JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan nama-nama calon wakil presiden (cawapres) yang cocok mendampingi capres Ganjar Pranowo Pilpres 2024 mendatang.

Dari nama-nama yang disebutkan Presiden Jokowi tersebut ada nama Menteri BUMN Erick Thohir hingga Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Sebelumnya, diketahui bahwa Ganjar Pranowo resmi diusung PDIP menjadi capres untuk Pilpres 2024.

Total ada tujuh nama yang disebutkan Presiden Jokowi yang dinilai cocok dampingi Ganjar Pranowo.

Hal tersebut disampaikan setelah Presiden Jokowi selesai melaksanakan salat Idul Fitri di Masjid Besar Sheikh Zayed (MBZ) Solo, Jawa Tengah pada Sabtu (22/4/2023) kemarin

Tujuh nama tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif Sandiaga Uno, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar

“Banyak, ada Pak Erick (Thohir), ada Pak Sandiaga Uno dan yang lain banyak kan,” kata Jokowi

“Ada Pak Mahfud, ada Pak Ridwan Kamil, Ada Cak Imin, ada Pak Airlangga. Termasuk Pak Prabowo,”tambah Jokowi.

PEKALONGAN, Eranasional.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan terus mengingatkan para Aparatur Sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitas menjelang Pemilu 2024.

Tidak hanya kepada ASN, netralitas anggota TNI dan Polri dalam pesta demokrasi 2024 mendatang pun tak luput dari perhatian.

Salah satu upaya yang dilakukan Bawaslu yaitu melakukan sosialisasi kepada ASN, TNI, dan Polri terkait larangan membagikan, memberi komentar dan menyukai unggahan dari media sosial (medsos) peserta pemilu. Bila melanggar, sanksi berat akan diterima.

Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Sugiharto menekankan pentingnya upaya pemahaman akan netralitas bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri dalam pelaksanaan politik praktis, utamanya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 mendatang.

Asas netralisasi seorang ASN, TNI dan Polri harus diwujudkan, bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun. Hal ini ia sampaikan saat kegiatan Rapat Koordinasi Mewujudkan Netralitas ASN pada Pemilu Tahun 2024.

“Pasalnya, ASN yang memiliki hak pilih, tidak seperti TNI dan Polri, lebih riskan dalam berbagai kemungkinan akan kecondongan pada pelaksanaan Pemilu nantinya,” ucapnya di Hotel The Sidji Kota Pekalongan, Rabu (8/3/2023).

Selain melakukan langkah pencegahan, Sugiharto mengatakan, bagi ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Sanksinya bukan hanya teguran, tapi dicopot dari jabatannya. Sanksi ini besar sekali, baik dari sisi jabatan, ekonomi, maupun sosial. Jadi untuk ASN, TNI, dan Polri harus tetap menjaga netralitasnya, termasuk di media sosial,” tegasnya.

Ditambahkan Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi, Bambang Sukoco menjelaskan bahwa,  kegiatan rakor netralitas ini merupakan upaya Bawaslu Kota Pekalongan dalam rangka menyosialisasikan pentingnya netralitas ASN untuk menyongsong pemilu 2024.

Mengingat, bentuk pelanggaran netralitas ASN di Kota Pekalongan pada pemilu-pemilu sebelumnya menyumbang jumlah tertinggi, sehingga perlu diupayakan agar di kontestasi pemilu 2024 ASN bersikap tidak memihak.

Menggunakan fasilitas negara dan kebijakan-kebijakan yang diambil juga tidak berdasarkan dana APBD untuk kegiatan partai politik maupun pencalonan anggota DPD, DPRD, DPR Provinsi dan DPR RI.

“Jangan sampai ASN ini memihak, mereka harus netral karena sebagai pelayan masyarakat. Disamping itu,  termasuk tenaga ASN P3K dan tenaga kontrak seharusnya Pemerintah Daerah juga menekankan agar mereka juga ikut netral dan tidak terlibat kegiatan-kegiatan politik,” terangnya.

Ia menegaskan, netralitas juga harus dilakukan TNI dan Polri. Sebab, di Bawaslu juga ada penanganan perundang- undangan lainnya ketika ada pelanggaran TNI dan Polri, Bawaslu memberikan rekomendasi sesuai Perbawaslu No. 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Dimana, ketika ada laporan kemudian yang tidak bersinggungan dengan pidana pemilu, maka akan langsung rekomendasikan kepada atasannya atau pihak terkait yakni seorang ASN ke KASN, sementara TNI dan Polri ke pimpinannya langsung.

“Saat ini kami berupaya mengutamakan pencegahan agar tidak ada pelanggaran pemilu. Sejauh ini, pelanggaran terkait administrasi ada, tetapi kalau pelanggaran netralitas dan pidana belum ditemukan,” imbuhnya.

Pj Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Anita Heru Kusumorini berharap bahwa, seorang ASN harus konsekuen dengan aturan yang ada, dimana ASN harus bersikap netral baik dalam pemilu maupun pilkada.

Pasalnya, aturannya sudah jelas, sanksinya juga sudah diatur, hukum disiplin saja tidak ada yang ringan, minimal hukuman disiplin sedang sampai berat.

“Jangan main main dengan aturan yang ada, harus ditaati dan diikuti. Sebab, bagaimanapun ASN masa bekerjanya lebih lama dibandingkan masa kerja legislatif atau kepala daerah yang dibatasi waktu 5 tahun,” katanya.

Ia berharap, ASN bisa bekerja sampai pensiun dan saat pensiun pun masih aman, tidak dipermasalahkan terkait pekerjaannya di waktu masih aktif. (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com –Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berpotensi diduetkan untuk Pemilu 2024.

“Pasangan Anies-Sandi berhasil memenangkan pemilihan gubernur Jakarta pada tahun 2017 yang lalu berkat kampanye efektif, program pro rakyat, dukungan yang luas dari masyarakat dan berhasil menyentuh kalangan milenial untuk berperan aktif dalam politik melalui penggunaan teknologi dan media sosial,” katanya.

Menurut dia, pasangan yang memenangkan kompetisi elektoral di Jakarta lima tahun yang lalu, patut menjadi pertimbangan bagi para elit politik penentu kebijakan di Indonesia.

Dia menjelaskan pengalaman lima tahun terakhir memimpin Jakarta menempatkan Anies layak menjadi kandidat calon presiden. Bahkan dalam berbagai survei, namanya selalu berada pada tiga besar kandidat calon presiden paling potensial yang pada akhirnya dipinang oleh Nasdem sebagai calon presiden dari partainya

“Begitu juga dengan Sandiaga Uno, pengalamannya dan prestasinya di kementerian semakin membuat namanya tambah bersinar dan makin moncer, dan selalu menjadi sorotan media berkat kerja kerasnya membangkitkan kembali gairah pariwisata Indonesia pasca serangan wabah COVID-19,” jelasnya.

Pangi menilai, kombinasi kedua tokoh tersebut sangat layak untuk kembali dipertimbangkan. Mengingat prestasi dan kapasitas kinerja yang mereka miliki baik dari segi pengalaman dan prestasi, kapasitas intelektual dan jaringan yang mereka miliki sangat relevan dengan kebutuhan Indonesia ke depan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin sulit

“Temuan terbaru survei Voxpol Center Research and Consulting yang dilakukan pada November 2022 menunjukkan potensi yang sangat besar bagi pasangan Anies-Sandi untuk dipasangkan sebagai calon presiden dan wakil presiden,” katanya menegaskan.

Alasannya kata dia, dari sisi popularitas Anies berada pada peringkat kedua dengan popularitas 80,7 persen dan Sandiaga berada pada peringkat ketiga dengan popularitas sebesar 77,4 persen. Sementara Prabowo berada pada peringkat pertama dengan popularitas 93 persen dan Ganjar berada pada peringkat keempat dengan popularitas 74,7 persen

Dari sisi elektabilitas Anies meraih elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden dengan raihan 23,6 persen disusul Ganjar Pranowo 22 persen di peringkat kedua dan Prabowo subianto 18,6 persen diperingkat ketiga.

“Anies-Sandi akan naik kelas bukan hanya untuk Jakarta tapi untuk Indonesia,” harapnya.

JAKARTA, Eranasional.com –Jelang Pemilu serentak 2024, pers diharapkan memiliki kesadaran dalam memainkan perannya yang strategis. Yakni membendung pembelahan sosial seperti yang terjadi pada Pemilu sebelumnya.

Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam Seminar yang digelar oleh Dewan Pers, Kamis (26/1).

Pers dituntut untuk memiliki kemampuan dan kesadaran dalam memainkan peran strategis dan sentral tersebut.

Misalnya, lanjut Mahfud, selektif memilih narasumber yang kompeten dan bertanggungjawab, memilih judul dan angle berita yang konstruktif sehingga tidak larut dalam praktik dan fenomena clickbait.

“Dalam arti membuat judul berita yang bombastis yang terkadang tidak sesuai dengan isi beritanya. Kesemua itu tentu harus disertai pula dengan kemampuan para wartawan di lapangan yang dibekali dengan kemampuan teknis dan wawasan yang memadai,” papar Mahfud MD yang sambutannya dibacakan oleh Deputi Bidang Kesatuan Bangsa, Kemenko Polhukam, Janedjri M. Gaffar.

Dalam seminar bertema “Pers dan Pemilu Serentak 2024” ini, Janedjri menegaskan, pers sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki peran strategis dalam membendung dan menjadi jalan keluar bagi kian maraknya hoax dan disinformasi menjelang dan selama penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang disebarluaskan terutama melalui media sosial

Pers sebagai institusi yang memiliki standar etik dan standar akurasi yang tinggi, serta budaya check and recheck dapat menjadi pilihan utama untuk mengawal dan mengarahkan masyarakat pada pilihan-pilihan yang rasional dan obyektif.

“Bukan pilihan yang berdasarkan pada kebencian atau ketidak sukaan pada salah satu kelompok,” tambah Janedjri yang juga mantan Sekjen Mahkamah Konstitusi ini.

Pers menurut Mahfud MD juga harus menjadi referensi utama agar pilihan rakyat pada Pemilu Serentak 2024 mendatang didasari oleh pertimbangan kepentingan keutuhan, kesatuan, dan kemajuan bangsa

“Bukan didasari oleh sentimen pribadi atau kelompok,” pungkasnya.

PEKALONGAN, Eranasional.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan melantik sebanyak 81 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sebelumnya telah mengikuti beberapa tahapan hingga dinyatakan lolos, Selasa (24/1/2023).

Ketua KPU Kota Pekalongan, Rahmi Rosyada Thoha menjelaskan bahwa, para PPS ini sudah bisa bekerja mulai hari ini, 24 Januari 2023 hingga 4 April 2024 atau 14 bulan mendatang.

“Hari ini kita melaksanakan gelar pasukan PPS dan ppk serta pelantikan pps se-Kota Pekalongan sejumlah 81 orang terdiri dari 3 orang untuk setiap kelurahan dari 27 kelurahan,” terang Rahmi usai melantik anggota PPS di Halaman Setda Kota Pekalongan.

Ia berharap, nantinya PPS ini mampu bekerja dan mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi tahapan demi tahapan Pemilu serentak 2024 yang akan ada 5 surat suara, sehingga tentu dinamikanya akan sangat luar biasa.

“Mereka diharapkan bisa lebih bersiap diri, baik secara mental dan fisik sehingga bisa menghadapi seluruh tahapan pemilu selama 14 bulan menjabat dengan sebaik-baiknya,” harapnya.

Rahmi menambahkan, nantinya PPS akan segera memetakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sebelumnya harus akan membentuk panitia pemutakhiran pemilih (pantarlih) di 930an TPS di Kota Pekalongan.

“PPS akan merekrut sebanyak 930 orang tenaga pantarlih yang akan segeta diterjunkan ke masyarakat untuk melakukan pencocokan dan penelitian data  pemilih yang diturunkan oleh pemerintah dalam hal ini Kemendagri melalui KPU RI,” tandasnya.

Sementara itu, Pj Sekda Kota Pekalongan, Anita Heru Kusumorini berpesan kepada para PPS Pemilu 2024 yang telah dilantik ini agar mereka bisa bekerja dengan baik, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas-asas pemilu.

“Jaga kesehatan dan semoga diberikan kelancaran dalam menjalankan tugasnya sampai akhir masa jabatannya 14 bulan ke depan nanti untuk menyukseskan pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang,” tuturnya.