Pernyataan itu disampaikan Komandan Kodim 0508/Depok, Letkol Infanteri (Inf) Triano Iqbal usai melakukan tinjauan bersama Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Donny Pramono, Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah dan Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna pada pelaksanaan TMMD ke-127, di Kampung Lio, Sukmajaya, Kota Depok, Kamis (26/2/2026).

Sejauh ini dengan kondisi progres yang ada, Letkol Triano Iqbal optimistis pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 di Kota Depok akan selesai pada 11 Maret 2026 mendatang. Namun, dia berjanji bahwa di tahun mendatang untuk bisa meningkatkan kembali dari pembangunan yang sudah ada.

“Targetnya tidak muluk-muluk, semuanya harus selesai TMMD ini, 11 Maret 2026 nanti. Semuanya harus 100 persen sudah selesai. Target berikutnya, pokoknya tetap meningkatkan apa yang sudah ada di Depok, kita tingkatkan lagi,” ujar Dandim 0508/Depok, Letkol Triano Iqbal kepada awak media, Kamis (26/2/2026).

Disamping itu, dia juga menekankan bahwa sinergitas seluruh elemen menjadi kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan TMMD ke-127. Berkat kerja sama Pemerintah, masyarakat, serta pihak-pihak lainnya yang terlibat, kata dia pelaksanaan program pembangunan daerah tersebut dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

“Meskipun bertepatan di waktu Ramadan, tapi sebenarnya bukan kendala, itu ibadah. Di bulan puasa ini kita tetap bekerja, yang kita libatkan itu ada sekitar 150 orang yang terdiri dari beberapa satuan, baik dari TNI AD, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan ada juga dari masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut Letkol Iqbal menjelaskan adapun program TMMD ke-127 kali ini lebih menyasar kepada dua target sasaran dengan meliputi kegiatan fisik dan non-fisik. Diantaranya kegiatan fisik seperti, pengecoran jalan, drainase, dan lainnya. Sementara untuk kegiatan non-fisik seperti penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan bidang Kesehatan hingga Pertanian.

Untuk kegiatan unggulannya, pihaknya juga telah melaksanakan pembangunan seperti sumur bor air bersih, rumah tidak layak huni, serta fasilitas sanitasi umum.

“Semuanya kita bekerja sama ya, syukur semuanya lancar kalau kata orang lama itu kita bergotong royong lah, walaupun daerah ini tipenya sudah prototipe kota,” jelasnya.

Kaitan upaya tepat sasaran bagi penerima manfaat program TMMD ke-127. Dandim memastikan bahwa dalam menentukan kriteria penerima manfaat, pihaknya sudah melewati beberapa proses panjang dengan melakukan koordinasi antar lembaga, TNI dan Pemerintah Daerah. Sehingga, kata dia, apa yang dilaksanakan dalam program TMMD itu dapat tepat sasaran dan sudah berdasarkan kebutuhan masyarakat.

“Jadi bukan kita (Kodim-RED) sebenarnya yang menunjuk tempatnya di sini atau di mana, tidak seperti itu. Semuanya juga usulan dari bawah seperti mulai dari Musrembang, Kelurahan hingga ke atas Pemerintah Daerah, baru kita laksanakan agar tepat sasaran. Karena banyak juga kan yang mengusulkan, tapi tidak semuanya bisa kita akomodir,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Donny Pramono menambahkan dirinya mendapat tugas sebagai Ketua Tim Evaluasi TMMD ke-127, ingin memastikan bahwa sudah sejauh mana progres kegiatan TMMD di Kota Depok.

“Jadi saya tengah melaksanakan kegiatan evaluasi, di mana kegiatan evaluasi ini dilaksanakan di pertengahan kegiatan TMMD, masih ada waktu dua minggu lagi. Kita ingin melihat progresnya seperti apa. Nah para rekan-rekan media juga sudah bisa melihat tadi, semoga ke depannya warga Indonesia khususnya warga Depok dengan adanya program TMMD ini bisa sejahtera,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI AD khususnya Kodim 0508/Depok yang telah melaksanakan kegiatan TMMD ke-127 Tahun 2026. Dengan langsung menyentuh permasalahan yang ada di tengah masyarakat, menurutnya ini dapat membantu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Kita lihat saja saat ini, bagaimana adanya perbaikan rumah tidak layak huni di mana ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Belum lagi tadi ada pembuatan sumur bor air bersih, kita tahu hari ini kita tengah menghadapi perubahan iklim dan ini jelas program TMMD yang dilakukan TNI AD menurut saya sudah tepat,” katanya.

Dengan kolaborasi. Pemkot Depok, kata Chandra berkomitmen akan terus mendukung kesuksesan pelaksanaan program TMMD sehingga bisa membantu dalam mengatasi pengentasan persoalan sosial yang tengah dihadapi masyarakat. (**)

Pernyataan tersebut disampaikan Gerry usai menjadi pembicara pada acara diskusi publik yang mengusung tajuk Youth Talk Vol. 1 bertema “Depok Next Level: 1 Tahun Apa yang Sudah dan Ke Mana Arah Kita” di Gedung DPD KNPI Depok, Jalan Merdeka, Sukmajaya, Kota Depok, Selasa (24/02/2026).

Selain itu, dia juga menilai untuk pembangunan kepemudaan membutuhkan usulan dan gagasan langsung dari kalangan muda, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun sektor lainnya.

Dengan adanya diskusi, kata Legislator Partai Gerindra tersebut2q, ini merupakan langkah positif untuk merumuskan masa depan pemuda di Kota Depok.

“Bagus, positif, lebih terarah dan teman-teman KNPI punya rangka pemikiran yang konstruktif ke depannya buat pembangunan pemuda Kota Depok,” katanya.

Diketahui kata Gerry, KNPI sebelumnya telah menunjukkan kontribusi nyata bagi Kota Depok. Salah satunya yakni melalui forum-forum diskusi yang melahirkan sebuah gagasan strategis untuk generasi penerus.

“Waktu itu Ketua, Tomi sebelum menjadi Ketua KNPI sekarang pernah membuat sebuah forum diskusi dan melahirkan pemikiran yang positif. Perhatiannya untuk anak dan generasi penerus di Kota Depok, salah satunya yakni lahirnya KPAD Kota Depok,” ungkap Gerry.

Oleh karenanya, menurut Gerry bahwa forum seperti Youth Talk ini berpotensi kembali melahirkan produk pemikiran yang berdampak luas, tidak hanya bagi kalangan pemuda, melainkan juga masyarakat Kota Depok secara umum.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Ketua DPD KNPI Kota Depok, Tommy Wibawa Mukti Sitorus, menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang harmonis antara Pemuda dan Pemerintah Kota.

“Diskusi ini bertujuan untuk membangun kepedulian pemuda terhadap Kota Depok. Bentuk komitmen kami dalam mengawal visi Wali Kota-Wakil Wali Kota yakni bersama Depok maju,” katanya.

Maka itu dia menilai, kolaborasi yang solid antara organisasi kepemudaan dan pemerintah menjadi kunci. Agar gagasan yang lahir tidak hanya berhenti pada forum diskusi, melainkan dapat terimplementasi dalam kebijakan nyata. (**)

Komitmen tersebut tercermin melalui Kunjungan Kerja (Kunker) Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming bersama Wamendagri Ribka dan sejumlah pihak terkait di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, serta di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa–Rabu (13–14/1/2026).

Melalui kunjungan tersebut, pemerintah memastikan program prioritas nasional, khususnya di bidang pendidikan, ketahanan pangan dan perikanan, serta ekonomi kreatif, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.

“Sekaligus [untuk] memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua,” ujar Ribka dalam keterangan tertulis di Wamena, Rabu (14/01/2026).

Mengawali rangkaian kunjungan, Ribka secara intensif mendampingi Wapres Gibran meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 41 di Kabupaten Biak Numfor. Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran berdialog dengan pihak sekolah guna memastikan fasilitas dasar pendidikan telah dimanfaatkan secara optimal.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan Pasar Ikan Fandoi serta fasilitas cold storage di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor.

Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor perikanan sekaligus memastikan stabilisasi harga pangan di daerah tersebut.

Setelah menyelesaikan agenda di Biak Numfor, Wapres Gibran bersama Wamendagri Ribka dan rombongan melanjutkan kunjungan ke Wamena. Di daerah ini, Wapres Gibran mengunjungi Stadion Lapangan Pendidikan Itlay Ikinia dan berolahraga bersama anak-anak Sekolah Sepak Bola (SSB) Wamena.

Ribka mengungkapkan, dalam kunjungan ke ibu kota Provinsi Papua Pegunungan tersebut, Wapres Gibran juga mendorong penguatan sinergi dengan unsur pemerintah daerah (Pemda), jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tokoh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya.

Selain itu, Wapres Gibran sempat bertemu dengan sejumlah pelaku ekonomi kreatif untuk menyerap aspirasi sekaligus mendorong pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

Masih di Wamena, rombongan Wapres Gibran juga menyambangi Pasar Potikelek. Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran mengecek langsung proses distribusi bahan pokok sekaligus memastikan roda perekonomian masyarakat berjalan dengan baik.

Pada kesempatan itu, Ribka turut berdialog dengan masyarakat setempat guna menyerap berbagai aspirasi yang disampaikan.

Tak ketinggalan, Wapres Gibran dan Wamendagri Ribka juga meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 Wamena. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana, kualitas layanan, serta dampak program terhadap peserta didik berjalan sesuai dengan visi pemerintah.

Ribka memastikan pemerintah akan terus mengawal percepatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Hal itu diungkap Airlangga seusai rapat internal mengenai PSN dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Menurut Airlangga, 14 proyek ini akan dilakukan sepenuhnya oleh pihak swasta sehingga tidak membebankan APBN. Dia mengatakan, hal tersebut sudah disampaikan dan disetujui Presiden Jokowi.

“Tadi dilaporkan juga kepada Bapak Presiden, ada 14 PSN baru yang pembiayaannya murni dari swasta. Ini untuk menciptakan lapangan kerja dan tidak membutuhkan APBN dan ini disetujui Presiden,” ujarnya.

Salah satu dari proyek ini adalah pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) Tropical Concept di Jakarta Utara.

“Untuk teknis, nanti akan disampaikan. Yang jelas seluruhnya nanti akan dikerjakan dan dibiayai oleh swasta,” pungkasnya.

Adapun rincian 14 PSN baru tersebut di antaranya:

1. Pengembangan Pantai Indah Kapuk Tropical Concept
2. Pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Pulau Galang
3. Proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur
4. Pengembangan Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah
5. Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang
6. Pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara
7. Pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara
8. Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra, Sulawesi Tenggara
9. Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Water Front
10. Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah
11. Pengembangan Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD)
12. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau
13. Pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara
14. Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung

Jakarta – Peningkatan destinasi dan investasi pariwisata merupakan faktor kunci dalam pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan insfrastruktur, Jakarta Sabtu (12/2)

Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia Jokowidodo mencanangkan 10 Destinasi wisata prioritas, Yaitu Mandalika, Pulau Morotai, Tanjung Kelayang, Danau Toba, Wakatobi, Borobudur, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Bromo, Labuan Bajo.

“Ini merupakan langkah yang tepat karena pariwisata adalah kunci pembangunan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Pariwisata adalah sektor unggulan, tourism is a leading sector,” Kata Jokowi disela-sela sebuah acara.

Ia melanjutkan, Hanya sektor pariwisata yang memiliki keistimewaan, yaitu menjual aset tanpa hárus kehilangan aset. Sektor inilah yang dampaknya bisa langsung dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat sekitar daerah tujuan wisata.

Adapun sejumlah infrastruktur transportasi juga telah dibangun yaitu di Danau Toba, pembangunan dan pengembangan Bandara Silangit dan Bandara Sibisa, peningkatan jalur KA Aras Kabu-Siantar, pembangunan lalu lintas jalan, pembangunan angkutan jalan Kawasan Danau Toba, pembangunan transportasi danau sungai penyeberangan.

Di Borobudur, pembangunan dan pengembangan Bandara YIA Kulonprogo, Bandara Ahmad Yani, pembangunan jalur KA akses YIA, pembangunan lalu lintas jalan, pembangunan angkutan jalan.

Di Mandalika, pengembangan fasilitas Bandara Lombok, pembangunan Terminal Gili Mas Pelabuhan Lembar, pengembangan fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan, pembangunan angkutan jalan, pembangunan prasarana darat.

Di Labuan Bajo, pengembangan Bandara Komodo, pembangunan dermaga multipurpose Wae Kelambu, pembangunan kapal bottom glass Katamaran, pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo, pembangunan angkutan jalan antarmoda Labuan Bajo.

JAKARTA- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menuturkan bahwa fokus Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 nanti adalah Memperkuat sumbangan tapak untuk pemulihan ekonomi nasional dan reformasi strkctural, maka menurutnya anggaran 2022 harus diprioritaskan untuk program-program konkret di tingkat tapak dan tidak boleh hanya mengulang pelaksanaan program di tahun sebelumnya.

“Saya berharap sektor LHK dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat dan membantu pemerataan ekonomi wilayah sesuai dengan potensinya, misalnya potensi pariwisata forestry dan lingkungan konservasi serta penguatan padat karya dan ketahanan pangan nasional,” ujar Johan setelah mengikuti Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan beserta jajarannya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/8).

Legislator Senayan ini meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera menyiapkan program konkret untuk meningkatkan industry pengolahan berbasis Pertanian, kemaritiman dan non agro yang terintegrasi, serta memperbaiki proses pengurusan izin yang lebih memudahkan masyarakat untuk pengajuan hutan kemasyarakatan.

“Hal ini sangat penting dalam usaha peningkatan ekonomi nasional sebab realisasi selama ini per Agustus 2021masih sangat rendah, yakni hanya 1,06% untuk penguatan ekonomi pariwisata serta 26,12% untuk program padat karya,” ungkap Johan.

Politisi PKS ini menegaskan agar KLHK lebih mempersiapkan dan menata program-program bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran untuk masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan hutan serta program padat karya yang lebih luas menjangkau dan membantu kehidupan masyarakat kehutanan.

“Saya melihat rata-rata realisasi program cash for work dalam mendukung program padat karya berupa aliran dana kepada masyarakat baru terealisasi sekitar 33,42% selama tahun ini, jadi perlu penataan yang lebih serius,” ujar Johan.

Johan juga menyoroti belum optimalnya realisasi anggaran KLHK per 23 Agustus 2021 sebesar 49,7% dan serapan anggaran BRG (Badan Restorasi Gambut) hanya sebesar 21,96%, dan jika dilihat dari jenis belanja maka persentase realisasi terbesar justeru berasal dari Belanja Pegawai.

Atas situasi ini, lanjut kata Politisi PKS, melihat perlu evaluasi total terhadap kinerja KLHK dalam menyerap anggaran pada masa pandemik ini dimana seharusnya KLHK berperan optimal untuk memperkuat ketahanan pangan, bansos pada masyarakat kehutanan dan realisasi program padat karya yang sangat dinantikan oleh rakyat yang banyak mengalami PHK dan kemiskinan meningkat tajam pada masyarakat sekitar hutan.

Wakil rakyat dari dapil NTB ini mempertanyakan peran KLHK dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, menurutnya perlu standar dan kerja yang jelas bagi KLHK dalam upaya memperkuat ketahanan pangan.

“Agar tidak tumpang tindih dengan kementerian lain, demikian juga dengan peran memajukan pariwisata alam dan padat karya pada era pandemic ini,” tegas Johan.

Politisi PKS itu menggarisbawahi adanya temuan BPK RI terkait masalah belanja barang dan modal yang sering terjadi setiap tahun, yang artinya tidak ada perbaikan kinerja dan tidak melaksanakan rekomendasi BPK RI serta kurang berfungsinya peran Itjen KLHK.

“Di sisi lain, menurutnya perlu strategi dari KLHK agar serapan anggaran 2021 bisa lebih baik dibanding tahun sebelumnya dan berdampak langsung terhadap upaya penguatan ekonomi masyarakat kehutanan,” tutup Johan Rosihan.

JAKARTA – Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, perbaikan dan penguatan akuntabilitas.

“Ini sebagai upaya kolektif yang membutuhkan sinergi dari semua elemen perangkat daerah sehingga pembangunan daerah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jakarta,” Ucapnya saat menghadiri kegiatan Town Hall Meeting Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 di Ruang Pola, Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Dia berujar, Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengimplementasikan SAKIP perlu dilakukan beragam inovasi tanpa henti yang dimulai dari perencanaan, pengukuran, dan monitoring evaluasi kinerja.

Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri secara virtual oleh jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara diantaranya Plt. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Suroto, Kepala Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Utara, Yuni Wijayanti dan Kepala Bagian Keuangan Setko Administrasi Jakarta Utara, Anita Permata.

Eranasional.com, Subang,- Instruksi Presiden NO. 9 Tahun 2014, Perpres NO. 192 tahun 2014 dan Keputusan Menteri Perhubungan NO. KP tahun 2016 join.

Ditengah Pandemic Wabah Virus Covid 19 yang terjadi hampir diseluruh Negara di belahan Dunia khususnya Indonesia, yang mana Era Pandemic tersebut sangat mempengaruhi kegiatan serta ketahanan Ekonomi Global, sehingga program hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Jepang tentang pelaksanaan program Kegiatan Pembangunan Pelabuhan di Patimban Subang – Jawa barat Indonesia juga turut merasakan dampak akibat dari Pandemic ini.

Terkait hal itu, Baik WHO maupun Pemerintah Pusat Indonesia masih belum bisa memastikan secara pasti kapan berakhirnya Wabah Pandemic ini, sehingga tentunya baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Subang – Jawa Barat masih berfokus dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Covid-19 yang semakin tinggi grafik kenaikan kasus Positifnya, yang kemudian Pemerintah menerapkan sistem PSBB (Pembatasan Sosisal Berskala Besar) yang mana sistem PSBB tersebut, membuat mobilitas dan kinerja progress pekerjaan dari Proyek Pelabuhan Patimban tersebut menjadi terhambat.

Namun menyikapi hal tersebut, PT. FERDI GRAHA TEKNIK sebuah Perusahaan Swasta Nasional yang bergerak di bidang Jasa Kontraktor yang sebelumnya sudah terikat untuk pekerjaan pengurukan tanah dalam Proyek Petrochemical Industrial Estate – Integrated Patimban, telah mebuat strategi dan perisapan kerja secara teratur yang juga menyesuaikan dengan keadaan Pandemic ini, sehingga progress pekerjaan masih tetap bisa berjalan  Selama masa persiapan dalam pekerjaan dimaksud diatas, PT. FERDI GRAHA TEKNIK turut serta dalam kegiatan Supplai Material untuk Proyek Pelabuhan Patimban yang dinaungi oleh PT. TOYO COORPORATION dan PT. PP – WIKA yang di tunjuk sebagai General Contractor oleh Pemerintah, Material yang dimaksud adalah berupa Material Limestone, Batu Boulder, Pasir Tayan, Bambu Petung dan Tanah Merah.

Dalam keseriusannya PT. FERDI GRAHA TEKNIK telah membuat 2 (dua) kantor cabang di Pamanukan Subang dan di Lampung, guna mempermudah Koordinasi dan Teknis Manajamen secara Administratif yang teratur. Selain itu PT. FERDI GRAHA TEKNIK pun telah mematangkan kegiatan supplai tersebut dengan memiliki Izin Legalitas yang sah/resmi. yang telah bekerja sama dengan Para Pemilik Tambang/Quary.

Dalam perjalanannya PT. FERDI GRAHA TEKNIK sempat mengirimkan beberapa Ritasi Bambu Petung yang menginduk pada Purchase Order (PO) milik Pihak lain, namun kegiatan tersebut dihentikan karena mekanisme pembayaran tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam PO tersebut.

Terkait hal itu, PT. FERDI GRAHA TEKNIK sangat menyayangkan ketidaksesuaian mekanisme pembayaran dimaksud, mengingat Proyek tersebut berskala Internasional yang melibatkan hubungan kerjasama Indonesia – Jepang. Tentunya hal ini memicu spekulasi tentang adanya oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mengacaukan mekanisme pekerjaan di tahap bawah.

Atas kejadian tersebut, PT. FERDI GRAHA TEKNIK sangat berharap baik Pemerintah maupun General Contractor yang ditunjuk dapat turun langsung untuk meninjau perihal masalah ini dan mengurangi Stigma yang sudah banyak tersebar luas. Kedepannya PT. FERDI GRAHA TEKNIK sangat siap untuk support Proyek Pelabuhan Patimban yang mana Proyek tersebut dirasa akan menjadi sebuah langkah kemajuan untuk Perekonomian Negara khususnya Kabupaten Subang.

(Nurita/red).