“Feeling saya belum 1 Oktober 2024,” kata Bahlil, Jumat 20 September 2024.

Kata dia, saat ini pihaknya masih membahas aturannya secara detail agar aturan tersebut benar-benar mencerminkan keadailan.

“Apa yang saya maksudkan keadilan, targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran Jangan sampai tidak tepat sasaran Formulasinya seperti apa. Harus sampai tingkat petani, nelayan,”jelasnya.

“Nah karena itu sekarang kita lagi godok Yang insha Allah kalau sudah selesai saya kabarin,” ucap dia.

Sebagai informasi, pernyataan Bahlil ini berbeda dengan yang sebelumnya diungkapkan Bahlil bahwa rencana pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024 mendatang.

Ia juga menekankan bahwa rencana itu akan diimplementasikan sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI 2024-2029 pada 20 Oktober 2024.

“Rencananya begitu 1 Oktober. Karena begitu aturan keluar, permennya keluar, ada waktu untuk sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” jelas Bahlil Raker bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2024 lalu.

Kendati demikian Bahlil mengaku belum dapat memastikan soal skema pembatasan tersebut.

Termasuk mengenai kendaraan apa saja yang diperbolehkan untuk membeli BBM bersubsidi.

“Nanti dibahas, saya belum bisa bicara detail,” tambahnya.

Sebab menurutnya, yang terpenting ialah BBM bersubsidi ini hanya diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima, yakni golongan ekonomi menengah ke bawah.

“Kalau seperti kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia bos,” tegasnya. []