JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal segera memanggil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra perihal mengklarifikasi harta kekayaan sebesar Rp14,7 miliar.

Rencana klarifikasi ini buntut dari gaya hidup mewah atau hedonisme istrinya yang viral di media sosial termasuk Instagram.

Semenjak Viral tersebut, akun Instagram istri Sudarman telah dihapus.

“KPK akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap informasi tersebut,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Ali menjelaskan klarifikasi harta kekayaan tersebut merupakan kewenangan dari tim Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Lantas, Ia turut meluruskan sejumlah informasi yang menyebut pemeriksaan harta kekayaan dilakukan oleh tim penyelidik atau penyidik.

Menurut Ali, hal itu keliru lantaran tim penyelidik dan penyidik berada di bawah Kedeputian Penindakan dan Eksekusi.

Sementara, tim LHKPN di bawah Kedeputian Pencegahan dan Monitoring.

“Nanti minggu depan kami informasikan,” kata juru bicara berlatar belakang Jaksa ini ketika ditanya waktu klarifikasi Sudarman.

Ali menyatakan klarifikasi akan dilakukan setelah pemeriksaan LHKPN Sudarman rampung. Meskipun begitu, ia tidak ingin mengungkapkan detail materi klarifikasi nanti.

Termasuk mengenai pendalaman terhadap kepemilikan tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp5,3 miliar.

“Itu nanti kalau sudah dilakukan klarifikasi kan akan dijelaskan lagi oleh pencegahan,” terang Ali.

Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memanggil Sudarman terkait gaya hidup mewah istrinya yang viral di media sosial.

Namun, hingga saat ini kementerian tersebut belum membeberkan hasil klarifikasi.

Berdasarkan LHKPN yang disampaikan kepada KPK, Sudarman melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp14,7 miliar per 2021. Angka itu berasal dari harta Rp15,28 miliar kurangi utang Rp520 juta.

Beberapa harta kekayaannya yaitu tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp5,3 miliar, tanah dan bangunan di Malang senilai Rp2,6 miliar, tanah di Bogor senilai Rp1,08 miliar, dan tanah di Garut senilai Rp797,5 juta.

Eranasional.com – Subdit Harda Ditkrimum Polda Metro Jaya menangkap seorang pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) berinisial PS atas dugaan terlibat sindikat mafia tanah. PS merupakan Ketua Ajudikasi PTSL BPN di Jakarta yang ditangkap di Depok pada Selasa (12/7/2022) puk 23.30 WIB malam.

“Benar Saudara PS yang merupakan salah satu pejabat di BPN Kota Jakarta telah kami tangkap di Depok,” kata Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadisaat dikonfirmasi, Rabu (13/7/2022).

Selain PS, polisi juga telah mengetahui pejabat lain yang masuk dalam jaringan sindikat mafia tanah tersebut. Dalam waktu dekat polisi akan melakukan penangkapan terhadap pejabat lainnya yang ikut terlibat.

“Rencananya masih ada lagi tersangka lainnya yang notabene juga merupakan pejabat BPN yang akan segera kami lakukan penangkapan kembali,” katanya.

Hengki mengatakan pihaknya akan menggelar konferensi pers untuk menyampaikan secara detail terkait penangkapan pejabat BPN tersebut.

“Tentunya keberhasilan pengungkapan ini tidak lepas dari dukungan semua pihak khususnya Satgas Mafia Tanah Kementerian ATR/BPN RI yang terus berKoordinasi instens dengan kami penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya,“ kata Hengki.

Penangkapan dilakukan setelah penyidik selama satu bulan penyelidikan dalam upaya mengungkap perkara yang disinyalir melibatkan banyak pegawai BPN sebagai pelakunya. Di samping itu ada juga pegawai ASN dari instansi lainnya yang terlibat bahkan berperan sebagai aktor intelektual yang bekerja sama dengan pemilik modal atau pemberi dana.

Kasubdit Harda Ditkrimum AKBP Petrus Silalahi mengatakan penetapan tersangka dan penangkapan terhadap PS dilakukan karena diduga melakukan tindak pidana. Tersangka menjabat sebagai Ketua Ajudikasi PTSL di salah satu kantor BPN di wilayah kita Jakarta.

Dalam kasus ini penyidik telah menetapkan lebih dari 20 tersangka mafia tanah atas perkara yang melibatkan banyak pegawai ASN lintas instansi.

“Mereka mengakibatkan jatuhnya banyak korban dari masyarakat bahkan diduga hingga saat ini pun masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa dirinya menjadi korban dari ulah para pelaku mafia pertanahan ini,” katanya.