JAKARTA, Eranasional.com – Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu kini bisa menghirup udara bebas.

Mantan ajudan Ferdy Sambo itu sudah keluar dari penjara dan menjalani program cuti bersyarat (CB) sejak Jumat, 4 Agustus 2023.

“Betul, per tanggal 4 Agustus kemarin Eliezer sudah menjalani program Cuti Bersyarat (CB),” kata Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen pas) Rika Aprianti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/8/2023).

Cuti bersyarat merupakan proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan bagi narapidana paling lama satu tahun tiga bulan.

Atau sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 masa pidana.

Rika menambahkan, Eliezer kini sudah tidak lagi berstatus sebagai narapidana. Sebab, Eliezer sudah bebas.

“Telah berubah statusnya dari narapidana menjadi klien Pemasyarakatan,” ucapnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Bekas Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo sedikit bernapas lega. Mahkamah Agung (MA) membatalkan hukuman mati kepadanya.

Putusan MA itu terungkap dalam sidang kasasi pada Selasa, 8 Agustus 2023. 

Lima Hakim Agung yang memutus pembatalan hukuman mati tersebut, yakni Suhadi, Suharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana.

“Perbaikan kualifikasi ‘melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama’. Pidana Penjara Seumur Hidup,” begitu bunyi petikan amar tersebut.

Hukuman mati terhadap Sambo dijatuhkan hakim sejak tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga banding di Pengadilan Tinggi DKI.  Putusan itu kini dianulir MA. 

Sambo dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan secara berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. 

JAKARTA, Eranasional.com – Bharada Richard Eliezer (Bharada E) meyakini masih ada keadilan untuk dirinya. Karena itu dia sudah bersikap jujur selama proses persidangan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J), walaupun dirinya dituntut hukuman 12 tahun penjara.

Optimisme itu disampaikan Bharada E saat membacakan pleidoi atau pembelaan dalam persidangan kasus Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (25/1/2023). Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dirinya dihukum 12 tahun penjara dalam kasus ini.

“Apakah saya harus bersikap pasrah terhadap arti keadilan atas kejujuran? Saya akan tetap berkeyakinan, bahwa kepatuhan, kejujuran adalah segala-galanya dan keadilan nyata bagi mereka yang mencarinya,” ujar Bharada E dalam persidangan.

Hanya saja, Bharada E mengaku pasrah menanti penetapan majelis hakim PN Jaksel dalam kasus tewasnya Brigadir J. Dia hanya berharap, hakim yang menangani perkara ini bersedia menerima pembelaannya serta bersikap adil dalam menentukan putusan vonis.

“Kalaulah karena pengabdian saya sebagai ajudan menjadikan saya seorang terdakwa, kini saya serahkan masa depan saya pada putusan majelis hakim. Selebihnya saya hanya dapat berserah pada kehendak Tuhan,” tutur Bharada E.

Diketahui, salah satu pengakuan krusial Bharada E dalam kasus ini yakni mengenai Ferdy Sambo yang memerintahkan dirinya untuk menembak Brigadir J. Bharada E memastikan, perintah Sambo kepadanya adalah untuk menembak Brigadir J, bukan menghajarnya.

Bharada E menyampaikan hal tersebut saat menanggapi kesaksian Ferdy Sambo dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J di PN Jaksel, Rabu (7/12/2022) lalu.

“Saya membantah kata beliau (Ferdy Sambo) tentang menghajar, tidak benar itu. Karena yang sebenarnya beliau mengatakan kepada saya dengan keras dan berteriak , ‘woy kau tembak, kau tembak cepat, cepat kau tembak’,” ungkap Bharada E.

Hanya saja, Ferdy Sambo membantah versi peristiwa penembakan tersebut. Mantan Kadiv Propam Polri itu mengklaim hanya memerintahkan Bharada E untuk menghajar Brigadir J saat di rumah dinasnya di Kompleks Polri, Jalan Duren Tiga, Jakarta Selatan. Namun, Bharada E justru melepaskan tembakan. Hal itu berujung pada tewasnya Brigadir J.

Untuk diketahui, sidang tuntutan jaksa terhadap kelima terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J telah digelar pekan kemarin. Terdakwa Ricky Rizal, Kuat Ma’ruf, dan Putri Candrawathi dituntut Jaksa masing-masing 8 tahun penjara. Sementara Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup, dan Bharada E dituntut 12 tahun penjara.

Para terdakwa dijerat dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, Bharada E disebut Jaksa sebagai sosok yang menembak Brigadir J. Bharada E menembak memakai Glock 17 sebanyak tiga atau empat kali ke Brigadir J yang membuatnya terjatuh dan bersimbah darah.

JAKARTA, Eranasional.com – Tim kuasa hukum Ferdy Sambo meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan eks Kadiv Propam Polri itu dari tuntutan penjara seumur hidup terkait kasus pembunuhan Brigadir Yoshua.

Pengacara meminta hakim menyatakan Sambo tidak bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yoshua.

“Maka dengan segala kerendahan hati, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa yang mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya dapat mengabulkan dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut,” kata pengacara Sambo, Arman Hanis, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (24/1/2023).

“Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu primer, dakwaan kedua pertama, dakwaan kedua pertama subsider, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsider,” sambungnya.

Arman juga meminta Majelis Hakim menolak dakwaan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mereka juga meminta kliennya dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan subsider JPU.

“Membebaskan terdakwa Ferdy Sambo dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Ferdy Sambo dari segala tuntutan hukum, Memulihkan nama baik terdakwa Ferdy Sambo dalam harkat, martabat, seperti semula,” ucap Arman.

Ferdy Sambo Minta Police Line Dicabut

Selain itu, dalam kesimpulan pembelaannya, Arman Hanis meminta Majelis Hakim memerintahkan Kapolri mencabut garis polisi di rumah dinas Duren Tiga. Jika tidak, tim pengacara Ferdy Sambo berharap Majelis Hakim memutus perkara dengan adil.

“Memerintahkan Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Untuk Mencabut/Melepaskan Garis Polisi (police line) yang terpasang di rumah terdakwa Ferdy Sambo yang terletak di Jalan Duren Tiga No. 46, Jakarta Selatan,” tuturnya.

Dalam pleidoinya, Sambo mengaku menyesal. Sambo mengaku bersalah kepada Yoshua dan anak buahnya yang terseret kasus ini.

“Sungguh setiap waktu rasa bersalah dalam diri saya tidak pernah berhenti, penyesalan mendalam atas timbulnya korban Yoshua, atas luka bagi keluarga yang ditinggalkan,” kata Sambo saat membaca pleidoi.

“Saya sungguh menyesali bahwa peristiwa pembunuhan yang terjadi terhadap almarhum Yoshua, telah menyeret mereka yang tidak terlibat dan tidak bersalah ke dalam ruang persidangan pidana, mereka dituntut atas perbuatan dan kesalahan yang tidak mereka ketahui,” lanjutnya.

Dia juga menyesal karena telah melibatkan istrinya, Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal. Dia juga menyesal Richard Eliezer harus menghadapi situasi saat ini.

Ferdy Sambo mengatakan kasus ini muncul karena dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia pun mengaku ingin bertobat.

“Sebagai manusia biasa saya juga tak luput dari salah dan dosa, kiranya Tuhan maha pengasih berkenan mengampuni saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk bertobat dan memperbaiki diri,” imbuh Sambo.

JAKARTA, Eranasional.com – Terdakwa Bripka Ricky Rizal Wibowo memelas di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan saat membacakan pledoi atau pembelaan dalam sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J), Selasa (24/1/2023).

Ricky menyebut dirinya merupakan tulang punggung keluarga. Dia mempunyai seorang istri dan tiga orang anak perempuan yang masih kecil-kecil.

Ricky menyebut istrinya seorang ibu rumah tangga (IRT). Sementara, putri pertamanya berusia 7 tahun dan dua putri lainnya masih usia balita.

“Selain sebagai seorang anak, saya juga memiliki peran dan tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga,” kata Ricky sambil menangis.

“Saya merupakan tulang punggung bagi istri dan ketiga putri saya berharap semoga Allah SWT selalu memudahkan saya dalam menunaikan kewajiban saya untuk memberikan nafkah kepada keluarga,” sambungnya dengan linangan air mata semakin deras.

Ricky menyatakan sangat paham, akan sangat berat bagi istrinya jika berjuang seorang diri membesarkan ketiga putrinya. Sementara, dia tak bisa berbuat apa-apa karena terseret kasus kematian Brigadir Yoshua. Oleh karenanya, dia meminta istrinya untuk selalu bersabar, kuat, dan tegar menjalani semua ini.

“Saya bersyukur memiliki istri salihah yang selalu setia dan selalu ada untuk saya dalam keadaan susah maupun senang. Semoga Allah SWT senantiasa menguatkan dan memudahkan setiap langkahmu,” ucap Ricky.

Ricky juga berdoa agar ketiga putrinya tumbuh sehat dan bahagia. Dia sangat berharap bisa selalu melindungi dan mendampingi buah hatinya.

“Untuk ketiga putri kecil ayah yang selalu ayah rindukan, maafkan ayah karena sudah sekian lama ayah tidak pulang, semoga kalian selalu ingat dan rindu ayah juga,” harap Ricky, masih sambil berlinang air mata.

Tidak Tahu Rencana Pembunuhan Yoshua

Di kesempatan yang sama, Ricky Rizal menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menginginkan, menghendaki, merencanakan, dan mempunyai niat menghilangkan nyawa Brigadir Yoshua.

Dia juga menyatakan tidak mengetahui rencana pembunuhan terhadap Yoshua atapun turut serta menghilangkan nyawa rekannya sesama anggota Polri itu.

Mantan ajudan eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo itu meminta Majelis Hakim memberikan putusan yang adil bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga sang istri dan ketiga putrinya.

“Saya berdoa kepada Allah SWT agar Majelis Hakim berkenan menerima pembelaan yang saya ajukan dan pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum saya, membebaskan saya dari dakwaan dan tuntutan penuntut umum, serta memulihkan segala hak saya dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabat saya,” ucap Ricky.

Diberitakan sebelumnya, Bripka Ricky Rizal Wibowo dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) hukuman pidana penjara 8 tahun dalam kasus kematian Brigadir Yoshua.

Tuntutan yangn sama juga dilakukan JPU terhadap terdakwa Putri Candrawathi (istri Ferdy Sambo) dan asisten rumah tangga Ferdy Sambo, Kuat Ma’ruf.

Sementara, Ferdy Sambo dituntut hukuman pidana penjara seumur hidup. Lalu, Richard Eliezer (Bharada E) dituntut hukuman pidana penjara 12 tahun.

Pada pokoknya, kelima terdakwa dinilai JPU terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembunuhan terhadap Yoshua yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Berdasarkan dakwaan JPU, kasus pembunuhan Brigadir Yoshua dilatarbelakangi oleh pernyataan istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, yang mengaku telah dilecehkan oleh Yosua di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (7/7/2022).

Cerita yang belum diketahui kebenarannya itu membuat Ferdy Sambo marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Yoshua.

Disebutkan bahwa mulanya, Ferdy Sambo menyuruh Ricky Rizal menembak Yoshua. Namun, Ricky menolak sehingga Ferdy Sambo beralih memerintahkan Richard Eliezer.

Brigadir Yoshua dieksekusi dengan cara ditembak 2-3 kali oleh Richard Eliezer di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022). Setelahnya, giliran Ferdy Sambo menembak kepala belakang Yoshua hingga korban tewas.

Kemudian Ferdy Sambo menembakkan pistol milik Yoshua ke dinding-dinding rumah untuk menciptakan narasi tembak menembak antara Yoshua dan Richard Eliezer yang berujung pada tewasnya Yoshua.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo curhat saat membacakan nota pembelaan atau pleidoinya. Ferdy Sambo merasa dirinya difitnah dengan berbagai tuduhan pasca dirinya dinyatakan terlibat kasus pembunuhan Nofriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J).

“Sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini, beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat, seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Saya telah dituduh secara sadis melakukan penyiksaan terhadap almarhum Yoshua sejak dari Magelang, begitu juga tudingan sebagai bandar narkoba dan judi, melakukan perselingkuhan dan menikah siri dengan banyak perempuan, perselingkuhan istri saya dengan Kuat, melakukan LGBT, memiliki bunker yang penuh dengan uang, sampai dengan penempatan uang ratusan triliun dalam rekening atas nama Yoshua,” kata Ferdy Sambo saat membacakan pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (24/1/2023).

Sambo menyatakan tudingan kepada dirinya itu tidak benar. Dia mengatakan ada yang menggiring opini seolah-olah dirinya menyeramkan.

“Yang kesemuanya adalah tidak benar dan telah sengaja disebarkan untuk menggiring opini yang menyeramkan terhadap diri saya, sehingga hukuman paling berat harus dijatuhkan tanpa perlu mendengar dan mempertimbangkan penjelasan dari seorang terdakwa seperti saya,” ujarnya.

Ferdy Sambo mengaku pernah diperlihatkan oleh pengacaranya di mana di media sosial banyak video viral yang meminta dirinya dihukum mati. Padahal, saat itu perkaranya baru masuk ke persidangan.

“Majelis Hakim Yang Mulia, dalam satu kesempatan di awal persidangan, bahkan penasihat hukum pernah menunjukkan sebuah video viral di masyarakat yang menggambarkan prosesi eksekusi mati terhadap diri saya sebagai terdakwa, padahal persidangan pun masih berjalan dan jauh dari putusan pengadilan. Nampaknya, berbagai prinsip hukum tersebut telah ditinggalkan dalam perkara di mana saya duduk sebagai terdakwa,” tutur Ferdy Sambo.

Dia mengaku khawatir terhadap anaknya atas berita tidak benar di luar sana. Sambo menilai opini di masyarakat terhadapnya sangatlah keji.

“Tidak dapat saya bayangkan bagaimana saya dan keluarga dapat terus melanjutkan dan menjalani kehidupan sebagai seorang manusia, juga sebagai warga masyarakat, dengan berbagai tuduhan keji yang melekat sepanjang perjalanan hidup kami,” ucapnya dengan suara bergetar.

Meski begitu, Ferdy Sambo mengaku optimistis Majelis Hakim akan memutuskan putusan yang adil. Putusan hakim, katanya, yang menentukan nasib keluarganya saat ini.

“Harapan akan keadilan itu mengalir pada persidangan yang mulia ini, dan akan bermuara pada kebijaksanaan Majelis Hakim dalam putusannya. Putusan yang akan menentukan nasib perjalanan kehidupan saya, istri, anak-anak dan keluarga kami,” ucap Ferdy Sambo berharap.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Ferdy Sambo penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan Brigadir Yoshua. JPU meyakini Ferdy Sambo melakukan perencanaan pembunuhan Yoshua bersama Putri Candrawathi, Richard Eliezer, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma’ruf.

Ferdy Sambo diyakini JPU telah melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Wakapolri, Komjen (Purn) Oegroseno menjadi saksi dalam sidang kasus perintangan penyidikan (obstruction of justice) kasus pembunuhan Brigadir Yoshua, yang melibatkan dua anggota Polri, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria.

Oegroseno menyatakan dirinya mau menjadi saksi yang meringankan untuk kedua terdakwa tersebut karena mengerti tugas sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri. Sebab, dirinya pernah menjabat sebagai  Kadiv Propam sebelum menjadi Wakapolri.

“Kebetulan saya mantan Kadiv Propam dan saya mengikuti perkembangan kasus ini. Mudah-mudahan peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi, dan mereka-mereka ini dulu anak buah saya,” kata Oegroseno saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2023).

Dalam sidang, Oegroseno memberikan keterangan bahwa eks Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan memiliki integritas yang tinggi. Hal tersebut dirasakan dirinya saat menjadi atasan langsung Hendra Kurniawan.

Dia mengungkapkan integritas Hendra yang tinggi saat ditanya oleh tim penasihat hukum Hendra.

“Kinerjanya bagaimana saat Pak Hendra dinas dengan Bapak?” tanya Brian, kuasa hukum Hendra Kurniawan.

Oegroseno menjelaskan, Hendra Kurniawan menjadi bawahannya saat terdakwa masih berpangkat AKBP. Hendra dinilai memiliki karakter dan sikap kritis sejak menjadi perwira menengah institusi Polri.

“Selama dengan saya, memang integritasnya, mohon maaf, tinggi,” ucap Oegroseno.

Selain itu, lanjut Oegroseno, Hendra juga disebutnya sebagai perwira yang berani tampil beda dan berani menyampaikan pendapat kepada atasannya.

Oegroseno mengatakan, perintahnya pernah ditolak Hendra, dan Hendra pernah mengusulkan untuk mengubah perintah sesuai dengan usulannya.

“Jadi dia bisa berbeda pendapat. Nah ini yang terjadi dalam zaman saya. Saya lebih senang punya anak buah yang seperti ini. Jadi tidak bisa dijerumuskan pimpinan, dia punya prinsip,” tuturnya.

Tak Ada Pelanggaran Profesi Masuk Pidana

Setelah memberikan kesaksian, di luar ruang sidang Oegroseno mengungkapkan pendapatnya terkait peristiwa yang membelit Hendra Kurniawan. Menurut dia, pelanggaran Hendra Kurniawan dan rekan-rekannya dalam obstruction of justice adalah pelanggaran profesi.

“Di seluruh dunia pun tidak ada pelanggaran profesi yang masuk pidana,” kata Oegroseno di luar sidang.

Menurut dia, proses etik sudah cukup untuk menyelesaikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Hendra dan tersangka obstruction of justice lainnya. “Kalau dikaitkan dengan obstruction of justice itu, itu tugas Polri terutama berkaitan dengan TKP, polisi lalai, atau tidak ada pengetahuan atau enggak sengaja di TKP. Jadi, kasus Hendra dan terdakwa lainnya jangan langsung obstruction of justice. Cukup dikaitkan dengan pelanggaran profesi, cukup ditangani internal saja,” tuturnya.

Turuti Perintah Ferdy Sambo

Seperti diberitakan Dalam kasus ini, Hendra Kurniawan, Arif Rachman, Baiquni Wibowo, Chuck Putranto, Irfan Widyanto, dan Agus Nurpatria didakwa telah melakukan perintangan penyidikan pengusutan kematian Brigadir Yoshua. Mereka mengaku melakukan itu karena perintah Ferdy Sambo.

Mereka bersama Ferdy Sambo dijerat Pasal 49 jo Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Keenam anggota polisi tersebut dikatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuruti perintah Ferdy Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kadiv Propam Polri untuk menghapus CCTV di tempat kejadian perkara (TKP) lokasi Brigadir Yoshua tewas.

Para terdakwa juga dijerat dengan Pasal 48 jo Pasal 32 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, mereka juga dijerat dengan Pasal 221 Ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA, Eranasional.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyesalkan tuntutan 12 tahun terhadap terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat, Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E). Hukuman terhadap Richard lebih tinggi dibandingkan tiga terdakwa lainnya.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas menyatakan bahwa tuntutan Jaksa yang dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (18/1), di luar harapan mereka. Pasalnya, LPSK sebelumnya telah mengirimkan surat rekomendasi ke Jaksa soal status Richard sebagai justice collaborator (JC).

“Tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum) terhadap Richard Eliezer 12 tahun di luar harapan kami. Harapan kami, Richard sudah kita tetapkan (rekomendasikan) sebagai justice collaborator (JC), dan dia sudah menunjukkan komitmen dan konsistensinya mengungkap kejahatan ini secara terang-benderang,” kata Susilaningtyas, Rabu (18/1/2023).

Pasal itu menyebutkan justice collaborator bisa dikenakan tuntutan pidana bersyarat secara khusus, hukuman percobaan, dan hukuman pidana paling ringan di antara terdakwa lain. “Kami berharap semoga putusan dari majelis hakim nanti akan lebih adil dan seadil-adilnya,” ujar dia.

Susi mengatakan LPSK akan tetap memberikan perlindungan kepada Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Selanjutnya, LPSK akan berkoordinasi lebih lanjut dengan kuasa hukum Richard terkait dengan pembelaan.

Dalam sidang, JPU sempat membeberkan sejumlah hal yang menjadi pertimbangan mereka memperberat tuntutan terhadap Richard Eliezer, di antaranya adalah peran Richard sebagai eksekutor Brigadir Yoshua.

“Hal yang memberatkan adalah karena terdakwa merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat,” kata Jaksa sebelum membacakan tuntutan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (18/1/2023).

Selain itu, Jaksa juga menyatakan perbuatan Richard menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban dan menimbulkan keresahan, serta kegaduhan yang meluas di masyarakat.

Dalam tuntutannya, Jaksa menyimpulkan Richard Eliezer telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Pasal 340 KUHP juncto pasal 55 ayat ke-1 KUHP.

“Kami Jaksa Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim agar menyatakan Richard Eliezer terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Primer melanggar Pasal 340 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Pidana,” ujar Jaksa.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penahanan,” sambung Jaksa dalam tuntutannya.

Selain hal yang memberatkan, Jaksa juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan bagi Richard, di antaranya adalah karena Richard berperan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dalam mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Yoshua.

Richard memang merupakan orang yang pertama kali membongkar skenario palsu yang dibuat oleh mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo.

Dia mengaku melepaskan tiga hingga empat tembakan ke arah tubuh Yoshua atas perintah Ferdy Sambo. Richard juga menyatakan Sambo ikut dalam eksekusi tersebut dengan melepaskan satu tembakan ke arah kepala.

Selain itu, dia mengungkapkan bagaimana Sambo sejak awal menyusun pembunuhan terhadap Brigadir Yoshua. Richard juga menceritakan peran Putri Candrawathi yang disebut mengetahui pembuatan rencana pembunuhan tersebut.

Jaksa juga menilai Richard bersikap kooperatif serta sopan selama persidangan. Selain itu, menurut Jaksa, Richard juga telah menyesali perbuatannya plus telah mendapatkan maaf dari keluarga Yoshua.

Tuntutan Richard yang berstatus sebagai justice collaborator lebih berat ketimbang tiga terdakwa lainnya. Ketiga terdakwa yang mendapatkan tuntutan lebih ringan dari Richard adalah Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal. Ketiganya hanya mendapatkan tuntutan masing-masing delapan tahun penjara.

Tuntutan terhadap Richard hanya kalah dari yang didapatkan mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo. Pria yang disebut sebagai otak pembunuhan Brigadir Yoshua itu dituntut penjara seumur hidup.

JAKARTA, Eranasional.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan menuntut Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) selama 12 tahun penjara. Richard Eliezer dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J).

Menurut Jaksa, pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dilakukan bersama-sama empat terdakwa lainnya, yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma’ruf.

“Menyatakan terdakwa Richard Eliezer terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (18/1/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer dengan pidana penjara selama 12 tahun,” sambung Jaksa.

Dalam perkara ini, Bharada E dinilai Jaksa terbukti dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dakwaan Pasal 340 KUHP Pasal 340 yang berbunyi, “Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Untuk diketahui, dalam kasus ini, terdakwa lainnya, Ferdy Sambo dituntut pidana penjara seumur hidup. Sementara Kuat Ma’ruf dan Bripka Ricky Rizal dituntut penjara masing-masing selama 8 tahun. Sedangka Putri Candrawathi juga dituntut 8 tahun penjara.

Keempat terdakwa tersebut dinyatakan Jaksa terbukti telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Peristiwa pembunuhan tersebut, dalam dakwaan disebutkan, terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, yang mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang pada 7 Juli 2022.

Ferdy Sambo kemudian marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf di rumah dinasnya di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022.

JAKARTA, Eranasional.com – Terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat, Arif Rachman Arifin, mengungkapkan bahwa istrinya sempat meminta agar anak-anaknya diliburkan dari sekolah seiring disidangkan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Irjen Ferdy Sambo.

Istrinya, kata Arif Rachman, takut Sambo akan marah jika dirinya berterus terang selama persidangan. Dia menyebut, istrinya menyampaikan keinginan itu saat menjenguknya usai sidang.

“Jadi, kemarin selesai sidang, istri saya datang besuk dan dia bertanya, ‘kalau nanti Pak Ferdy Sambo marah bagaimana dengan anak-anak,” ucap Arif Rachman menirukan perkataan istrinya di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat, 13 Januari 2023.

Arif Rachman Arifin juga mengatakan kepada Majelis Hakim, istrinya juga khawatir akan keselamatan dirinya.

“Rasa takut istri saya besar Yang Mulia. Kemarin ketika saya menceritakan yang berbeda dengan Pak Ferdy Sambo saja, terus terang keluarga saya takut,” ucap Arif.

“Istri saya sampai khawatir, nanti anak-anak bagaimana. Bayangkan saja, ajudannya (Brigadir Yoshua) saja dibunuh, bagaimana saya, tidak kepikiran Yang Mulai,” sambungnya.

Mantan Wakil Detasemen B Biro Paminal Divisi Propam Polri ini terjerat kasus setelah ia menjalani perintah Ferdy Sambo untuk menutupi jejak pembunuhan Brigadir Yoshua.

Awalnya, dia tidak curiga dengan Ferdy Sambo yang membuat rekayasa seakan-akan Yoshua tewas akibat terlibat baku tembak dengan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sambo, dalam skenario itu, diskenariokan tiba di rumah dinasnya atau lokasi kejadian setelah Yoshua tewas.

Arif baru sadar cerita tembak-menembak yang disebar Sambo hanya rekayasa setelah menonton rekaman CCTV Pos Pengamanan Kompleks Polri Duren Tiga. Dalam rekaman itu terlihat jelas Yoshua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya itu.

Dia kemudian melaporkan hal itu kepada Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan yang kemudian memerintahkannya untuk melapor ke Ferdy Sambo.

Saat menghadap, Arif Rachman Arifin diperintahkan Ferdy Sambo untuk menghapus dan memusnahkan rekaman yang ia tonton tersebut.

Sambo juga disebut sempat mengancam para anak buahnya yang menonton rekaman tersebut untuk tutup mulut.

Rekaman CCTV itu akhirnya terungkap setelah tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menemukannya dalam sebuah disk lepas (flash disk) milik Baiquni Wibowo.

Rupanya, Baiquni sempat menyalin rekaman tersebut sebelum menghapus seluruh isi dalam cakram padat (hard disk) di laptopnya yang kemudian dihancurkan. Rekaman itu membongkar skenario palsu yang diciptakan Ferdy Sambo.

Hal lain yang menguatkan bahwa Brigadir Yoshua tidak tewas karena peristiwa tembak menembak adalah pengakuan dari Richard Eliezer.

Kepada penyidik timsus, Richard mengaku dirinya menembak Yoshua atas perintah Sambo. Richard bahkan menyatakan Ferdy Sambo ikut mengeksekusi Yoshua.