Penyebabnya karena perwakilan Polda Jawa Barat tidak hadir dalam sidang.

Sidang ini sedianya akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, pada Senin 24 Juni 2024 hari ini.

Dengan mangkirnya pihak Polda Jawa Barat membuat sidang
praperadilan Pegi mesti diundur menjadi Senin 1 Juli 2024.

Kuasa hukum Pegi pun mengaku kecewa dengan tidak hadirnya Polda Jawa Barat.

“Jujur saja kami sangat kecewa kejadian ini. Padahal kami berharap supaya Polda Jawa Barat itu hadir hari ini,”ujar salah satu kuasa hukum Pegi, Niko Kili Kili, dikutip dari Kompas TV, Senin 24 Juni 2024.

Dia menduga ada unsur kesengajaan dari pohak Pilda Jawa Barat agar kasus ini tidak lanjut.

“Kami menduga ada unsur kesengajaan, agar supaya kasus ini bisa P21 sehingga praperadilan ini bisa digugurkan,”ucapnya kesal.

“Yang kami harap saat ini adalah, kami minta supaya jaksa objektif dalam melihat perkara ini. Biarkanlah sampai putusan praperadilan ini selesai, baru dilanjutkan. Kita fight secara gentleman,” tambahnya.

Pihak kuasa hukum Pegi curiga Polda Jawa Barat sengaja tidak hadir untuk melengkapi berkas perkara (P21) kasus pembunuhan Vina dan Eky.

Praperadilan disebut akan digugurkan jika berkas perkara telah berstatus P21.

Tim kuasa hukum Pegi menilai polisi diduga mengulur waktu agar berkas berstatus P21 sebelum sidang praperadilan digelar.

Pasalnya, kuasa hukum menyebut berkas belum lengkap dan polisi masih memeriksa saksi sepekan belakangan.

Kuasa hukum Pegi pun meminta Polda Jawa Barat mengirim perwakilan dalam sidang praperadilan pekan depan.

Keterangan polisi disebut dibutuhkan untuk mengungkap kejanggalan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eky. []

Sidang akan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Bandung, sidang praperadilan tersebut akan digelar pada Senin pagi.

“Tanggal Sidang: Senin, 24 Juni 2024. Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai. Agenda: sidang pertama,” demikian tertulis dalam SIPP PN Bandung.

Dalam SIPP PN Bandung, juga tercatat gugatan praperadilan Pegi ini terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 silam.

Permohonan praperadilan tersebut teregister dengan nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung. Gugatan didaftarkan pada Selasa 11 Juni 2024.

“Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya penetapan tersangka. Nomor Perkara: 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. Termohon: Polri cq Kapolda Jabar cq Direskrimum Polda Jabar,”isi inormasi dalam SIPP PN Bandung.

Menanggapi praperadilan itu, PN Bandung menunjuk hakim tunggal Eman Sulaeman.

Sebelumnya, kuasa hukum Pegi Setiawan, Muchtar Effendi, menjelaskan alasan pihaknya mengajukan gugatan praperadilan.

Hal itu dilakukan pengacara Pegi atas penetapan kliennya sebagai tersangka di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat.

Menurut salah satu kuasa hukumnya, Muchtar, pihaknya sudah mendaftarkan gugatan praperadilan tersebut dan telah diterima PN Bandung.

“Kami sudah memasukkan permohonan praperadilan. Sudah terdaftar mulai permohonan dan surat kuasa,” kata Muchtar di PN Bandung, dikutip Rabu 12 Juni 2024.

Menurut kuasa hukum, Pegi menempuh jalur praperadilan karena menilai penetapan tersangka terhadapnya oleh polisi dilakukan tanpa dasar dan bukti yang kuat.

“Kalau misal Polda Jabar mempunyai bukti, kita lihat di konferensi pers pertama tidak ada bukti yang mengarah kepada tindak pidana yang dilakukan klien kami,” jelas Muchtar.

Sebagai informasi, saat ini sudah 22 pengacara siap mendampingi Pegi dalam sidang praperadilan di PN Bandung.
Kata Muchtar, pihaknya masih menunggu jadwal sidang.

Sementara itu, kuasa hukum Pegi yang lain, Tony RM, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah alat bukti dan saksi untuk menghadapi sidang gugatan praperadilan.

“Untuk praperadilan, saksi dan alat bukti sudah kami siapkan,” ucap Tony.

Ia menyebut, para saksi yang akan dihadirkan di persidangan adalah mereka yang dapat membuktikan bahwa Pegi tidak berada di Cirebon ketika Vina dan Eki dibunuh.

“Ini akan menjadi senjata atau alat bukti yang akan disampaikan dalam sidang praperadilan,” ucap Toni. []