Jakarta- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, menghadiri acara Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Reforma Agraria yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria secara daring, pada Selasa (06/10/2021) kemarin.

Surya Tjandra mengatakan terdapat beberapa catatan penting yang dapat dijadikan fokus dalam terlaksananya Reforma Agraria. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, Surya Tjandra mengatakan ada beberapa kemajuan.

Dijelaskannya bahwa Reforma Agraria pada dasarnya memiliki tujuan besar, mulai dari menciptakan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, akses sumber ekonomi, ketahanan dan kedaulatan pangan, serta kualitas lingkungan hidup.

“Rasanya bisa kita membuat lebih ambisius dan memasukan indikator-indikator yang lebih konkret dalam pedoman ini,” ujarnya melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis (7/10)

Guna mewujudkan tujuan besar Reforma Agraria tersebut, Surya Tjandra menjelaskan terdapat catatan jika peran pemerintah daerah sangat strategis karena merupakan sektor yang esensial dalam program Reforma Agraria.

“Dalam hal ini, peran gubernur, bupati, wali Kota (pemerintah daerah) akan jadi sangat signifikan karena mereka yang mengetahui apa yang dibutuhkan sehingga mereka semua harus terlibat. Juga Reforma Agraria pun menjadi menarik untuk daerah karena dapat menjawab kebutuhan, serta mimpi dari Kepala Daerah dan juga harapan dari pembangunan di daerah,” ujarnya.

Selain itu, pedoman ini diharapkan akan lebih mengelaborasi aspek penyelesaian konflik agraria, seiring dengan disusunnya rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang pencegahan kasus pertanahan. Melalui segi output Wamen ATR/Waka BPN juga memberikan masukan untuk bersama-sama dapat menetapkan output yang progresif.

“Misalnya percetakan sawah berapa yang kita targetkan suatu hari nanti, tidak hanya berbicara angka. Namun juga dampak langsung yang dapat dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Terakhir, Surya Tjandra juga menuturkan harapannya jika program Reforma Agraria tetap dapat dilanjutkan meskipun sudah tidak lagi sebagai Program Strategis Nasional (PSN).

“Bagaimana nanti kita mengukur keberhasilannya setelah tahun 2024, barangkali dalam pedoman ini bisa sekalian memberikan perspektif yang lebih mendalam sehingga Reforma Agraria tetap dapat berjalan meskipun sudah tidak lagi sebagai PSN,” ungkapnya.

Jakarta – Perwujudan tujuan besar Reforma Agraria terus dimaksimalkan pemerintah. Salah satunya melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan Reforma Agraria oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Pedoman yang disusun berupa tata cara pelaksanaan program Reforma Agraria melalui Penataan Aset, Penataan Penggunaan Tanah, dan Penataan Akses.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau mengingatkan bahwa sebagai pedoman tentunya harus disusun sesuai dengan arah kebijakan, hukum positif, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, ia mengatakan harus diingat juga dalam Undang-Undang Pokok Agraria, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipedomani ketika menyusun pedoman pelaksanaan Reforma Agraria.

“Pertama prinsip nasionalisme atau kebangsaan. Kemudian yang lain adalah prinsip adanya ketentuan tentang landreform, ada juga prinsip pengakuan terhadap hak ulayat, prinsip perencanaan terkait pengelolaan sumber daya agraria, termasuk bagaimana fungsi sosialnya diterjemahkan,” kata Andi Tenrisau saat membuka kegiatan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Reforma Agraria di Hotel Redtop, Jakarta, Rabu (06/10/2021).

Lebih lanjut, Dirjen Penataan Agraria menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, terdapat dua hal pokok dalam kegiatan utama Reforma Agraria, yakni penataan aset melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah, serta penataan akses. Namun demikian, Andi Tenrisau melihat bahwa di dalam pelaksanaan Reforma Agraria, perlu dikembangkan juga dengan penataan penggunaan tanah.

“Ketika kita melakukan pengaturan kembali, kita juga harus melakukan pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah, jadi memang hal ini tidak bisa dipisahkan. Tanah yang dimiliki itu harus digunakan secara baik, yang artinya efektif, efisien, berhasil guna, dan berdaya guna,” jelasnya.

Penataan penggunaan tanah, menurut Dirjen Penataan Agraria penting untuk diwujudkan dalam pelaksanaan Reforma Agraria ke depan. Jadi, semua unsur-unsur yang menjadi faktor bagaimana menggunakan tanah dengan baik itu menjadi bagian daripada penataan penggunaan tanah.

“Maksudnya bagaimana menggunakan sesuai dengan tata ruangnya, sesuai dengan arah penggunaan tanah, bagaimana kemampuan tanahnya bisa meliputi tinggi, lereng, drainase, kedalaman, dan lainnya. Ini penting menjadi bagian yang harus kita wujudkan dalam pedoman ini sehingga ketika kita melakukan penataan aset dan akses dapat menjadi lebih baik hasilnya,” ujar Andi Tenrisau.

Dalam hal penataan akses, Dirjen Penataan Agraria mengatakan bahwa objek dari penataan akses, yaitu kegiatan pemberdayaan tanah adalah tanah yang basisnya penguasaan pemilikan tanah. Ia melanjutkan, objek dari pemberdayaan masyarakat itu ada beberapa macam dan inilah yang menjadi parameter untuk mengatur objek yang harus dilakukan sentuhan pemberdayaan tanah.

“Oleh karena itu, secara linier pun kita harus berikan sentuhan pemberdayaan tanah ke semua objek TORA, termasuk juga PTSL dan tanah yang dikuasai badan hukum,” ucap Andi Tenrisau.

Hadir sebagai penanggap, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Hari Nur Cahya Murni. Dalam tanggapannya ia mengatakan, dalam melakukan penataan akses yang meliputi pemetaan krusial, peningkatan kapasitas kelembagaan, pendampingan usaha, peningkatan keterampilan, penggunaan teknologi tepat guna, fasilitas akses permodalan, pemasaran, dan penyediaan infrastruktur mendukung, perlu peran pemerintah daerah.

“Isu dalam pelaksanaan Reforma Agraria di daerah itu perlu peran Kepala Daerah. Jadi kolaborasi juga dibutuhkan dan harus lebih melibatkan pemda dari mulai penyusunan pedoman hingga pelaksanaannya,” ujar Hari Nur Cahya Murni.