Kata dia, keberadaan IKN akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kaltim, khususnya, di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pernayataan ini disampaikannya saat memimpin sidang kabinet paripurna perdana di Istana Garuda, IKN, Senin 12 Agustus 2024.

“Kalau ditanyakan keuntungan apa yang didapatkan oleh masyarakat di Kalimantan khususnya di Kalimantan Timur?” Saya kira ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan Timur khususnya Balikpapan lebih khusus lagi Kabupaten Penajam Paser Utara,” ujar Jokowi.

Pasalnya ia meyakini adanya investor dan pemindahan ibu kota negara ke depan akan mendorong percepatan ekonomi.

Terlebih nantinya, ekonomi tak akan lagi berpusat di pulau Jawa saja.

Hal tersebut yang menjadi salah satu pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN.

“Kalau kita tahu, salah satu alasan kenapa ibu kota pindah, karena kita ingin pemerataan. Karena kita tahu 58 persen PDB (produk domestik bruto) ekonomi itu ada di Jawa,” jelasnya.

“Sehingga kita ingin memeratakan untuk juga luar jawa mendapatkan perputaran ekonominya,”sambung Jokowi.

“Sampai saat ini belum ada investasi asing masuk IKN,” kata Jokowi di sela KTT APEC di California, Amerika Serikat, Kamis (16/11) waktu setempat.

Meski begitu, Jokowi optimis para investor asing akan tertarik masuk ke IKN, karena saat ini sudah banyak pengusaha lokal Tanah Air yang menanam modal di IKN.

Jokowi menyebut ada tiga sektor menjadi prioritas yang ditawarkan kepada para pemilik modal yaitu pendidikan, kesehatan, dan teknologi,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi sempat menyatakan akan menyetop investasi asing di IKN Nusantara. Alasannya kala itu, ia ingin mengutamakan investor dalam negeri untuk ikut dalam pembangunan di IKN.

Menurut dia, banyak pengusaha nasional yang berminat membangun di ibu kota baru.

“Saya sampaikan kepada Kepala Otorita, rem untuk yang dari luar, berikan kesempatan kepada investor dari dalam negeri, kalau bisa joint dengan pengusaha dalam negeri,” kata Jokowi di IKN, Rabu (1/11).

Padahal, Jokowi mengklaim, ada 130 investor dari Singapura yang tertarik berinvestasi, 30 investor dari Jepang, dan 30 investor dari Malaysia, juga ada investor dari Uni Emirat Arab yang menunjukkan ketertarikan serupa. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemprov DKI Jakarta mulai menyerap aspirasi publik terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta menjelang perpindahan status Ibu Kota Negara ke Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Hanya tersisa kurang lebih dua tahun lagi Jakarta sudah tidak lagi berstatus sebagai Ibu Kota Negara. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan RUU khusus tentang Jakarta,” kata Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dalam keterangan persnya, Jumat (31/3/2023).

Tepatnya, status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara akan berakhir ketika diberlakukannya UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Dalam UU dimaksud, sudah ditetapkan Ibu Kota Negara Indonesia berpindah ke wilayah Kalimantan Timur. Konsekuensinya UU No. 29/2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tidak akan berlaku lagi.

“Makanya, hari Jumat ini (kemarin), kami mendengarkan tanggapan dari sejumlah ahli dan aparat Pemprov DKI hingga tingkat kelurahan. Selanjutnya, kami akan mendengarkan masukan lagi dari kalangan kampus, dan banyak profesi masyarakat demi memperdalam RUU Jakarta yang baru,” jelas Suhajar.

Bagi Kemendagri, ada sejumlah kekhususan Jakarta yang harus tetap dipertahankan dalam RUU Jakarta yang baru, yakni di bidang pemerintahan dan perekonomian meliputi perdagangan serta jasa.

Di bidang pemerintahan, besar keinginan pemerintahan Jakarta itu cukup satu tingkat saja seperti saat ini. Jadi, tidak perlu dikembangkan DPRD Tingkat Kota/Kabupaten.

Dia juga berpendapat, jabatan Deputi Gubernur DKI yang ada saat ini tidak diperlukan di masa mendatang.

Suhajar mengatakan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah bagus di Jakarta harus dipertahankan. Karena separuh dari perekonomian Indonesia berkat pengaruh Jakarta, yakni 25 persen untuk Pulau Jawa dan 17 persen untuk Indonesia.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Pemprov DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan bahwa fungsi Jakarta sebagai pusat pemerintahan negara segera berakhir.

Namun, kata Sigit, ada hal yang harus diingat bahwa Jakarta secara ekonomi selama ini dan masih sebagai pusat perekonomian nasional.

“DPRD DKI Jakarta menyumbang 17 persen PDRB nasional, sedangkan PDRD Jabodetabek sumbang 25 persen dari PDRB nasional,” tuturnya.