Meskipun, DPRD Kabupaten Pati telah memutuskan menggulirkan hak angket untuk melakukan pemakzulan terhadap Sudewo.

“Saya sampaikan bahwa pemerintahan tetap berjalan, sesuai aturan Undang-Undang, bupati kan tetap bisa berjalan,” kata Tito usai menghadiri acara Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/8/2025) dikutip dari Antara.

Tito mencontohkan pemerintahan di Jember sebelumnya sempat mengalami kasus pemakzulan serupa dengan di Pati.

Saat itu proses pemakzulan terhadap Bupati Jember diproses oleh DPRD. Namun, kala itu pemerintahannya masih tetap berjalan.

Pada akhirnya, kata dia, pemakzulan bupati berada di tangan Mahkamah Agung sebagai pengambil keputusan akhir.

Tito pun menambahkan Bupati Pati Sudewo perlu lebih santun ketika berkomunikasi dengan masyarakat selama menjalankan tugas pemerintahan saat ini.

Tito juga bicara mengenai rencana aksi demo lanjutan warga Pati yang disebut akan digelar pada 25 Agustus mendatang.

Tito mengatakan penyampaian pendapat merupakan hal yang tidak dilarang. Namun, dia mengingatkan kepada warga Pati untuk tidak anarkis jika ingin kembali menggelar aksi unjuk rasa.

Seperti diketahui, beredar sejumlah unggahan di media sosial terkait rencana aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati pada 25 Agustus mendatang.

Adapun aksi unjuk rasa masyarakat di Pati sebelumnya terjadi pada 13 Agustus 2025. Massa menuntut Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya.

Menanggapi tuntutan warganya, Sudewo menolak mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati.

Ia menegaskan tidak bersedia melepaskan jabatannya karena dirinya dipilih masyarakat Pati secara konstitusional.

“Tuntutan kan sudah disampaikan tadi, kalau saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Jadi, tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan seperti itu. Semua ada mekanisme,” tegas Sudewo.

Ia pun menilai demo tersebut menjadi pembelajaran untuk dirinya sebagai bupati dan masyarakat Kabupaten Pati. Sudewo pun mengimbau agar warga menjaga soliditas dan kekompakan.

“Jangan sampai terprovokasi oleh siapapun. Jadi Kabupaten Pati adalah milik semua warga Kabupaten Pati, yang harus menjaga Kabupaten Pati siapa? Warga Kabupaten Pati,” ujar Sudewo. []