“Rencananya besok pagi, Bapak Presiden dijadwalkan akan melantik Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Selasa (21/11/2023).

Usai melantik Panglima TNI yang baru, kata Ari, Jokowi langsung pergi melakukan kunjungan kerja ke luar kota ke beberapa daerah, salah satunya Papua.

“Ya ada rencana kunker ke beberapa daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, melalui rapat paripurna ke-9 masa persidangan II tahun sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11), DPR mengesahkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun.

Awalnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid menyampaikan laporan mengenai proses mekanisme calon Panglima TNI, termasuk pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Jenderal Agus Subiyanto.

Setelah itu Meutya menyerahkan laporan hasil fit and proper test calon Panglima TNI tersebut kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Kemudian, Puan selaku pimpinan rapat meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.

“Apakah laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian Laksamana TNI Yudo Margono dan menetapkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI itu dapat disetujui?” tanya Puan kepada peserta sidang.

“Setuju,” jawab seluruh anggota DPR RI yang hadir berbarengan.

Jenderal Agus Subiyanto mengatakan pelantikan dirinya sebagai Panglima TNI dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11) pukul 10.00 WIB. (*)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pelantikan Panglima TNI yang baru akan dilakukan pada pekan depan. Saat ini, kata dia, pemerintah masih mencari hari baik untuk dilakukan pelantikan.

“Pekan depan, harinya baru dicari hari baik. Pekan depan Insya Allah,” ujar Jokowi soal pelantikan panglima TNI usai menghadiri HUT Partai Nasdem di Kampus Akademi Bela Negara, Jakarta Selatan, Kamis (11/11).

Sebelumnya, dalam pengambilan keputusan Rapat Paripurna ke-2 pada Senin (8/11) kemarin, DPR resmi mengetok palu hasil fit and proper testterhadap Panglima TNI terpilih Jenderal Andika Perkasa. Setelah Andika dilantik sebagai Panglima TNI, pemerintah juga akan memilih Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Andika sendiri hanya memiliki masa jabatan sebagai Panglima TNI selama satu tahun karena ia akan berusia 58 tahun pada 21 Desember 2022. Berdasarkan UU TNI diatur masa pensiun perwira tinggi TNI adalah 58 tahun. Karena itu, ia pun diprediksi akan mendapatkan perpanjangan masa pensiun perwira tinggi TNI.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut terdapat dua alternatif yang dapat dilakukan yakni melalui revisi UU atau dengan penerbitan Perppu oleh Presiden. Kendati demikian, perpanjangan masa pensiun ini harus memiliki urgensi.

Ia menambahkan, perlu atau tidaknya perppu untuk perpanjangan masa pensiun perwira tinggi TNI tergantung oleh Presiden, sedangkan revisi UU menjadi kewenangan DPR RI. Kendati demikian, wacana perpanjangan masa aktif perwira tinggi TNI ini dikritisi oleh Lembaga Pengawas HAM sebab dapat berdampak pada internal TNI.

JAKARTA – Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengungkapkan pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Andika Perkasa sebagai Panglima TNI masih harus menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

Saat ini, proses administrasi tengah berjalan dan ia belum bisa memastikan kapan seremoni tersebut akan dilangsungkan.

“Sekarang masih proses administrasi. Menunggu Keppres dulu,” ujar Heru kepada wartawan.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan, meski Panglima TNI Hadi Tjahjanto memasuki masa pensiun pada 8 November 2021, penurunan jabatan tidak mesti dilakukan pada tanggal tersebut.

“Jadi tidak mutlak berdasarkan tanggal dan bulan lahirnya. Itu bisa diperpanjang hingga satu bulan untuk memberikan waktu pergantian. Tradisi yang berjalan di TNI selama ini seperti itu,” jelas Moeldoko.

Ia juga mengatakan pemilihan Panglima TNI oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, telah dijalankan sesuai proses yang berlaku. Hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah bagaimana akselerasi DPR dalam memberikan persetujuan setelah surat presiden (surpres) diserahkan beberapa waktu lalu.

“Pada akhirnya, semua persyaratan terpenuhi dan ‘fit and proper test’ berjalan dengan baik. Tinggal kapan waktunya. Menurut saya, dengan ketetapan ini semua sudah pada posisi siap. Sehingga tidak memerlukan hal yang istimewa untuk menangani persoalan itu,” tandas Moeldoko.