Langkah ini dilakukan setelah dokumen perencanaan dan berbagai kelengkapan pendukung proyek dipastikan siap.

Kelengkapan tersebut meliputi feasibility study (FS) atau studi kelayakan, sertifikasi lahan, serta sejumlah instrumen pendukung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan stadion.

Kepala Bidang Prasarana dan Bangunan Pemerintah Dinas PU Kota Makassar, Suryadi, mengatakan pembangunan Stadion Untia kini memasuki tahap pekerjaan fisik.

Penimbunan lahan menjadi salah satu tahapan penting sebelum proyek berlanjut ke pembangunan struktur utama stadion.

“Progres pembangunan Stadion Untia di Kota Makassar saat ini memasuki tahap pelaksanaan pekerjaan fisik, yakni penimbunan lahan,” ujar Suryadi, Minggu (25/10/2026).

Pemkot Makassar bersama kontraktor pelaksana, PT Sinar Cerah Sempurna, kini mengintensifkan pekerjaan di lokasi proyek.

Sejumlah truk pengangkut material tanah urug dan alat berat berupa roller dikerahkan untuk mendukung proses penimbunan dan pemadatan lahan.

Percepatan pekerjaan tersebut juga dilakukan untuk mengejar target pelaksanaan sebelum musim hujan tiba.

Suryadi menjelaskan, penyiapan lahan merupakan bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara terencana, terukur, dan sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.

Salat tersebut digelar sebagai bentuk ikhtiar dan doa agar hujan segera turun di tengah kondisi ketersediaan air yang semakin menipis.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa salat Istisqa menjadi momentum bagi masyarakat untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT agar kondisi kekeringan yang terjadi saat ini segera membaik.

“Kita berharap semoga apa yang menjadi doa-doa kita, apa yang menjadi harapan kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah SWT. Terutama bagaimana kita mengharapkan hujan bisa turun,” ujarnya.

Menurutnya, menipisnya ketersediaan air telah menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat.

Kondisi tersebut antara lain menyebabkan pemadaman listrik secara bergilir serta semakin terbatasnya ketersediaan air bersih.

“Karena kondisi masyarakat hari ini dengan ketersediaan air yang semakin menipis, banyak sekali dampak yang bisa ditimbulkan. Mulai dari pemadaman bergilir, serta sedikitnya ketersediaan air bersih,” katanya.

Di tengah kondisi tersebut, Pemkot Makassar terus melakukan berbagai langkah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, tetap terpenuhi.

Ia mengungkapkan telah meninjau sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan.

Pemerintah kemudian melakukan suplai air serta sejumlah intervensi melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar juga dikerahkan untuk mendistribusikan air bersih kepada warga yang membutuhkan.

“Ada Dinas Pemadam, Dinas BPBD yang turun setiap hari hampir 50 sampai 60 titik untuk mendistribusi kebutuhan air,” jelasnya.

Pemkot Makassar juga berencana meningkatkan upaya tersebut agar distribusi air bersih dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang terdampak kekeringan.

“Kita berharap kegiatan ini akan kita lebih masifkan lagi untuk memastikan sumber-sumber air itu dan ketersediaan air bisa sampai di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan saat ini,” ujarnya.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni penambahan sekitar 18 SPAM. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan pencarian sumber air tidak mudah.

Di sejumlah lokasi, pengeboran bahkan harus dilakukan hingga kedalaman sekitar 190 meter sebelum menemukan sumber air.

“Dengan penambahan kurang lebih 18 SPAM mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat baik. SPAM hari ini mendapatkan air bersih itu kira-kira sudah di angka 190 meter baru ketemu air di beberapa tempat,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga mengidentifikasi sumber-sumber air yang masih dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kemudian diberikan intervensi agar kapasitas distribusinya bisa ditingkatkan.

Ia mencontohkan salah satu wilayah yang masih memiliki sumber air pada kedalaman sekitar empat meter.

Sumber tersebut selama ini dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Namun, distribusi air di wilayah tersebut terkendala keterbatasan mesin.

Satu mesin harus beroperasi selama 24 jam untuk melayani kebutuhan warga di dua RW.

“Nah, ini kami bantu untuk secepatnya memberikan mesin baru karena cuma satu mesin jalan 24 jam untuk cover 2 RW,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah akan bergerak cepat di wilayah-wilayah yang masih memiliki sumber air untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

“Jadi di mana ada sumber-sumber air yang masih bisa, langsung kita intervensi supaya kebutuhan air ini bisa terdistribusi dengan baik,” pungkasnya. []

Munafri menjelaskan, penyelesaian persoalan PSL masih berlangsung karena adanya perubahan regulasi yang mengharuskan penyesuaian skema kerja sama.

“Kalau masalah PSL, saat ini masih berproses. Aturan terbaru mengharuskan adanya pengakhiran kontrak yang sebelumnya menggunakan PP Nomor 35 sebelum beralih ke PP Nomor 109. Karena skemanya berubah, maka kontraknya juga harus diakhiri terlebih dahulu,” kata Munafri, saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa 4 Agustus 2026.

Menurutnya, Pemkot Makassar meminta pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan agar proses transisi regulasi tersebut berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Selain persoalan administrasi, Munafri mengungkapkan bahwa proses PSL juga menghadapi kendala berupa penolakan dari sebagian warga di wilayah Tamalanrea yang menjadi lokasi yang telah ditetapkan dalam proses pengadaan oleh pemenang tender.

Penolakan masyarakat tersebut bahkan telah bergulir hingga Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI.

Karena itu, pemerintah kota memilih menunggu penyelesaian proses pengakhiran kontrak sebelum melanjutkan tahapan berikutnya.

Di sisi lain, Pemkot Makassar juga berpacu menyelesaikan sanksi administratif yang berkaitan dengan pengelolaan TPA.

Munafri menegaskan, sanksi tersebut harus segera dituntaskan agar tidak memicu persoalan baru dalam pengelolaan persampahan di Kota Makassar.

Pernyataan tersebut disampaikan Munafri saat menyoroti masih adanya media yang dinilai tidak menjalankan kaidah jurnalistik dengan baik dan lebih mengedepankan sensasi dibandingkan kualitas pemberitaan.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa disamakan dalam memperlakukan media yang bekerja secara profesional dengan media yang tidak memiliki standar jurnalistik yang jelas.

“Bagaimana tidak dibeda-bedakan, kalau memang ada pers yang bekerja secara profesional dan benar-benar menjalankan asas-asas jurnalistik. Berbeda dengan media abal-abal,” tegas Munafri.

Munafri menekankan bahwa pers memiliki peran penting sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Karena itu, integritas, kompetensi, serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik harus menjadi landasan utama dalam menjalankan profesi wartawan.

Ia berharap insan pers terus menjaga profesionalisme dan kualitas pemberitaan sehingga mampu memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi publik. []

Semua siswa baru SD dan SMP akan menerima seragam sekolah gratis pada tahun ajaran ini. Siswa yang akan menerima seragam tersebut yakni kelas 1 SD dan kelas 7 SMP.

Hal itu sesuai janji kampanye pasangan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham 2024 lalu yang menggratiskan seragam SD dan SMP.

Sekretaris Kota Makassar A Zulkifly Nanda mengatakan, proses tender pengadaan seragam sekolah itu sudah selesai dan hanya menyisakan pendampingan pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

“Dinas Pendidikan bersama Bagian PBJ sudah bekerja. Tinggal tahapan penyelesaian dokumen kontrak dan koordinasi. Insya Allah, bulan ini mulai didistribusikan,” jelasnya, dikutip, Selasa (14/7).

Menurut Zulkifli Nanda, program seragam gratis itu akan diterapkan secara bertahap. Hal ini untuk menepis keraguan masyarakat yang pesimistis terhadap realisasi program tersebut.

“Ini untuk meluruskan isu berkembang soal ketersediaan produksi seragam gratis bagi siswa baru tahun ini. Karena hingga saat ini banyak yang menanyakannya,” tuturnya.

Menurut Zulkifli, pendistribusian diupayakan sebelum hari pertama masuk sekolah pada 14 Juli 2025. Meskipun demikian, pembagian seragam tidak akan dilakukan secara serentak di seluruh sekolah.

“Proses ini memang tidak bisa sekaligus karena produksi dan distribusi ke puluhan ribu siswa butuh waktu,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa 31 penyedia sudah terverifikasi dalam etalase pengadaan, tinggal menunggu finalisasi seleksi dari Dinas Pendidikan.

“Sebanyak 31 penyedia, jika tidak ada kendala, kapasitas produksinya mencukupi untuk seragam SD dan SMP,” ungkap Zulkifly.

Dia pun membeberkan sumber dana untuk seragam geratis ini yakni dari anggaran hasil efisiensi belanja pemerintah daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 dan surat edaran efisiensi tahun 2025.

“Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 11 miliar lebih. Proses pengadaan sudah melalui tahapan sesuai regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk tender, kontrak, dan penetapan harga beserta spesifikasi teknis,” tuturnya. []

Semua siswa baru SD dan SMP akan menerima seragam sekolah gratis pada tahun ajaran ini. Siswa yang akan menerima seragam tersebut yakni kelas 1 SD dan kelas 7 SMP.

Hal itu sesuai janji kampanye pasangan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham 2024 lalu yang menggratiskan seragam SD dan SMP.

Sekretaris Kota Makassar A Zulkifly Nanda mengatakan, proses tender pengadaan seragam sekolah itu sudah selesai dan hanya menyisakan pendampingan pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

“Dinas Pendidikan bersama Bagian PBJ sudah bekerja. Tinggal tahapan penyelesaian dokumen kontrak dan koordinasi. Insya Allah, bulan ini mulai didistribusikan,” jelasnya, Kamis (10/7).

Menurut Zulkifli Nanda, program seragam gratis itu akan diterapkan secara bertahap. Hal ini untuk menepis keraguan masyarakat yang pesimistis terhadap realisasi program tersebut.

“Ini untuk meluruskan isu berkembang soal ketersediaan produksi seragam gratis bagi siswa baru tahun ini. Karena hingga saat ini banyak yang menanyakannya,” tuturnya.

Menurut Zulkifli, pendistribusian diupayakan sebelum hari pertama masuk sekolah pada 14 Juli 2025. Meskipun demikian, pembagian seragam tidak akan dilakukan secara serentak di seluruh sekolah.

“Proses ini memang tidak bisa sekaligus karena produksi dan distribusi ke puluhan ribu siswa butuh waktu,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa 31 penyedia sudah terverifikasi dalam etalase pengadaan, tinggal menunggu finalisasi seleksi dari Dinas Pendidikan.

“Sebanyak 31 penyedia, jika tidak ada kendala, kapasitas produksinya mencukupi untuk seragam SD dan SMP,” ungkap Zulkifly.

Dia pun membeberkan sumber dana untuk seragam geratis ini yakni dari anggaran hasil efisiensi belanja pemerintah daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 dan surat edaran efisiensi tahun 2025.

“Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 11 miliar lebih. Proses pengadaan sudah melalui tahapan sesuai regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk tender, kontrak, dan penetapan harga beserta spesifikasi teknis,” tuturnya.

Perwakilan PT Shinko Teknik Indonesia memiliki perusahaan Center of Waste Management Indonesia (CWMI) yang menawarkan solusi berbasis teknologi canggih, Hydrothermal Waste Treatment Technology (HWTT).

Director Compliance & Government Affairs CWMI, Suhaemi Fattah mengatakan, teknologi ini dinilai mampu membantu pemerintah kota dalam mengelola sampah secara efektif dan ramah lingkungan.

“HWTT melakukan tiga elemen penting dalam satu proses, yakni penghancuran, pengeringan, dan penghilangan bau, menggunakan uap jenuh bertekanan tinggi. Sistem ini dikenal sebagai Multi-purpose Material Conversion System,” jelas Suhaemi Fattah, usai bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di kantor Balai Kota Makassar, Selasa (3/6/2025).

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa teknologi ini tidak hanya mengolah sampah menjadi lebih ramah lingkungan, tetapi juga menghasilkan produk akhir yang tidak berbau menyengat dan dapat dengan mudah dikeringkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar padat.

“HWTT merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Tokyo Institute of Technology bersama CWMI, dan kini mulai dilirik sebagai alternatif solusi pengolahan sampah perkotaan,” tuturnya.

Ia menyampaikan rencana jangka panjang perusahaan dalam pengelolaan sampah di wilayah Makassar dan sekitarnya.

Pihaknya tengah mempersiapkan kapasitas penanganan sampah antara 1 hingga 3 juta ton secara bertahap.

“Jadi mungkin ada 1 sampai 3 juta ton kita siapkan pelan-pelan,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa untuk pengelolaan sampah sebesar 100 hingga 200 ton per hari, dibutuhkan lahan seluas sekitar 1 hektar.

Pertemuan ini dalam rangka mencari solusi jangka panjang untuk permasalahan banjir yang kerap terjadi di beberapa titik rawan Kota Makassar.

Seperti di kawasan Blok 10, Antang Kecamatan Manggala, serta di BTN Kodam 3, Kecamatan Biringkanaya serta di area dalam Kota Jalan AP Pettarani menjadi fokus Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Munafri Arifuddin menunjukkan beberapa hasil kajian sementara mengatakan perlunya langkah strategis, termasuk kemungkinan pembangunan kolam retensi baru di pemukiman warga.

Munafri menyebutkan, fokus Pemkot saat ini adalah pada wilayah Sungai Tallo, yang masuk dalam kewenangan kota.

Dimana pembangunan alur air baru yang mengalirkan genangan banjir dari Blok 10 Antang.

Namun, opsi ini menghadapi tantangan besar karena adanya rumah-rumah yang berdiri di atas jalur yang direncanakan.

Apalagi diperlukan biaya yang cukup besar. Diperkirakan mencapai Rp 400 miliar, mengingat harus ada pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur baru.

“Sejak awal kita minta bantuan juga dari tim Unhas untuk menganalisis solusi pola banjir di wilayah ini,” ucap Appi.

“Hasilnya kami padukan dengan data dari BBWS agar dapat menemukan solusi yang tepat dan sesuai kewenangan masing-masing,” sambungnya.

Karenanya, bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Dewi Chomistriana, Munafri melakukan kunjungan langsung ke TPA Antang, Selasa (13/05/2025).

Tujuan kunjungan ini untuk melihat langsung kondisi TPA Antang yang sudah melebihi kapasitasnya. Sekaligus mencari solusi atas masalah tersebut.

Setibanya di TPA Antang, Munafri dan Dewi Chomistriana diskusi terkait pentingnya penerapan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan kapasitas pengelolaan di TPA Antang.

Tak hanya itu, Mereka juga membahas tentang metode pengelolaan sampah yang modern efektif dan sesuai regulasi.

Appi sapaan akrab Wali Kota Makassar, menuturkan sejauh ini sudah ada beberapa langkah disiapkan Pemerintah Kota sebagai solusi untuk penanganan sampah.

Baik pengelolaan secara terpadu, maupun metode lain sesuai dengan sistem energi terbarukan.

“Langkah untuk membenahi sampah, terutama yang ada di TPA sangat diperlukan. Kunjungan ini, menjadi bagian dari solusi terbaik dalam hal pengelolaan sampah ke depan,” ucapnya.

Kedatangan Dirjen Cipta Karya Kementerian PU ini pun menjadi suatu langkah nyata dan kolaborasi kuat Pemkot Makassar dalam menuntaskan persoalan sampah dengan konsep menata ulang sistem infrastruktur dan pengelolaan sampah yang ada di TPA Antang.

“Ini merupakan bagian dari upaya evaluasi sistem pengelolaan sampah di Kota Makassar,” ungkapnya.

Sementara, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Ferdy Mochtar, mengatakan kunjungan Dirjen Cipta Karya ini sebagai langkah awal kolaborasi semua pihak.

Melihat kondisi TPA Antang, Kata Ferdy, akses jalan menghambat proses pembuangan sampah ke TPA.

Pihaknya pun berharap ini menjadi poin inti dalam penanganan sampah dengan baik dan lebih efektif.

Ajakan ke masyarakat pun harus terus digaungkan dari memilah sampah di rumah dan mengurangi timbunan sampah. Langkah kecil ini akan sangat membantu.

“Tempat pengelolaan sampah terpadu, bisa disiapkan Pemkot Makassar. Yang mana sampah organik bisa didaur ulang bermanfaat untuk ekonomi,” tutupnya. []

Forum yang mengumpulkan seluruh wali kota se-Indonesia tersebut berlangsung di Grand City Convention dan Exhibition, Kota Surabaya, Jumat (9/5/2025).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan bahwa APEKSI menjadi ajang strategis bagi para wali kota di Indonesia untuk merumuskan arah kebijakan serta memperkuat peran pemerintah kota dalam mendukung pembangunan nasional.

Menurutnya, semangat kebersamaan yang tercermin pada forum ini harus menjadi landasan utama di dalam mendorong pemerataan pembangunan antar kota di seluruh Indonesia.

“Secara garis besar, melalui forum ini kita berharap akan lahir berbagai upaya dan penguatan kewenangan bagi pemerintah kota. Tujuannya adalah agar pembangunan di daerah tetap dapat berjalan secara optimal,” ujar wali kota yang akrab disapa Appi itu.

Pada kesempatan tersebut, Munafri turut didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.

Kehadiran keduanya bertujuan untuk memperkuat sinergi antar-pemerintah kota, sekaligus menjadi wadah dalam menyampaikan aspirasi dan berbagi inovasi dari masing-masing daerah.

Ajang ini juga menjadi momentum penguatan sinergi antar pemerintah kota dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Appi pun menegaskan komitmennya untuk merealisasikan berbagai program strategis di Kota Makassar, sekaligus mendorong konektivitas dan pemerataan pembangunan di seluruh daerah.

“APEKSI ini sangat bagus karena mendorong kolaborasi antar daerah, sekaligus menjadi ruang untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dapat diselesaikan bersama antara satu kota dengan kota lainnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Appi menjelaskan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk membahas sejumlah rekomendasi yang berasal dari berbagai wilayah, khususnya daerah perkotaan.

Adapun rekomendasi dari Koordinator Wilayah (Korwil) VI Indonesia Timur, yaitu pertama mengusulkan agar pemerintah memperluas akses pembiayaan, pasar, pendampingan, dan pelatihan bagi pelaku UMKM, serta memperluas jangkauan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di daerah.

Kedua, mendorong penguatan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk peningkatan peran dana sosial syariah dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Serta ketiga adalah mengembalikan keberadaan dana Kelurahan.

Appi berpendapat persoalan yang dihadapi setiap daerah pada dasarnya mempunyai kesamaan. Karena itu, jika diajukan secara terpisah, dampaknya tidak akan sekuat jika disampaikan secara kolektif.

“Sehingga Ini akan memberikan dampak yang sangat baik. Tentu juga menambah kita punya khasanah dan bagaimana proses melaksanakan pemerintahan di kota berjalan,” tutup Appi.

Diketahui, sebanyak 98 wali kota anggota APEKSI mengikuti Munas VII yang digelar di Kota Surabaya, Jawa Timur, 6-10 Mei 2025.

Kegiatan ini mengusung tema “Optimalisasi Kinerja Layanan Pengaduan Pemerintah Kota Makassar Wujudkan Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.”

Hadir dalam kegiatan ini, Tim Asistensi Kemendagri RI, Admin SP4N-LAPOR! nasional, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Komunikasi Publik (Humas dan IKP) Dinas Kominfo Makassar, serta seluruh admin SP4N-LAPOR! dari OPD lingkup Pemkot Makassar.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkot Makassar, Irwan Bangsawan. Dalam sambutanna, Irwan menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.

“Kami menyadari bahwa layanan publik yang baik adalah layanan yang responsif, cepat, dan akuntabel terhadap setiap pengaduan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antar seluruh perangkat daerah menjadi kunci utama,” ujarnya.

Untuk itu, Irwan berharap kegiatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh OPD dalam mewujudkan sistem pengaduan yang terpercaya, inklusif, dan berdampak nyata bagi peningkatan layanan publik di Kota Makassar.

Sementara itu, Tim Asistensi Kemendagri RI, Rega Tadeak Hakim, yang hadir sebagai narasumber utama memaparkan pentingnya implementasi Permendagri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pada kesempatan ini, Rega juga mengapresiasi capaian pengelolaan pengaduan khususnya mwlalui SP4N-LAPOR! yang dinilainya sudah sangat baik.

“Makassar telah menyelesaikan 165 laporan pengaduan sepanjang tahun 2024 dengan tingkat penyelesaian 100 persen. Rata-rata waktu respon pun tidak melebihi 14 hari kerja. Ini adalah capaian yang luar biasa,” katanya.

Program ini merupakan inisiasi langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto yang bertujuan untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia.

Untukk di Kota Makassar sendiri, lokasi uji coba makan bergizi gratis ini berlangsng di SMPN 1 Makassar yang terletak di jalan Baji Gau, Kota Makassar.

“Program Ini sangat luar biasa karena kita akan membangun peradaban baru, peradaban yang kuat, dimulai dari anak-anak kita, generasi baru kita generasi kita. Kekuatan itu ada pada gizi anak-anak. itu adalah yang tidak pernah disentuh selama ini,” ujar Danny Pomanto.

Danny mengungkapkan pelaksanaan program perdana ini beberapa hal yang mesti terkordinasi dengan baik diantaranya pertama, selalu mengimbau anak-anak untuk membudayakan cuci tangan sebelum makan.

Kedua, soal wadah minum. Diusakahan menggunakan tumbler.

“Nah minum banyak anak-anak pakai botol plastik. Saya kira pemerintah kota insya Allah apa lewat CSR atau lewat saya lihat dan pendanaannya saya kira pemerintah kota harus membantu Tumblr yang tidak tidak merusak lingkungan, ya kira-kira begitu,” ungkapnya.

Ketiga, makan bergizi gratis ni bukan hanya membangun sebuah kebiasaan baru yang luar biasa namun membangun sebuah kehidupan sosial di kelas.

“Misalnya saling menghormati dengan membagi apa namanya makanan ke belakang kemudian bagaimana pengelolaan sampah, itu semua menjadi menjadi sebuah tradisi baru untuk memperkuat bangsa ini,” sebutnya.

Demonstrasi itu diwarnai dengan aksi bakar ban dan orasi secara bergantian.

Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti dugaan keterlibatan oknum pejabat Kejati Sulsel dalam pengaturan tender proyek Panel Surya di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Adapun proyek yang menelan anggaran sebesar Rp200 miliar tersebut ditargetkan kelar di akhir tahun 2024.

“Kami menyoroti proyek Panel Surya yang dianggarkan oleh Pemkot Makassar, yang mana berdasarkan hasil investigasi kami ada dugaan intervensi oknum pejabat Kejaksaan Tinggi Sulsel dalam pengaturan pemenang tender proyek tersebut,” kata Arman, jenderal lapangan aksi demonstrasi tersebut, Senin 26 Agustus 2024.

Arman mendesak Kepala Kejati Sulsel, Agus Salim untuk segera menindaklanjuti dugaan kolusi yang dilakukan oleh bawahannya tersebut.

Tak hanya Kajati, Arman juga meminta Jaksa Agung Muda Pengawas (Jamwas) Kejagung untuk turun tangan memeriksa oknum pejabat Kejati Sulsel itu.

“Praktik-praktik kolusi seperti ini bisa merusak marwah kejaksaan jika tidak segera ditindak lanjuti,” tegasnya.

Tak hanya keterlibatan oknum pejabat Kejati Sulsel, Arman menjelaskan dugaan kolusi dalam proyek yang menelan anggaran Rp 200 miliar ini juga melibatkan unsur pimpinan di DPRD Kota Makassar.

Ia pun menyebut pihaknya juga menggelar aksi demonstrasi di DPRD Kota Makassar.

“Hari ini kami juga melakukan aksi di DPRD Kota Makassar karena praktik kolusi ini juga melibatkan unsur pimpinan di sana,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek solar cell atau panel surya ini telah dianggarkan di APBD Perubahan 2024.

Proyek yang direncanakan rampung tahun ini itu menargetkan pemasangan panel surya di 314 SD, 54 SD , 2 Paud dan sejumlah kantor OPD serta Puskesmas lingkup Pemkot Makassar.

Terpisah Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulsel, Soetarmi angkat bicara terkait dugaan-dugaan yang disoroti oleh kelompok mahasiswa tersebut. Menurut dia Kejaksaan Tinggi Sulsel menunggu laporan dari para aktivis tersebut.

“Kalau memang ada laporkan, biar jelas siapa oknum pejabat yang dimaksud. Kita tunggu,” ucapnya. []

Nilai 7 bidang tanah itu diperkirakan mencapai Rp 3 triliun. Angka tertinggi ada di bidang tanah Karebosi yang menyentuh harga Rp 2,9 triliun.

Menteri AHY akronim namanya, mengatakan pihaknya akan selalu menegakkan keadilan agar jangan sampai ada masyarakat yang menjadi korban mafia tanah.

Ia mengarahkan tim di Sulsel harus selalu fokus pada tugas-tugas pokok di lapangan.

Apalagi, secara langsung AHY menyaksikan penggunaan aplikasi My sertifikat yang merupakan sebuah aplikasi inovasi dari Sulsel.

“Mudah-mudahan ini melengkapi apa yang sudah dijalankan,” kata AHY pada sela-sela kunjungan kerjanya meresmikan Implementasi Layanan Elektronik dan Penyerahan Sertifikat Elektronik di Kantor ATR/BPN Makassar, Minggu, 28 April 2024.

AHY mengatakan, selama ini Kementerian ATR/BPN sangat serius menghadirkan digitalisasi sehingga semua bisa diurus secara online.

“Kita ingin dengan sertifikat elektronik maka masyarakat itu ya lebih aman karena bisa saja terbakar, banjir, hilang dan hal-hal yang memang tidak kita bayangkan,” ucapnya.

Beberapa program yang bermanfaat tersebut dipaparkan, Alifia, Laskar pelangi, staf seksi Perekonomian, Pembangunan dan PSMI, Kecamatan Manggala.

“Hingga tahun 2023, jumlah Lorong Wisata di Kecamatan Manggala berjumlah 56 yang sebelumnya 68,”ujar Alifia, Senin (22/5/2023).

Kata dia dengan adanya program Lorong Wisata ini sangat membantu perekonomian masyarakat.

Karena selain program menanam juga ada beberapa pelatihan-pelatihan lainnya yang diinisiasi Pemkot Makassar.

“Hasil panen dari Longwis bisa dijual bebas dan keuntungannya buat warga sendiri,”jelasnya.