BANDUNG, Eranasional.com – Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), angkat suara soal pelarangan penggunaan Gedung Indonesia Menggugat (GIM) di Kota Bandung, untuk acara diskusi relawan Anies Baswedan, Minggu (8/10).

Kepala Disparbud Jawa Barat Benny Bachtiar menceritakan kronologi pelarangan tersebut. katanya, tiga hari sebelum pelaksanaan kegiatan, dirinya ditelepon oleh Yuningsih, anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PKB.

“Saat itu Ibu Yuningsih, anggota Komisi II Fraksi PKB menelepon saya. Dia menanyakan apakah bisa menggunakan GIM. Saya jawab boleh, dan saya tanya juga buat acara apa,” kata Benny, Senin (9/10/2023).

Kepadanya, Yuningsih mengatakan untuk acara diskusi. “Untuk perubahan masa depan Indonesia. Judulnya kurang lebih seperti itu,” ujarnya.

Mengetahui itu, Benny pun mempersilahkan. Tapi dia mewanti-wanti agar tidak digunakan untuk kegiatan politik.

Yuningsih saat itu menyatakan diskusi tersebut bukan kegiatan politik. “Katanya kegiatan itu pure diskusi,” ungkap Benny.

Dia pun membenarkan jika panitia acara melayangkan surat kepada Disparbud Jabar untuk penggunaan GIM. Namun tidak memberitahu bakal capres Anies Baswedan akan datang ke acara tersebut.

BANDUNG, Eranasional.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menarik kembali izin yang sebelumnya diberikan untuk acara diskusi yang dihadiri bakal capres Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Bandung, Jawa Barat, Minggu (8/10).

Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanulhaq mengatakan awalnya Pemprov Jabar melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar memberikan izin penggunaan gedung tersebut.

“Namun, Sabtu (7/10) sekitar pukul 23.00 WIB, salah seorang pegawai Disparbud Jabar menyampaikan secara lisan kepada panitia bahwa acara diskusi di GIM harus dibatalkan,” kata Maman, Senin (9/10/2023).

Dia mengaku heran dengan pembatalan secara mendadak tersebut. menurut Maman, hingga kini pihaknya belum menerima surat secara tertulis perihal pembatalan acara diskusi bertajuk ‘Demi Ibu Pertiwi; Saatnya Perubahan’ itu.

“Pemberitahuan pembatalan dilakukan secara verbal, tanpa surat tertulis dan disampaikan beberapa jam jelang pelaksanaan,” ujarnya.

Menurut Maman, GIM merupakan ruang publik dan kerap digunakan sebagai lokasi berbagai acara masyarakat dan organisasi. Dia menganggap pembatalan acara diskusi yang dihadiri oleh Anies ini bukan keputusan resmi, karena tidak menggunakan surat.

Dia pun menuding keputusan Pemprov Jabar ini sebagai tindakan menghalang-halangi, represif, dan tidak adil. Menurutnya, wajar saja berdasarkan survei indeks demokrasi di Jawa Barat mengalami penurunan.

“Pemprov Jabar dalam hal ini merupakan aktor utama mencederai nilai-nilai demokrasi dan bersikap sewenang-wenang dalam pilihan politik rakyat saat ini,” tukas Maman.

Eranasional – Pemprov Jawa Barat akan membentuk Dewan Pengawas Pesantren (DPP) untuk mencegah kasus pencabulan di pesantren terulang kembali.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan DPP akan melibatkan banyak pihak, seperti Kementerian Agama, kiai, ormas Islam, dan lainnya.

“Bukan berarti kami tidak percaya (pesantren), tetapi kami dengan penuh rasa taqdim (mendahulukan) atas nama pemerintah, demi kebaikan bersama, dan sebagai langkah kami membuat DPP yang tergabung dalam Majelis Masyayikh,” kata Uu Ruzhanul Ulum dalam keterangan pers, Selasa (14/12)

Menurutnya, DPP akan dibentuk melalui anggaran APBD Provinsi sebagai wujud komitmen Pemprov Jabar.

Selain membentuk DPP, pihaknya juga akan menjadikan Tim Layak Santri prioritas. Uu menyebut tim tersebut nantinya bersiaga di masing-masing pondok pesantren guna memastikan sarana dan prasarana layak untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

“Karena tidak menutup kemungkinan, kalau sarana dan prasarana tidak layak, maka takut ada hal-hal negatif dari kejadian-kejadian yang sudah,” jelasnya. Uu Ruzhanul Ulum menjelaskan bahwa rencana pembentukan DPP bakal dibahas dan diputuskan bersama perwakilan dari setiap kabupaten/kota di Jawa Barat.

Rapat pembahasan dan keputusan rencana strategis itu akan digelar pekan ini di Gedung Sate, Bandung.

“Kami tidak membuat keputusan sendiri, tetapi hasil kebersamaan dan kesepakatan dengan para kiai, termasuk di dalamnya kolaborasi dengan Kementerian Agama dan MUI Jabar,” beber Uu

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akan melakukan pendampingan termasuk membantu biaya pendidikan bagi anak-anak di Jabar yang kehilangan orang tuanya atau meninggal akibat Covid-19.

Dikutip dari laman Pemprov Jabar, Gubernur Ridwan Kamil mengatakan pemerintah akan membantu pendidikan anak-anak tersebut hingga SMA atau SMK.

“Semua yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal Covid-19, tentu nomor satu pendidikannya akan kita urus semuanya minimal sampai SMA atau SMK,” katanya usai Rapat Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah (KPCPED) Jawa Barat secara virtual, Jumat 3 September 2021.

Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil mengutarakan jika sampai saat ini biaya SPP sejak tingkat SD hingga SMP memang gratis alias tidak dipungut biaya.

Ia mengaku akan segera merumuskan bantuan di luar biaya SPP atau biaya lainnya yang tidak gratis.

“Tentu ada keseharian di luar biaya gratis SPP-nya atau Biaya Satuan Pendidikan (yang tidak gratis). Itu akan kita rumuskan,” sambungnya.

Gubernur melihat banyaknya perhatian dari masyarakat maupun perusahaan yang ingin berpartisipasi membantu.

Karena itu, Pemprov Jabar akan segera membantu untuk mengatur mekanisme dan merumuskannya agar dapat disalurkan kepada yang membutuhkan.

“Jadi di luar pemerintah menjamin pendidikannya, sosialnya juga banyak yang ingin membantu, itu kami sedang rumuskan,” terang Emil.

Adapun data Dinas Sosial Provinsi Jabar saat ini mencatat ada 5.642 anak yatim karena orang tuanya meninggal dunia akibat Covid-19.

Data tersebut masih terus diperbarui untuk kemudian disinkronisasi dengan data di kabupaten/kota.

Sementara itu verifikasi data akan dilakukan untuk menjamin tidak ada data anak yang terlewat.***