“Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk bantu, mengatasi masalah saya kira kalau unsur pimpinan yang punya tugas dan portfolio ke situ,” kata Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Prabowo mengatakan, ada kecenderungan para pejabat dan sejumlah pihak datang ke lokasi bencana hanya untuk berwisata. Ia tegaskan tindakan tersebut tidak baik.

“Saya lihat ada kecenderungan wisata bencana, ini tidak bagus, rakyat di situ jangan jadikan objek, kita datang ke situ untuk benar-benar cari masalah, melihat kesulitan dan bertindak,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga meminta agar para pejabat dan tokoh yang datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto. Sehingga pejabat tersebut dianggap hadir.

“Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh, datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir ya, mohon sebaliknya, kita tidak mau ada budaya wisata bencana, jangan,” kata Prabowo.

“Januari diterima sejumlah 348 laporan, dengan total jumlah 395 objek gratifikasi. Terdiri dari 224 laporan dari Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) dan 124 pelaporan individu,” kata Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Antara, Sabtu (15/3/2025).

Pada periode Februari, diterima sejumlah 341 laporan, dengan total jumlah 379 objek gratifikasi. Terdiri dari 231 laporan dari UPG dan 110 pelaporan individu.

Total 689 Laporan tersebut berasal dari 488 kementerian/Lembaga, 125 BUMN/BUMD/anak perusahaan; dan 76 pemerintah daerah.

Kemudian total 774 objek gratifikasi tersebut, terdiri dari:
1. 254 dalam bentuk uang/voucher/logam mulia/alat tukar lainnya.
2. 203 Karangan bunga/hidangan berlaku umum/makanan/minuman kemasan dengan masa berlaku.
3. 70 Cendera mata/plakat/barang dengan logo instansi pemberi.
4. 26 Tiket perjalanan/jamuan makan/fasilitas penginapan/fasilitas lainnya.
5. 221 barang lainnya.

Komisi antirasuah juga mengingatkan kepada artis yang baru pertama kali memegang jabatan penyelenggara negara maupun yang telah berpengalaman untuk segera melapor ke KPK apabila menerima pemberian yang terindikasi sebagai gratifikasi.

“Penekanan saya adalah untuk teman-teman yang baru saat ini bergabung menjadi penyelenggara negara untuk berhati-hati, tidak menerima pemasukan yang dapat menimbulkan conflict of interest atau menjadi bagian dari gratifikasi. Kalau salah satunya itu gratifikasi, segera dilaporkan untuk amannya, saya pikir seperti itu,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, dikutip dari Antara, Sabtu (16/11/2024).

Dalam jabatan sebagai penyelenggara negara, menurut Tessa, melekat sejumlah aturan, kewajiban, dan larangan. Dalam hal ini salah satunya adalah kewajiban mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara transparan dan melaporkan segala bentuk penerimaan yang bisa menimbulkan konflik kepentingan.

“Yang menjadi titik sudut pandangnya adalah apabila endorse itu menjadi conflict of interest, penerimaan itu menjadikan yang bersangkutan tersandera apabila akan melakukan hal-hal tertentu atau membuat kebijakan-kebijakan, mendorong adanya kebijakan yang bisa menguntungkan pihak-pihak lain. Nah itu yang perlu diperhatikan bagi teman-teman artis ini,” jelas dia.

Juru bicara berlatar belakang penyidik itu juga mengingatkan kepada artis yang kini menjadi pejabat untuk memberikan contoh kepada masyarakat untuk menolak segala bentuk prilaku koruptif dan menjadi penyelenggara negara yang taat hukum.

“Itu akan menjadi pilihan ya, menjadi pilihan mau menerima atau tidak. Saya pikir teman-teman artis ini dengan menerima tanggung jawab, menerima jabatan sebagai penyelenggara negara, bapak/ibu sekalian tentunya perlu menjadi contoh bagaimana menjadi penyelenggara negara yang baik dengan tidak sewenang-wenang,” tuturnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Bukan Aldi Taher namanya dalam setiap aksinya tak mengundang sorotan. Kali ini, ia membuat undangan VIP untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para ketua umum partai untuk datang ke konsernya.

Lewat Instagram, Aldi Taher mengunggah undangan yang di dalamnya terdapat foto Presiden Joko Widodo, Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Hary Tanoesoedibjo hingga Surya Paloh.

“Bismillah, turut mengundang pak @jokowi dan semua ketum partai. Insya Allah, see you at konser Forplay Aldi Taher Martin Tribute to Coldplay,” tulis Aldi dalam keterangan foto belum lama ini

Dalam unggahan lain, mantan suami Dewi Perssik ini menampilkan foto undangan yang memuat wajah beberapa menteri seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Erick Thohir dan Dito Ariotedjo.

Foto dua putra Presiden Joko Widodo yakni Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka pun terpajang di sana

“Turut mengundang ke hajatan Aldi Taher konser Charity Forplay Aldi Taher Martin Tribute to Coldplay,” katanyar.

Lewat undangan ke konsernya, Aldi berharap para politisi besar Tanah Air bisa berkumpul untuk senang-senang lebih dulu sebelum bertarung di Pemilu 2024

“Biar sebelum Pilpres, Pileg dan Pilkada, bisa saling sayang,” tuturnya

Aldi turut mempersilakan para politisi yang bersedia hadir di konser untuk memakai atribut partai masing-masing.

“Ketum partai atau temen-temen yang mau hadir, kalau mau pakai baju partainya masing-masing, silakan,” ucapnya

Diketahui Konser Forplay Aldi Martin Tribute to Coldplay sendiri akan dilangsungkan di Bengkel Space, SCBD, Jakarta pada 3 Juli 2023 besok. Hasil penjualan tiket konser rencananya akan didonasikan untuk biaya pengobatan para pejuang kanker.

JAKARTA, Eranasional.com – Artis sekaligus Politikus Lucky Hakim mengaku mendapatkan uang anggaran konsumsi mencapai Rp170 juta per bulan. Dengan jumlah uang lumayan besar itu, Lucky Hakim merasa tertekan selama menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu.

Lucky menolak menerima uang konsumsi tersebut sejak setahun yang lalu.

“Saya tidak mau menerima anggaran makan minum, karena menurut saya terlalu mewah. Saya sudah dapat gaji 50 juta lebih dengan segala fasilitas yang mewah. Ditambah anggaran makan hingga 170 juta per bulan, sudah nggak ambil lagi dari tahun lalu,” terang Lucky Hakim saat ditemui di kediaman pribadinya

Lucky gaji dan tunjangan tersebut membuatnya tertekan. Ia punya merasakan beban ketika tidak berhasil mewujudkan 99 janji kampanyenya.

“Untuk uang makan minum seorang Wakil Bupati sampai lebih dari Rp100 juta per bulan. Di luar gaji fasilitas padahal sudah dapat tunjangan, listrik gratis. Take home pay itu bisa sampai lebih dari Rp200 juta per bulan,”jelasnya.

Lucky kemudian memutuskan untuk mundur dari Wakil Bupati. Meskipun keputusannya itu, sangat berdampak pada karirnya di dunia politik kedepan.

“Mungkin ini akan jadi bumerang buat saya, tapi merasa berdosa kalau tidak mundur, malu saya. Saya ikhlas mundur sebagai langkah untuk memperbaiki diri, nggak taulah apa yang terjadi kedepan,” tambahnya.

“Konsekuensinya mungkin saya akan dihujat seluruh masyarakat di Indonesia, itu lebih tenang daripada dengan segala kemewahan dan melihat semua orang saya bohongi. Memakan gaji buta, lebih baik saya dihujat tapi mengakui kesalahannya,”tandasnya.

JAKARTA, eranasional.com – DJ Joice Challista yang terjerat kasus narkoba pada Juni lalu, sudah bebas. Perempuan bernama asli Anisa Chairunnisa ini sudah kembali beraktivitas di dunia hiburan.

Hal itu terungkap ketika ia menjadi bintang tamu pada acara yang di­ pandu Rigen dan Indra Jegel. Joice pun curhat kalau dirinya pernah karaoke bareng dengan pejabat terkenal.

“Aku punya teman, perempuan. Dia itu freelance karaoke. Terus diajak, karaokean yuk. Cucok, cucok katanya di sana, banyak pejabat terkenal,” curhat Joice

Berawal dari iseng, namun sang model akhirnya beberapa kali karaoke bareng pejabat.

‘Karaokean aja, sama minum. Keluar pintunya bareng,” beber Joice.

Dia berkilah hanya menemani karaoke, tidak sampai esek-esek

“Gelap pokoknya, (tapi cuma) karaoke aja,” tandas Joice.

Pekalongan – Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab dipanggil Aaf, melantik 30 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Rabu (16/3/2022) malam.

Bertempat di ruang Amarta Setda, Wali Kota Aaf mengatakan dalam masa jabatannya sudah 6 kali melakukan pelantikan baik mutasi maupun promosi dijajaran Pemkot Pekalongan dan ia merasa sesuai dengan ekspektasi.

“Pada malam hari ini justru saya sendiri yang merasa grogi, apakah ini karena beban saya. Akan tetapi saya katakan, 80 persen sudah memenuhi ekspektasi saya dan 20 persen belum,” katanya.

Aaf pun berpesan kepada pejabat yang baru dilantik, agar dapat membantu Wali Kota dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Pekalongan.

“Karena ini periode saya, ikutilah ritme kerja saya. Saya punya ritme dan target sendiri supaya pemerintah ini maksimal untuk menyelesaikan PR yang banyak,” tegasnya.

“Seperti rob, sampah, pasar, sungai dan sebagainya. Itu harus ada solusinya. Target saya bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Pekalongan,” pungkasnya.

Adapun jajaran Pejabat Tinggi Pratama yang dilantik yaitu Andriyanto sebagai kepala Dinperkim, Arif Karyadi sebagai kepala Dinkominfo, Bambang Sugiharto sebagai kepala DPU-PR, Cayekti sebagai kepala Bappeda, Sugiyo sebagai kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Sabaryo sebagai Kepala DPMPPA dan Sriyana sebagai Kepala Satpol P3K. (*)