Kepala Pusat Samsat Depok II Cinere Enih Srimurni mengatakan program pemutihan diperpanjang hingga 16 Desember 2023.

“Ayo masyarakat yang belum melakukan balik nama kendaraan, untuk memanfaatkan program ini. Periode pembayaran diperpanjang mulai 16 Oktober hingga 16 Desember 2023. Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya,” ujar Enih Srimurni, usai kegiatan sosialisasi pajak daerah dan program pemutihan dengan pentahelix di Ballroom Savero Hotel, Jumat, 10 November 2023.

Selain bebas denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya, kata Enih, program ini juga menawarkan bebas tunggakan pajak kendaraan tahun ke-5 dan bebas denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) untuk tahun yang lewat.

“Dokumen yang dibutuhkan untuk BBNKB II plat Jawa Barat maupun luar Jawa Barat di antaranya, e-KTP asli pemilik baru, BPKB asli, STNK asli, SKKP/SKPD terakhir dan bukti pengalihan kepemilikan,” terangnya.

“Kemudian, kendaraan wajib dihadirkan di Samsat sesuai domisili kendaraan, bukti cek fisik kendaraan dan fotokopi berkas. Siapkan berkas yang dibutuhkan dan masyarakat bisa mengurus sendiri ke Samsat,” tutur Enih.

Ia berharap, masyarakat dapat secara sadar melakukan pembayaran pajak dan mengurus administrasi kepemilikan kendaraan. Karena, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap potensi dan pendapatan pajak daerah.

“Kami harap, masyarakat bisa memanfaatkan program ini. Selain untuk pemasukan pajak, bisa juga dijadikan acuan perbaikan data jika kendaraan telah berpindah kepemilikan,” tutupnya.

Eranasional.com – Program pemutihan pajak kendaraan bermotor akan hadir di Jawa Barat mulai awal Agustus 2021.

Layanan tersebut akan hadir lewat program Triple Untung Plus yang mulai berlaku Minggu, 1 Agustus 2021.

Akan ada berbagai kemudahan yang dihadirkan melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini.

Salah satunya ialah bebas denda pajak kendaraan bermotor (PKB) serta juga bebas biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meluncurkan Program Triple Untung dan Triple Untung Plus berupa pembebasan biaya.

“Biaya yang dibebaskan ialah denda pajak kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II, dan tarif progresif,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum pada situs resmi pemerintahan Jabar pada Jumat, 30 Juli 2021 kemarin.

Relaksasi yang diberikan terdapat beberapa program.

Program pertama yaitu bebas denda pajak kendaraan bermotor yang sudah menunggak beberapa waktu.