Menurut Tito, pelantikan serentak tersebut diundur sebagai respons dari Peraturan rencana Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 1 tahun 2025, yang memajukan jadwal putusan sela (dismissal) sengketa pilkada menjadi tanggal 4-5 Februari.

Awalnya jadwal pembacaan putusan dismissal atau putusan sela sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 akan dilaksanakan 15 Februari 2025.

Dengan adanya perubahan jadwal pengucapan putusan dismissal ini, pemerintah melihat adanya peluang melantik kepala daerah non-sengketa dengan yang berperkara di MK secara bersamaan.

“Mengenai tanggalnya (pelantikan), kita akan sampaikan nanti lagi setelah kami koordinasi dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan Mahkamah Konstitusi, baru kita nanti pengin tahu ketegasan berapa lama,” kata Tito dalam konferensi pers pada Jumat (31/1/2025) dikutip dari Kompas TV.

Diketahui, MK menjadwalkan untuk membacakan putusan sela 310 perkara sengketa Pilkada 2024.

Putusan sela ini akan memilah perkara sengketa yang dihentikan atau dilanjutkan.

Meski demikian, Tito mengaku belum mengetahui jumlah kepala daerah tambahan yang bisa dilantik sesuai putusan sela.

Ia pun belum bisa memastikan waktu pelantikan serentak kepala daerah akan digelar.

Sebab, pihaknya masih harus menunggu hasil putusan sela untuk menentukan tanggal pelantikan tersebut.

Setelah MK menyampaikan hasil putusan sela, kata dia, tanggal pelantikan kepala daerah akan ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Setelah MK menyampaikan hasil putusan sela, kata dia, tanggal pelantikan kepala daerah akan ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. []