Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menyatakan langkah itu diambil untuk menindaklanjuti laporan masyarakat soal muncul konten judi online di website tersebut.

“Tindakan ini diambil menyusul adanya laporan masyarakat mengenai munculnya konten perjudian online dalam website tersebut,” kata Alexander dalam keterangan tertulis, Rabu (21/5).

Ia menjelaskan hasil verifikasi laporan yang disertai tautan (URL) dan tangkapan layar (screenshot). menunjukkan situs PeduliLindungi.id telah mengalami penyusupan (defacement) dan menampilkan konten yang mengarah ke situs perjudian online.

“Ini jelas melanggar ketentuan keamanan informasi di ruang digital nasional,” katanya.

Kementerian Komdigi menetapkan situs tersebut telah melanggar prinsip keamanan informasi. Selanjutnya memutus akses demi melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan data dan paparan konten ilegal.

Peduli Lindungi merupakan website yang digunakan dalam penanganan Covid-19 di bawah Kementerian Kesehatan.

Sejak 2023, sistem Peduli Lindungi telah terintegrasi ke pelayanan kesehatan digital dan sepenuhnya dialihkan ke platform SatuSehat dengan alamat domain resmi satusehat.kemkes.go.id.

Saat ini, layanan juga dapat diakses melalui aplikasi SatuSehat Mobile yang tersedia di App Store dan Play Store.

“Setelah integrasi situs PeduliLindungi.id sendiri sudah tidak lagi digunakan dan tidak berada dalam kendali operasional Kemenkes,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan aktivitas digital yang mencurigakan melalui kanal resmi pengaduan aduankonten.id.

“Kami terus berkomitmen untuk menjaga ruang digital nasional yang aman, sehat, dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Alexander.

JAKARTA – Presiden Jokowi resmi mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Jumat (30/12/2022). Lantas bagaimana dengan penggunaan aplikasi PeduliLindungi?

Keputusan pencabutan PPKM disampaikan Jokowi dalam keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Pemerintah sudah mengkaji selama 10 bulan. Melalui pertimbangan-pertimbangan berdasarkan angka-angka yang ada,maka pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM.

Menurut Presiden Jokowi, dalam beberapa bulan terakhir pandemi Covid-19 semakin terkendali dan per 27 Desember 2022 kasus harian sebesar 1,7 kasus per 1 juta penduduk.

Positivity rate Covid-19 mingguan juga sudah berada di angka 3,3%, bed occupancy rate 4,79%, dan angka kematian sebesar 2,39%. Angka-angka tersebut berada di bawah standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO.

Keputusan pencabutan PPKM itu tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Dengan keputusan ini, tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat.

Pencabutan PPKM ini tentu saja memperlonggar pembatasan-pembatasan yang ada sebelumnya. Presiden menegaskan masyarakat masih wajib mengenakan masker walau PPKM sudah dicabut.

Lantas bagaimana dengan PeduliLindungi?

Banyak orang mengetahui Aplikasi Peduli Lindungi hanya untuk mengunduh sertifikat vaksin COVID-19. Aplikasi ini dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah melakukan pelacakan digital guna menghentikan penyebaran virus Corona.

Dengan adanya informasi lokasi di mana pengguna aplikasi berada atau bepergian maka memudahkan pemerintah mengawasi dan mendeteksi pergerakan orang-orang yang terpapar COVID-19 selama 14 hari ke belakang. Pemerintah jadi lebih mudah mengidentifikasi dan mendeteksi masyarakat melalui lacak data lokasi dan informasi secara digital.

Persoalannya, seiring dengan melandainya angka Covid-19 maka pudar sudah kedisiplinan masyarakat. Hal ini terlihat di rata-rata tempat perbelanjaan. Alat pengukur suhu dan hand sanitizer hanya sebagai pajangan. Pengunjung pasar atau mal tak lagi memindai kode QR Code yang ditempel.

Petugas keamanan di pintu-pintu masuk tidak memeriksa seketat dulu bahkan cenderung mengabaikan.

Juru Bicara Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan PeduliLindungi tetap dipakai.

“Intinya tetap digunakan dalam rangka mendukung kewaspadaan dan kehati-hatian agar tidak terjadi peningkatan penularan,” katanya dilansir dari Beritasatu.com, Jumat (30/12/2022).

Perubahan status PPKM ini, kata Wiku akan diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terbaru. “Tunggu saja Inmendagri baru yang akan dikeluarkan sebagai pengganti Inmendagri 50 dan 51 tahun 2022,” ucapnya.

Manfaat aplikasi PeduliLindungi selain pengawasan (surveillance) adalah si pengguna akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau di kawasan zona merah.

Pengguna juga akan mendapatkan peringatan jika di lokasi mereka berada terdapat orang yang terinfeksi Covid-19 positif atau ada pasien dalam pengawasan.

Dalam aplikasi PeduliLindungi juga terdapat fitur yang bisa menunjukkan hasil tes PCR atau swab antigen dari laboratorium yang terafiliasi dengan pemerintah.

Aplikasi ini sangat berguna bagi petugas di bandara, pusat perbelanjaan atau di tempat lainnya untuk mengetahui apakah seseorang sudah menjalani program vaksinasi atau belum. Hanya dengan menunjukkan atau lewat fitur pindai QR Code akan ditampilkan data vaksinasi si pengguna. **

Eranasional.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan menegaskan tidak ada kebocoran data di aplikasi PeduliLindungi.

“Tidak ada kebocoran data di PeduliLindungi. Sampai saat ini tidak ada yang melaporkan hal itu,” ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (17/4).

Menurut Semuel, Kominfo terus mengawasi penggunaan aplikasi tersebut. Sehingga, masyarakat yang menggunakannya bisa merasa nyaman tanpa harus khawatir data pribadi dimanfaatkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Kominfo memastikan bahwa berbagai dugaan kebocoran data di aplikasi yang digunakan hampir semua masyarakat Indonesia itu tidak benar. “Kominfo mengawasi apabila ada kejadian kebocoran data,” tandasnya.

Eranasional.com – Amerika Serikat (AS) belum lama ini mempublikasikan sebuah laporan yang menyebut pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan aplikasi PeduliLindungi.

Dalam laporan yang berjudul Country Reports on Human Rights Practices 2021 itu Indonesia disebut melakukan sederet pelanggaran HAM yang salah satunya adalah pelanggaran atas data privasi yang disimpan di aplikasi PeduliLindungi.

Lebih lanjut, laporan tersebut menuliskan bahwa sistem aplikasi PeduliLindungi yang mengharuskan individu masuk ke ruang publik dan check in dengan aplikasi tersebut telah mengundang keprihatianan LSM. Tetapi, tak dijelaskan LSM mana yang disebut oleh laporan AS ini.

“Pemerintah mengembangkan PeduliLindungi (care protect), sebuah aplikasi smartphone yang digunakan untuk melacak kasus Covid 19. Peraturan pemerintah yang berusaha untuk menghentikan penyebaran virus ini mengharuskan individu memasuki ruang publik seperti mall untuk check in menggunakan aplikasi. Aplikasi ini juga menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu. LSM menyuarakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah,” tulis laporan tersebut, seperti dikutip dari laman resmi pemerintah Amerika Serikat pada Sabtu, 16 April 2022.

Laporan yang dipublikasikan AS dan secara umum dapat diakses publik tersebut menyinggung banyak sekali pelanggaran HAM yang dituduhkan telah dilakukan pemerintah Indonesia. Tak hanya Indonesia saja, terdapat sekiranya 198 negara yang disorot dalam laporan ini.

Menangapi tudingan ini, Kemenkes melalui laman resmi Sehat Negeriku membantah dengan tegas tuduhan ini. Menurutnya, PeduliLindungi telah turut berkontribusi besar dalam mencegah penularan Covid 19 di Indonesia.

“PeduliLindungi turut berkontribusi pada rendahnya penularan Covid 19 di Indonesia dibanding negara tetangga dan bahkan negara maju. Aplikasi ini memiliki peran yang besar dalam menekan laju penularaan saat kita mengalami gelombang Delta dan Omicron. Tuduhan aplikasi bahwa ini tidak berguna dan juga melanggar HAM adalah sesuatu yang tidak berdasar,” ucap juru bicara Kementrian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi.

Menurut data Kemenkes, PeduliLindungi telah mencegah 3.733.067 orang dengan status merah (vaksinasi belum selesai) memasuki ruang publik dan mencegah 538.659 upaya orang terinfeksi Covid 19 untuk melakukan perjalanan domestik dan mengakses ruang publik.

PeduliLindungi juga dinilai telah memuat prinsip perlindungan data pribadi serta mengacu pada kesepakatan global yang tertuang dalam Joint Statement WHO on Data Protection and Privacy in the Covid 19 Response tahun 2020.

Jadi, laporan AS yang dinilai menuduh pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran HAM karena aplikasi PeduliLindungi dinilai tidak berdasar.***

Palangka Raya – Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya meminta pengelola tempat hiburan malam atau THM menyediakan barcode scan aplikasi PeduliLindungi.

“Scan QR code di aplikasi PeduliLindungi menjadi syarat wajib bagi setiap pengunjung yang mau masuk ke THM. Jadi pengelola wajib menyedikan sarana itu,” kata Ketua Harian Satgas Covid-19, Emi Abriyani, Kamis (17/2/2022).

Emi menyebutkan, aplikasi PeduliLindungi berfungsi untuk tracking perjalanan yang dilakukan seseorang. Dengan melihat riwayat tempat yang telah dikunjungi, maka data tersebut akan diolah Kementerian Kesehatan untuk menekan angka kasus Covid-19.

“Dengan scan QR juga bisa melihat status vaksinasi apakah sudah lengkap atau belum. Kalau warna hijau maka vaksin tuntas hingga dosis kedua,” tuturnya.

Ketentuan ini termuat dalam Surat edaran Wali Kota nomor 360/01/SATGASCOVID-19/BPBD/II/2022. Selain kewajiban tersebut pelaku usaha juga diberikan sejumlah kelonggaran terkait batasan operasional usaha.

“Ada kelonggaran khususnya untuk aktivitas usaha sekarang diizinkan sampai jam 12 malam. Ini bentuk relaksasi dari Wali Kota sebagai penyesuaian PPKM Level 3,” pungkasnya.

PALANGKA RAYA – Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya, Emi Abriyani mengatakan, penggunaan aplikasi PeduliLindungi di kota setempat sejauh ini telah diterapkan pada berbagai sektor dan bidang usaha.

“Sejumlah pusat perbelanjaan, fasilitas hiburan, tempat wisata, dan fasilitas publik lainnya sudah mulai menerapkan aplikasi PeduliLindungi,” katanya, Senin (18/10/2021).

Lebih lanjut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya itu menuturkan, banyak manfaat yang didapat ketika aplikasi PeduliLindungi tersebut diterapkan. Salah satunya mengidentifikasi apakah masyarakat sudah mengikuti program vaksinasi Covid-19 atau belum.

“Intinya, aplikasi ini akan mempermudah pengelolaan fasilitas umum dalam melaksanakan pengecekan kesehatan,” tambahnya.

Memang sejauh ini sebut Emi, beberapa tempat perbelanjaan, bioskop bahkan usaha wisata dan lainnya sudah menerapkan PeduliLindungi. Hanya saja diharapkan akan lebih banyak lagi tempat usaha atapun pusat publik yang bisa menerapkan aplikasi tersebut.

“Tentunya kami dari satgas akan terus mensosialisasikan dan mendorong dunia usaha akan pentingnya aplikasi ini diterapkan,” pungkas Emi. (MC/AF)

Jakarta – Cara mengatasi sertifikat vaksin COVID-19 yang tidak muncul di PeduliLindungi tentu bikin sebal dan panik. Apalagi jika sebetulnya vaksin COVID-19 sudah diperoleh dalam dosis lengkap.

Sertifikat vaksin yang bisa diunduh dan dilihat di PeduliLindungi dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sertifikat mengindikasikan vaksin sudah diterima untuk mencegah infeksi COVID-19.

Selain tidak muncul, masalah lain terkait sertifikat vaksin adalah kesalahan data. Kemenkes dan Kominfo menyampaikan solusi sebagai berikut,

Cara mengatasi sertifikat vaksin yang tidak muncul

1. Kirim email ke sertifikat@pedulilindungi.id

“Proses perbaikan dapat dilakukan dengan mudah melalui email sertifikat@pedulilindungi.id,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes drg Widyawati, MKM.

Dikutip dari situs Kemenkes email bisa dikirim dengan format Nama Lengkap, NIK KTP, Tempat Tanggal Lahir, dan nomor telepon. User juga sebaiknya melampirkan swafoto sambil memegang KTP dan menjelaskan keluharnnya.

2. Kirim email ke pedulilindungi@kominfo.go.id

Alamat ini bisa menjadi alternatif selain sertifikat@pedulilindungi.id. Dikutip dari situs Indonesiabaik.id, alamat ini memungkikan user mengirim aduan terkait PeduliLindungi.

3. Pastikan telah terdaftar di PeduliLindungi

Jika belum terdaftar, informasi yang akan muncul adalah status vaksinasi tanpa ada sertifikat. Bukti vaksin baru bisa dilihat dan diunduh jika sudah melakukan registrasi.

Cara registrasi akun PeduliLindungi:

• Klik login/register di pojok kanan atas
• Selanjutnya, klik buat akun PeduliLindungi
• Masukkan nama lengkap dan nomor ponsel
• Kode verifikasi akan dikirim ke nomor yang terdaftar
• Masukkan enam digit angka
• Setelah berhasil maka otomatis masuk dashboard Pedulilindungi.id.

Dengan penjelasan ini, masyarakat diharapkan tak lagi bingung jika sertifikat vaksin COVID-19 tidak muncul di PeduliLindungi. Masyarakat bisa segera menyampaikan keluhan sehingga dapat segera ditangani.

Distribusi vaksin COVID-19 saat ini terus dilakukan pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Vaksin diharapkan dapat menekan risiko penularan dan kenaikan kasus COVID-19.

Eranasional.com – Polda Jawa Tengah berencana mensyaratkan setiap anggota dan tamu Mapolda, untuk scan barcode pada aplikasi PeduliLindungi bagi seluruh anggota dan tamu mapolda. Demikian disampaikan Kapolda Jateng melalui Kabidhumas Kombes Pol M Iqbal Alqudusy, Minggu (19/9).

“Otomatis, Setiap Anggota dan Pengunjung Mapolda harus sudah instal aplikasi Peduli di ponsel mereka,” tandas Kabidhumas.

Menurutnya, kebijakan itu diambil Polda Jateng sebagai upaya untuk mendukung pemerintah dalam penerapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dijelaskannya, salah satu penyesuaiannya dalam aturan itu adalah masyarakat di Jawa-Bali wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dalam melakukan sejumlah kegiatan.

“Seperti kita saat akan masuk mall, kita lebih dulu wajib scan barcode yang ada pada aplikasi PeduliLindungi. Itu implementasi Inmendagri diatas,” ungkap M Iqbal.

Menurutnya, sebenarnya kebijakan seperti di atas tidak cuma berlaku di mal saja, namun berlaku pula di semua fasilitas yang sering dikunjungi masyarakat atau pemusatan massa.

“Maka dari itu, Polda Jateng melakukan aksi proaktif untuk mendukung implementasi Instruksi Mendagri Nomor 42 Tahun 2021 dengan mewajibkan scan barcode pada aplikasi PeduliLindungi bagi seluruh anggota dan tamu,” papar Kabidhumas.

Iqbal menuturkan, dengan kewajiban menunjukkan aplikasi peduli lindungi dan scan barcode bagi tamu dan anggota ini, akan ada proses tracing. Dari scan barcode itu, petugas bisa melihat riwayat vaksinasi para tamu dan angggota.

“Pada setiap sektor mapolda yang ditentukan akan ada barcode Pedulilindungi dan provos yang mengawasi,” tambah Kabidhumas.

Saat ini, ungkap Kombes M Iqbal, Polda Jateng beserta instansi terkait terus berupaya untuk menekan penyebaran covid 19 di Jateng. Seluruh jajaran didorong untuk aktif dalam proses tracking, tracing dan treatment.

“Berbagai inovasi kegiatan vaksinasi juga sudah dilaksanakan. Termasuk juga membuka peluang kerjasama dengan ormas serta kompartemen masyarakat untuk pengadaan vaksinasi massal maupun door to door,” tuturnya.

M Iqbal menjelaskan, hal ini dilakukan agar target vaksinasi untuk mencapai herd immunity pada seluruh warga Jateng dapat segera tercapai.

“Dari data terakhir, 8,7 juta warga Jateng tercatat sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Ini masih sebesar 30% dari target pemerintah sebanyak 28,2 juta warga,” tandas Kabidhumas.

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) terbaru dalam perpanjangan PPKM Level 3 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019.

Kepgub tersebut, merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Hal ini tertuang dalam Kepgub Provinsi DKI Jakarta Nomor 1096 Tahun 2021. Perpanjangan PPKM level 3 sendiri sudah ditetapkan hingga 20 September 2021.

“Selama masa PPKM Level 3, setiap orang yang melakukan aktivitas pada tiap-tiap sektor atau tempat harus sudah divaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama, tetapi vaksinasi yang utama adalah dosis lengkap (hingga 2 dosis),” demikian bunyi Kepgub Anies, sebagaimana dikutip pada Rabu (15/9/2021).

“Kecuali bagi penduduk yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 dengan bukti hasil laboratorium, serta penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter, dan anak-anak usia kurang dari 12 (dua belas) tahun,” lanjutnya.

Untuk kegiatan perkantoran sektor non esensial Work From Home sebesar 100 persen. Lalu, untuk sektor esensial dapat beroperasi 50 persen. “Kapasitas maksimal 50 persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat serta 25 persen untuk pelayanan administasi perkantoran,” tulis Kepgub Anies.

Sedangkan sektor kritikal dapat beroperasi 100 persen staf tanpa pengecualian dan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Kegiatan pada pusat perbelanjaan atau mal diizinkan beroperasi 50 persen dengan jam buka sampai pukul 21.00 WIB.

Tempat wisata dilakukan uji coba protokol kesehatan dengan jam operasional sampai puku 21.00 dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindingi untuk melakukan skrining terhadap pengunjung. Selain itu, anak usia kurang dari 12 tahun dilarang memasuki tempat wisata. Adapun penerapan ganjil genap di sepanjang jalan menuju tempat wisata mulai jumat pukul 12.00 WIB sampai dengan minggu pukul 18.00 WIB.

JAKARTA – Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dedy Permadi, menegaskan bahwa situs Pedulilindungia.com adalah situs palsu dan bukan situs yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan penanganan Covid-19.

”Seluruh isi dan informasi dalam situs pedulilindungia.com tidak terkait dengan situs PeduliLindungi.id dan tidak berhubungan dengan upaya Pemerintah melakukan penanganan Covid-19 dalam bentuk apapun,” jelas Dedy dalam keterangan resminya, Kamis (9/9).

Lebih lanjut, Dedy memaparkan, Kominfo juga telah memutus akses terhadap situs Pedulindungia.com yang menggunakan atribut logo, gambar, serta tampilan menyerupai situs Pedulilindungi.id.

Dedy menuturkan, sejauh ini pemerintah menggunakan aplikasi Pedulilindungi untuk melakukan upaya pengawasan kesehatan sesuai Keputusan Menteri Kominfo No. 171 Tahun 2020 Tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) beserta perubahannya.

Kominfo pun mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap segala disinformasi terkait situs dan aplikasi palsu yang mengatasnamakan PeduliLindungi dalam bentuk apapun.

”Masyarakat hanya mengakses lewat situs resmi Pedulilindungi.id serta mengunduh aplikasi resmi PeduliLindungi di App Store dan Google Play Store,” tandas Dedy.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, saat ini pihaknya sedang dalam proses update sistem dari masing-masing Internet Service Provider (ISP).

Situs palsu tersebut terlihat menawarkan vaksinasi berbayar. Mereka mematok harga Rp1.000.000 untuk janji vaksinasi dengan rumah sakit terdekat dalam waktu sepuluh hari.

Mereka bahkan mencantumkan nomer rekening beserta nama penerimanya. Secara keseluruhan warna dan lambang yang digunakan sama dengan aplikasi PeduliLindungi milik pemerintah.

JAKARTA – Dengan kehadiran aplikasi PeduliLindungi di Indonesia, banyak wilayah mewajibkan penggunaannya termasuk di wilayah Pemerintahan Kota (Pemkot) Depok.

Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara, Pemkot Depok mewajibkan sejumlah tempat untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna menekan penyebaran Covid-19 di wilayahnya.

Sejauh ini, Pemkot Depok mewajibkan semua pasar swalayan dan supermarket menggunakan aplikasi PeduliLindungi ketika memasuki tempat tersebut untuk berbelanja.

Menurut, Wali Kota Depok Mohammad Idris, penggunaan aplikasi PeduliLindungi di beberapa tempat terkait akan mulai diberlakukan pada 14 September 2021.

“Untuk pasar swalayan dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 14 September 2021,” kata Mohammad Idris di Depok.

Selain di pasar swalayan dan hypermart, Pemkot Depok juga mewajibkan seluruh restoran atau rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung atau toko tertutup dan berada pada lokasi tersendiri wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.

Adapun ketentuan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada sejumlah tempat di Depok tertuang dalam Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 443/395/Kpts/Satgas/Huk/2021 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level yang ditandatangani 7 September 2021.

Selain mengatur tempat-tempat yang wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, SK Wali Kota Depok juga mengatur waktu operasional dan kapasitas pengunjung di tempat-tempat tersebut.

Dalam SK tersebut, dijelaskan bahwa supermarket, hypermarket, midimarket, minimarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

Sedangkan untuk warung makan atau warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya, Pemkot Depok hanya mengizinkan untuk buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 21.00 WIB.

Untuk jumlah pengunjung, Pemkot Depok mengizinkan dengan maksimal pengunjung makan 50 persen dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 menit.

“Warung dapat menerima makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 50 persen, satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 60 menit dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat,” kata Idris.

Sedangkan untuk pasar rakyat yang menjual barang bukan kebutuhan sehari-hari, bisa beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50 persen dan jam operasi sampai pukul 17.00 WIB.***

JAKARTA – PT KAI Commuter melakukan uji coba aplikasi PeduliLindungi di beberapa Stasiun mulai hari ini, Senin (6/9/2021). Namun, Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Nomor 58 Tahun 2021 tetap berlaku bagi pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) itu.

“Seluruh syarat dokumen perjalanan masih tetap harus dibawa dan ditunjukkan oleh pengguna KRL,” tulis KAI Commuter.

Pengguna jasa KRL diimbau saat masuk stasiun yang melaksanakan uji coba penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk mempersiapkan scan kode QR yang ada di stasiun melalui ponsel untuk melakukan cek in.

Kemudian, di stasiun tujuan tidak perlu melakukan cek out.

Adapun uji coba tersebut dilakukan di sebelas stasiun di antaranya Stasiun Depok, Stasiun Pasar Minggu, Stasiun Bekasi Timur, Stasiun Serpong, Stasiun Jurangmangu, hingga Stasiun Jakarta Kota.

Kemudian Stasiun Juanda, Stasiun Sudirman, Stasiun Palmerah, Stasiun Kemayoran, dan Stasiun Manggarai.

“Dan akan bertambah secara bertahap,” tukasnya.

JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut banyak kerancuan informasi atau hoaks di masyarakat menyusul sejumlah kejadian berbeda yang tidak saling terkait namun berhubungan dengan aplikasi PeduliLindungi.

Pertama, terkait penyalahgunaan data vaksinasi Presiden Joko Widodo. Dia memastikan hingga saat ini, tidak ada bukti kebocoran data pribadi di aplikasi PeduliLindungi.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, menjelaskan, ada pihak-pihak tertentu yang memiliki informasi NIK dan tanggal vaksinasi COVID-19 milik Presiden dan digunakan untuk mengakses sertifikat vaksinasi milik Presiden.

“Jadi ini adalah penyalahgunaan identitas orang lain untuk mengakses informasi pihak yang tidak terkait. Bukan kebocoran data,” kata Nadia dalam keterangannya, Minggu 5 September 2021.

Nadia pun mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan aplikasi PeduliLindungi karena data pribadi seluruh masyarakat Indonesia dijamin aman sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, aplikasi PeduliLindungi juga telah melewati proses IT security assessment yang ketat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

JAKARTA – Pemerintah telah memperbaharui kebijakan terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, salah satunya mengenai pengunaan sebuah aplikasi.

“Terkait pengaturan PPKM di wilayah Jawa Bali, yang akan berlaku untuk seminggu kedepan. Secara umum akan diberlakukan skrining dengan aplikasi PeduliLindungi mulai 7 September,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito di Graha BNPB, Selasa (31/8/2021).

Kebijakan ini pun bahkan dimuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2021.

Menurut Prof Wiku, aplikasi ini juga akan digunakan pada industri orientasi ekspor dan penunjang serta beberapa sektor esensial.

Sebab, industri orientasi ekspor dan domestik diizinkan kembali beroperasi 100% dengan syarat minimal memiliki 2 buah shift kerja, 50% karyawan telah divaksinasi, dan memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

Sedangkan pada daerah yang masuk PPKM level 2, penerapan skrining dengan PeduliLindungi ini akan digunakan untuk semua fasilitas umum dan kegiatan seni budaya, sosial dan kemasyarakatan.**

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengamanatkan kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh agar membantu penuh aplikasi PeduliLindungi, Pcare BPJS dan integrasi data NIK untuk penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

Zudan bergerak cepat melaksanakan amanat Mendagri Muhammad Tito Karnavian dengan sebaik-baiknya.

Menurut Zudan, dalam proses vaksinasi ada sebuah platform besar PeduliLindungi dan beberapa aplikasi seperti New All Record (NAR), Smartchecking yang dikelola Kementerian Kesehatan dan PCare oleh BPJS Kesehatan.

“Ketiganya sudah terintegrasi dengan data kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Integrasi Data dengan Ditjen Pos dan Informatika Kominfo, Setjen Kemenkes, dan BPJS Kesehatan pada hari Jumat 6 Agustus 2021 lalu,” kata Zudan melalui keterangan pers, Selasa (31/8)

Menurut Zudan, integrasi data tersebut telah meningkatkan kualitas pelayanan vaksinasi Covid-19. “Data vaksinasi menjadi lebih tepat dan akurat karena berbasis data kependudukan yang terus mengalami pemutakhiran secara kontinyu,” sambungnya

Dirinya mengajak pihak terkait agar bersatu padu melayani masyarakat. “Vaksinasi ini program besar, bahkan jauh lebih besar dari momentum Pileg/Pilpres, karena melibatkan 416 juta penduduk yang wajib divaksinasi,” kata Dirjen Dukcapil.

Minimalkan yang salah

Lebih jauh Zudan memaparkan, untuk aplikasi PeduliLindungi mulai mengakses NIK sejak 9 Agustus 2021 dengan kuota 5 juta akses per hari.

“Namun baru terpakai 500 ribu akses NIK per hari, dan total akses sebesar 10.426.237 NIK dan data balikan sebesar 10,6 juta NIK sampai tanggal 25 Agustus 2021. Kami mengajak agar kita semua membantu mendorong agar akses per hari harus lebih besar lagi dari angka total akses 10 juta,” kata Zudan.

Sementara untuk aplikasi NAR Kemenkes yang mulai mengakses sejak 19 Desember 2020 dengan kuota akses sebesar 4,45 juta NIK per hari, hanya terpakai rerata 344.572 NIK per hari. Sejauh ini total akses NIK untuk aplikasi NAR hingga 25 Agustus 2021 lebih dari 94 juta NIK, dengan akses tertinggi pada 14 Juni 2021 sebanyak lebih 3,9 juta NIK dan akses terendah pada 15 Mei 2021 sebesar 3.050 NIK. Sedangkan data balikan sebanyak 83 juta yang sedang dalam proses verifikasi.

Kemudian aplikasi PCare yang mulai mengakses NIK 16 Agustus 2021 dengan kuota 2 juta NIK per hari, itu pun hanya sedikit yang digunakan yakni rerata 152.782 akses NIK per hari atau total 2,1 juta NIK hingga 25 Agustus 2021. Dirjen Dukcapil mengajak semua pihak yang terlibat dalam proses vaksinasi ini mengoptimalkan hak akses untuk integrasi data ini.