Hal tersebut disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keamanan Siber dan Sandi Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Selasa (25/2/2026).

Dalam arahannya, Menko AHY menekankan keamanan siber merupakan bagian tak terpisahkan dari keamanan nasional.

“Cyber security adalah national security. Kita ingin Indonesia semakin kokoh, berdaulat di ruang digital, dan aman di ruang siber untuk mendukung ekonomi yang semakin maju serta menjaga keamanan bangsa secara umum,” ujar Menko AHY.

Ia menjelaskan perkembangan global menunjukkan serangan siber mampu melumpuhkan infrastruktur vital dan menimbulkan dampak strategis luas. Serangan ransomware terhadap Colonial Pipeline di Amerika Serikat pada 2021 mengganggu pasokan energi nasional.

Serangan NotPetya pada 2017 melumpuhkan rantai pasok global, sementara peretasan Bank Sentral Bangladesh pada 2016 menjadi salah satu kejahatan siber finansial terbesar di dunia.

Serangan WannaCry terhadap National Health Service Inggris pada 2017 memperlihatkan dampak langsung terhadap layanan kesehatan dan keselamatan manusia, sedangkan kasus SolarWinds pada 2020 menunjukkan skala luas operasi spionase siber terhadap pemerintahan.

Satu Titik Infrastruktur Vital

Menurut Menko AHY, berbagai peristiwa tersebut menegaskan satu titik infrastruktur vital yang lumpuh dapat menimbulkan efek domino terhadap ekonomi dan stabilitas negara.

“Karena itu, ketahanan siber, kesiapsiagaan krisis, dan rencana kontinjensi harus menjadi bagian dari desain pembangunan nasional,” ucap Menko AHY.

Dalam konteks Indonesia, ia menyoroti posisi strategis nasional sebagai kekuatan digital sekaligus target potensial di ruang siber.

“Dengan sekitar 229 juta pengguna internet atau lebih dari 80 persen populasi, serta nilai ekonomi digital yang telah melampaui 95 miliar dolar AS pada 2024, Indonesia memiliki ekosistem digital besar yang harus dilindungi,” tambahnya.

Ketergantungan layanan publik, keuangan, energi, transportasi, hingga pertahanan pada sistem digital membuat gangguan siber berdampak langsung pada stabilitas nasional.

Kasus kebocoran data yang sempat terjadi di dalam negeri, termasuk insiden Bjorka pada 2022, menjadi pengingat pentingnya tata kelola dan perlindungan data publik yang kuat.

Menko AHY menegaskan keamanan siber harus menjadi bagian integral dari agenda pembangunan, bukan ditambahkan setelah terjadi insiden.

“Prinsip security by design perlu diterapkan sejak tahap perencanaan infrastruktur dan sistem digital guna meminimalkan risiko dan gangguan layanan,” ujar Menko AHY.

Ia juga menekankan penguatan tata kelola nasional melalui koordinasi whole-of-government lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan dan respons tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kejelasan peran antara pemerintah pusat dan daerah, serta kerangka regulasi yang selaras dan tegas, menjadi fondasi perlindungan infrastruktur informasi vital.

“Berbagai kementerian dan lembaga, termasuk kami, siap menjadi bagian dari sinergi dan kolaborasi di sektor pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur informasi vital yang sangat fundamental dalam menopang pembangunan bangsa ke depan,” tegasnya.

Selain itu, penguatan keamanan siber nasional memerlukan investasi berkelanjutan pada kapasitas dan kemitraan. Kolaborasi publik–swasta dinilai krusial karena sebagian besar infrastruktur digital dikelola oleh sektor industri.

Pengembangan sumber daya manusia, adopsi teknologi keamanan mutakhir, serta penguatan mekanisme respons insiden di tingkat nasional dan daerah perlu dilakukan secara simultan agar gangguan siber tidak berkembang menjadi krisis nasional.

Menko AHY juga menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakornas Keamanan Siber dan Sandi 2026 sebagai forum strategis untuk menghadirkan solusi terbaik dalam memperkuat sistem pertahanan siber nasional.

Ia menilai BSSN memiliki peran sentral dalam menyatukan, mengoordinasikan, dan mengorkestrasi kebijakan serta langkah pengamanan siber di Indonesia.

Rakornas Keamanan Siber dan Sandi TA 2026 diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis guna memperkuat ketahanan siber nasional, menjaga kedaulatan digital, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang aman, andal, dan berdaya saing.

Jakarta – Rencana pembangunan Jawa – Bali yang tercantum dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa – Bali tengah dilakukan. Meski begitu, banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan. Aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perencanaan pembangunan serta Rencana Tata Ruang Pulau Jawa – Bali harus saling terhubung sehingga pembangunan yang ada tidak menimbulkan hasil-hasil pembangunan yang problematik.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, menjelaskan bahwa berdasarkan Perpres Nomor 28 Tahun 2021, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi sorotan. Salah satunya ialah terjadi pembangunan fisik di kawasan rawan bencana. Ia berkata bahwa pembangunan tidak serta merta dilakukan tanpa mengetahui bagaimana kondisi keadaan suatu lingkungan.

“Saya sudah keliling di beberapa titik di Jawa bagian selatan. Kita tak memungkiri jika pembangunan di Jawa bagian selatan lebih tertinggal daripada di bagian utara. Ini butuh pendekatan yang kreatif, tidak serta merta membangun secara sembarangan,” terang Surya Tjandra melalui keterangan pers, Sabtu (13/11)

Beberapa isu lainnya ialah seputar alih fungsi lahan pertanian, semakin meluasnya urban sprawl (ekspansi area urban yang tidak terkontrol-red), muncul kawasan perkotaan baru serta terjadinya degradasi lingkungan.

Oleh karena itu, terdapat banyak major project dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tumpah ruah sebagai upaya mengatasi isu-isu di Pulau Jawa – Bali.

Melihat hal itu, Surya Tjandra berpendapat bahwa sudah pasti terbayang bagaimana tekanan dan kepentingan pembangunan yang ada.

Ia juga membahas terkait empat Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang menjadi fokus pengembangan ekonomi di Pulau Jawa, di antaranya Jabodetabekpunjur (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur), Cekungan Bandung, Kedungsepur, dan Gerbangkertosusilo.

“Seperti dalam pokok bahasan hari ini, istilah Jawa Mengkota menjadi valid karena empat KSN ini mulai saling terhubung. Tentu tantangannya langsung terlihat,” tutur Surya Tjandra.

Beberapa tantangan yang dimaksud Wamen ATR/Waka BPN tersebut adalah mulai dari peningkatan kebutuhan sarana prasarana, daya dukung lingkungan, timbulnya masalah sosial hingga masalah sosial kependudukan, ditambah dengan perubahan iklim.

“Kalau bicara pembangunan di Jawa itu, kita bicara bagaimana memanfaatkan ruang yang terbatas didukung dengan pengendalian pemanfaatan lingkungan,” pungkasnya.

Bicara soal pemanfaatan ruang beserta pengendaliannya, Surya Tjandra menjelaskan salah satu strategi menggunakan pendekatan LUCIS ( Land-Use Conflict Identification Strategy). Ia menjelaskan bahwa pendekatan LUCIS mengombinasikan sistem informasi geospasial dan perencanaan untuk suatu area dan penggunaan di area tersebut.

“Kalau kita tahu peta geospasial, peta hak, atau peta tanah terdaftar, lalu tertiban oleh perencanaan pembangunan, biasanya akan terjadi konflik. Perencanaan yang non partisipatif sudah pasti problematik. Belum lagi ditambah pendekatan silo dan sektoral, serta inkonsistensi pelaksanaan regulasi,” terang Surya Tjandra.

Oleh karena itu, Surya Tjandra berharap melalui forum yang melibatkan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) ini, adanya dukungan dari asosiasi profesi terkait pembangunan yang dilakukan pemerintah. Asosiasi perencanaan sebagai driving forces bagi pemerintah dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan aspek sosial dan aspek lingkungan.

“Sebenarnya yang menjadi mitra tak hanya asosiasi perencanaan, bisa juga asosiasi arsitektur, planologi, dan lainnya. Bapak/Ibu kalau menemukan persoalan tata ruang dengan segala profesionalitas, yakin jika itu problematik, jangan diturutin ya. Jangan cuma iya-iya saja,” tegas Wamen ATR/Waka BPN.

Terakhir, Surya Tjandra berharap bahwa pembangunan tak hanya sekadar mengejar hal pragmatis semata, tetapi juga melihat kombinasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

“Pelan-pelan kita wujudkan bagaimana best practices-nya. Tak hanya pembangunan semata, tetapi juga pembangunan yang punya keberlanjutan,” tutupnya.