Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, mengatakan bantuan pangan tersebut termasuk dalam paket stimulus ekonomi yang digelontorkan Kemenko Bidang Perekonomian.
“Kami juga barusan memutuskan karena masuk nanti di Oktober-November ini mulai produksi pangan, kan November-Desember pertama itu produksi lebih kecil daripada keperluan. Sudah kita putuskan untuk 4 bulan bantuan pangan,” katanya usai rapat di kantornya, Jumat (12/9).
Nantinya, bantuan sosial (bansos) beras tersebut akan disalurkan setiap dua bulan sekali, artinya setiap penerima mendapatkan 20 kg beras setiap penyaluran.
“Pangan akan memberikan bantuan pangan selama 4 bulan untuk 18,2 juta. Jadi 10 kilo, 10 kilo, 4 kali. Mungkin dibagi 2 kali,” ungkap Zulhas.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan beras ini melanjutkan dari program serupa yang dilakukan pada Juni dan Juli 2025 lalu, sehingga totalnya 6 bulan. Anggarannya mencapai Rp 13,9 triliun.

“Anggarannya ya menyesuaikan, yang jelas kemungkinan sama operasional segala macam sekitar Rp 13,9 triliun untuk distribusi, kira-kira untuk 18,277 juta (penerima),” kata Arief.
Arief pun akan menugaskan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyalurkan bantuan pangan tersebut dua kali. Datanya berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan sedikit koreksi.
Di sisi lain, Arief memastikan program operasi pasar atau beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog tetap berjalan.
“Dalam waktu yang bersamaan juga SPHP tetap jalan terus, kemarin kan pasar tradisional sudah, instansi pemerintah sudah. Pak Dirut ini sekarang sedang konsentrasi juga untuk pasar-pasar lainnya termasuk modern channel,” jelasnya.
Rizal menambahkan, penyaluran bantuan beras akan dilakukan secepatnya dalam dua gelombang, yakni akhir September 2025 dan awal November 2025.

“Jadi dua step. Step pertama itu kita kirim di awal, mungkin akhir bulan September ini mudah-mudahan kita bisa kirim dengan harapan nanti di pertengahan November sudah selesai,” tuturnya.
“Nanti di awal November kita sudah kirim lagi dengan harapan di akhir November sudah selesai untuk bulan November dan Desember. Dengan harapan nanti di akhir Desember sudah selesai itu administrasinya dan yang sebagainya,” pungkas Rizal.

Dikutip dari Antara, Sabtu (3/2/2024), Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih menyusun prioritas untuk menentukan ruas jalan daerah mana saja yang akan diperbaiki dengan menggunakan bantuan APBN.

Penetapan definitif ruas jalan daerah yang akan diperbaiki akan ditetapkan melalui surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri PUPR dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kata Hedy.

“Kami sekarang sedang menyiapkan bersama teman-teman Bappenas untuk SKB,” sambung dia.

Hedy menuturkan Inpres Jalan Daerah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran sehingga seluruh perbaikan jalan daerah ditargetkan selesai pada Desember 2024.

Pada 2023, pemerintah mengalokasikan total anggaran Rp14,7 triliun untuk perbaikan jalan daerah di seluruh Indonesia kecuali DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah.

Hedy, dalam siaran pers Kementerian PUPR pada 7 November 2023, mengatakan bahwa total ruas jalan yang ditangani oleh pemerintah pusat pada 2023 yaitu 3.140 ruas jalan daerah provinsi dan kabupaten dan 2.700 meter jembatan.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah telah mengupdate libur Idul Adha 2023. Jika sebelumnya tidak ada cuti bersama Idul Adha, kini pemerintah menetapkan tanggal terbaru cuti bersama dalam rangka peringatan Idul Adha 1444 H.

Kini pemerintah resmi mengumumkan libur Idul Adha 1444 Hijriyah menjadi tiga hari atau jatuh pada 28-30 Juni 2023.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Adapun rinciannya Hari Libur Nasional untuk memperingati Hari Raya Idul Adha jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023. Sedangkan pada Rabu, 28 Juni 2023 dan Jumat, 30 Juni 2023 ditetapkan cuti bersama Hari Raya Idul Adha.

“Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” demikian pengumuman resmi tersebut dikutip Selasa (20/6/2023).

Keputusan penambahan libur Hari Raya Idul Adha ini ini sesuai dengan usulan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas.

Selain itu, penambahan libur selama tiga hari dalam rangka meningkatkan mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pariwisata serta memberikan kesempatan kebersamaan anak dengan orang tua pada saat liburan sekolah pada Hari Raya Idul Adha Tahun 2023.

“Ini kan sedang libur anak-anak sekolah, sehingga kualitas keluarga ini supaya ke depan semakin bagus,” ujar Anas dalam keterangannya.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Satgas TPPU itu terdiri atas tim pengarah, tim pelaksana, dan kelompok kerja serta dibantu oleh 12 tenaga ahli.

“Sesuai dengan hasil rapat Komite TPPU pada 10 April 2023 yang kemudian disampaikan kepada DPR melalui rapat dengar pendapat di Komisi III pada 11 April 2023, maka saya sampaikan bahwa hari ini pemerintah telah membentuk satgas dimaksud, yaitu satgas tentang dugaan tindak pidana pencucian uang,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Mahfud yang juga Ketua Komite TPPU mengatakan, Satgas TPPU terdiri atas tim pengarah, tim pelaksana, dan kelompok kerja. Tim pengarah terdiri dari 3 orang pimpinan komite TPPU, yaitu Menko Polhukam selaku Ketua Komite TPPU, Menko Perekonomian selaku Wakil Ketua Komite TPPU, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku Sekretaris merangkap anggota Komite TPPU.

Sementara, ujar Mahfud, Tim Pelaksana terdiri dari Ketua Deputi III bidang Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, wakilnya deputi V bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarkata Kemenko Polhukam, Sekretaris adalah Direktur Analisis dan Pemeriksaan I PPATK.

Anggota Tim Pelaksana ada 7 orang, yakni:

1. Dirjen Pajak Kemenkeu
2. Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu
3. Irjen Kemenkeu
4. Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung.
5. Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Wakabareskrim) Polri.
6. Deputi Bidang Kontra Intelijen BIN
7. Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK.

“Ini kasus Kemenkeu, Pajak, dan Bea Cukai, ada yang bertanya kenapa masuk tim pemeriksanya Kemenkeu? Memang, menurut hukum, penyidik masalah perpajakan dan bea cukai adalah Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Jadi tidak bisa dikeluarkan karena mereka yang akan menindaklanjuti dan memiliki kewenangan proyustisia,” ujar Mahfud.

Mahfud juga mengatakan, dalam melaksanakan tugasnya, Satgas TPPU didukung tenaga ahli di bidang TPPU, korupsi, perekonomian, kepabeanan, cukai, dan perpajakan.

Ada 12 tenaga ahli itu, yaitu:

1. Yunus Husein, mantan kepala PPATK
2, Muhammad Yusuf, mantan Kepala PPATK
3. Rimawan Pradibtyo, dosen UGM
4. Wuri Handayani, dosen UGM
5. Laode M Syarif, mantan pimpinan KPK
6. Topo Santoso, guru besar UI
7. Gunadi
8. Danang Widoyoko, Transparency International Indonesia (TII)
9. Faisal Basri
10. Meutia Gani Rahman
11. Mas Ahmad Santosa
12. Ningrum Natasha

“Tenaga ahli ini bukan penyidik, sehingga mereka tidak langsung masuk ke kasus melainkan memberikan masukan-masukan. Mereka menjadi konsultan kalau ada masalah-masalah yang perlu perhatian khusus,” kata Mahfud MD. **

JAKARTA, Eranasional.com – Baru-baru ini ramai diperbincangkan komunitas motor besar (moge) minta diizinkan melintas di jalan tol. Irianto Ibrahim, selaku Presiden Motor Besar Club Indonesia (MBCI) mengungkapkan alasan di balik usulan motor gede (moge) boleh melintasi jalan tol alias bebas hambatan untuk menghindari keresahan masyarakat ketika melewati jalur-jalur non tol.

“Untuk mengurangi masyarakat yang marah-marah kalau kita lewat. Kita tidak minta di jalur tol semua,” kata Irianto saat dihubungi awak media

Dia menjelaskan, pemilik moge juga sudah memberikan pendapatan buat negara karena pajak motor gede yang lebih tinggi dibanding motor atau kendaraan lain

“Kita ini sudah bayar pajak belasan juta ke pemerintah setahun, masa kita (nggak) kasih prioritas, giliran sepeda (bangun jalur) aja, sampai mengeluarkan anggaran puluhan miliar aja (pemerintah) mau kok,” ujarnya

Irianto menambahkan, jika diizinkannya moge masuk tol juga dapat menambah devisa negara. Pasalnya alam Indonesia bisa menarik para wisatawan yang kebetulan pengendara moge untuk melakukan touring.

Sayangnya, kebijakan motor dilarang motor masuk tol, membuat rekan-rekannya itu mengurungkan niat untuk touring di Indonesia.

“Dengan adanya Harley atau moge masuk tol, itu kan bisa memacu pariwisata dan mendapatkan devisa buat negara,” katanya

Namun, pria yang akrab disapa Rian itu menegaskan seharusnya Indonesia sudah mengizinkan moge melintas di jalan tol. Mengingat jalan-jalan arteri di Indonesia cukup kecil dan sangat padat di titik-titik tertentu.

“Jadi kalau mau ke Bogor cukup (tol) sampai Ciawi, kalau ke Sumatera cukup sampai Merak. Artinya titik-titik ada kemacetan, kita tak ingin mengganggu masyarakat. Kami juga ingin devisa negara ini naik karena teman-teman dari luar negeri mau touring di Indonesia tapi kondisi jalan macet,” tambahnya.

Seperti diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang belum memberikan izin kepada pengguna motor di atas 500 cc untuk melintas di jalan tol. Faktor keselamatan menjadi salah satu alasan pemerintah tak memberikan izin.

JAKARTA, Eranasional.com- Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), said didu mengingatkan Puan Maharani bahwa Kenaikan Harga BBM terkait dengan subsidi yang ditetapkan oleh DPR dan pemerintah.

Dikutip dari cuitan di twitternya, @msaid_didu. Pria kelahiran Pinrang itu menyangkal pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani yang mengatakan, Kenaikan Harga BBM yang memutuskan Eksekutif, bukan Legislatif.

“Ibu Ketua @DPR_RI yth, sekedar mengingatkan bhw Kenaikan Harga BBM itu terkait dg subsidi. Dana subsidi itu ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah. Jadi bukan hanya ditentukan oleh eksekutif. Janganlah wakil rakyat membohongi rakyat,” ujar said didu, Minggu (21/8/2022).

Seperti yang diketahui. Sebelumnya, Puan Maharani mengatakan belum ada usulan dari pemerintah terkait Kenaikan Harga BBM. Dan, kata dia kenaikan BBM adalah keputusan pemerintah (Eksekutif).

“Kenaikan BBM itu yang memutuskan pemerintah. Eksekutif, bukannya legislatif. Kita tunggu saja, apakah kemudian nantinya pemerintah menyikapinya seperti apa,” katanya kepada wartawan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta (21/8/2022). (fjr)

Eranasional.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berencana membatasi jumlah pengunjung di kawasan wisata Candi Borobudur, Jawa Tengah, menjadi sebanyak 1.200 orang per hari.

Dalam Pembatasan itu juga diiringi kebijakan tarif baru tiket masuk, yakni 100 dolar AS untuk wisatawan mancanegara dan Rp750 ribu untuk wisatawan domestik.

“Kami juga sepakat untuk membatasi kuota turis sebanyak 1.200 orang per hari, dengan biaya 100 dollar untuk wisman dan turis domestik sebesar Rp750 ribu. Khusus untuk pelajar, kami berikan biaya 5.000 rupiah saja,” katanya sebagaimana dikutip dari akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan di Jakarta, Sabtu.

Luhut menuturkan langkah tersebut dilakukan semata-mata demi menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya nusantara.

Semua turis, lanjut dia, juga nantinya harus menggunakan pemandu wisata (tour guide) dari warga lokal sekitar kawasan Borobudur.

“Ini kami lakukan demi menyerap lapangan kerja baru sekaligus menumbuhkan sense of belonging terhadap kawasan ini sehingga rasa tanggung jawab untuk merawat dan melestarikan salah satu situs sejarah nusantara ini bisa terus tumbuh dalam sanubari generasi muda di masa mendatang,” imbuhnya.

Luhut menerangkan pemerintah saat ini tengah bergotong royong mengembangkan konsep Candi Borobudur sebagai laboratorium konservasi cagar budaya bertaraf internasional.

Melansir ANTARA, Ia pun menekankan kembali sinergi antara konservasi dan pariwisata melalui mekanisme single authority agency (badan otoritas tunggal) sehingga Borobudur bukan hanya menjadi salah satu dari lima destinasi wisata super prioritas, tetapi juga destinasi wisata berkualitas.

Luhut juga memastikan penerapan prinsip ekonomi biru, hijau, dan sirkular sudah mulai diterapkan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.

Mulai Sabtu (4/6) ini, dilaksanakan uji coba penggunaan bus listrik sebagai shuttle bus kendaraan pariwisata. Rute perjalanan shuttle bus ini meliputi Borobudur-Malioboro-Prambanan.

“Dengan menggunakan kendaraan listrik dan EBT, saya rasa akan semakin mempertegas komitmen Indonesia dalam penggunaan energi ramah lingkungan,” pungkas Luhut.

JAKARTA – Siap-siap ada larangan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite oleh kendaraan jenis tertentu. Pemerintah berencana melarang pengguna mobil mewah membeli BBM Pertalite yang harganya lebih murah dibandingkan BBM jenis lain.

Harga Pertalite hari ini, 1 Juni 2022 masih stabil Rp 7.650 per liter. Harga Pertalite hari ini hampir separuh dari BBM lain seperti Pertamax Rp 12.500 per liter dan Pertamax Turbo Rp 14.500 per liter.
Sebelumnya, pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tengah menyusun aturan terbaru terkait ketentuan pembelian BBM jenis Pertalite. Nantinya, lewat aturan terbaru ini kendaraan mewah dilarang beli Pertalite.

Kini diketahui pemerintah tengah merivisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Seiring dengan itu, pemerintah bersama Pertamina juga tengah menyusun petunjuk teknis pembelian Pertalite.

“Kajiannya (terkait aturan pembelian Pertalite) sedang finalisasi dibantu oleh tim dari perguruan tinggi,” kata Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman dikutip dari Kompas.com, Selasa (31/5/2022).

Dia menerangkan, saat ini Pertalite sudah menjadi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), sehingga produksi dan penyaluran menjadi diawasi pemerintah, serta dapat disubsidi melalui pemberian kompensasi ke Pertamina. Selain itu, harga Pertalite juga diatur oleh pemerintah, yang saat ini harga jualnya masih ditahan di tengah kenaikan harga minyak mentah, sehingga memiliki gap yang besar dengan harga keekonomiannya.

“Ada gap besar dibanding harga keekonomiaannya. Logis juga kalau mobil-mobil mewah menggunakan BBM non-subsidi. BBM non subsidi juga lebih bersih dan ramah lingkungan,” ungkap Saleh.

Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan kuota Pertalite sebanyak 23,05 juta kiloliter (KL) untuk tahun ini. Di sisi lain, pemerintah memutuskan harga jual Pertalite tetap Rp 7.650 per liter atau tidak mengalami kenaikan. Sementara menurut perhitungan pemerintah harga keekonomian Pertalite mencapai Rp 12.556 per liter dengan asumsi harga minyak mentah di kisaran 100 dollar AS per barrel.

Seiring dengan ditahannya harga Pertalite, pemerintah pun menambah anggaran kompensasi energi khusus untuk Pertalite sebesar Rp 114,7 triliun. Semula pemerintah tidak menyiapkan dana kompensasi untuk Pertalite di tahun ini.

Berikut rincian harga BBM Pertamina per 1 Juni 2022

Harga BBM Pertalite: Rp 7.650 per liter
Harga BBM Pertamax: Rp 12.500 per liter
Harga BBM Pertamax Turbo: Rp 14.500 per liter
Harga BBM Dexlite: Rp 12.950 per liter
Harga BBM Pertamina Dex: Rp 13.700 per liter

Eranasional.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyambut positif rencana Pemerintah membentuk tim lintas kementerian dan lembaga yang turut melibatkan KPK dalam mengusut persoalan mafia tanah di Indonesia.

“Sehingga kami sangat menyambut baik jikalau KPK dilibatkan. Karena tidak dilibatkan saja, kami memang diatur di dalam tugas pokok kami,” kata Firli dalam konferensi pers di gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (24/5/2022).

Firli menjelaskan, KPK sebetulnya sudah terlibat dalam hal penertiban perizinan pemanfaatan lahan. Hal itu tak lepas dari amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. “Salah satunya termasuk kebijakan tentang one map policy. Kalau kita bicara tentang one map policy, maka terkait juga dengan kemanfaatan perizinan lahan dan tanah,” jelas Firli.

Selain itu, Firli mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Koordinasi itu untuk memastikan agar setiap pemanfaatan perizinan lahan itu sesuai prosedur, legal, dan tidak ada pelanggaraan hukum.

“Tentu jauh daripada kegaduhan dan konflik. Karena investasi bisa masuk dengan memanfaatkan perizinan yang tertib, yang clean, dan good governance itu yang kita jamin,” tutur Firli.

Firli menegaskan tiap investor yang mau masuk ke Indonesia harus mendapatkan jaminan kepastian hukum. “Jadi, KPK memang sudah sejak awal terlibat di dalam upaya-upaya penertiban pemanfaatan dan perizinan lahan ataupun tanah,” pungkas dia.

Eranasional.com – Ada kabar baik untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah tengah mengkaji kebijakan agar abdi negara bisa bekerja dari mana saja alias work from anywhere (WFA).

Diketahui ide WFA ini berangkat dari konsep work from home (WFH) dan work from office (WFO) yang diberlakukan berkala selama masa penanganan pandemi Covid-19.

Diungkapkan Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara Satya Pratama, wacana ini tengah digodok oleh pemerintah.

“Gubernur Jabar kan punya rencana untuk melaksanakan WFH permanen untuk ASN Jabar. Mungkin tepatnya tidak WFH permanen, tapi work from anywhere,” kata Satya dikutip dari Kumparan.com, Jumat (13/5/2022).

Satya menjelaskan, wacana tersebut sangat memungkinkan buat diterapkan. Dengan pertimbangan selama kinerja dan target Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa tercapai.

“Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, ASN dapat bekerja di mana saja. Tapi ini masih wacana dan sedang dikaji,” lanjut dia.

Meski pemerintah sedang mempertimbangkan kebijakan WFA, konsep ini kemungkinan tidak bisa diterapkan untuk seluruh pegawai negara. Menurut Satya, penerapan kebijakan WFA bakal diprioritaskan untuk sektor yang siap secara infrastruktur dan sumber daya.

Sedangkan untuk pegawai yang tugasnya terutama pelayanan publik, serta yang membutuhkan kehadiran fisik, masih akan kerja dari kantor.

“Contohnya ASN tenaga medis, Satpol PP, awak kapal patroli dan pengawas perikanan, penyidik PNS, tetap harus WFO dan hadir secara fisik,” pungkas Satya.

Eranasional.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama DPR dan Pemerintah akan menggelar rapat konsinyering membahas tahapan dan anggaran Pemilu 2024, besok, Jumat, 13 Mei 2022.

“Insyaallah tanggal 13 sampai 15. Konsentrasinya membahas dua hal, tahapan pemilu sama anggaran, utamanya anggaran yang diperlukan untuk dicairkan pada kegiatan 2022 ini,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy’ari saat ditemui di kantor Kemendagri, Kamis, 12 Mei 2022.

Sampai saat ini, tahapan dan anggaran Pemilu masih belum rampung dibahas. Padahal, tahapan awal Pemilu harus sudah dimulai pada Juni 2022.

Mengenai tahapan Pemilu, sebelumnya masih ada perbedaan pandangan soal durasi masa kampanye. KPU mengusulkan 120 hari, kemudian pemerintah 90 hari, sementara DPR lebih singkat sekitar 60-75 hari.

Untuk anggaran, KPU mengajukan rencana anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 sebesar Rp76,7 triliun. Angka tersebut sudah dipangkas dari usulan awal sebesar Rp86 triliun. Oleh pemerintah dan DPR, usulan ini dianggap masih terlalu besar dan diminta untuk dipangkas lagi.

Dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Dalam Negeri, medio April lalu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, sudah menyetujui kemungkinan adanya pemangkasan anggaran Pemilu 2024.

Ia mengatakan anggaran jumbo pemilu terjadi karena adanya komponen pembangunan infrastruktur, seperti kantor KPU di daerah dan gudang logistik. Jika mendapat bantuan fasilitas dari pemerintah pusat dan daerah, ujar dia, anggaran untuk infrastruktur bisa dipangkas.

Namun, sampai saat ini Hasyim belum mau membuka angka kemungkinan anggaran yang masih bisa dipangkas. “Nanti dibahas di konsinyering dulu ya,” kata dia.

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera meyakini pembahasan akan rampung sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai pada Juni mendatang. Meski pembahasan anggaran sudah terbilang molor, Mardani memastikan hal tersebut tidak akan mengganggu tahapan Pemilu. ”

Jadi pembahasan (anggaran) akan segera diselesaikan. Untuk tahapan awal masih bisa di-cover anggaran 2022,” ujar Mardani beberapa waktu lalu.

Eranasional.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani meminta meminta pemerintah agar terus berkoordinasi dengan World Health Organization (WHO) dalam menghadapi hepatitis akut. Dia pun mengingatkan pemerintah agar menyiagakan dokter anak dan tenaga medis lainnya di setiap daerah, serta mempersiapkan fasilitas kesehatan untuk skenario terburuk.

“Saya juga engimbau masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak untuk mengantisipasi penyebaran hepatitis akut yang dilaporkan cukup membahayakan bagi anak,” ujar Puan, Kamis (12/5/2022).

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan WHO. Tidak hanya soal memantau perkembangan hepatitis, Kemenkes juga mengikuti pedoman WHO. “Kita monitor perkembangan dan pedoman dari WHO,” ujar Nadia.

Terkait dengan penanganan hepatitis, Nadia mengaku pihaknya telah banyak mendapat masukan dan pelajaran dari penanganan pandemi covid-19. Pengalaman berhadapan dengan pandemi juga menjadi modal berharga. Segala sumber daya di bidang kesehatan telah dikerahkan untuk penangganan pandemi.

“Belajar dari pandemi kemarin, kita bisa melakukan mobilisasi resources (sumber daya) yang ada saat ini,” terang Nadia.

Sumber daya itu sangat memungkingkan untuk dialihkan atau diperbantukan untuk mengatasi hepatitis. “Kalau diperlukan,” tegasnya.

Ketua DPD RI Minta Pemerintah Segera Antisipasi Penyakit Hepatitis MisteriusDinkes Kabupaten Mojokerto Ingatkan Soal Penularan Penyakit HepatitisCegah Penyebaran Hepatitis, Dinkes Kabupaten Mojokerto Telusuri RS dan Klinik

Terpisah, Komisioner KPAI Rita Pranawati mengungkapkan salah satu yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran hepatitis adalah melalui peran orang tua. “Memang salah satunya adalah bagaimana orang tua menjaga kebersihan anak dan memandu anak untuk menjaga kebersihan,” ujar Rita.

Oleh sebab itu, orang tua harus lebih waspada. Rita juga menyarankan para orang tua mencari informasi dari sumber akurat. Selain itu, orang tua juga harus sadar dan awas terhadap hepatitis. Mereka harus tanggap ketika menghadapi anak yang mempunyai gejala hepatitis.

“Iya, mencari informasi yang benar, kemudian mempraktikkannya. Karena takutnya di keseharian, anak-anak kan tidak terus dengan orang tuanya. Jadi anak harus diedukasi,” lanjutnya.

Menurutnya, hal mendasar dalam menjaga kesehatan dan kebersihan harus selalu dipraktikkan pada anak, seperti mencuci tangan sebelum makan, tidak makan sembarangan, atau pun menjaga kebersihan.

“Harus segera dibawa ke rumah sakit, agar tidak terlambat. Karena sudah ada korban yang sampai meninggal,” tegasnya.

Eranasional.com – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meminta dukungan pemerintah pusat untuk menuntaskan 8 program di wilayah Ibu Kota. Program itu termasuk pembangunan stasiun KRL di kawasan Jakarta Internasional Stadium (JIS).

“Upaya perencanaan pembangunan untuk transformasi Jakarta membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak pemangku kepentingan Jakarta, termasuk Pemerintah Pusat,” kata Anies dalam keterangannya dikutip, Sabtu (16/4/2022).

“Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah sungai (WS) lintas provinsi, WS Ciliwung-Cisadane berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung,” tambahnya.

Anies mendorong pelaksanaan pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya di kawasan Pesisir Utara Jakarta. Selain itu, masterplan hulu-hilir dimatangkan guna pengendalian banjir dapat terlaksana.

“Masterplan hulu-hilir agar pengendalian banjir dapat terintegrasi, efektif, efisien dan berkelanjutan,” ucapnya.

Anies berharap dengan adanya dukungan dan kolaborasi pemerintah pusat dapat menjadi stimulus percepatan pembangunan.

“Dukungan dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat tersebut diharapkan menjadi stimulus guna mendorong percepatan transformasi Jakarta sebagaimana yang kita cita-citakan bersama,” tuturnya.

Beberapa dukungan yang dibutuhkan Jakarta dari Pemerintah Pusat, antara lain;

1) Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah sungai (WS) lintas provinsi, WS Ciliwung-Cisadane berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

2) Pembangunan dan Peningkatan tanggul laut, breakwater dan bangunan pengamanan pantai lainnya di Kawasan Pesisir Utara.

3) Masterplan hulu-hilir agar pengendalian banjir dapat terintegrasi, efektif, efisien dan berkelanjutan.

4) Pembangunan SPAM Jatiluhur I dan Serpong-Karian lingkup Hilir DKI Jakarta.

5) Pembangunan Jakarta Sewerage System Pengolahan Limbah Jakarta.

6) Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (diantaranya Rusun Yos Sudarso, Rusun Muara Angke, dan Rusun Cipinang Besar Selatan).

7) Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta North – South Phase 2 (Bundaran HI – Kota – Ancol Barat).

8) Pembangunan Stasiun KRL di Kawasan Jakarta Internasional Stadium (JIS).

Eranasional.com – Pemerintah akan melakukan penajaman kebijakan dana alokasi khusus (DAK) pada tahun 2023, baik dari segi tematik, lokus prioritas, hingga efektivitas program, agar DAK tersebut benar-benar efektif dalam pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Pagu Indikatif yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kamis (14/04/2022).

“Pada tahun yang akan datang, kita akan memulai mempertajam itu supaya Dana Alokasi Khusus benar-benar efektif untuk membantu pembangunan di daerah. Dana Alokasi Khusus sebenarnya untuk mempertautkan, menyinkronkan, tujuannya adalah menyinkronkan program-program nasional dan daerah yang bertemu di anggaran APBN dan anggaran daerah,” ujar Suharso.

Di dalam Ratas, lanjut Suharso, juga dibahas mengenai jalan daerah yang lebih dari 40 persen dalam kondisi rusak. Padahal jalan provinsi/kabupaten/kota tersebut mencakup 90 persen dari seluruh jaringan jalan di tanah air.

“Tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa semestinya pemerintah di kabupaten/kota dan juga di provinsi itu memiliki dana yang cukup untuk diarahkan pada jalan di daerah sebelum APBN membantu,” ungkapnya.

Suharso menanbahkan, ke depan pemerintah akan mengupayakan untuk menyusun payung hukum yang akan mengatur penanganan jalan daerah tersebut.

“Akan diupayakan ke depan, mungkin dalam bentuk inpres (instruksi presiden) untuk jalan provinsi dan inpres jalan kabupaten/kota yang diprioritaskan buat jalan-jalan produktif, yang menghubungkan konektivitas antara daerah-daerah produksi dan daerah-daerah konsumennya,” ujarnya.

Selain penajaman DAK, di dalam Ratas Presiden Jokowi juga menginstruksikan penajaman kualitas belanja kementerian/lembaga seperti peningkatan kualitas belanja non-operasional. Suharso menyampaikan, belanja non-operasional khususnya belanja yang tidak langsung pada program harus dikurangi.

“Bu Menteri Keuangan sudah menyampaikan sekitar Rp977 triliun dan sekitar Rp620 (triliun)-an itu adalah untuk belanja non-ops, dan di belanja non-ops ini yang kualitas belanjanya yang harus ditingkatkan, utamanya belanja-belanja yang tidak langsung pada program untuk dikurangi,” ujarnya.

Pada RKP tahun 2023, ujar Suharso, pemerintah juga memberikan perhatian pada upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penanggulangan pengangguran, peningkatan decent job, hingga pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi.

“RKP ini diarahkan dalam rangka untuk mempersiapkan Indonesia sebagai negara yang juga concern terhadap perubahan iklim, utamanya respons itu dalam bentuk pembangunan rendah karbon dan transisi energi,” tandasnya.

Eranasional.com – Akun media sosial Instagram maupun WhatsApp milik Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kaharuddin HSN DM diretas, menjelang unjuk rasa pada Senin (11/4/2022).

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate  itu bukan ulah pemerintah.

“Pemerintah tidak pernah melakukan peretasan. Enggak ada tuh peretasan,” kata Johnny di Rumah Dinas Kominfo, Minggu (10/4/2022).

Meski begitu, Johnny tak menyangkal pemerintah selalu dituding menjadi dalang di balik peretasan tiap kali ada agenda-agenda unjuk rasa. Padahal tugasnya pemerintah menjaga agar masyarakat terhindar dari serangan siber.

“Yang memudahkan tiap kali ada serangan-serangan itu dituduh pemerintah apalagi agenda-agenda atau event-event seperti ini,” jelas dia.

Jhonny menambahkan dia sendiri berkomitmen pada kebebasan pers, kebebasan berekspresi serta berpendapat.

“Semua yang menyampaikan pendapat kebebasan berbicara itu dijaga dengan baik,” lanjutnya.

Untuk ituJhonny Gerard Plate mengingatkan serangan siber dialami semua orang hampir setiap detik. Karena itu, user atau pengguna diharapkan meningkatkan keamanan supaya terhindar dari peretasan.

“Serangan siber itu terjadi terus-menerus, sehingga kita juga harus menjaga agar selalu ganti password kita dan jaga platform sistem penyelenggara elektronik menjaga enkripsinya dengan baik,” pungkas dia.