JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh, bersilaturahmi ke kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (22/2). Kedatangannya di tengah guyuran hujan disambut hangat dan dipayungi langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Usai menyantap makanan siang, keduanya menggelar konferensi pers. AHY memaparkan kesamaan pandangan Partai Demokrat dengan Nasdem dalam menyikapi berbagai isu nasional, salah satunya terkait wacana sistem pemilu proporsional tertutup. Katanya, Demokrat dan Nasdem sepakat menolak upaya mengembalikan demokrasi yang sentralistik.

“Sejatinya, kita yang terus mengalami perubahan-perubahan sepanjang zaman telah meyakini bahwa sistem pemilu proporsional terbuka adalah yang terbaik, yang relevan, yang dibutuhkan dalam demokrasi semajemuk dan sedinamis Indonesia ini. Kalau kita kembali lagi ke sistem proporsional tertutup, artinya kita set back, mundur sekian belas tahun ke belakang,” kata AHY.

Terkait Koalisi Perubahan, AHY menegaskan, bahwa komunikasi Demokrat, Nasdem, serta PKS semakin baik dan intensif. Menurut dia, ketiga parpol telah memiliki semangat yang sama untuk mendorong perubahan dan perbaikan demi masa depan Indonesia yang lebih baik ke depan.

AHY juga menegaskan bahwa sikap dan posisi politik Partai Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres sebagaimana yang disampaikan pada tanggal 26 Januari 2023 lalu bukan hanya sekadar test the water. Sikap Demokrat telah melewati proses, konsultasi, komunikasi yang intensif di internal dan struktur Demokrat dari pusat hingga daerah.

“Kami sepakat bahwa untuk mengusung perubahan dan perbaikan, kita juga harus bisa memberikan ruang kepada saudara Anies Baswedan untuk bisa menjadi calon presiden, atau bakal calon presiden yang juga diyakini bisa membawa atau merepresentasi gerakan perubahan,” ujar AHY.

“Yang jelas kami ingin kapal koalisi ini bisa berlayar, dan mudah-mudahan tidak hanya berlayar, tapi bisa menang. Memenangkan suara, hati dan pikiran masyarakat kita untuk perubahan menuju Indonesia lebih baik ke depan,” ucapnya.

AHY juga menyampaikan kedekatan antara Partai Demokrat dengan Surya Paloh yang sudah terjalin lama. Tepatnya, ketika Surya Paloh berjuang bersama SBY pada Pilpres 2004.

“Sebagai sahabat dan juga sebagai negarawan, beliau berdua  (SBY dan Surya Paloh) ingin terus meyakinkan bahwa regenerasi terjadi dengan baik, dan tentunya semua bertanggung jawab untuk menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkas AHY.

JAKARTA, Eranasional.com – Bakal calon presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan turut merespon prokontra sistem pemilihan umum (pemilu) terbuka atau tertutup. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan lebih memilih sistem pemilu secara terbuka dibandingkan tertutup. Dia menilai sistem terbuka lebih sehat.

“Karena itu-lah (sistem pemilu terbuka) akan lebih sehat, lebih baik untuk demokrasi kita,” kata Anies saat ditemui wartawan di Kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (22/2/2023).

Dia menilai, partai politik harus memberikan ruang yang lebih terbuka kepada rakyat yang merupakan pemilik hak untuk memberikan suaranya.

“Saya rasa kita ini kan sudah pada fase memberikan ruang partisipasi yang luas kepada publik, kepada masyarakat. Sehingga tokoh-tokoh itu hadir dan hubungan antara pemilih dengan orang-orang yang dipilih itu terbangun dengan terbuka,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah delapan partai peserta pemilu telah menyatakan dengan tegas menolak sistem pemilu tertutup. Delapan partai itu, Golkar sebagai inisiator, Partai NasDem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan Partai Gerindra.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan sistem pemilu proporsional tertutup bisa membawa dampak baik karena bisa anggota dewan yang berdasarkan kualitas.

“Itu kalau proporsional tertutup menghadirkan anggota dewan based on quality. Ini yang harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya,” kata Hasto saat menyampaikan pidato pembukaan dalam seminar nasional “Daulat Pangan Wujudkan Kesejahteraan Petani dan Konsolidasi Program Mari Sejahterakan Petani (MSP)” di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Jakarta pada Jumat (3/2/2023).

Dia mengemukakan, para anggota legislatif terpilih merupakan sosok yang mampu membawa perubahan fundamental bagi Indonesia.

Perubahan fundamental yang dimaksud, di antaranya perubahan budaya literasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengoptimalkan riset serta inovasi.

Lebih lanjut, Hasto menjelaskan bahwa pemilihan anggota legislatif dengan sistem proporsional terutup bisa membuat mereka yang terpilih tidak berdasarkan popularitas dan nepotisme. Sekjen PDIP ini juga menegaskan bahwa partainya tetap konsisten memperjuangkan penerapan sistem proporsional tertutup. **

JAKARTA, Eranasional.com – Delapan dari sembilan partai politik (parpol) di DPR RI menyatakan sikap menolak Pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Kedelapan parpol tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangungan (PPP). Hanya PDI Perjuangan yang tidak ikut menolak.

Delapan partai tersebut beragumen, sistem proporsional terbuka yang diterapkan di Pemilu Indonesia saat ini merupakan kemajuan demokrasi sehingga tidak seharusnya diganti.

“Kami tidak ingin demokrasi mundur!” kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

Sebaliknya, sistem pemilu proporsional tertutup dinilai sebagai kemunduran demokrasi. Pasalnya, rakyat tak bisa memilih langsung calon anggota legislatif (caleg) sebagaimana sistem pemilu proporsional terbuka.

Dalam sistem pemilu proporsional tertutup, rakyat hanya dapat memilih parpol. Sementara, caleg terpilih ditunjuk oleh partai.

“Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi,” jelasnya.

Menko Perekonomian ini mengatakan, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan pilihan tepat. Sistem ini sudah diterapkan pada empat kali pemilu di Indonesia yakni tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Sistem pemilu proporsional terbuka juga disebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang dibacakan pada 23 Desember 2008. Dia pun menilai, munculnya gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu yang menyoal sistem pemilu propirsional terbuka dinilai bakal menjadi contoh buruk bagi hukum di Indonesia jika saja MK mengabulkan.

“Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum di Indonesia dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem,” ucap Airlangga.

Kedelapan partai politik itu pun meminta KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, delapan parpol juga mengapresiasi pemerintah yang telah mengalokasikan anggaran Pemilu 2024 sesuai kesepakatan. “Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi,” tutur Airlangga.

Di acara tersebut hadir sejumlah elite partai politik, yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Wakil Ketua Umum PPP H M Amir Uskara, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hadir juga, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua Partai Nasdem Ahmad Ali.

Dari sembilan parpol di DPR, hanya PDI Perjuangan yang tak ikut menyatakan sikap menolak pemilu sistem proporsional tertutup.

Adapun wacana pemilu sistem proporsional tertutup menjadi perdebatan pascamunculnya gugatan uji materi terhadap Pasal 168 Ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dimohonkan sejumlah warga negara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon meminta MK menyatakan pasal tersebut inkonstitusional, sehingga sistem pemilu di Indonesia dapat diganti dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.