Badan Pekerja Pembentukan (BPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya untuk pertama kalinya mempresentasikan secara resmi konsep pembentukan provinsi baru tersebut di hadapan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Audiensi tersebut menjadi momentum penting karena argumentasi yang dibangun tidak lagi semata bertumpu pada aspirasi pemekaran wilayah, melainkan menempatkan Provinsi Luwu Raya sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional.

Mulai dari penguatan hilirisasi industri mineral, ketahanan pangan, pengembangan kawasan timur Indonesia, hingga peningkatan efektivitas pelayanan publik.

Paparan yang disampaikan mengangkat tema “Provinsi Luwu Raya dalam Kepentingan Strategis Nasional”, yang memuat potensi ekonomi, posisi geopolitik, landasan hukum, hingga kesiapan wilayah calon provinsi.

Delegasi dipimpin Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Arsyad Kasmar bersama Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya Darwis Ismail.

Turut hadir Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya Hasbi Syamsu Ali, Syahruddin Hamu, Imran Nating, Asni dan Marji Rumpak dari DPRD Sulawesi Selatan.

Selain itu hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Luwu Ahmad Gazali, Ketua DPRD Kota Palopo Darwis, anggota DPRD Kota Palopo Ely Niang, tim penyusun kajian akademik Abdul Rahman Nur dan Taruna Arzam, serta Ismi dan Wais Al Qarni Dasila dari Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya.

Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Darwis Ismail, mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat sekaligus memperbarui argumentasi pembentukan Provinsi Luwu Raya sesuai arah pembangunan nasional.

“Selama ini perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya sering dipahami hanya sebagai aspirasi pemekaran,”ujarnya.