Hal itu disampaikan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono.

Kata Agus skema subsidi langsung semacam ini sudah ada lama direncanakan oleh pemerintah.

Apalagi rencana semacam ini setiap tahunnya selalu masuk dalam Nota Keuangan.

“Itu coba baca gak nota keuangan kita? Jadi nota keuangan kita bertahun-tahun Di kebijakan subsidi itu selalu ada itu. Jadi tadi bukan hal baru. BBM menuju subsidi langsung,”ucapnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat 4 Oktober 2024, dikutip dari Okezone.

Dia menambahkan, subsidi harga ke orang itu dicek di nota keuangan memang menuju ke sana dan itu dilanjutkan sampai benar-benar mekanisme pas.

Pria yang akrab disapa Aca itu membantah bahwa nantinya perubahan skema ini akan membuat harga semua BBM akan dilepas kepasar.

“Harga BBM Enggak dilepas ke pasar. Siapa bilang ke pasar? Tapi dibuat sesuai dengan harga keekonomiannya, harganya bukan harga pasar. Ini sesuai dengan harga keekonomian,” tegasnya.

Aca juga menekankan bahwa pada intinya pemerintah ingin menjalankan subsidi BBM langsung agar tepat sasaran, sehingga BLT ini hanya konsep semata.

“BLT itu konsepnya, adalah subsidi langsung untuk meningkatkan daya beli,” pungkas Agus. []

merespons isu tersebut, AHY tidak menyampaikan jawaban tegas mengenai posisi menteri, tetapi mengaku sudah berkomunikasi dengan Prabowo.

AHY mengaku sudah berkomunikasi dengan Prabowo di sela peringatan HUT ke-23 Partai Demokrat di kantor partai tersebut di Jakarta, Senin 9 September 2024.

“Sudah komunikasi dengan Prabowo. Komunikasi kami berjalan dengan baik, reguler, walaupun tidak setiap saat tentunya. Yang jelas dalam berbagai kesempatan kami berdialog,” kata AHY saat ditanya wartawan mengenai posisinya di kabinet kelak.

Anak mantan presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini enggan membicarakan apapun mengenai kemungkinan posisi yang dijabatnya.

AHY sebatas menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Prabowo.

AHY mengaku siap ditugaskan dan ditempatkan di manapun oleh pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan mengambil alih kekuasaan pada 20 Oktober mendatang.

“Saya benar-benar menghormati, Partai Demokrat menghormati hak prerogratif dari Bapak Presiden Terpilih, Bapak Prabowo Subianto, yang tentunya sampai dengan saat ini saya tahu beliau masih sangat serius untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan, termasuk penyusunan kabinet,” kata AHY dikutip Antara.

“Pembantu beliau tentunya diharapkan bisa benar-benar memberikan dukungan penuh, memberikan nilai tambah, Demokrat ingin menjadi bagian dari itu semua,” tambahnya.

Seperti diketahui, AHY belum lama ini diajak bergabung ke Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo sebagai Menteri ATR/BPN.

Bergabungnya AHY pun menandai masuknya Partai Demokrat ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung pemerintahan Jokowi. []

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto.

Namun demikian, ia menyebut partainya akan memutuskan di waktu yang tepat.

Hal itu disampaikan Hasto di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu 7 April 2024.

Hasto menjawab pertanyaan soal respons Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang dinilai belum tegas soal sikap PDI-P dalam pemerintahan selanjutnya.

Pasalnya, banyak pihak menduga PDI-P akan menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan ke depan.

“Mengingat ini keputusan yang sangat strategis, tentu memerlukan suatu pendalaman, kajian-kajian yang nantinya pada waktu yang tepat akan diputuskan,” kata Hasto, dikutip dari Kompas TV.

Menurutnya, pihaknya tidak mengenal istilah oposisi atau pun koalisi pemerintahan.

PDI-P, kata dia, hanya mengenal sikap di dalam dan atau di luar pemerintahan.