Pemanggilan ini akan membahas peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN).

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian hadir paling awal sekitar pukul 13.29 WIB.

“Ya terkait kemarin lah, yang pasti akan melakukan evaluasi,” kata Hinsa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Disusul Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

PDN lumpuh karena diserang peretas. Akibatnya, 210 instansi pemerintah terdampak dan layanan publik berbasis digital terganggu.

Peretasan terjadi sejak 20 Juni. Pusat data yang berlokasi di Surabaya itu diserang dengan modus ransomware.

Pemerintah belum bisa sepenuhnya memulihkan PDN. Peretas pun meminta tebusan hingga Rp131 miliar.

Dalam rapat bersama Komisi I DPR, BSSN menyatakan masih melakukan identifikasi forensik untuk melihat apa saja akibat dari peretasan PDN.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pemerintah membentuk crisis center buntut peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.

“Kita berusaha keras melakukan recovery dengan resources yang kita punya. Yang jelas data yang kena ransome ini sudah tidak bisa kita recovery,” kata dia saat jumpa pers di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Serangan ransomware terjadi pada 20 Juni 2024 dini hari.

Gangguan akibat ransomware pertama kali dilaporkan Imigrasi yang tak bisa optimal melayani penumpang pesawat di bandara internasional sejak pukul 04.00 WIB.

Herlan memaparkan bahwa yang pemerintah punya saat ini adalah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), sembari menunggu PDN permanen yang sedang dibangun di Cikarang, Jabar.

Dijelaskan, PDNS 1 berada di Serpong, Tangsel, dan PDNS 2 yang berlokasi di Surabaya serta ada fasilitas cold storage di Batam.

“Jadi yang diserang ransomware adalah PDNS 2,” ujar Herlan.

Saat ini PDNS 1 masih aktif dan sekuritinya diperkuat.

Herlan juga menuturkan, sejak ada serangan ransomware yang minta tebusan USD 8 juta (Rp 131 miliar), pihaknya diasistensi oleh BSSN, Kominfo, para tenant yang menyimpan datanya di PDNS 2, serta Bareskrim.

Lebih lanjut Herlan menjelaskan, pihaknya melakukan isolasi ke PDNS 2 sehingga diharapkan data yang tersandera oleh ransomware tidak akan disalahgunakan.

Hal itu dilakukan sampai server Pusat Data Nasional (PDN) pulih sepenuhnya.

“Ya, kita terpaksa migrasi dulu ke AWS. Jadi menunggu PDN baik kita harus emergency, solusi emergensi,” kata

Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (25/6/2024).

Dengan demikian, layanan imigrasi sementara servernya akan menggunakan Amazon.

“Jadi kita pakai yang Amazon dulu,” ungkapnya.

Yasonna tidak tahu sampai kapan server PDN bisa kembali normal. Yang pasti, sementara ini layanan imigrasi akan memakai Amazon.

“Ya, kita tunggu aja PDN-nya,” pungkasnya.

Kominfo akhirnya mengakui server PDN mengalami gangguan karena diserang Brain Cipher Ransomware. Pihak yang melakukan serangan siber itu disebut meminta tebusan sebesar 8 juta Dolar AS.

Namun, pemerintah memastikan tak akan membayar 8 juta Dolar AS untuk menebus serangan tersebut.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa sejak dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Aksi Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dalam merealisasikan Bangga Buatan Indonesia (BBI) melalui anggaran belanja pemerintah setidaknya memiliki enam capaian.

“Kita terus bergotong royong dan konsisten melaksanakan Aksi Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dalam merealisasikan BBI melalui anggaran belanja pemerintah. Sejak Bapak Presiden mencanangkan Aksi Afirmasi ini melalui Inpres 2/2022, dapat kami sampaikan enam capaian besar pada 2022,” kata Luhut pada Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri, Rabu (15/03/2023), di Istora Senayan, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta

Capaian pertama, kata Luhut, adalah nilai realisasi belanja kementerian/lembaga  (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) dan badan usaha milik negara (BUMN) mencapai Rp762,7 triliun.

“Bappenas dan BPS memperkirakan dampak ekonominya di kisaran 1 persen yang mendukung capaian pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,31 persen,” ujarnya.