali minimal tiga bulan ke depan sampai 9 Juni 2026,” jelasnya.

Ribka menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Pokoknya kesehatan warga harus ditanggung negara. Kalau negara baru mampu menanggung BPJS kelas 3 tidak masalah, yang penting hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan tetap ada karena itu amanat konstitusi,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Depok, H. Imam Turidi, mengatakan tingginya antusiasme warga menunjukkan bahwa program layanan kesehatan gratis masih sangat dibutuhkan masyarakat.

“Untuk Depok saja dalam dua hari sejak dibuka pendaftaran melalui Google Form sudah ada lebih dari 400 orang yang mendaftar. Itu belum termasuk yang daftar secara manual. Ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan gratis sangat tinggi,” ujar Imam Turidi kepada awak media.

Ia menjelaskan dalam kegiatan tersebut pihaknya menyediakan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, mulai dari pemeriksaan penyakit ringan, gangguan mata, keluhan lambung, hingga berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya.

“Pemeriksaan mencakup berbagai keluhan kesehatan, termasuk pemeriksaan mata dan penyakit lainnya. Untuk kuota tidak dibatasi, pelayanan masih terus berlangsung hingga menjelang waktu berbuka puasa. Sekaligus nanti ada pembagian takjil,” jelasnya.

Melalui kegiatan tersebut, Imam berharap program layanan kesehatan gratis dapat terus dilaksanakan di Kota Depok dengan dukungan DPP PDI Perjuangan, mengingat kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan masih sangat tinggi di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. (**)

Kritik tersebut disampaikan Adian melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, yang menampilkan e-flyer bernada sindiran. Dalam unggahan itu, Adian membandingkan nasib guru honorer yang telah mengabdi hingga puluhan tahun namun belum juga memperoleh kepastian status, dengan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut dapat langsung diangkat menjadi PPPK.

“Agak laen,” tulis anggota DPR RI tersebut, menyertai visual perbandingan antara guru honorer dengan masa pengabdian panjang dan petugas dapur MBG yang baru mendaftar.

Adian merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam Pasal 17, peraturan tersebut menyebutkan bahwa pegawai SPPG dapat diangkat sebagai PPPK sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Adian, regulasi tersebut sah secara hukum. Namun, ia menilai kebijakan itu secara tidak langsung memperlihatkan adanya ketimpangan dalam prioritas negara terhadap tenaga pendidik.

“Kami mendukung penuh program-program pemerintah yang bertujuan menyejahterakan rakyat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Adian menanggapi unggahannya.

“Namun pada saat yang sama, kita tidak bisa menutup mata bahwa ada rasa ketidakadilan yang dialami guru honorer yang telah puluhan tahun mengabdi, tetapi hingga kini statusnya masih tidak pasti,” lanjutnya.

Adian menilai pengangkatan petugas MBG sebagai PPPK justru kembali membuka luka lama di sektor pendidikan. Ia menyebut persoalan status guru honorer telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian menyeluruh.

Menurutnya, guru honorer merupakan tulang punggung pembangunan sumber daya manusia dan memiliki peran strategis dalam membentuk masa depan bangsa. Karena itu, ia mendesak pemerintah agar memberikan perhatian dan kepastian status yang adil bagi para tenaga pendidik.

“Jika petugas dapur untuk program yang relatif baru saja bisa langsung diangkat sebagai PPPK, maka guru-guru yang sudah membentuk generasi selama belasan bahkan puluhan tahun seharusnya lebih layak mendapatkan kepastian yang sama,” tegasnya.

Adian menekankan bahwa kritik yang ia sampaikan bukanlah penolakan terhadap MBG, melainkan dorongan agar pemerintah lebih adil dalam menetapkan prioritas kebijakan kepegawaian.

Ia meminta pemerintah melakukan peninjauan ulang kebijakan pengangkatan aparatur negara agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial, khususnya di kalangan guru honorer.

“Prioritas dan keadilan harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan. Jangan sampai ada kesan bahwa pengabdian puluhan tahun kalah nilainya dibanding program yang baru berjalan,” pungkas Adian.

Kegiatan yang bertema “Membaca Ulang Demokrasi, Kepercayaan Publik, Gerakan Generasi Muda, dan Tantangan Legitimasi Pemerintah” ini mempertemukan pimpinan dewan, anggota legislatif dari berbagai daerah, serta organisasi mahasiswa untuk membahas dinamika demokrasi terkini.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Tengah, Juli Krisdianto, menjelaskan bahwa seminar tersebut merupakan agenda rutin yang digelar di berbagai daerah dengan tema yang disesuaikan dengan bidang kerja masing-masing komisi.

Untuk Komisi A, isu demokrasi, kepercayaan publik, dan legitimasi pemerintahan menjadi fokus utama, mengingat dinamika sosial dan politik yang terus berkembang.

“Kami ingin menjadikan forum ini sebagai ruang refleksi dan evaluasi terhadap perkembangan demokrasi kita. Tidak hanya soal politik elektoral, tetapi juga bagaimana partisipasi masyarakat dapat tumbuh dalam semangat gotong royong dan kebangsaan,” jelas Juli.

Ia menilai bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan yang relevan dan berpihak kepada rakyat.

Melalui seminar ini, pihaknya ingin memperkuat komunikasi antara legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat, terutama generasi muda yang dianggap sebagai garda depan perubahan sosial-politik.

Berbagai isu aktual seperti penanganan stunting, pemerataan pendidikan, hingga pelestarian kebudayaan lokal turut dibahas dalam forum sebagai bagian dari refleksi terhadap kepercayaan publik dan legitimasi pemerintah.

Menurut Juli, persoalan-persoalan tersebut memerlukan kolaborasi lintas sektor serta peran aktif seluruh elemen masyarakat.

“Kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak cukup dibangun melalui janji politik saja. Ia harus diwujudkan dalam kebijakan konkret yang menyentuh kehidupan rakyat. Karena itu, sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil sangat penting,” tegasnya.

Juli juga mengapresiasi antusiasme peserta seminar, terutama mahasiswa GMNI yang berani menyampaikan pandangan kritis serta menawarkan gagasan solusi.

Partisipasi aktif generasi muda dalam forum publik ini, menurutnya, menjadi salah satu indikator bahwa demokrasi Indonesia berada dalam jalur yang sehat.

“Kami berharap kegiatan seperti ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi dilanjutkan dengan aksi nyata di lapangan. Keterbukaan dan kolaborasi adalah kunci agar fungsi DPRD sebagai representasi rakyat dapat berjalan lebih optimal dan responsif terhadap tantangan zaman,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa DPRD bersama Bakesbangpol Jateng berkomitmen untuk terus membuka ruang partisipatif bagi masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan dialog publik.

“Dengan semangat kebersamaan, forum seperti ini menjadi momentum penting untuk memperkuat demokrasi yang berbasis pada kepercayaan, transparansi, dan tanggung jawab sosial,” pungkasnya. (em-aha)

Dari total 49 anggota DPRD, sebanyak 36 orang menyatakan tidak setuju dengan rekomendasi pemakzulan, sementara 13 anggota lainnya memilih setuju.

Jika dilihat dari komposisi fraksi, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang secara bulat menyuarakan dukungan untuk pemakzulan.

Sementara, fraksi lainnya sepakat agar Bupati Sudewo melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan, bukan diberhentikan dari jabatannya.

“Dengan demikian, rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati pada hari ini menyatakan pendapat anggota dewan berupa rekomendasi perbaikan kinerja bagi Bupati Pati ke depannya,” ujar Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, saat membacakan hasil keputusan rapat.

Keputusan ini sekaligus menegaskan bahwa proses politik di DPRD Pati berakhir pada tahap rekomendasi, bukan pemberhentian.

Publik kini menantikan langkah konkret Bupati Sudewo dalam menindaklanjuti catatan dan kritik yang disampaikan oleh para wakil rakyat.

Dalam siaran yang ditonton ribuan warganet tersebut, Wahyudin menegaskan dirinya tidak lagi menggunakan fasilitas negara pasca pencopotan.

Dikutip eranasional, Sabtu (21/9) “Saya sudah terima dengan lapang dada semua. Sudah dipecat, saya sudah tidak lagi menggunakan apa-apa dari negara, teman-teman,” ujar Wahyudin dengan nada tenang.

Tak hanya itu, mantan legislator asal Gorontalo ini juga mengaku siap kembali ke profesinya sebelum terjun ke dunia politik, yakni sebagai sopir truk. Baginya, keputusan tersebut merupakan bentuk kesadaran untuk memulai hidup baru dari titik nol.

“Ini mulai dari nol lagi. Jadi sopir truk lagi. Dan pergaulan saya akan tetap sama seperti dulu ketika jadi anggota DPRD,” tuturnya.

Pernyataan tersebut memancing beragam reaksi di jagat maya.

Sebagian warganet menilai langkah Wahyudin menunjukkan sikap rendah hati dan keberanian untuk menerima kenyataan. Namun, tak sedikit pula yang menilai hal itu sebagai konsekuensi logis dari dinamika politik dan tindakannya selama menjabat.

Dengan kembalinya Wahyudin ke profesi lama, publik menanti bagaimana perjalanan hidupnya setelah tak lagi berkecimpung di panggung politik daerah.

Seperti diketahui Eks Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu mendadak Viral gegara Video ungahan disosial media bersama wanita selingkuhannya. Dalam unggahan tersebut Wahyudin menyebut akan merampok uang negara supaya makin miskin.

Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan saja ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku ‘Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)’ di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu 14 Mei 2025

“Orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener apa enggak? Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, ‘ini ijazah saya’ gitu loh,” kata Megawati, dikutip dari video YouTube KompasTV.

Diketahui polemik gugatan ijazah yang diduga palsu menerpa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Ia digugat atas dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta oleh Muhammad Taufiq, yang mengatasnamakan kelompok Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM).

Adanya gugatan terhadap Jokowi ini dikonfirmasi pihak PN Surakarta.

“Perkara no: 99/Pdt.G/2025/PN Skt diterima hari ini tgl 14 April 2025,” konfirmasi Humas PN Surakarta Bambang Ariyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.tv, Senin (14/4/2025).

Selain itu, dilansir Antara, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri sedang menyelidiki aduan mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, aduan tersebut diajukan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang diketuai Eggi Sudjana.

“Sebagaimana surat nomor Khusus/TPUA/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal pengaduan adanya temuan publik (dan dari berbagai media sosial sebagai bentuk notoire feiten) cacat hukum ijazah S1 Jokowi oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis,” katanya.

Ia memastikan bila memang ada utusan tersebut, itu bukan atas perintahnya.

Ia juga mengaku selama ini memilih diam terhadap berbagai tudingan yang diarahkan kepadanya.

Diketahui Jokowi resmi dipecat dari PDIP terhitung sejak 14 Desember 2024 lalu.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus yang menyebut ada pihak yang menghubungi PDIP sehari sebelum keputusan pemecatan diumumkan.

“Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu. Coba logikanya. Saya udah diam loh ya. Difitnah saya diam. Dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Tapi ada batasnya,” tegas Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Jumat 14 Maret 2025, dikutip dari TribunSolo.

Jokowi mengaku tidak mengetahui apa pun soal adanya utusan tersebut.

Ia pun meminta partai berlambang kepala banteng moncong putih itu untuk secara terbuka menyebut siapa pihak yang dimaksud.

“Nggak ada komentar. Ya harusnya disebutkan siapa biar jelas. Agar tidak timbul fitnah,” ujarnya.

Sebelumnya, Deddy Sitorus mengungkap ada utusan yang minta agar pemecatan Jokowi dari partai dibatalkan, dan mencopot Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP.

Pesan tersebut disampaikan oleh utusan dan disampaikan langsung kepada jajaran pengurus PDIP pada 14 Desember 2024.

Hal tersebut diungkapkan Deddy yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan dalam keterangannya, Kamis 13 Maret 2025.

“Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi,” ucap Deddy.

Selain itu, kata Deddy, utusan tersebut juga menyampaikan pernyataan tentang 9 kader PDIP yang menjadi target dari aparat penegak hukum.

“Ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,” ungkap Deddy.

Oleh karena itu, Deddy meyakini kasus yang menyeret Hasto ini merupakan bentuk politisasi hukum.

Deddy memastikan, pernyataan tersebut bukan diungkap tanpa sebab, mengingat ada anggota Komisi II DPR RI itu yang menyebut utusan tersebut adalah orang yang sangat berwenang.

“Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan,” ujarnya. []

“Peristiwa ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah dengan penuh ketulusan dan harapan,” kata Selly dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1/2025).

Kejadian ini menjadi pengingat bahwa sistem perizinan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) perlu terus diperkuat. Kami mendorong Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan mekanisme perizinan yang lebih ketat serta sistem pengawasan yang lebih efektif, sehingga peristiwa serupa dapat dicegah di masa mendatang.

“Kami juga menegaskan bahwa hak-hak para korban harus menjadi prioritas. Para pelaku perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Komisi VIII akan terus mendorong aparat penegak hukum untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan transparan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Komisi VIII DPR RI juga menegaskan akan ada langkah kongkret dan berkomitmen untuk menginisiasi dialog bersama Kementerian Agama dan pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat regulasi di sektor ini.

“Salah satu fokus utama adalah memperketat proses verifikasi dan akreditasi travel umrah, termasuk memperkuat sistem jaminan keuangan bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) agar jemaah terlindungi dari risiko serupa di masa depan,” katanya

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih biro perjalanan umrah. Pastikan legalitas dan rekam jejak biro perjalanan sebelum melakukan pendaftaran.

“Calon jemaah dapat memanfaatkan kanal resmi Kementerian Agama untuk memastikan izin operasional biro perjalanan serta segera melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan,” ujarnya.

Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan perlindungan jemaah umrah.

“Kami berharap setiap umat Muslim yang ingin menunaikan ibadah dapat melakukannya dengan rasa aman, nyaman, dan tenang, tanpa khawatir menghadapi kendala yang tidak seharusnya terjadi,” tutup Selly.

Hasto diperiksa sebagai tersangka dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan yang menyeret Harun Masiku dan Wahyu Setiawan.

“Hasto sudah hadir,” ucap Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Senin 13 Januari 2025.

Hasto tiba di kantor KPK dengan menumpang bus berkelir merah putih sekira pukul 09.30 WIB.

Ia datang dengan didampingi tim hukum, di antaranya Ketua DPP PDIP Ronny B. Talapessy hingga Maqdir Ismail. Hasto mengaku siap menjalani pemeriksaan KPK.

“Saya akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya,” jelas Hasto.

Dalam kesempatan ini Hasto mengaku tim pengacaranya mengirim surat ke Pimpinan KPK.

Dikatakan Hasto, surat tersebut minta supaya proses hukumnya menunggu praperadilan yang diajukannya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Jumat, 10 Januari.

Hasto menyebut Gugatan itu sebagai hak yang dimilikinya sebagai tersangka.

“Pada kesempatan ini, penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada Pimpinan KPK berkaitan dengan proses praperadilan tersebut,”jelas Hasto.

Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses praperadilan, kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK,”sambungnya.

Hasto percaya bahwa mekanisme dan prosedur hukum akan ditempuh dengan sebaiknya-baiknya dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Reformasi Hukum Ronny B. Talapessy menyebut Hasto Kristiyanto siap menghadapi kemungkinan apapun usai menjalani pemeriksaan KPK pada hari ini. Termasuk, jika pemeriksaan ini berujung penahanan.

“Segala sesuatunya Mas Hasto sudah sampaikan, sudah siap dengan kepala tegap dan mulut tersenyum,” kata Ronny.

Dikatakan Ronny, PDIP juga akan taat pada proses hukum yang berlangsung. Namun, proses memperjuangkan keadilan tetap dilakukan lewat jalur yang berlaku.

“PDIP dalam hal ini sudah berkomitmen bahwa kami taat terhadap hukum, kami taat terhadap konstitusi, dan kami akan memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum,” ucap Ronny.

Diketahui, KPK terus mengembangkan kasus suap pergantian antar waktu (PAW) yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan buronan, Harun Masiku.

Dari pengembangan itu, KPK menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah yang merupakan kader PDIP sekaligus pengacara.

Selain itu, Hasto juga dijerat jadi tersangka perintangan penyidikan.

Dalam kasus itu, Hasto diduga berusaha menghalangi proses hukum kasus yang menjerat Harun.

Salah satunya diduga meminta Harun untuk merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT). []

Menurut Hasto, yang mengusulkan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) adalah pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, imbas adanya UU HPP Presiden Prabowo harus menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.

“PPN 12 persen itu diputuskan melalui UU. UU itu diusulkan oleh pemerintah Jokowi. Jadi salah alamat kalau inisiatornya PDIP, karena yang mengusulkan saat itu adalah melalui Kementerian Keuangan,” kata Deddy seperti dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin 23 Desember 2024.

Deddy menyebut, kala itu disetujui PPN menjadi 12 persen dengan asumsi perekonomian sedang baik-baik saja.

“Pada waktu itu disetujui dengan asumsi kondisi keuangan kita dan global baik-baik saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, peran PDIP terkait kenaikan PPN 12 persen sangat besar pada periode DPR 2019-2024.

Sebab, partai politik yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut merupakan inisiator sekaligus memimpin Panitia Kerja (Panja) Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai cikal bakal dari kenaikan PPN 12 persen.

”Hemat saya PDIP sikapnya mencla mencle. PDIP yang semula menginisiasi dan memimpin panja tentang UU HPP sehingga diputuskan kenaikan PPN 12 persen, kok sekarang balik badan, bahkan terkesan menyerang kebijakan tersebut,” kata Jazilul kepada wartawan, Senin 23 Desember 2024.

Menurut dia, perubahan sikap PDIP tersebut terkesan aneh di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Anehnya, pada saat kepemimpinan Presiden Prabowo, kok sikap PDIP jadi berubah tidak setuju dengan UU yang telah diperjuangkan sendiri,” ujarnya. []

Dua Caleg yang diganti bernama Rahmad Handoyo dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V dan Tia Rahmania dari Dapil Banten I.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1368 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.

“Menetapkan perubahan penetapan calon terpilih anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024 terhadap PDIP Dapil Jawa Tengah V dan Banten I,” demikian bunyi keputusan yang ditandatangani Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Senin 23 September 2024.

Akibatnya, Rahmad dan Tia batal dilantik menjadi anggota DPR RI pada 1 Oktober 2024.

Posisi Rahmad digantikan Didik Haryadi. Sementara Tia diganti dengan Bonnie Triyana.

“Rahmad Handoyo tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota partai,” bunyi keputusan KPU.

“Tia Rahmania tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota partai,”pungkasnya. []

Menurut Pramono, jembatan layang khusus untuk sepeda dan motor bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta.

“Kalau perlu dibuatkan jembatan layang. Jembatan layang buat siapa? Khusus untuk sepeda dan motor. Supaya di bawah kemacetan berkurang banyak, terutama di Sudirman-Thamrin. Ini hanya salah satu contoh,” kata Pramono, dikutip dari Kompas TV, Senin 2 September 2024.

Pramono Anung lebih lanjut menambahkan, saat ini di sejumlah negara maju, sepeda memiliki jalur yang berbeda dengan jalur mobil.

“Saat ini, negara-negara yang sudah maju memiliki jalur sepeda yang tidak digabungkan dengan jalur mobil, selalu ada jembatan layang,” ujarnya.

Dalam keterangannya, Pramono juga menyoroti perihal belum termanfaatkannya dengan baik jalur pejalan kaki di wilayah Sudirman. Padahal, kata dia, jalur pedestrian di Sudirman-Thamrin sangat bagus.

“Kalau kita lihat sepanjang jalur pedestrian di Sudirman-Thamrin, jalur tersebut tidak termanfaatkan secara maksimal. Padahal, sangat bagus. Harus diakui, jalur pedestrian kita sangat bagus,” pungkas Pramono Anung. []

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta membenarkan Pramono Anung-Rano Karno akan mengikuti tes kesehatan besok.

“Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno akan dilakukan pemeriksaan kesehatan Di RS Tarakan pada hari Jumat, 30 Agustus mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai,” kata Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Doddy Wijaya, dikutip dari CNNIndonesia, Rabu 28 Agustus 2024.

Sementara Ridwan Kamil-Suswono kata Doddy, akan mengikuti tes kesehatan pada Sabtu 31 Agustus 2024 di rumah sakit yang sama.

“Bapak Ridwan Kamil dan Pak Suswono akan melakukan pemeriksaan kesehatan pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus mulai pukul 07.00 WIB,” ujarnya.

Doddy mengatakan RSUD Tarakan sudah menyiapkan tim dokter spesialis dan dokter ahli untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan penyalahgunaan narkotika.

Diberitakan sebelumnya, Ridwan Kamil-Suswono resmi didaftarkan ke KPUD DKI Jakarta sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk Pilgub Jakarta 2024 pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Ada 15 partai politik yang mengusung RK-Suswono, yaitu PKS, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, PKB, PSI, Partai Demokrat, PAN, Partai Garuda, Partai Gelora, Perindo, PPP, PBB, Prima dan PKN. []