“BPK sangat menyesalkan sangat menyesalkan dan pada kesempatan ini kami meminta maaf kepada masyarakat atas berbagai kejadian belakangan ini yang diduga melibatkan oknum BPK,” kata Inspektur Utama BPK Nyoman Wara dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/11/2023).

Nyoman menegaskan, BPK mendukung proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Dia katakan, BPK juga akan memberikan sanksi Kepad pegawainya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum maupun etik.

“Terkait OTT yang dilakukan KPK kepada oknum BPK, kami menghormati dan mendukung penuh proses penegakan hukum atas kasus dimaksud. Secara internal BPK tidak mentolerir dan pasti akan menindak tegas oknum BPK yang melakukan pelanggaran kode etik maupun disiplin pegawai,” ucapnya.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso sebagai tersangka. KPK menyebut suap yang diterima tiga oknum pegawai BPK berupa uang tunai Rp960 juta dan satu jam tangan merek Rolex.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan suap itu diduga diberikan oleh Yan Piet agar temuan tim pemeriksa dari BPK Papua Barat menjadi tidak ada. Dan, uang tersebut diberikan secara bertahap di lokasi yang berbeda-beda.

“Adapun rangkaian komunikasi tersebut di antaranya pemberian sejumlah uang agar temuan dari Tim Pemeriksa BPK menjadi tidak ada,” ungkap Firli.

Namun, Firli tidak menyebutkan kapan dan di mana Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso memberikan uang suap tersebut.

Kata Firli, Yan Piet memberikan uang suap kepada tiga oknum pegawai BPK, melalui orang kepercayaannya.

“Sebagai bukti permulaan, uang yang diserahkan YPM (Yan Piet Mosso) melalui ES dan MS pada PLS, AH dan DP sekitar Rp940 juta dan satu buah jam tangan merek Rolex,” jelas Firli.

Dalam kasus dugaan suap ini, KPK telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka yang terdiri dari pemberi dan penerima suap.

Tersangka pemberian suap:

1. Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso

2. Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat

3. Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle

Tersangka penerima:

1. Kepala Perwakilan BPK Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing

2. Kasubaud BPK Papua Barat Abu Hanifa

3. Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung. (*)

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan totalnya ada lima orang yang diamankan pada OTT tersebut.

“KPK telah melakukan penangkapan terhadap penyelenggara negara yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi, yakni Pj Bupati Sorong, kepala dinas, dua orang BPK dan pejabat lainnya,” kata Ali di Jayapura, Senin (13/11/2023).

Ali menjelaskan, OTT ini terkait dengan dugaan pengondisian hasil temuan pemeriksaan hasil audit oleh BPK di Pemprov Papua Barat Daya tahun 2023, satu di antaranya menyasar Kabupaten Sorong.

Kata Ali Fikri, sebenarnya KPK sudah mendalami kasus tersebut selama beberapa bulan terakhir hingga akhirnya dilakukan OTT.

“Yang pasti lebih dari dua bulan atau bahkan tiga bulan sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang masuk ke KPK dan kemudian diverifikasi, ditelaah dan kemudian kami bergerak ke lapangan,” ungkapnya.

Dalam OTT ini, turut diamankan sejumlah uang sebagai barang bukti. Namun, dia tidak menyebutkan jumlah nominalnya dari lima orang tersebut.

KPK mencurigai uang tersebut merupakan bagian dari suap yang diberikan pejabat pemerintah daerah kepada pegawai BPK untuk mengkondisikan laporan hasil pemeriksaan keuangan di daerah setempat. (*)

Eranasional.com – Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat diduga memilah data audit keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Permainan kotor itu dilakukan setelah para pegawai BPK Jawa Barat menerima uang suap dari Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin.

“Hasil pemeriksaan audit oleh tersangka ATM (pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah) dan kawan-kawan hanya menggunakan data-data tertentu saja sehingga nantinya hasil laporan audit yang dibuat tersangka ATM bersama tim menjadi tidak ada temuan,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 Juni 2022.

Informasi ini diulik KPK dari pemeriksaan delapan saksi. Mereka yakni Wakil Direktur Administrasi RSUD Ciawi, Yukie Meistisia Anandaputri; Kasubbag Kepegawaian RSUD Ciawi, Irman Gapur; Kasubbag Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, Iji Hajati; dan Kabag Keuangan RSUD Cileungsi, Wahyu.

KPK juga mengulik informasi itu dari Sekretaris DPKPP Kabupaten Bogor, Irma Lestia; Kasubbag Keuangan Sekwan DPRD Kabupaten Bogor, Aep Saepurahman; Kabid Sarpras Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Desirwan Kuslan; dan Kasubbag di DPMPTSP Kabupaten Bogor, Ruli.

Ali enggan memerinci lebih lanjut data yang dipilih untuk memainkan laporan keuangan ini. Namun, uang suap itu diduga hasil urunan di SPKD di wilayah Pemkab Bogor.

“Dugaan pengumpulan sejumlah uang oleh beberapa SKPD di Pemkab Bogor sebagaimana arahan tersangka AY (Ade Yasin),” ujar Ali.

Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. KPK menetapkan delapan tersangka sebagai pemberi serta penerima dalam perkara ini.

Sebanyak empat tersangka sebagai pemberi ialah Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik, serta Ade Yasin.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, empat pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah ditetapkan sebagai tersangka penerima.