JAKARTA, Eranasional.com – Mantan penyidik KPK Novel Baswedan kembali mengungkapkan kebobrokan lembaga antirasuah tersebut. Katanya, Ada mantan pegawa KPK yang memiliki transaksi mencurigakan sebesar Rp300 miliar. Menurut dia, hal itu tidak logis.

Novel mengungkapkan itu melalui podcast miliknya berjudul “Deretan Kasus Menjerat Pimpinan KPK”. Dalam podcast tersebut dia bersama mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW).

Novel mengatakan temuan transaksi mencurigakan itu merujuk data dari Pusat Analis Transaksi dan Keuangan (PPATK).

“Terkait dengan laporan PPATK itu terhadap seorang pegawai KPK di penindakan nilai transaksinya Rp300 miliar, dan saya menduga lebih jumlahnya. Ada katakana sampai Rp1 triliun.

Dia menilai transaksi sebesar itu tidak logis bagi seorang penyidik di KPK. Katanya, penyidik itu sempat diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

“Tapi itu enggak diperiksa, padahal sudah diperiksa Dewas. Tapi kemudian mengundurkan diri dan lewat,” kata Novel Baswedan.

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut polemik 56 pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) bisa diakhiri. Dia mengajak agar semua pihak melangkah ke depan.

“Kontroversi tentang 56 Pegawai KPK yang terkait TWK bisa diakhiri. Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan,” tutur Mahfud melalui akunTwitter pribadinya, Rabu (29/9/2021).

Menurut dia, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Putusan Mahkamah Agung (MA) ihwal TWK pegawai KPK tidaklah salah secara hukum. Selain itu, kebijakan Presiden yang menyetujui usulan Kapolri mengangatkan ke-56 pegawai ASN dapat dikatakan benar.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang menyatakan TWK pegawai KPK sah dan konstitusional. Mahkamah Agung (MA) juga telah mengeluarkan putusan terkait Perkom 1/2021 tentang alih status pegawai KPK.

Putusan MA itu menyatakan para pemohon tidak diangkat menjadi ASN bukan karena berlaku Perkom tersebut, tetapi karena hasil asesmen TWK pemohon yang tidak memenuhi syarat (TMS).

“Langkah KPK yang melakukan TWK menurut MA dan MK tidak salah secara hukum. Tetapi kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN juga benar,” katanya.

Mahfud menuturkan, dasar akan hal tersebut tertuang dalam Pasal 3 Ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2020. PP itu berbunyi ‘Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS’.

“Selain itu Presiden dapat mendekegasikan hal itu kepada Polri (juga institusi lain) sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014,” tuturnya.

Teekini, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo akan menarik 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan menjadi ASN Polri. Presiden Jokowi setuju usulan tersebut.

“Kami mendapat surat jawaban melalui Menteri Sekretaris Negara (Pratikno) yang pada prinsipnya beliau setuju 56 pegawai bisa menjadi ASN Polri,” kata Sigit, Selasa (28/9/2021).