Agustian menjelaskan, pembongkaran Gedung Plaza Bogor terkait dengan penataan kawasan di area pusat kota.

Katanya, Plaza Bogor dan Pasar Bogor tidak bisa lagi berada di pusat kota. Sebab, hal itu tidak sesuai dengan rencana tata kota ke depan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Perumda PPJ, lanjut Agustian, akan melakukan revitalisasi wilayah tersebut agar terlihat lebih rapih.

“Plaza Bogor dan Pasar Bogor berada di tengah-tengah kota, ada di ring satu Istana Kepresidenan. Artinya, tidak sesuai peruntukan dan estetika,” kata Agustian, Selasa, 20 Februari 2024.

Plaza Bogor, lanjut dia, sudah dikosongkan terhitung Mei 2023. Dan, pedagangnya sudah direlokasi ke tempat yang lebih tepat.

Para pedagang di Plaza Bogor yang direlokasi ke Kawasan Sukasari dan Pasar Kebon Kembang yaitu pedagang pakaian, sepatu dan aksesoris. Sedangkan, pedagang di Pasar Bogor direlokasi ke Pasar Jambu Dua. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Sedikitnya 297 calon siswa SMP Negeri di Kota Bogor jalur PPDB online diskualifikasi. Penyebabnya memalsukan data kependudukan.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan para calon siswa itu diduga memanipulasi data kependudukan ketika saat mendaftar melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online.

“Per Senin (10/7) kemarin, tim verifikasi PPDB Pemkot Bogor menindaklanjuti hasil temuan di lapangan. Ada 297 calon siswa yang kemungkinan akan kita diskualifikasi dari keikutsertaannya dalam PPDB online jalur zonasi,” kata Dedie di Balai Kota Bogor, Selasa (11/7/2023).

Dedie mengungkapkan, 297 calon siswa tersebut diduga memanipula data perpindahan domisili hingga memalsukan dokumen. Kata Didiet, Pemkot Bogor akan mengevaluasi hal ini.

“Ini menyangkut adanya permasalahan di administrasi, terutama pada proses pemindahan alamat yang tidak proper. Juga ada beberapa memalsukan dokumen, tapi masih kita akan dalami soal pemalsuan ini,” ujar Dedie.

Dia berharap, setelah dilakukan evaluasi akan mendapatkan hasil komprehensif, dan akan dibawa sebagai usulan kepada Wali Kota Bogor Bima Arya untuk dijadikan landasan mengambil keputusan.

Dedie pun meminta para calon siswa di luar zonasi tidak memaksakan diri demo masuk ke sekolah favorit, apalagi dengan cara melanggar aturan yang berlaku.

Sebelumnya, Wali Kota Depok Bimar Arya mengatakan sedikitnya 155 calon siswa SMP Negeri di Bogor mengikuti pendaftaran melalui jalur zonasi menggunakan data kependudukan palsu dan telah didiskualifikasi.

“Nama-nama pendaftar yang tidak ditemukan di alamat yang didaftarkan akan dikeluarkan. Sekali lagi, nama itu akan dikeluarkan dari pendaftaran PPDB,” kata Bima Arya dalam konferensi pers terkait proses PPDB online di Bogor, Minggu (9/7).

Bima menyarankan agar para calon siswa yang menggunakan data palsu mencari sekolah lain agar tidak ada yang merasa didzalimi.

“Secara sistem langsung out, langsung hilang Namanya. Silakan mereka mendaftar ke sekolah swasta,” pungkas Bima Arya.

BOGOR, Eranasional.com – Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan surat edaran berisi imbauan dan larangan tempat hiburan malam beroperasi selama Ramadan 1444 Hijriah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah.

Peraturan yang berlaku selama bulan puasa itu tertuang dalam surat edaran Nomor : 300 / 1398 – Huk.HAM tentang Kesiagaan Dalam Mengantisipasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kota Bogor.

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Alma Wiranta mengatakan surat edaran itu diteken oleh Wali Kota Bogor Bima Arya pada 20 Maret 2023. Surat edaran itu berisi 6 poin informasi kepada pengelola Tempat Hiburan Malam (THM), rumah makan dan semua warga Kota Bogor.

“Pertama, kepada para pemilik usaha tempat hiburan malam, pengusaha karaoke, arena bernyanyi atau sejenisnya, panti pijat dan sejenisnya,” kata Alma di Bogor, Kamis (23/3/2023).

Alma mengatakan Pemkot Bogor melarang tempat hiburan malam, karaoke serta panti pijat beroperasi selama bulan Suci Ramadan 1444 H untuk menghormati umat Islam yang sedang berpuasa.

Selain melarang pemilik tempat hiburan beroperasi, Bima Arya juga melarang masyarakat mengadakan kegiatan Sahur On the Road.

Poin keempat, Pemkot Bogor mengajak warga setempat yang ingin berpartisipasi menyediakan makan sahur dan takjil agar berkoordinasi dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Bogor.

Kelima, pemerintah melarang produksi atau menjual dan menyalakan petasan selama bulan Ramadan serta pada malam takbiran.

Keenam, Pemkot Bogor meminta pengelola rumah makan dan warung makan menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa selama Ramadan. “Mari kita jalankan Ramadan tahun ini dengan senang hati sehingga penuh keberkahan,” ujar Alma.

Usai meninjau pembongkaran yang dilaksanakan Selasa (8/2), Dedie mengatakan bangunan yang terletak di dua wilayah kelurahan, yakni di Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Bogor Timur dan Kelurahan Harjasari di Kecamatan Bogor Selatan akan difungsikan oleh Jasa Marga.

“Rencana penertiban kita kali ini adalah untuk perubahan lahan menjadi lahan hijau, taman, maupun fasilitas lain. Kami juga dalam rangka mendukung kegiatan Jasa Marga di wilayah Kota Bogor,” kata Dedie.

Dedie menyebut, dari 22 lapak yang dibongkar, delapan orang di antaranya merupakan warga yang berdomisili di Kota Bogor. Semuanya, kata dia, sudah dilayangkan tiga kali surat peringatan sebelum akhirnya dilakukan penataan.

Pembongkaran sekaligus penataan kawasan tersebut dilakukan oleh Satpol PP, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, Dinas PUPR dan juga didampingi oleh personel dari TNI/Polri serta Camat Bogor Timur dan Bogor Selatan. Pembongkaran juga disaksikan langsung oleh pihak dari Jasa Marga.

“Yang delapan warga Kota Bogor itu tentunya kita coba cari solusi. Karena itu lahan bukan milik kita (Pemkot Bogor), melainkan milik negara. Harus ditertibkan karena ada kepentingan lain. Serta ada akses Undang – Undang jalan tol yang harus kita amankan,” tuturnya.

Sementara itu Division Head Jasa Marga Metropolitan Toll Road Regional Raddy Riadi Lukman menjelaskan, pihaknya diminta oleh kementerian untuk mengembalikan kembali fungsi taman yang ada di sana.

“Ini tanggung jawab kita terkait kelancaran mobilitas jalan tol. Karena dengan adanya lapak-lapak ini mobilitas terhambat. Dan ini juga merupakan area krodit kerumunan, apalagi saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19,” ujarnya.

Sejalan dengan fungsi taman, papar Raddy, nanti di sepanjang kurang lebih 500 meter lahan yang semula diduduki PKL tersebut akan dipagari. Tujuannya agar membuat lahan hijau tersebut tidak kembali dikotori oleh lapak – lapak tersebut.

Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) seluruh tingkatan untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di Kota Bogor.

“Kita sepakat menunda PTM di semua tingkatan. Karena angkanya tinggi sekali. Ada 45 orang terpapar di seluruh sekolah dan kemungkinan akan menyebar,” kata Wali Kota Bogor, Bima Arya usai menggelar rapat Forkompinda di Taman Ekspresi, Kota Bogor, Senin (31/1/2022).

Penundaan PTM sementara akan dilakukan sesegera mungkin hingga batas waktu yang belum ditentukan dan selama tidak ada aktivitas di sekolah, pembelajaran dilakukan secara daring.

Bima menargetkan, PTM akan kembali diberlakukan setelah angka kasus Covid-19 di Kota Bogor menurun dan vaksinasi anak sudah mencapai 100%.

“Sampa jangka waktu belum ditentukan. Sampai angka Covid-nya terus melandai dan vaksin anak-anak sudah full dan diberikan booster,” ungkap Bima.

Berdasarkan data, lanjut Bima, klaster penyumbang kasus Covid-19 di Kota Bogor disumbang melalui klaster keluarga dan kedua yakni klaster luar kota.

“Jadi kalau anak terkena (Covid-19) di sekolah maka akan membuat ledakan di klaster keluarga. Dikhawatirkan akan menulari lansia yang punya komorbid dan lain-lain,” lanjut Bima.

Di lokasi yang sama, Kadisdik Kota Bogor Hanafi mengatakan, penghentian PTM di Kota Bogor segera dilakukan.

“Kami inginnya segera dilakukan (penghentian PTM). Hanya saja, saat ini Disdik perlu waktu untuk sosialisasi dan mengeluarkan kebijakan (penerbitan surat edaran),” kata Hanafi.

Berdasarkan data Satgas Kota Bogor per Minggu (30/1/2022) dilaporkan terjadi 120 kasus baru.

Kadinkes Kota Bogor Sri Nowo Retno menuturkan, jumlah kasus baru 120 merupakan rekor tertinggi pada 2022, setelah Sabtu, (29/1/2022) juga dilaporkan angka tinggi dengan 84 kasus penambahan baru.

Dengan penambahan itu, jumlah akumulasi kasus positif Covid-19 aktif di Kota Bogor mencapai 464, meninggal 530, dan sembuh 37.194 kasus.

Jakarta- Pemerintah melakukan serah terima hibah aset eks BLBI kepada Pemerintah Kota Bogor (Pemkot) Bogor senilai Rp 345,7 miliar dengan luas 10,3 ha, dan melakukan penetapan status penggunaan aset eks BLBI untuk tujuh kementerian dan lembaga senilai Rp 146,5 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp 492 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berupa tanah rencananya akan digunakan untuk membuat ibu kota baru untuk Kota Bogor.

“Pak wali kota, Pak Bima, akan membuat ibu kota baru di lokasi sehingga akan membuat keseluruhan Kota Bogor menjadi jauh lebih baik, sebagai langsung merupakan tetangga dari ibu kota,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers penyerahan aset eks-BLBI, Kamis (25/11/2021).

Ia mengatakan aset Eks BLBI memang harus segera manfaatkan setelah penyitaaan aset obligor/debitur penerima dana BLBI. Hal ini untuk menghindari tanah tersebut menjadi tanah liar dan tidak terurus, atau bahkan aset bisa kembali diserobot atau berpindah tangan kepada pihak lain lagi.

“Oleh karena itu sekarang difokuskan berbagai aset yang sudah diambil alih saya minta ke DJKN untuk memikirkan aset mau dimanfaatkan untuk apa. Karena sangat penting bisa timbulkan kegiatan yang bermanfaat akan lebih bagus ciptakan dampak ke masyarakat ekonomi dan kesempatan kerja,” tuturnya.

Penyerahan aset dilakukan agar aset eks-BLBI mendapat kepastian hukum atas kepemilikan dan penggunaan aset-aset properti, selain menurunkan cost saving pemerintah.

“Tentu Pak wali kota harus menyediakan anggarannya untuk membangun ibu kota tersebut, dan dalam APBD saya harap ini menciptakan kegiatan ekonomi, kegiatan untuk pemulihan, akibat Covid. Jadi langkah-langkah ini diharapkan dapat memulihkan perekonomian tidak hanya di Kota Bogor dan sekitarnya,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan lahan hibah nantinya akan digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi dari pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat, salah satunya untuk memindahkan pusat pemerintahan. Selama ini, kantor pemerintahan dan dinas-dinas di Kota Bogor tidak terpusat.

Khusus untuk pembangunan ibu kota baru, Pemkot Bogor harus menyediakan sejumlah dana untuk mendukung proyek pembangunan.

BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya mengeluarkan Peraturan Wali (Perwali) Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2021, perubahan atas Perwali Kota Bogor Nomor 38 tahun 2015, tentang pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Dalam aturan itu disebutkan aturan baru memakai seragam PDH, smart casual, pramuka, santri, Linmas hingga pakaian adat yang mulai diberlakukan Senin, 29 Maret 2021.

Aturan tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar.

“Pada prinsipnya menyesuaikan yang sudah diatur dalam Pergub Jabar Nomor 15 Tahun 2021. Setelah ditetapkan akan segera disosialisasikan dan mulai diberlakukan dan wajib dilaksanakan sejak ditetapkan,” kata Kabag Organisasi Setda Kota Bogor, Agnes Andriani Kartikasari, Senin (29/3/2021).

Dalam perwali tersebut mengatur jenis pakaian dinas. Senin, berpakaian seragam Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki.

Kemudian, Selasa berpakaian Smart Casual, kemeja lengan panjang/pendek warna bebas tidak bercorak (Pria), celana panjang atau rok warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem (Wanita).

Rabu, PDH kemeja putih dengan bawahan warna gelap. Kamis, PDH budaya daerah Jawa Barat (Baju Sunda).

Jumat, PDH batik dengan bawahan warna gelap. Batik ASN digunakan setiap jumat minggu pertama menggunakan Batik ASN.

Sedangkan untuk Hari Linmas 3 Maret menggunakan seragam Linmas. Khusus setiap tanggal 14 diwajibkan seragam Pramuka dan setiap tanggal 17 seragam Korpri.

Kemudian, setiap tanggal 22 PDH bernuansa santri. Untuk Pria dengan atribut dan kelengkapan baju takwa, celana panjang berbahan kain atau sarung, peci/songkok dan sandal/sepatu; papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk wanita menggunakan Pakaian Bernuansa Santri dengan atribut dan kelengkapan busana muslim tidak ketat/terawang dan menutup aurat, rok panjang berbahan kain, panjang sebatas mata kaki, jilbab, sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikecualikan bagi pegawai pria/wanita non Muslim dengan menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan. (red/suara)

‌Bogor, Eranasional.com | berawal dari perkenalan salah satu pengusaha (Joddy djaja) di daerah bogor dengan salah satu inisial AA kades Cimanggis Kab. bogor. kemudian mereka sudah saling sepakat untuk kepengurusan lahan perumahan 1.000 rumah di daerah Cimanggis Bojonggede kab. Bogor sekitar pada tahun 2014.

‌joddy mengatakan, pada waktu itu saya telah mengutus orang saya yang bernama Asep untuk kepengurusan Project perumahan terkait, lalu Asep memperkenalkan saya dengan bapak H. Acg dan salah satu anaknya yang bernama inisial AA yang pada saat itu statusnya menjabat kepala desa didaerah Bojong gede.
‌
‌hingga di bulan Agustus 2014 saya telah menyerahkan sejumlah uang cash sebesar 2 Milliar lebih kepada H. Acg keperuntukan pembebasan lahan dan surat-surat lainnya atas lahan seluas 19,3 Hektar yang rencananya akan dijadikan perumahan tersebut, kemudian dilanjutkan ada penanda tanganan SPH oleh oknum kades cimanggis ber inisial AA. (File-file tanda terima, foto-foto penerimaan uang terlampir).
‌
‌Namun setelah mereka menerima uang tersebut , sampai saat ini lahan tersebut tak kunjung diberikan kepada kami, bahkan uang saya pun tidak dikembalikannya, usut punya usut ternyata lahan tersebut bermasalah / sengketa, dan sudah ada pemiliknya.
‌
‌jujur saja atas kejadian ini saya mengalami kerugian uang total hampir 3 Milliar lebih untuk lahan tersebut, dan tentunya saya sudah melakukan upaya-upaya untuk konfirmasi pertanggung jawaban atas kerugian yang saya alami, namun dari pihak H.Acg dan kades AA tak ada itikad baik untuk menyelesaikannya sampai sekarang ini tidak ada sepeser pun uang saya dikembalikan. ‘ungkapnya.

“kemudian sekitar bulan Maret 2017, saya mencoba melaporkan permasalahan saya ini ke pihak kepolisian polres Bogor kota dengan Nomor laporan STBL / 293 / lll / 2017 / SPKT dengan dugaan Pasal 378, 372 dan 263 KUHP , namun tidak juga ada penyelesaiannya dari pihak kepolisian, saya sangat bingung kenapa laporan saya sampai saat ini tidak ada kelanjutan dan kejelasannya!!! Tanpa ada dasar apa yang dijelaskan kepada saya.”
‌
‌Jadi harapan saya saat ini saya akan mencoba menuntut uang saya dikembalikan saja titik. Apabila tidak ada penyelesaian atau itikad baik dari mereka untuk menyelesaikannya, saya ada berencana buat LP kepolisian langsung di Polda Metro jaya / Mabes Polri dijakarta dan upaya hukum lainnya. Tutupnya.

(Sofyan/Red).