Seharusnya, Kamis, 21 Desember 2023, Firli diperiksa penyidik Polri sebagai tersangka. Namun, dia dikabarkan tak akan hadir pemeriksaan karena memiliki agenda lain.

Pengacara Firli Bahuri, Ian Iskandar mengatakan pihaknya telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke penyidik.

“Iya, enggak bisa hadir di pemeriksaan. Kita minta ditunda karena ada agenda. Sebenarnya sudah ada permohonan kita ke Polda Metro Jaya,” kata Ian saat dikonfirmasi, Kamis, 21 Desember 2023.

Namun, dia tidak menjelaskan lebih rinci mengenai agenda Firli Bahuri sehingga tidak dapat menghadiri pemeriksaan penyidik. Dia hanya mengatakan bahwa agendanya penting.

Selain itu, lanjut Ian, pihaknya juga telah meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap saksi meringankan.

“Karena kita minta supaya diselesaikan dulu yang terkait dengan pasal 65 KUHAP itu, terkait menghadirkan saksi yang meringankan,” tuturnya.

Dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL, Firli Bahuri telah diperiksa sebanyak empat kali di Gedung Bareskrim Polri. Dua di antaranya saat masih berstatus sebagai saksi yakni pada tanggal 26 Oktober dan 16 November 2.23.

Sementara dua lainnya setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka yakni pada tanggal 1 Desember dan 6 Desember 2023. (*)

Kata Alex, laporan itu masuk ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) pada 2020. Kemudian, pimpinan pun sudah menerbitkan surat disposisi agar laporan itu diselidiki.

“Tapi ternyata tidak ditindaklanjuti. Belum lama ini kita perintahkan untuk menerbitkan Sprindik (Surat Perintah Penyelidikan),” kata Alex Mawarta di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 28 November 2023.

Betapa terkejutnya dia ketika menjalani pemeriksaan pelanggaran etik di Dewan Pengawas (Dewas) dengan terlapor Firli Bahuri yang diduga menemui dan memeras SYL. Saat itu, dirinya baru tahu bahwa perkara dugaan korupsi yang menjerat SYL sudah dilaporkan sejak 2020, namun penyidikannya baru dimulai per 26 September 2023.

“Kami betul-betul bleng, tidak tahu bahwa ternyata tahun 2020 itu ada laporan masyarakat soal korupsi di Kementan dan ternyata pimpinannya juga sudah mendisposisi untuk melakukan penyelidikan,” jelas Alex.

Rupanya tidak hanya laporan pengaduan masyarakat, tetapi juga Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga tidak ditindaklanjuti.

Diakui Alex, pimpinan KPK memiliki kekurangan karena tidak memiliki alat untuk memonitor apakah bawahannya menindaklanjuti disposisi yaitu menyelidiki laporan maupun LHA.

“Termasuk laporan PPATK, banyak disposisi pimpinan yang sudah kita berikan. Perintahnya, lakukan penyelidikan. Apakah itu dilakukan atau tidak, kita tidak punya alat monitoring,” jelas Alex.

Untuk mengantisipasi agar persoalan itu tidak berulang, KPK akan membuat dashboard yang bisa digunakan untuk mengawasi apakah disposisi pimpinan, terutama terkait penanganan kasus berjalan.

Menurut Alex, terdapat titik rawan dalam penanganan perkara di KPK. Karena itu, alat bantu untuk melakukan monitoring diperlukan.

“Apakah disposisi pimpinan yang memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan itu ditindaklanjuti atau tidak. Kita harus dapat memastikan itu,” pungkas Alex. (*)

“Tadi pagi diadakan rapat pimpinan dan pejabat struktural (Biro Hukum KPK). Hasil pembahasan, pimpinan KPK menyepakati tidak memberikan bantuan hukum (terhadap Firli Bahuri) terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang berproses di Polda Metro Jaya terhadap ,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 28 November 2023.

Dijelaskan Ali, protokol dan perlindungan diberikan kepada Firli Bahuri jika terkait pelaksanaan tugas. Dan, pimpinan KPK menyepakati dugaan korupsi yang menjerat Firli tidak sesuai peraturan.

“Rujukannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan Hak, Keuangan, Kedudukan, Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK. Ada ketentuannya di sana bahwa bantuan hukum dan perlindungan keamanan diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK,” jelas Ali.

“Rapat pimpinan berkesimpulan bahwa dugaan tindak pidana yang sedang berproses di Polda Metro Jaya tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah dimaksud sehingga KPK tidak memberikan bantuan hukum,” sambungnya.

Dia mengatakan peraturan pemerintah yang berlaku merupakan dasar dan rujukan KPK memutuskan terkait bantuan hukum tersebut. Dia menegaskan, KPK tidak ingin melanggar aturan hukum yang berlaku, sehingga diputuskan tidak memberikan bantuan hukum untuk Firli.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menonaktifkan Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK dan mengangkat Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.

Firli Bahuri akan secara definitif dipecat apabila terbukti di pengadilan melakukan tindak pidana pemerasan terhadap SYL.

Saat ini kasus tersebut sedang ditangani Polda Metro Jaya. Dan, Firli mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Jumat, 24 November 2023 karena tidak terima dirinya ditetapkan sebagai tersangka.

Permohonan praperadilan tersebut telah teregister dengan nomor perkara: 129/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL. Klasifikasi perkara adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Perkara tersebut akan diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal Imelda Herawati. Sidang perdana akan digelar pada Senin, 11 Desember 2023. (*)

“Aktivitas perkantoran tidak perlu dilaksanakan lagi oleh beliau (Firli Bahuri) di kantor ini,” kata Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 27 November 2023.

Dia pun mempersilakan Firli mengambil seluruh barang pribadinya yang masih tertinggal di Gedung KPK. Hanya saja, harus melalui pintu depan selayaknya tamu-tamu lainnya.

Nawawi menjelaskan hal ini sekaligus menjawab isu pemberian akses terhadap Firli Bahuri setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang menyebabkan Firli dicopot dari jabatan Ketua KPK.

“Kedatangan beliau (Firli Bahuri) di kantor ini cukup kami perlakukan sebagai tamu undangan. Terlebih lagi bahwa tadi laporan Sespim kepada kami bahwa barang-barang inventarisir barangkali dari yang bersangkutan masih ada di ruangan yang bersangkutan. Jadi, mungkin besok bisa diambil,” tutur Nawawi.

“Prosedurnya dengan masuk melalui pintu depan, tidak diberikan akses seperti kemarin-kemarin,” tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menonaktifkan Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK dan mengangkat Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka pemerasan terhadap SYL dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Kata Karyoto, adalah hak tersangka (Firli Bahuri) mengajukan praperadilan.

“Itukan hak tersangka yang dia gunakan.  Jadi, sah-sah saja,” ucap Karyoto, Sabtu, 25 November 2023.

Dia menyatakan tidak ambil pusing dengan apa yang dilakukan Firli. Dan menyatakan Polda Metro Jaya siap melayaninya di pengadilan.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menyatakan pihaknya bersama Bidang Hukum Polda Metro Jaya akan menghadapi gugatan pra peradilan Firli Bahuri.

Firli Bahuri mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap SYL. Gugatan praperadilan itu teregister dengan nomor perkara 129/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.

Dalam gugatan itu, Firli menyatakan keberatan atas penetapan status tersangka dirinya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL dalam penanganan kasus korupsi di Kementan. (*)

Pemberhentian sementara akan dilakukan melalui Keputusan Pesiden (Keppres) Republik Indonesia.

“Kita lihat nanti prosesnya. Setelah rancangan Keppres ini disiapkan, akan segera diajukan kepada Bapak Presiden,” kata Ari di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat, 24 November 2023.

Mengenai siapa yang akan menggantikan Firli, dia menyebut yaitu salah satu pimpinan KPK lainnya dan akan diputuskan oleh Presiden Jokowi.

“Kan ada pimpinan KPK yang lain, nanti bapak Presiden menunjuknya menjadi Ketua KPK sementara,” jelasnya.

Mengenai kemungkinan Firli Bahuri diberhentikan secara permanen atau tetap dari jabatan Ketua KPK, Ari menjelaskan, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada Pasal 32 Ayat (1) beleid itu menyebutkan, seorang pimpinan KPK dapat berhenti atau diberhentikan karena beberapa hal, salah satunya karena menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau hadiah/janji terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Status tersangka Firli ditetapkan dan diumumkan setelah penyidik Polda Metro Jaya menggelar ekspose atau gelar perkara.

“Menetapkan Firli Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi,” kata Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri di Mapolda Metro Jaya, Rabu 22 November 2023. (*)