Diketahui dalam rakor tersebut  membahas penguatan peran pemerintah daerah dalam menjamin mutu pelaksanaan MBG, mencakup percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pengawasan operasional SPPG, serta pemenuhan dan stabilitas pasokan pangan lokal.

Menko Pangan Zulhas mengatakan kolaborasi ini diharapkan turut menggerakkan ekonomi rakyat melalui pemanfaatan komoditas lokal seperti sayuran, ikan, dan ayam, didukung pembinaan berjenjang oleh pemerintah daerah hingga tingkat desa.

“Forum ini menegaskan MBG sebagai program prioritas pemerintah yang memerlukan kerja bersama lintas sektor, dengan Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana utama dan pemerintah daerah sebagai penggerak implementasi di lapangan,” ujar Menko Pangan Zulhas dalam Forum di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/12/2025).

Menko Pangan menegaskan pentingnya konsistensi standar SPPG agar layanan pangan bagi anak sekolah dan kelompok 3B tetap aman dan bergizi. Keberlanjutan SPPG juga menjadi perhatian, termasuk kapasitas produksi dan kesiapan fasilitas.

Menko Pangan turut memberikan apresiasi kepada relawan SPPG yang saat ini ikut mengoperasikan dapur umum bagi korban bencana di Sumatera.

“Rapat menghasilkan arahan percepatan koordinasi daerah, peningkatan kapasitas SPPG, serta optimalisasi bahan baku lokal sebagai fondasi keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis,” tandas Menko Pangan.

Sebagai informasi rapat koordinasi penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis dipimpin langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, serta dihadiri Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Pemberantasan judi online ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi penuh dari masyarakat.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam yang dibacakan Sekretaris Deputi Bidkoor Kominfo, Ariefin Sjarief pada Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Dalam Rangka Peningkatan Literasi Digital Tentang Bahaya Konten Negatif di Provinsi Jawa Barat, Kamis (4/12/2025).

“Setiap keluarga, tokoh agama, lembaga pendidikan, hingga komunitas lokal perlu menjadi benteng pencegahan dengan saling mengingatkan, berani melapor, dan bersama menolak segala bentuk perjudian daring,” kata Ariefin.

Khusus di Provinsi Jawa Barat, Data PPATK menunjukkan terdapat lebih dari 2,6 Juta pemain judi daring sepanjang tahun 2025. Sedangkan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Karawang merupakan Kab/Kota dengan jumlah pemain tertinggi pada Provinsi Jawa Barat.

Lebih lanjut, terdapat penerima Bansos yang juga bermain judi daring. Ini adalah potret nyata masyarakat yang sedang terancam. Ketika bantuan pemerintah yang seharusnya untuk kesejahteraan malah digunakan untuk berjudi, maka ada yang harus diperbaiki secara serius dan itu harus dilakukan sekarang.

“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan ekonomi digital tidak malah dimanfaatkan pihak-pihak yang merusak tatanan sosial masyarakat termasuk masyarakat Jawa Barat. Agenda ini sejalan dengan visi kita membangun ruang digital Indonesia yang beretika, berkeadilan, dan terpercaya bagi semua lapisan masyarakat,” Ariefin.

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Lusi Lesminingwati menyampaikan, kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menanggulangi judi online sangat relevan dengan nilai-nilai dalam Gapura Panca Waluya, yang menekankan pembangunan karakter utuh fisik, moral, intelektual, dan sosial.

Konsep pendidikan ini mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, bermoral, jujur, cerdas, dan tanggap terhadap dunia digital, yang pada akhirnya membantu memberantas dampak negatif judi online di Jawa Barat.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat meyakini bahwa kekuatan digital tidak hanya terletak pada teknologinya, tetapi pada karakter dan ketahanan masyarakatnya,” kata Lusi.

Sementara itu, Direktur Analisis dan Pemeriksanaan II PPATK, M. Shalehuddin Akbar menyampaikan, secara umum hampir semua negara mengalami permasalahan judi online. Menurutnya, semua negara melarang judi online karena mereka tidak punya kontrol.

“Bagi mereka ini (judol) suatu yang membahayakan. Oleh karenanya, untuk pemerintah Indonesia, kerja sama dan sinergi antar kementerian dan lembaga dapat menekan judi online agar masyarakat tidak lagi bisa bermain,” katanya.

Berdasarkan data PPATK, trend total deposit perjudian online dari tahun 2023 hingga 2025 mengalami penurunan, mulai dari Rp 34 triliun di tahun 2023 menjadi Rp 17 triliun di tahun 2025. Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah pemain judi online terbesar di Indonesia, dengan total deposit sekitar Rp 5 triliun.

“Kami menemukan ada pemain judol yang merupakan penerima bansos. Kami sudah berikan data ini pada Kemensos. Ada lebih dari 199 ribu pemain judol, dengan deposit hampir 300 miliar. Kami berharap program pemerintah memberikan uang itu tepat sasaran, dapat membelikan kebutuhan pokok, bukan untuk bermain judol,” kata Akbar.

Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektonik Syaiful Garyadi mengatakan, Kemenko Polkam berharap Pemprov Jawa Barat dapat menjadi percontohan nasional dalam memerangi perjudian online.

Oleh karenanya, Pemprov Jabar dibantu Kemenko Polkam dan K/L terkait akan membentuk Tim Zero Judol.

“Tahun 2026 kami akan buat percontohan nasional, kami tunjuk Jawa Barat. Karena Jabar berdasarkan data PPATK menjadi provinsi nomor 1 dengan jumlah pemain judi online terbesar di Indonesia. Sehingga dengan adanya Tim ini berharap jumlah pemain judi online di Jabar bisa menjadi nol,” katanya.

Terbaru, Badan Bank Tanah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan publik di Jawa Barat.

Penandatanganan dilakukan oleh Plt Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di Hotel Pullman, Bandung, pada Jumat (14/11).

Plt. Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat mengatakan kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa tanah negara di wilayah Jawa Barat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“Melalui MoU ini, Badan Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyepakati sinergi dalam perolehan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah negara yang berpotensi menjadi Hak Pengelolaan Badan Bank Tanah (HPL), sekaligus memastikan pemanfaatannya selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah” kata Hakiki dalam keterangannya.

Hakiki menambahkan, MoU ini mempertegas komitmen lembaga dalam menyediakan tanah bagi kepentingan umum, kepentingan sosial, pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria.

Tidak hanya itu, Badan Bank Tanah juga menjamin kepastian hukum atas tanah dalam rangka kepentingan investasi di Jawa Barat.

“Kerja sama ini adalah bentuk nyata bagaimana negara hadir untuk memastikan tanah menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Jawa Barat memiliki dinamika pembangunan yang tinggi, dan melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan setiap aset tanah negara dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

Rakor tersebut dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Jabar yang digelar di Aula Teratai, Balai Kota Depok, Selasa (11/3/2025).

Dalam momen tersebut, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menegaskan, evaluasi tata ruang di Jabar sangat penting untuk memastikan kelancaran pembangunan dan investasi di daerah tersebut.

Dia pun menyoroti sejumlah kendala yang selama ini menghambat proses perencanaan dan implementasi tata ruang.

“Hari ini kita sudah rapat dengan Menteri ATR/BPN, memberikan evaluasi yang luar biasa bagi Provinsi Jawa Barat. Kita ingin segera membenahi tata ruang, mendorong Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar berproses lebih cepat. Banyak daerah yang prosesnya mandek, sehingga kita sinkronisasi agar ada kepastian,” ujar Dedi Mulyadi usai Rakor tersebut.

Jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalanan, sudah begitu pengaturan lalu lintas tidak efektif.

“Kemacetan di Bogor, murni karena over kapasitas, pengaturan lalu lintas yang dilakukan tiap masa liburan belum berjalan efektif karena pergerakan sudah macet, saling mengunci,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, dikutip dari Antara, Selasa (17/9/2024).

Tak hanya itu, akses jalan alternatif menuju kawasan Puncak Bogor banyak yang kecil yang biasanya digunakan pengendara sepeda motor, sehingga menambah sulit petugas dalam menerapkan sistem buka tutup jalan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat membeberkan penyebab kemacetan mengerikan yang terjadi di kawasan Puncak Bogor Minggu (15/9/2024) hingga Senin (16/9/2024). Jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalanan, sudah begitu pengaturan lalu lintas tidak efektif.

“Untuk korban luka, semoga segera mungkin diberikan kesehatan,” kata dia.

Rombongan bus SMK Lingga Kencana Kota Depok mengalami kecelakaan di Ciater, Subang, pada 11 Mei 2024. Tercatat 12 orang meninggal dunia yang terdiri dari sembilan siswa, satu guru, dan satu warga Subang. Sementara ada 14 orang luka ringan, 23 luka sedang, dan 12 orang luka berat yang sedang dilakukan perawatan intensif di RSUD Subang.

Bey mengatakan, semua korban luka ditangani maksimal dan seluruh biayanya akan ditanggung pemerintah. Untuk korban meninggal secepatnya akan dibawa oleh pihak keluarga.

“Kami pastikan semua biaya korban ditanggung pemerintah,” katanya. “Kami inginkan penanganan yang terbaik untuk korban.”

Bey mengatakan, kronologis kecelakaan masih dalam investigasi kepolisian. Selepas penanganan korban, Polda Jawa Barat menerjunkan tim investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan.

“Kami masih menunggu dari pihak kepolisian detailnya seperti apa. Itu kan melibatkan tiga bus,” ucap dia.

Bey meminta perusahaan bus agar rutin memeriksa kelaikan kendaraan dan memastikan pengemudinya dalam kondisi fit. Pihak sekolah yang akan menggelar studi tur atau wisata agar jangan ragu meminta bantuan polisi untuk memeriksa kendaraan yang digunakan.

“Kami minta sekolah-sekolah, terutama sekarang lagi musim liburan sekolah, jangan ragu minta bantuan kepada pihak kepolisian memeriksa kondisi bus agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” pungkas Bey.

Timbulnya Smart Farming menjawab tantangan ketahanan pangan di Kota Depok. Supian Suri menjelaskan program tersebut akan dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok.

Terkait aliran dana untuk menghadirkan Smart Farming di Kota Depok Supian Suri mengungkapkan bahwa Pemkot Kota Depok memperoleh pendanaan Kompetitif.

“Hal ini setelah kami mendapatkan pendanaan kompetitif sebanyak Rp4 miliar dari Pemprov Jawa Barat,” ungkap Supian Suri, Kamis (2/5/2024).

Adapun pendanaan kompetitif ini diperoleh, Supian Suri mengungkapkan berasal dari program inovasi daerah. Dimana Kota Depok mengusulkan konsep Smart Farming untuk di terapkan di Kota Depok dalam menjaga ketahanan pangan.

“Alhamdulilah, program kami yang diusulkan kepada Pemprov Jabar di acc, dan kami mendapatkan alokasi pendanaan untuk menjalankan program tersebut,” kata dia.

Smart Farming menjadi solusi Pemkot Kota Depok untuk melakukan kegiatan pertanian atau berkebun, dalam menyikapi semakin terbatasnya lahan di Kota Depok.

Secara umum, Smart Farming adalah kegiatan Bertani yang dilakukan dengan memanfaatkan lahan sempit di kota besar.

Tujuan Smart Farming sendiri merupakan untuk memenuhi pasokan pangan sehari-hari dan memangkas waktu tempuh bahan pangan ke dapur rumah kita agar terjaganya bahan pangan tersebut dalam kondisi segar.

Pertanian perkotaan bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Smart Farming menawarkan banyak manfaat bagi kota dan masyarakat yang ingin menjadi lebih berkelanjutan.

BANDUNG, Eranasional.com – Gubernur Jawa Barat melakukan rotasi mutasi dan promosi dilingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat pada Jumat (24/02/23) di Aula Barat, Gedung Sate. Disiarkan secara live streaming melalui youtube resmi pemprov Jabar.

Salah satu pejabat dilingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang terkena rotasi mutasi adalah Kepala Dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi yang resmi digantikan oleh Drs. H. Wahyu Mijaya, S.H., M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.  Dedi Supandi kini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dedi Supandi diganti bersama dengan 206 orang. Terdiri dari 9 orang jabatan pimpinan tinggi, 131 orang jabatan administrator, dan 66 jabatan pengawas. rotasi mutasi dan promosi ini berdasarkan SK Gubernur Jabar nomor 821.2/kep.95-BKD/2023.

Selain Kadisdik, Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II (Kota Bogor dan Kota Depok) yang sebelumnya dipimpin Plt. Ai Nurhasan. Kini resmi dipimpin Asep Sudarsono yang sebelumnya Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III (Kab. Bekasi dan Kota Bekasi).

Dalam arahannya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menekankan 3 hal.  Bentengi integritas, melayani dengan sepenuh hati, dan profesional.

“Bentengi integritas artinya kejujuran menjadi pondasi dari jabatan. Melayani dengan sepenuh hati artinya enerjik, dan profesional artinya knowledgeable,” pesannya.

RK berharap, diakhir masa jabatannya selaku Gubernur Jabar, kinerja pemprov Jabar yang sudah mendapatkan penghargaan hampir 500 penghargaan sebagai tanda perubahan terus ditingkatkan.

“Yang sudah baik dipertahankan, yang belum ditingkatkan ke level yang lebih baik. Sehingga Jabar insyaallah menjadi sebuah wilayah yang juara lahir batin dengan segala aspek pembangunannya yang selalu excellent dan dan selalu mendapatkan pencapaian yang paling tinggi atau luar biasa,” pungkasnya.

Eranasional – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar melarang kegiatan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022 secara meriah dan berpotensi menimbulkan kerumunan.

Pemerintah sebelumnya melalui Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membatalkan rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh daerah Indonesia.

Kendati demikian, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebut tidak akan memberi kelonggaran pada masyarakat dan tempat usaha dalam perayaan Natal dan Tahun Baru 2022.

“Kami melarang perayaan adanya pergantian tahun, secara publik, dan massal di hotel di gedung-gedung, tempat outdoor, konvoi-konvoi itu dilarang,” kata Emil, sapaannya, dalam keterangan resminya, Rabu (8/12).

Kang Emil menjelaskan pengetatan aturan di Jabar akan dilakukan dengan menyisir berbagai tempat dan fasilitas publik. Nantinya, eks Wali Kota Bandung itu bersama kepolisian akan melakukan pengecekan di malam pergantian tahun untuk memastikan perayaan Nataru di Jabar tetap kondusif.

Selain itu, Emil juga meminta kepolisian untuk melakukan pengecekan di jalur lalu lintas yang sering dipadati wisatawan.  “Berikutnya adalah tetap ada pengetatan di jalur lalu lintas, kemudian juga transportasi,” sebutnya.

Emil mengimbau warga Jabar agar tetap berdiam di rumah saat merayakan pergantian malam Tahun Baru. Dia berpesan supaya menjadikan perayaan tahunan ini sebagai sarana berkontemplasi dalam menjalani berbagai aktivitas pada 2021.  “Jadi saya imbau masyarakat tak usah banyak melakukan kegiatan di libur Nataru karena itu akan meningkatkan potensi kerumunan dan keramaian yang berlebihan,” jelasnya.