Ia menekankan bahwa belanja pemerintah merupakan instrumen utama dalam memutar roda ekonomi nasional sekaligus menggerakkan sektor swasta.

“Karena belanja pemerintah adalah belanja utama selain untuk terjadinya peredaran uang, menstimulasi swasta,” jelasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah di Aula Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (9/3/2026).

Mendagri menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah yang ideal ditandai dengan tingginya pendapatan yang diiringi realisasi belanja yang juga tinggi, sehingga uang dapat beredar di masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, ia memberikan apresiasi secara khusus kepada daerah-daerah yang telah berhasil mengelola keuangan daerah dengan kondisi ideal tersebut.

Salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat yang mencatatkan realisasi pendapatan sebesar 16 persen dan belanja sebesar 15 persen.

Sebaliknya, Mendagri juga menyayangkan masih adanya beberapa daerah yang berhasil mencatatkan pendapatan cukup tinggi, tetapi tidak optimal dalam merealisasikan belanjanya.

Hal tersebut membuat dana APBD yang semestinya dapat digunakan untuk pembangunan justru lebih banyak mengendap atau tersimpan di bank.

“Nah, kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, ya alhamdulillah punya simpanan, tapi belanja rendah. Perputaran uangnya kurang bergerak,” ujarnya.

Khusus untuk Provinsi Kepri, Mendagri mengapresiasi keberhasilan Pemda setempat yang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi secara year-on-year hingga 7,89 persen.

“Capaian ini jauh melampaui rata-rata pertumbuhan nasional yang berada pada angka 5,39 persen pada triwulan IV Tahun 2025,” sambutannya.

Tidak hanya itu, lanjut ia mengatakan, tingkat inflasi pada Februari 2026 secara year-on-year di provinsi tersebut juga terbukti sangat terkendali, yakni pada angka 3,54 persen.

“Ini cukup baik, terkendali. Dan inflasi bulan ke bulannya (Provinsi Kepri) juga cukup baik,” pungkasnya.

Terlebih, seiring waktu, meningkatnya jumlah populasi penduduk turut menyumbang peningkatan volume sampah di sejumlah daerah.

“Data menunjukkan bahwa produksi sampah nasional ini terus meningkat, sementara kapasitas pengelolaan di tingkat daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan. Ini baik dari sisi SDM, kemudian infrastruktur, teknologi pendukung, dan lain sebagainya,” ujar Wiyagus saat membuka Forum Diskusi Aktual bertajuk “Tantangan dan Peluang Menuju Tata Kelola Sampah Berkelanjutan: Studi Kasus Aglomerasi Pengelolaan Sampah” di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Wiyagus menambahkan, pengelolaan sampah yang tidak dilakukan secara profesional rentan memicu persoalan baru bagi masyarakat.

Hal ini seperti pencemaran lingkungan dan kehidupan, serta menurunkan kualitas air bersih. Bahkan, tak jarang persoalan tersebut juga menimbulkan korban jiwa.

Ia menambahkan, saat ini inovasi pengelolaan persampahan cukup beragam, salah satunya dengan metode waste to energy.

Hal ini pula yang tengah diusung oleh pemerintah dengan terus mendorong implementasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Melalui upaya ini, diharapkan pengelolaan sampah dilakukan secara komprehensif dan memiliki dampak penting bagi masyarakat.

“Kemudian dalam konteks ini juga konsep aglomerasi persampahan menjadi sangat urgent dan sangat relevan, serta strategis untuk dikembangkan. Karena aglomerasi ini, khusus di bidang persampahan, merupakan pendekatan kolaboratif antardaerah dalam pengelolaan sampah,” imbuhnya.

Konsep Aglomerasi 

Ia mengungkapkan, konsep aglomerasi persampahan merupakan sebuah ikhtiar dalam mendorong daerah untuk berkolaborasi dalam menangani sampah. Untuk merealisasikan hal tersebut, dibutuhkan ekosistem yang dapat memastikan infrastruktur dan pengelolaan persampahan berjalan secara terintegrasi.

Dalam kesempatan itu, Wiyagus mengapresiasi sejumlah usulan kerja sama Pemda dalam mengelola sampah. Kolaborasi tersebut, kata dia, merupakan langkah yang baik dalam pengelolaan sampah.

Terlebih lagi, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik telah membuka ruang kerja sama antardaerah dalam menangani sampah. Ia berharap, dengan semangat otonomi daerah, Pemda dapat memperkuat kolaborasi dalam penanganan sampah.

“Sekali lagi, saya selaku Wamendagri memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh narasumber yang nanti akan memberikan pencerahan [mengenai persoalan sampah], di tengah kesibukan Bapak/Ibu sekalian, baik dari seluruh pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, akademisi, komunitas masyarakat sipil,” tandasnya.

Pendataan yang cepat dan akurat menjadi kunci utama percepatan penyaluran bantuan pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak.

“Kuncinya adalah data. Data ini, yang mana yang [rusak] ringan, mana yang rusak sedang, mana yang berat. Semua kabupaten/kota,” jelas Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pendataan Kerusakan Rumah, Fasilitas Umum, dan Jumlah Pengungsi Terbaru Pascabencana di Wilayah Sumatra yang digelar secara virtual dari Jakarta, Selasa (6/1/2026).

Mendagri mengatakan Presiden memberikan perhatian besar terhadap percepatan pemulihan pascabencana. Hal ini termasuk bagi masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang agar segera menerima bantuan dan dapat kembali beraktivitas.

Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan bagi rumah rusak ringan dan sedang. Bantuan tersebut berupa pemberian uang kompensasi sebesar Rp15 juta untuk rusak ringan dan Rp30 juta untuk rusak sedang.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang. Selama menunggu pembangunan huntap, masyarakat dapat tinggal di hunian sementara (huntara) dan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).

Mendagri menekankan bahwa penyaluran bantuan tidak dapat dilakukan tanpa data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh Pemda segera menetapkan data kerusakan rumah berdasarkan kategori rusak ringan, sedang, dan berat melalui keputusan kepala daerah. Data tersebut kemudian disampaikan kepada gubernur dan diteruskan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Sosial untuk ditindaklanjuti.

“Keinginan kita semua, yang rusak ringan dan rusak sedang ini secepat mungkin diberikan bantuan dan pembiayaan agar mereka bisa mulai bekerja, mulai beres-beres,” ujarnya.

Guna mempercepat pendataan, Mendagri mendorong peran aktif aparat desa. Menurutnya, kepala desa atau keuchik merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi warganya secara detail. Dengan demikian, pendataan dapat dilakukan berbasis nama dan alamat tanpa harus menunggu kelengkapan administrasi kependudukan.

“Setelah itu diserahkan kepada camat, camat kepada bupati. Bupati nanti merekap semuanya, dan setelah itu membuat semacam SK, daftar korbannya itu,” ujarnya.

Selain itu, Mendagri juga meminta dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membantu pendataan secara cepat melalui jaringan yang dimiliki hingga tingkat kabupaten dan kota.

Ia mengingatkan bahwa keterlambatan pendataan akan berdampak pada lambatnya pencairan bantuan dan berpotensi memperpanjang masa pengungsian, yang dapat menimbulkan persoalan sosial maupun kesehatan.

Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah daerah yang belum menyampaikan usulan data kerusakan.

Mendagri mengingatkan Pemda agar memastikan seluruh data disampaikan sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Hal ini terutama untuk menghindari adanya masyarakat terdampak yang tidak menerima bantuan karena tidak diusulkan oleh daerah.

Ia menegaskan bahwa standar keselamatan harus menjadi syarat mutlak dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan proses penilaiannya wajib melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).

“Pada waktu membangun [gedung, penerbitan] PBG itu betul-betul harus menilai apakah ini masuk risiko rendah, sedang, atau tinggi. Kalau itu masuk risiko tinggi, maka dia harus ada persyaratan-persyaratan yang lain, di antaranya keselamatan tadi, dan melibatkan teman-teman pemadam kebakaran yang mereka paham, ahli dari bidang itu,” ujar Mendagri.

Hal itu menjadi penegasan Mendagri dalam Rapat Bersama Kepala Daerah, Kepala Dinas (Kadis) Damkar, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait Sosialisasi Larangan ke Luar Negeri, Kesiapan Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta Kesiapan Menghadapi Bencana, yang digelar secara daring dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Lebih jauh Mendagri menekankan bahwa setiap bangunan wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021. SLF memuat persyaratan terkait struktur, sistem proteksi kebakaran, keamanan penghuni, hingga fasilitas darurat.

“Itu juga berisi poin-poin yang layak untuk menghindari atau mencegah terjadinya kebakaran, atau bila terjadi kebakaran dia memiliki mekanisme untuk menghentikan kebakaran dan menyelamatkan,” ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa ketentuan tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kewajiban yang harus diterapkan oleh seluruh Pemda dan pemilik bangunan untuk menjamin keselamatan publik.

Mendagri menyebut bahwa gedung berisiko tinggi wajib dilengkapi tiga komponen utama, yakni Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sistem air seperti sprinkler otomatis, serta jalur evakuasi yang aman.

Mendagri juga menyoroti pentingnya pemeriksaan berkala terhadap gedung-gedung tersebut.

Karena itu, ia menilai perlu adanya penguatan regulasi yang mewajibkan pemeriksaan rutin oleh Dinas Damkar. Regulasi tersebut, kata Mendagri, dapat dituangkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, maupun Peraturan Daerah.

Evaluasi ini penting apalagi setelah peristiwa kebakaran Gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat. Mendagri mengatakan hasil pengecekan awal menunjukkan gedung tersebut tidak memiliki jalur evakuasi yang memadai. Seluruh akses vertikal hanya bergantung pada satu tangga, sehingga tidak tersedia rute alternatif bagi penghuni ketika terjadi keadaan darurat.

“Jadi gedung ini hanya memiliki satu tangga saja, untuk naik ke atas dan turun ke bawah. Sehingga [ketika] terjadi kebakaran, yang terjadi malah naik ke atas semua, bukan mengevakuasi. Karena memang tidak ada jalur evakuasi untuk keluar dari gedung itu,” jelasnya.

Mendagri menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah memberikan arahan agar peristiwa serupa tidak terulang. Karena itu, Pemda diminta memperketat pengawasan dan memastikan standar keselamatan bangunan benar-benar diterapkan.

“Banyak high rise building, gedung-gedung tinggi yang ada di Indonesia tidak hanya di Jakarta, Bandung, Surabaya, kemudian di Sulawesi, Medan, [serta] kota-kota besar lainnya yang memiliki risiko tinggi,” jelas Mendagri.

Dia menginstruksikan langsung kepada Mendagri Tito Karnavian agar menyetujui penambahan anggaran kepada pemda-pemda yang tengah menangani bencana.

Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) Prabowo bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga di posko terpadu penanganan bencana alam Aceh di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.

Jumlah itu lebih besar dua kali lipat dari usulan Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebesar Rp2 miliar.

“Untuk 52 kabupaten kota ya? Baik segera ya. Mendagri, Anda minta Rp2 miliar per kabupaten, saya kasih Rp4 miliar,” kata Prabowo.

Prabowo mulanya tampak menerima laporan dari Mensesneg Prasetyo Hadi secara berbisik. Ia kemudian menanyakan kepada Tito soal adanya pemda kabupaten yang meminta anggaran Rp 2 miliar untuk penanganan pasca-bencana.

Selain itu, Prabowo meminta Mendagri Tito memberikan anggaran ke pemda provinsi sebesar Rp 20 miliar.

“Kemudian untuk provinsi, untuk provinsi nanti dihitung, itu dihitung. Provinsi paling besar mana? Yang paling berat ya? Kirim Rp 20 miliar,” kata dia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap kepala daerah sebetulnya memiliki anggaran tak terduga sebesar Rp34 miliar, namun karena memasuki akhir tahun anggaran tersebut menipis. Bahkan Tito menyebut ada Pemda hanya memiliki sisa dana Rp75 juta.

Sementara itu, selain kabupaten kota, Prabowo menyebut pemerintah pusat juga akan mengalokasikan dana masing-masing sebesar Rp20 miliar untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Untuk provinsi nanti dihitung, yang paling berat mana? Kirim 20M. Nanti gubernurnya suruh ketemu saya. Sumut ada? Hadir semua ga. Pokoknya kita bantu,” tandas dia.

Pemda dapat membantu melalui penyaluran anggaran hibah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga proses penanganan bencana dapat berlangsung cepat. Terlebih, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran yang menjadi pedoman dalam merealisasikan kebijakan tersebut.

“Inilah waktunya bagi rekan-rekan kepala daerah untuk saling membantu satu sama lain. Karena ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja,” ujar Mendagri saat menyampaikan keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Posko Terpadu TNI, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Mendagri menambahkan, khusus untuk daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat, momentum ini dinilai akan sangat membantu daerah yang dilanda bencana. Dalam konteks ini, Mendagri mengapresiasi Provinsi Jawa Timur dan Bengkulu yang telah bergerak cepat menyalurkan bantuan ke daerah terdampak.

Ia menegaskan, jika seluruh daerah yang berada di provinsi, kabupaten, maupun kotasaling bergotong royong membantu daerah terdampak, hasilnya akan sangat signifikan.

“Jadi momentum ini, saya mohon kepada rekan-rekan kepala daerah kita saling solider satu sama lain,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga mengajak Pemda untuk mengantisipasi potensi bencana serta lonjakan mobilitas masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Ia mengimbau seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk terus berkonsolidasi dengan jajaran masing-masing guna memetakan berbagai persoalan terkini, termasuk langkah-langkah antisipatif. Selain itu,

ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan bagi daerah yang terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hal itu dikatakan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Menangani Keterbatasan Akses atau Jembatan Menuju ke Satuan Pendidikan yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menerima banyak masukan mengenai sulitnya akses bagi anak-anak sekolah, terutama di daerah terpencil.

“Sehingga mereka harus berjuang untuk bisa ke sekolahnya. Ada yang harus melewati sungai, ada yang harus melewati jembatan gantung, tali, yang tidak layak dan membahayakan,” ujar Mendagri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan bahwa Presiden sangat tersentuh dengan kondisi jembatan rusak yang banyak digunakan oleh para siswa. Karena itu, Rakor tersebut digelar untuk menginventarisasi jumlah jembatan rusak menuju sekolah di seluruh daerah.

“Jembatan yang diperlukan untuk akses anak sekolah yang mereka, baik yang tidak punya jembatan, melewati sungai sehingga harus mereka menyeberang sungai dulu, buka baju, setelah itu baru mereka ke sekolahan, pulang lagi. Kemudian mungkin ada jembatan, tapi tidak layak,” jelasnya.

Ia mengatakan, Presiden telah menyiapkan crash program untuk membangun atau memperbaiki jembatan-jembatan yang menjadi akses utama menuju sekolah.

Program ini bersumber dari dana cadangan pemerintah pusat dan tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, pelaksanaan program ini memerlukan data akurat dari daerah.

Pendataan mencakup jembatan yang tidak layak, rusak, tidak ada sama sekali, maupun jalur yang harus dilintasi siswa seperti sungai atau jurang. Hasil pendataan akan diserahkan kepada Presiden dan selanjutnya menjadi dasar penugasan kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan pembangunan maupun perbaikan.

“Saya mohon untuk rekan-rekan, segera melakukan cek lapangan, bisa melibatkan kepala desa, bisa melibatkan camat, untuk mendata, dan nanti kita sudah siapkan formulir,” tegasnya.

Data harus dikirim paling lambat 4 Desember 2025 kepada Kemendagri untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden. Mendagri mengimbau kepala daerah agar berkomunikasi dengan jajarannya untuk mendukung pendataan tersebut.

“Tanggal 4 [Desember 2025] nanti, saya akan betul-betul lihat, mana daerah-daerah yang mengirimkan, mana yang tidak,” tandasnya.

Program tersebut meliputi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, Swasembada Pangan, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh inisiatif ini dinilai sejalan dengan paradigma ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden Prabowo.

Demikian disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Program Tiga Juta Rumah di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10).

“Nah, ini perlu dipahami betul oleh kita. Pemikiran-pemikiran beliau (Presiden Prabowo) artinya kalau sudah bicara untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan [dengan] meningkatkan hajat hidup rakyat kecil, beliau berada di depan,” ujar Tito.

Menurutnya, amanat Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi landasan utama, bahwa bumi, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam konteks ini, Mendagri mengajak Sekda, yang merupakan pejabat birokrat tertinggi di daerah, untuk memahami aturan tersebut dengan baik dalam upaya memakmurkan rakyat. Terlebih lagi, Sekda memiliki peran sebagai jembatan antara kepala daerah dengan jajaran staf di bawahnya.

Di sisi lain, dalam forum tersebut, Mendagri berharap program Kopdeskel Merah Putih dapat diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak, khususnya daerah. Ia meyakini, apabila program tersebut dijalankan sesuai aturan dan rencana, secara tidak langsung akan mendorong terwujudnya kerakyatan ekonomi.

Selain itu, program tersebut juga akan menghasilkan multiplier effect bagi masyarakat berupa penyediaan lapangan kerja, mendorong perputaran ekonomi lokal, penghapusan praktik tengkulak, hingga melahirkan sistem keuangan yang inklusif. Dengan demikian, kesejahteraan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Nah, keuangan inklusif artinya semua orang tahu, bisa punya akses dan mengerti cara memanfaatkan sistem keuangan modern, yang tidak bergantung pada sistem tradisional, [seperti] rentenir, tengkulak, dan lain-lain,” ujarnya.

Lebih lanjut, imbuh Mendagri, dalam pelaksanaannya Kopdeskel Merah Putih akan dilengkapi dengan penyediaan barang/jasa, seperti penyediaan gas, apotek obat-obatan, hingga keperluan komoditas pangan.

Selain itu, koperasi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan stabilisasi harga pangan, melalui intervensi harga beras, jagung, dan lainnya. Oleh karena itu, Mendagri mengapresiasi jajaran Pemda yang secara aktif telah mendukung pelaksanaan program tersebut.

“Oleh karena itu rekan-rekan daerah, saya berterima kasih kepada rekan-rekan sudah mendorong, sehingga terbentuknya secara badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tutupnya.

Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III-2025 masih lambat. Oleh karena itu, Purbaya menerangkan bahwa realisasi belanja yang lebih lambat ini membuat dana daerah menumpuk di perbankan. Ia menyebut setidaknya ada dana mengendap hingga Rp 234 triliun di bank.

Ia menyebut hingga akhir September 2025, total dana pemda yang tersimpan di bank mencapai Rp234 triliun, naik dibanding tahun sebelumnya.

“Pemerintah pusat telah menyalurkan dana ke daerah secara penuh dan tepat waktu. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” kata Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Purbaya mengatakan hingga kuartal III-2025, realisasi transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp644,9 triliun atau 74,2 persen dari pagu. Artinya, menurut Purbaya, dana untuk pembangunan di daerah sudah tersedia dan siap digunakan.

“Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, rendahnya penyerapan anggaran membuat uang daerah justru mengendap di rekening bank, alih-alih menggerakkan ekonomi lokal. Purbaya menyoroti praktik sebagian daerah yang menempatkan dana kasnya di bank pusat di Jakarta, bukan di wilayah masing-masing.

“Itu kan daerahnya uangnya enggak ada uang jadinya. Barangnya enggak bisa muter tuh, enggak bisa minjemkan di sana. Harusnya walaupun enggak dibelanjakan, biar aja uangnya di daerah,” ucapnya.

Purbaya juga menyinggung adanya selisih data sebesar Rp18 triliun antara catatan kas daerah dengan laporan Bank Indonesia (BI). Ia meminta agar perbedaan tersebut ditelusuri dengan cermat.

“Kami mendorong agar kepala daerah bersama aparatur dan Forkopimda di masing-masing daerah bersikap tegas. Warga silakan melaporkan apabila ada pungutan-pungutan liar,” kata Wamendagri Bima di Bandung, Jawa Barat, Sabtu. (22/3/2025).

Wamendagri Bima menegaskan segala bentuk tindakan yang mengganggu ketertiban, terutama pada bulan Ramadhan, harus ditangani sesuai hukum.

“Jangan mengganggu kekhusyukan ibadah Ramadhan dan jangan melakukan hal-hal yang merusak kebersamaan. Semua harus diletakkan dalam koridor hukum,” kata Wamendagri.

Dia menekankan bahwa sweeping atau tindakan penegakan aturan bukanlah tugas ormas, melainkan kewenangan pemerintah daerah melalui Satpol PP dan aparat penegak hukum.

“Kami apresiasi langkah tegas pemda, seperti di Kabupaten Garut, yang tidak membiarkan ormas melakukan sweeping. Penegakan ketertiban itu tugas pemerintah daerah, bukan ormas,” kata dia.

Wamendagri juga mengajak pemda untuk melakukan pembinaan terhadap ormas agar mereka berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Wali Kota Pekalongan HA. Afzan Arslan Djunaid di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, 5 September 2024.

Pemkot Pekalongan dinobatkan sebagai Pemerintah Daerah dengan kinerja dan governansi memuaskan tingkat Kota.

Diketahui pemberian apresiasi bagi Pemda itu dilakukan berdasarkan hasil penilaian praktik governansi terbaik dari 548 Pemda di Indonesia.

Anugerah Pandu Negeri 2024 juga menjadi bentuk nyata pelaksanaan peran IIPG sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung reformasi governansi sektor publik agar mampu mencapai kinerja terbaik dengan mempertahankan sinergi dan harmonisasi multi-sektor.

Mas Aaf sapaan akrab Wali Kota Pekalongan tersebut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sehingga mampu menghasilkan penghargaan Anugerah Pandu Negeri 2024.

“Alhamdulillah mudah mudahan ini menjadi motivasi, berarti apa yang sudah kita lakukan sudah on the track, dan ditingkatkan lagi sehingga tahun depan bisa memperoleh kategori Gold.” Ujarnya.

Menurutnya, penghargaan yang diterima tersebut menjadi pemecut semangat untuk Pemerintah Kota Pekalongan untuk bekerja sebaik-baiknya dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat.

Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Ke-11 RI periode 2009-2014 sekaligus Ketua Dewan Penasihat IIPG Prof. Dr. H. Boediono, dan Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas. (em-aha)

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) atas pencapaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori dalam Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, Selasa (31/8/2021).

“Berdasarkan hasil Monev yang dilakukan Ditjen Keuda pada tanggal 6 Agustus 2021, Pak Mendagri telah memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah untuk pencapaian realisasi APBD Tahun 2021,” katanya.

Adapun penghargaan tersebut untuk tingkat provinsi, diberikan kepada Provinsi Gorontalo dengan realisasi sebesar 52,57%, Provinsi Lampung sebesar 50,27%, Provinsi NTB sebesar 49,32%, Provinsi Sumatera Utara sebesar 49,30%, dan Kalimantan Selatan sebesar 48,91%.

Sedangkan untuk tingkat kabupaten, diberikan kepada Kabupaten Grobogan dengan realisasi sebesar 54,79%, Kabupaten Kulon Progo sebesar 54,64%, Kabupaten Cianjur sebesar 54,42%, Kabupaten Pati sebesar 51,61%, serta Kabupaten Kaur sebesar 50,64%.

Sementara itu, untuk tingkat kota, apresiasi diberikan kepada Kota Denpasar dengan realisasi sebesar 47,31%, Kota Palu sebesar 46,38%, Kota Banjar Baru sebesar 45,82%, Kota Metro sebesar 45,56%, dan Kota Ternate sebesar 45,49%.

“Progres jumlah daerah dengan realisasi belanja APBD provinsi yang di atas rata-rata nasional ini fluktuatif, (data diambil 6 Agustus 2021), rata-rata provinsi itu (realisasinya) sekitar 40,13%,” ujar Hudori.

Seperti halnya realisasi APBN, percepatan realisasi APBD merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, Hudori meminta, seluruh pemda agar bersinergi dalam melakukan realisasi APBD secara cepat dan tepat.

“Ini yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden, karena pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional itu membutuhkan sinergi untuk mempercepat realisasi APBN dan APBD,” tuturnya.

Seperti diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua mencapai angka 7,07% secara tahunan (year on year/yoy). Capaian ini menjadi titik balik setelah di kuartal sebelumnya masih mengalami kontraksi pada posisi -0,74%.

Meski demikian, Hudori mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mewanti-wanti tingkat pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga. Pasalnya, naiknya pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tersebut terjadi sebelum kebijakan PPKM Darurat diterapkan. Sehingga, hal itu perlu diantisipasi karena kebijakan tersebut dapat berpengaruh terhadap turunnya pertumbuhan ekonomi.

Kota Tangerang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian tengah menanti pemerintah daerah yang sukses membentuk tim tracing untuk melacak penularan Covid-19.

Menurutnya tugas tracing perlu didukung dengan membentuk tim khusus yang perannya hanya melacak penularan. Pelacakan itu dilakukan dengan menelusuri orang-orang yang melakukan kontak erat dengan pasien yang terkonfimasi positif Covid-19.

Mendagri mengaku telah meminta pemerintah daerah agar membentuk tim tersebut dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Saya ingin melihat nanti pemda mana yang sukses membuat seperti itu,” ujar Mendagri saat memberi keterangan pers usai melakukan Rapat Koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota Tangerang, Selasa (27/7/2021).

Selain menangani pandemi, pembentukan tim ini dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Mendagri menjelaskan, hal ini dapat melibatkan masyarakat yang memiliki ijazah setara SMA untuk direkrut dalam tim tersebut.

“Agar mereka memiliki keahlian, sebelum diterjunkan dapat diberikan pelatihan singkat terkait cara melacak lebih dulu. Mendagri menyebutkan, beberapa negara telah membuka lowongan kerja semacam itu yakni sebagai pelacak penularan Covid-19,” sambungnya

Mendagri menjelaskan, pekerjaan melacak penularan Covid-19 perlu dilakukan oleh tim khusus yang tidak mengemban tugas lain. Saat ini tugas tersebut masih dikerjakan oleh Puskesmas, termasuk TNI, Polri, serta Babinsa sebagai tugas tambahan.

Menurut Mendagri, akan lebih baik bila seluruh pemerintah daerah membentuk tim tracing penularan Covid-19.

“Tapi kadang mereka diberikan tambahan untuk melakukan tracing, fine, Bapak Panglima pun saya paham sedang bekerja keras untuk membuat tim-tim tracing ini, dari satuan unsur yang lain, kita tentunya sangat berterima kasih atas upaya-upaya itu,” ungkap Mendagri.

JAKARTA – Kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang tidak melarang masyarakat mudik dikecam DPR RI. Kebijakan pemda dinilai seharusnya selaras dengan yang pemerintah pusat buat.

Diketahui Satgas Covid-19 (virus Corona) mengeluarkan surat edaran mudik Lebaran 2021 yang mengatur masyarakat bila ingin ke luar kota sebelum dan sesudah mudik Lebaran 2021.

Surat edaran Satgas Covid 2021 itu adalah adendum SE 13/2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Adendum yang diteken pada 21 April 2021 mengatur perluasan waktu pengetatan pelaku perjalanan dalam negeri, yakni H-14 larangan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan di H+7 larangan mudik (18-24 Mei 2021). Namun, masih ada pemerintah daerah yang tidak melarang masyarakat mudik.

Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim menyesalkan hal tersebut. “Kita ini negara kesatuan, bukan negara federasi yang setiap negara bagian bisa membuat aturan sendiri. Keputusan daerah harus berpedoman pada keputusan dan kebijakan pemerintah pusat,” ujar Luqman kepada wartawan, Jumat (23/4/2021).

Dia meminta kepala daerah tidak membuat keputusan lokal yang berbeda. “Datanglah ke Jakarta, menghadap kepada Presiden atau minimal ke Mendagri. Sampaikan argumen dan data-data yang kuat bahwa keputusan melarang mudik itu salah. Siapa tahu Presiden Jokowi bisa diyakinkan untuk mencabut larangan mudik Lebaran,” jelasnya.

Dia mengatakan, kalau ternyata Presiden tetap kukuh dengan kebijakan larangan mudik, suka tidak suka, semua pihak harus menjalankan. “Apa jadinya negara ini kalau daerah-daerah diberi ruang membangkang dari keputusan pemerintah pusat? Kacau,” kata Luqman.

Luqman menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memberikan sanksi tegas kepada kepala daerah yang membangkang. “Toleransi pada pelanggaran atas penanganan pandemi Covid-19 oleh daerah tertentu, bukan hanya membahayakan nyawa rakyat daerah itu, tapi menjadi ancaman bagi seluruh rakyat negeri ini,” pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menuturkan, kepala daerah mestinya menyesuaikan kebijakan daerah dengan kebijakan pusat untuk melarang mudik pada tahun ini. Tsunami Covid-19 di India harus menjadi perhatian Indonesia.

“Kita belajar dari meledaknya kasus Covid-19 di India sehingga jangan ada perbedaan kebijakan kepala daerah dalam hal mudik berbeda dengan pemerintah pusat,” ujar Emanuel secara terpisah.