Ketua Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Pondokgede, Ahmad Rivai mengatakan, di TPS 141 kekurangan 100 surat suara capres-cawapres, sedangkan TPS 94 kekurangan 1 surat suara DPR RI serta 20 surat suara DPRD.

“Benar, kekurangan kertas suara di dua TPS tersebut,” kata Rivai, Rabu, 14 Februari 2024.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rivai menyatakan pihaknya telah melakukan inventarisasi surat suara dari TPS terdekat untuk menutupi kekurangan surat suara di dua TPS tersebut.

“Masing-masing TPS yang terdekat akan diambil lima surat suara dan itu telah dilakukan,” jelasnya.

Meski begitu, dia minta agar proses pemungutan suara tetap dilakukan, sambil menunggu tambahan kertas surat suara tambahan. (*)

Sebelum menyoblos kertas suara, mantan Gubernur DKI Jakarta itu terlebih dahulu mengecek kertas suara. Hasilnya, kertas suara yang diberikan kepadanya robek.

Anies pun mengembalikan kertas suara itu kepada KPPS, selaku petugas pemilihan, dan meminta penggantinya. 

“Ujungnya robek, jadi saya kembalikan,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta Selatan, Rabu 14 Februari 2024.

Kertas suara yang dimaksud itu adalah yang berwarna biru atau kertas suara untuk memilih anggota DPRD DKI Jakarta.

Anies dan keluarga melakukan proses pemilihan pada pukul 08.30 WIB. Yang pertama melakukan adalah anak pertamanya, Mutiara. Kemudian dilanjut anak kedua, Mikael. Berikutnya, istri Anies Baswedan, Fery farhati, disusul Anies. (*)

Di TPS itu,  capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, menyalurkan hak suaranya.

Untuk petugas KPPS laki-laki mengenakan baju berwarna hitam dilengkapi peci hitam.

Sedangkan petugas KPPS perempuan mengenakan kebaya khas betawi berwarna pink dilengkapi dengan kerudung berwarna kuning.

TPS 60 Cilandak Barat ini sudah dipenuhi oleh warga yang akan memilih sejak pukul 07.30 WIB. Petugas sudah mempersilahkan warga untuk melakukan pendaftaran.

Sebagai informasi, mengacu pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Jakarta Selatan yang dibacakan oleh petugas KPPS. Jumlah pemilih di TPS ini sebanyak 222. (*)

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, alasan tidak diberlakukan aturan itu karena tanggal 14 Januari 2024 adalah hari pemungutan suara Pemilu 2024.

“Selain itu, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024, ditetapkan hari pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024 sebagai hari libur nasional,” kata Syafrin, Selasa, 13 Februari 2024.

Lanjut Syafrin, peniadaan ganjil genap pada saat hari pemungutan suara juga sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019.

Dalam Pergub DKI Jakarta, aturan ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang telah ditetapkan pemerintah. (*)

Seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya mengaku dirinya dan warga lainnya mendapatkan amplop berisi uang dan foto caleg DPR RI tersebut.

“Iya benar, ada ‘serangan fajar’. Saya dapat kok,” kata warga tersebut.

Dugaan praktik politik uang itu dilaporkan oleh anggota ormas Revolusi Pemuda Bekasi (RPB), Willy Shadli, ke Bawaslu Kota Bekasi.

“Saya melaporkan terjadinya money politic di masa tenang yang diduga dilakukan salah satu caleg DPR RI dari Partai Golkar,” kata Willy, Selasa, 13 Februari 2024.

Dia menyebutkan, uang Rp100.000 itu dikemas dalam amplop bergambar dan nama caleg tersebut.

Willy datang ke kantor Bawaslu Kota Bekasi, Senin, 12 Februari malam dengan menyerahkan barang bukti berupa foto dan video.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bekasi, Muh Sodikin mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dari Willy Shadli. Katanya, laporan itu teregistrasi dengan nomor 020.

“Laporannya terkait dugaan money politic atau politik uang di masa tenang terhadap salah satu peserta pemilu dari Partai Golkar, inisialnya R,” kaa Sodikin.

Bawaslu Kota Bekasi akan melakukan kajian terlebih dahulu selama dua hari, sebelum menentukan apakah laporan itu memenuhi unsur untuk diproses ke tahap selanjutnya. (*)

Ketua PPLN Singapura, Suryatmaning Hany Wijaya membenarkan pihaknya telah menggelar pemungutan suara pada Minggu, 11 Februari 2024.

“Alhamdulillah pemungutan suara sudah selesai dilakukan, tinggal sesi penghitungan. Insya Allah kami lakukan pada tanggal 14 Februari 2024,” kata Hany, Senin, 12 Februari 2024.

Mengenai rendahnya tingkat partisipasi WNI di Singapura yang menggunakan hak suaranya, Hany beralasan karena sebagian besar WNI di Singapura tidak izinkan libur kerja dari tempatnya bekerja.

“Mayoritas yang tidak datang dikarenakan tidak diberikan izin libur oleh majikannya karena bertepatan dengan perayaan Imlek,” ungkap Hany.

Dia pun mengakui bahwa Instagram PPLN Singapura menerima banyak menerima pesan, dirrect message (DM), yang mempertanyakan alasan pelaksanaan pemungutan suara dilakukan tanggal 11 Februari, padahal di hari itu para kerja migran tidak boleh libur kerja.

“Sebagian besar mereka adalah pekerja migran Indonesia (PMI) yang majikannya merayakan Imlek. Itulah penyebab pemilih di Singapura yang datang tidak sebanyak di 2019,” jelasnya.

Berdasarkan data real time PPLN, dari 57.000 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mendapatkan undangan mencoblos, yang hadir hanya 18.174 orang atau sekitar 30 persen. (*)

Panitia PemilihaN Luar Negeri (PPLN) memusatkan pemungutan suara di KBRI Singapura.

Ternyata, partisipasi WNI yang berada di negara tetangga tersebut sangat rendah, hanya 30 persen dari total keseluruhan, jauh jika dibandingkan dengan Pemilu 2019.

Berdasarkan data real time PPLN, dari 57.000 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mendapatkan undangan mencoblos, yang hadir hanya 18.174 orang atau sekitar 30 persen.

Ketua PPLN Singapura, Suryatmaning Hany Wijaya membenarkan pihaknya telah menggelar pemungutan suara, dan akan melakukan perhitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 besok.

“Alhamdulillah pemungutan suara sudah selesai, tinggal sesi penghitungan. Insya Allah kami lakukan pada tanggal 14 Februari 2024,” kata Hany, Senin, 12 Februari 2024.

Mengenai rendahnya tingkat partisipasi WNI di Singapura yang menggunakan hak suaranya, Hany beralasan karena sebagian besar WNI di Singapura tidak izinkan libur kerja dari tempatnya bekerja.

“Mayoritas yang tidak datang dikarenakan tidak diberikan izin libur oleh majikannya karena bertepatan dengan perayaan Imlek,” ungkap Hany.

Dia pun mengakui bahwa Instagram PPLN Singapura menerima banyak menerima pesan, dirrect message (DM), yang mempertanyakan alasan pelaksanaan pemungutan suara dilakukan tanggal 11 Februari, padahal para kerja migran itu tidak boleh libur kerja.

“Sebagian besar mereka adalah pekerja migran Indonesia (PMI) yang majikannya merayakan Imlek. Itulah penyebab pemilih di Singapura yang datang tidak sebanyak di 2019,” jelasnya. (*)

Ketua RW 03 Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Nuryadin Rahman mengatakan pihaknya akan menyiapkan odong-odong yang bertugas menjemput dan kembali mengantar pulang warga lanjut usia (lansia) yang nyoblos di TPS.

“Kami menyediakan odong-odong untuk menjemput lansia atau mereka yang sakit di wilayah RW 03 saat hari pencoblosan 14 Februari besok,” kata Nuryadin, Senin, 12 Februari 2024.

Adapun teknis pelaksanaannya, lanjut Nuryadi, panitia pemungutan suara akan menjemput di setiap shelter yang telah ditentukan. Katanya, ada empat blok di lingkungan RW 03 sebagai titik penjemputan warga.

“Shelter penjemputan itu di Blok Pepaya, Belimbing, Nanas, dan Durian. Nanti odong-odong menjemput di blok-blok itu untuk mengantar mereka ke Kampung Pemilu,” ujarnya.

Kata Nuryadi, odong-odong tersebut akan beroperasi dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

“Jumlah armada hanya ada satu, tapi bakalan keliling terus dari pagi sampai siang. Bagi lansia yang mau dijemput, silakan menunggu di titik penjemputan,” jelas Nuryadi.

Nuryadi mengatakan, fasilitas ini merupakan inisiatif dari seluruh warga RW 03 yang mencakup 11 RT untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.

Kampung Pemilu berada di Jalan Nenas Raya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Di sana ada tujuh TPS yang semuanya berada di wilayah RW 03.

Tujuan dibentuknya Kampung Pemilu agar warga yang memiliki hak pilih berkumpul di satu titik saat menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024.

“Setiap TPS itu menampung sekitar dua hingga tiga RT, masing-masing minimal ada 250 Daftar Pemilih Tetap (DPT), jadi total ada 1.500-an pemilih,” ujar Bendahara RW 03, Yasin menambahkan.

Nuryadin berharap hadirnya Kampung Pemilu tahun ini dapat meningkatkan persentase keikutsertaan warga RW 03 dalam pemungutan suara di Pemilu 2024. (*)

Maka dari itu, dia mengimbau KPU agar tidak lengah dan selalu memastikan sistem perhitungan suara serta peladen (server) berfungsi dengan baik dan menutup celah keamanan dalam jejaring sistem informasi mereka.

“Soal ketahanan dan serangan siber mungkin saja bisa diserang. Tetapi hal ini tidak akan berdampak signifikan terhadap hasil pemilu mendatang,” kata Alfons, Minggu, 11 Februari 2024.

Menurut Alfons, jika terjadi serangan siber terhadap sistem data KPU pada hari pemungutan suara, maka akan mencoreng citra lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

“Mungkin akan mencoreng wajah KPU. Mereka akan dianggap tidak mampu mengamankan situs penting yang seharusnya dikelola dan dilindungi dengan baik,” ujar Alfons.

Di sisi lain, lanjut Alfons, saat ini masyarakat juga bisa aktif mengawal proses perhitungan suara melalui sejumlah situs pemantauan yang dibuat oleh gerakan independen, seperti kawalpemilu.org.

Melalui situs itu, masyarakat bisa berpartisipasi dalam memberikan hasil pemungutan suara dan mengunggah dan memantau hasil perhitungan suara.

“Ini bisa menjadi pengawal pemilu dan pembanding yang baik untuk berjaga-jaga jika terjadi kecurangan atau ketidaksesuaian data KPU dengan di lapangan,” tuturnya. (*)

Koordinator Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Betty Epsilon Idroos mengatakan, formulir C6 dalam undangan untuk melakukan pencoblosan pada 14 Februari 2024. Formulir itu akan diantarkan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat ke alamat masing-masing warga.

“Namanya formulir C pemberitahuan atau undangan mencoblos. Isinya tentang data Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan alamat TPS,” kata Betty, Minggu, 11 Februari 2024.

Bagaimana jika ada masyarakat yang belum menerima formulir C6 itu? Betty menyarankan agar masyarakat mendatangi Ketua RT atau Ketua RW di lingkungan tempat tinggalnya.

Biasanya, kata Betty, Ketua RT atau Ketua RW menjadi petugas KPPS. Sehingga, pemilih bisa langsung menanyakan atau meminta formulir pemberitahuan C6 kepada mereka.

Jika tidak juga menerima formulir C6 hingga hari pencoblosan, menurut Betty, masyarakat tetap bisa datang ke TPS.

Agar tidak salah TPS, pemilih terlebih dulu mengecek secara online di laman cekdptonline.kpu.go.id.

Setelah mendapatkan kepastian lokasi TPS melalui laman tersebut, masyarakat yang tidak mendapatkan formulir C6 bisa langsung ke TPS yang dimaksud.

Betty memastikan, pemilih yang tidak mendapat formulir C6 tetap bisa dilayani jika memang terdaftar di TPS yang dimaksud.

Namun ada syaratnya. Apa itu? Lemilih datang dengan membawa dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“tunjukan kartu identitas diri atau e-KTP. Nanti dilayani oleh KPPS di lokasi,” jelas Betty.

Dia pun memberikan panduan untuk mengecek data diri di laman cekdptonline.kpu.go.id dengan cara diketik satu per satu.

“Masukan Nomor Induk Kependudukan (NIK), jangan copy paste, harus diketik satu per satu. Hal itu dilakukan untuk menghindari robot-robot atau hal lainnya,” tuturnya. (*)

Konsulat Jenderal RI Kuching Raden Sigit Witjaksono mengatakan, tim Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuching telah melakukan pemungutan suara sejak 4 Februari 2024.

Kata Sigit, pihaknya menyasar para Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia TKI di wilayah-wilayah yang jauh dan sulit dijangkau di seluruh wilayah di Malaysia.

“Untuk pencoblosan di luar negeri, khususnya di wilayah Sarawak, Malaysia, WNI dapat mengikuti pencoblosan yang akan diselenggarakan oleh PPLN Kuching dan akan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kuching,” kata Sigit dalam keterangan persnya, Kamis, 8 Januari 2024.

Dia menjelaskan, para WNI dapat mengikuti pemilu yang akan diselenggarakan dengan dua metode pemilihan yaitu pencoblosan yang dilakukan di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) dan pencoblosan melalui Kotak Suara Keliling.

Untuk diketahui, di Sarawak ada sebanyak 153 titik kumpul yang akan didatangi oleh petugas yang membawa KSK dan pencoblosan dilaksanakan dari tanggal 4 hingga 10 Februari 2024.

Selain itu, pemungutan suara akan dilakukan di 5 TPSLN yang semuanya berada di Kuching.

Sementara untuk pelaksanaan pencoblosan di 5 TPSLN dilakukan pada tanggal 11 Februari 2024.

Sedangkan untuk waktu pemungutan suara akan dilaksanakan di titik lokasi di 153 KSK dan TPS-LN sesuai jadwal yakni dimulai pukul 08.00 pagi waktu setempat hingga selesai.

“Nantinya surat suara dari 153 KSK akan dikirim kembali ke Kantor KJRI Kuching. Dan sejak kemarin, surat suara yang sudah dipakai dikirim kembali ke gudang pusat di Kantor Konjen RI di Kuching. Penghitungan suara dilakukan serentak tanggal 14 Februari 2024 di Penview Convention Center (PCC) Sejingkat, Kuching,” terang Sigit.

Sigit memerinci dari 153 KSK akan melayani 61.912 pemilih di sembilan lokasi.

Berdasarkan data, di Kuching ada sebanyak 8.788 pemilih. Rinciannya Sri Aman ada 1.235 pemilih, Betong 1.588 pemilih, Sibu 8.255 pemilih, Mukah 11.405 pemilih, Bintulu 14.352 pemilih, Batu Niah 9.252 pemilih, Miri 8.811 pemilih dan Lawas Limbang 1.214 pemilih.

“Untuk 5 TPSLN, PPLN Kuching telah menetapkan ada sebanyak 2.988 pemilih. Mereka akan mencoblos dengan mendatangi kantor Konsulat Jenderal RI di Kuching, yang beralamat di Lot 86, section 53, Jalan Central Timur, Kuching Town Land District, 93100 Kuching, Sarawak,” ungkapnya.

Lanjut Sigit, untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah Sarawak, Malaysia, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS LN)-KSK Sarawak terdiri dari 459 orang ditambah 153 orang petugas ketertiban.

Sementara, untuk di KPPSLN-TPSLN jumlah petugas terdiri dari 35 orang ditambah 10 orang petugas ketertiban.

Adapun pemetaan wilayah pelayanan oleh PPLN yang bisa didatangi WNI dalam memberikan suaranya yaitu di Kuching ada 5 TPS-LN dan 20 titik KSK, Sri Aman ada 3 KSK, Betong ada 4 KSK, Sibu ada 23 KSK, Mukah ada 29 KSK, Bintulu ada 32 KSK, Batu Niah ada 17 KSK, Miri ada 21 KSK dan di Lawas Limbang ada 4 KSK.

“Untuk pendistrubusan logistik Pemilu PPLN Kuching menyediakan 9 lokasi gudang penyimpanan berdasarkan pembagian distrik,” jelas Sigit. (*)

Kata Suyudi, puluhan ribu TPS yang akan dijaga, 53 yang diantaranya berkategori TPS sangat rawan.

“TPS-TPS tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu TPS kurang rawan 63.854, TPS rawan 1.548, dan TPS sangat rawan 53,” kata Suyudi di Malolda Metro Jaya, Selasa, 30 Januari 2024.

Namun, Suyudi tidak menjelaskan secara rinci maksud dari kategori-kategori tersebut.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, klasifikasi TPS di Jakarta dibagi-bagi berdasarkan geografis.

“TPS yang kurang rawan, rawan, dan rawan dinilai dari kriteria pertimbangan kondisi geografis dan kondisi sosial demografi. Itu pertimbangannya,” kata Ade.

Untuk menjaga TPS-TPS tersebut saat pemungutan suara, Polda Metro Jaya bakal mengerahkan 11.385 personel.

Ade menyebutkan, belasan ribu anggota polisi tersebut akan mengikuti tes kesehatan sebelum menjalankan tugasnya mengamankan pemungutan suara.

“Arahan dari Bapak Kapolda Metro Jaya yang disampaikan Bapak Wakapolda Metro Jaya tadi agar rekan-rekan Polri yang akan melaksanakan pengamanan TPS tidak underestimate,” ujar Ade.

“Dan mampu mengidentifikasi kerawanan dan gangguan kamtibmas yang akan terjadi di lokasi pengamanan TPS-nya,” tambahnya.

Selain lokasi, anggotanya juga ditugaskan untuk mengawal dan mengamankan surat serta kotak suara di setiap TPS menuju ke kantor KPU RI. (*)

Hal itu diketahui saat dilakukan kegiatan ‘sortir-lipat’ sejak Senin, 1 Desember 2024 kemarin.

Ketua KPU Jaktim Tedi Kurnia menjelaskan, dari 100.000 surat suara yang disortir dan dilipat, sekitar 20-25 surat suara yang ditemukan rusak.

“Sampai dengan Selasa kemarin, kami sudah menyortir dan melipat 566.500 surat suara. Dan, kami menemukan surat suara rusak sekitar 120-125 lembar,” jelas Tedi saat dikonfirmasi, Rabu, 3 Januari 2024.

Dijelaskannya lebih jauh, kerusakan surat suara yang ditemukan yaitu ada bagian yang tidak terpotong dan juga ada yang sobek di bagian sampingnya.

“Itu yang kami anggap reject dan tidak bisa disortir dan dilipat. Tidak bisa kami anggap sebagai surat suara yang bagus,” terangnya.

Nantinya, kata Tedy, surat suara yang rusak akan dimusnahkan sehari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, yakni 13 Februari 2024.

Tedy memastikan, pihaknya tidak menemukan surat suara “selundupan” atau yang sudah dicoblos.

Sebagai informasi, ratusan surat suara yang ditemukan rusak itu merupakan surat suara untuk pemilihan anggota DPRD DKI Jakarta dan DPR RI.

Sementara, surat suara untuk Pilpres dan anggota DPD RI belum diterima KPU Jaktim. Surat suara itu kemungkinan baru diterima pada 7 Januari mendatang. (*)

Anggota Divisi Data dan Informasi KPU DKI Fahmi Zikrillah mengatakan para ODGJ tersebut tersebar di semua wilayah di Jakarta dan Kepulauan Seribu.

“Betul itu. Kami akan memberikan pelayanan terhadap pemilih ODGJ atau disabilitas mental,” kata Fahmi saat dikonfirmasi, Rabu, 13 Desember 2023.

Dijelaskan Fahmi, saat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang, para ODGJ atau disabilitas mental tersebut akan didampingi. Salah satunya akan diterapkan nanti di Panti Sosial Bina Laras yang tercatat sebagai TPS Nomor 72 pada Pemilu 2024.

“Data pemilih di TPS 72 di Panti Sosial Binas Laras, Jakarta Timur ada 280 laki-laki. Di TPS itu ada pemilih yang sedang menjalankan perawatan dan rehabilitasi untuk ODGJ,” jelas Fahmi.

Berdasarkan data dari KPU DKI, DPT di DKI Jakarta pada Pemilu 2024 berjumlah 8.252.897 orang. Dari jumlah tersebut, 61.746 di antaranya merupakan penyandang disabilitas.

Jumlah itu terbagi, disabilitas fisik 24.197 orang, disabilitas intelektual 1.050 orang, dan disabilitas mental 22.871 orang.

Selain itu, disabilitas sensorik wicara 8.935 orang, sensorik rungu 735 orang, dan sensorik netra 3.958 orang. (*)