Peristiwa HAM yang paling tersorot baru-baru ini adalah yang dialami oleh masyarakat di Pulau Rempang, Batam, Kepulaun Riau hingga sekarang.

Menurut Mafirion ada tiga warga asli Rempang Siti Hawa (67 tahun) alias Nek Awe beserta dua warga lainnya Abu Bakar alias Pak Aceh (54 tahun) dan Sani Rio (37 tahun) ditetapkan tersangka, cuma karena mempertahankan tanah kelahirannya.

“Saya tidak melihat apa yang dilakukan oleh Kementerian HAM terhadap kasus Rempang. Berapa orang yang ditangkap? Berapa yang ditersangkakan? Nenek-nenek umur 67 tahun hari ini ditersangkakan,” kata Mafirion saat rapat kerja Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian HAM, di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Pria kelahiran Pulau Kijang, Reteh, Inhil itu menekankan menteri yang berlatar belakang aktivis sekaligus pegiat HAM itu untuk melihat suatu peristiwa dengan logika akal sehat.

“Pernah gak kita membayangkan kalau kampung kita, kampung di mana kita tinggal bertahun-tahun secara turun temurun, datang orang hari ini suruh kita pindah apa itu bisa kita terima secara akal sehat? Saya mau Pak Menteri coba kembalilah kepada harkat jati diri yang sebenarnya,” ucap anggota DPR RI dapil Riau II.

Lebih lanjut, banyak pelanggaran HAM itu dibiayai oleh negara dengan dalih pembangunan program strategis nasional (PSN) yang dibentengi oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Namun lagi-lagi rakyat menjadi korban.

“Hari ini, pelanggaran HAM itu dibiayai sama APBN. Ada 36 kasus polisi di belakangnya, 30 kasus pemerintah daerah, 48 kasus TNI. Rempang dipindahkan, bangun rumahnya dari APBN, yang datang ke situ aparat pemerintah,” jelasnya.

Mantan Jurnalis ini juga mengatakan bukan tidak mendukung program pemerintah atau PSN, namun ia tidak suka ketidakadilan pemerintah terhadap rakyat kecil dengan alasan PSN. Karena bagi dia pembangunan itu pada hakikatnya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat bukan kesengsaraan.

“Tapi kita harus ingat dalam lima tahun 2019-2023 ada 101 orang yang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami korban psikologis akibat PSN. Memindahkan orang satu pulau yang luasnya 17.000 kilometer lalu seluruhnya disuruh pindah itu pembangunan apa namanya itu? PSN apa namanya?,” ujarnya.

Tambah Mafirion, sepanjang 5 tahun terakhir ratusan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat dan rentetan peristiwa itu terus bertambah.

Bahkan, Budiman menyebut Prabowo menjadi bagian dari demokrasi Indonesia dalam 25 tahun terakhir.

Salah satu keluarga korban penculikan, Paian Siahaan yang merupakan ayah dari Ucok Munadar Siahaan, satu di antara 13 aktivis yang hilang di era kepemimpinan Soeharto, mengaku terkejut dengan apa yang dikatakan Budiman Sudjatmiko.

“Saya sangat terkejut dengan informasi ini, di mana Budiman Sudjatmiko mengatakan bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo itu bukan pelanggaran, tapi tugas negara,” kata Paian saat konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil, kemarin.

Padahal, lanjut Paian, dirinya selama 25 tahun menunggu kepastian dan keberadaan anaknya tersebut dan sudah melaporkan ke Komnas HAM, namun prosesnya tidak pernah berlanjut sehingga membuat dirinya hampir putus asa.

“Setelah Komnas HAM melakukan penyelidikan dan hasilnya diserahkan ke Kejaksaan Agung, sampai hari ini Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan. kasus ini bolak-balik saja antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Kembali soal pernyataan Budiman Sudjatmiko, dia menilai untuk menggiring generasi muda, khususnya kaum Gen Z yang tidak mengetahui sejarah. Bahkan, dia curiga ingin membuat pengaruh yang tidak baik.

Menurut penulis, Azwar Furgudyama, buku ini sebagai pegingat dan harapan agar kasus-kasus pelanggaran HAM, terkhusus yang melibatkan Prabowo tidak terulang kembali di masa mendatang.

“Pelanggaran HAM adalah persoalan serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena bertalian dengan hak asasi warga untuk bisa hidup aman, terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, represi, termasuk penculikan yang pernah menjadi bagian dari sejarah kelah reformasi 98,” kata Azwar di acara peluncuran Buku Hitam Prabowo Subianto di Jakarta, Minggu, 10 Desember 2023.

Dia menjelaskan, buku ini terdiri dari tujuh bab. Pada bagian awalnya, buku ini mengulas penculikan aktivis, kerusuhan Mei 1998, dan bagaimana dugaan keterlibatan, serta upaya Prabowo melakukan kudeta terhadap Presiden RI saat itu, BJ Habibie, serta jejak kelamnya di Timor Leste dan Papua.

Buku ini juga mengelaborasi mengapa Prabowo menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi Indonesia, dan apa yang sedang dipertaruhkan jika Ketua Umum Partai Gerindra tersebut terpilih menjadi Presiden RI.

Azwar menegaskan, buku ini penting dihadirkan sebagai pengingat bahwa Prabowo memiliki rekam jejak hitam dalam pelanggaran HAM.

“Kami tidak bisa mengabaikan jejak masa lalunya, agar kita bisa lebih jelas apakah dia layak untuk memimpin bangsa ini atau tidak. Kami tidak boleh terpukau dengan tampilan artifisial, seperti narasi gemoy, yang belakangan ini ramai diperbincangkan dalam rangka merebut hati pemilih,” ujarnya.