JAKARTA, Eranasional.com – Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Aset Negara (FORMAPAN) Indonesia Sahat F Aritonang mendesak DPR RI untuk segera membahas dan mensahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU. Hal ini guna memudahkan jalan untuk mengembalikan uang negara yg di korupsi.

Sahat F Aritonang menyatakan sejak wacana RUU Perampasan Aset diangkat ke publik oleh Menkopolhukam Mahfud MD dan penyampaian surat presiden (surpres) kepada DPR, sepertinya DPR terkesan acuh tak acuh (abu abu) menanggapinya, menyepelekan dan tidak menjadikan hal yang prioritas dilakukan.

“Ada apa dengan DPR ini ya,” tanya Sahat saat ditemui di kawasan Jakarta Timur, Senin (21/8/2023).

Sahat menegaskan, RUU ini harus segera dibahas dan disahkan untuk mempersempit ruang gerak dan mencegah virus korupsi menggerogoti “tubuh” keuangan negara. “Jika tidak bisa dikendalikan, kapan bisa “mapan” pundi-pundi kas negara untuk membiayai pembangunan masyarakat,” ujarnya.

“Bukan berarti saya beranggapan RUU yang lain tidak penting ya. Tapi RUU Perampasan Aset juga harus jadi prioritas kalau ingin kesejahteraan masyarakat baik dan praktek korupsi dapat dicegah dan ditiadakan,” sambungnya.

Dia pun menyinggung buronan KPK dalam kasus korupsi yang tak kunjung tuntas. Hal ini menjadi pukulan berat bagi upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

“Buronan itu harus dikejar sampai dapat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku, dan aset-asetnya yang diperkirakan masih ada segera disita dan atau dirampas untuk negara sebelum berpindah tangan dan atau digelapkan memakai tangan orang lain,” tegas Sahat.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua KPK Firli Bahuri mengusulkan agar lembaga yang dipimpinnya mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp249 miliar di 2024.

Firli Bahuri menjelaskan, anggaran tersebut untuk memperkuat program prioritas nasional yang telah dilakukan KPK.

“Berdasarkan data yang kami dapat, pagu indikatif 2024 KPK sebesar Rp1.095.749.163.000. Dan, kami mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp249.688.818.000,” kata Firli Bahuri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2023).

Firli menjelaskan, beberapa program unggulan KPK di tahun 2024, salah satunya adalah program ‘Politik Cerdas dan Berintegritas’ hingga lanjutan program ‘Desa Antikorupsi’.

Dengan dana tambahan itu, kata Firli, dapat menyukseskan seluruh program prioriotas maupun keunggulan dalam rangka mewujudkan program prioritas nasional.

“Kami masih membutuhkan anggaran sebesar Rp 249.668.818.000,” ucap Firli Bahuri.

Diungkapkannya, pada 2024, Lembaga antirasuah ini akan mengambil 4 dari 7 program prioritas nasional. Tujuannya adalah memperkuat ketahanan ekonomi bagi pertumbuhan kualitas dan berkeadilan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

“Melaksanakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan, juga melakukan transformasi,” tuturnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengajukan uji materi Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia meminta masa jabatan pimpinan KPK diubah dari 4 tahun menjadi 5 tahun.

Ada tiga alasan Ghufron meminta MK mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Pertama, dia merujuk pada Pasal 7 UU 1945 soal masa pemerintahan di Indonesia yang berada di periode lima tahunan.

“Cita hukum sebagai mana dalam pasal 7 UUD 1945 masa pemerintahan di Indonesia adalah 5 tahun, sehingga semestinya seluruh periodisasi masa pemerintahan adalah 5 tahun,” kata Ghufron.

Dia juga membandingkan soal masa jabatan di 12 lembaga negara nonkementerian seperti Komnas HAM hingga Bawaslu. Belasan lembaga negara itu diketahui memiliki masa jabatan bagi pimpinannya selama 5 tahun dalam satu periode.

“12 lembaga negara nonkementerian (auxiliary state body) misalnya Komnas HAM, Obligasi Negara Ritel (ORI), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), dan lain-lain, semua nya 5 tahun. Karenanya akan melanggar prinsip keadilan sebagai mana Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945 jika tidak diperbaiki atau disamakan,” ucap Ghufron.

Alasan terakhirnya, Ghufron menyebut masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun tidak sesuai dengan rencana pembangunan nasional di UU 25 Tahun 2004.

Dia menilai pengubahan masa jabatan itu juga akan menyamakan program pemberantasan korupsi di KPK dengan rencana pembangunan nasional oleh pemerintah.

“Periodisasi perencanaan pembangunan nasional sebagaimana UU No. 25/2004 adalah RPJPN 25 tahun, RPJMN 5 tahun ini akan berkonsekuensi pada perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan. Maka jika program pemberantasan korupsi 4 tahun akan sulit dan tidak sinkron evaluasi hasil kinerja pemberantasan korupsinya,” jelasnya.