PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Personel Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya kembali melakukan penebangan lima pohon rawan tumbang di Jalan Betutu, Kota Palangka Raya, Kamis (16/02/2023).

Jenis pohon yang ditebang tersebut yaitu pohon Matoa dua batang, pohon Rasau satu batang dan pohon Mangga dua batang.

Kepala BPBD Kota Palangka Raya, Emi Abriyani mengatakan adanya informasi terkait pohon rawan tumbang tersebut berasal dari laporan warga.

“Menindak lanjuti laporan warga tersebut, kami bersama tim bergegas ke lokasi dan mendapati pohon tersebut memang sudah rawan tumbang. Sehingga, kami harus melakukan penebangan sekaligus membersihkannya. Alhamdulillah kelima pohon tersebut berhasil kami bersihkan,” kata Emi.

Dikatakan Emi, pohon yang rawan tumbang yang ditebang tersebut berada di pinggir jalan dan sangat dekat dengan rumah warga. Jika dibiarkan maka akan membahayakan keselamatan warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas.

“Oleh sebab itu, saya mengimbau warga untuk selalu waspada dan jika menemukan adanya pohon yang rawan tumbang agar segera melapor kepada kami agar segera ditindak lanjuti demi keamanan dan keselamatan kita bersama,” pungkasnya. **

Jakarta- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar rapat koordinasi penanganan kejahatan pertanahan di salah satu hotel di Jakarta. Rakor itu dihadiri perwakilan kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi seluruh Indonesia. Para penyidik Polda se-Indonesia dan Perwakilan BPN se-Indonesia.

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan kami sedang melakukan rapat koordinasi penanganan kejahatan pertanahan yang terindikasi mafia tanah.

“Penanganan kejahatan pertanahan telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yakni DPR RI, Kejaksaan Agung, Polri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Sofyan saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/11) malam

Lanjut Sofyan mengatakan Ini merupakan keseriusan pemerintah untuk memerangi para mafia tanah, sehingga rasa keadilan pada hukum dan pertanahan semakin membaik,.

“Banyak kasus mafia tanah tersangkut tindak pidana korupsi, yang merugikan aset negara bahkan aset BUMN. Selain itu, adanya indikasi korupsi yang melibatkan aparat seperti ASN, yang bekerjasama dengan oknum para mafia tanah,” tandas Menteri Sofyan

Sejak tahun 2018, Kementerian ATR/BPN telah mengalokasikan anggaran penanganan kasus oleh tim dengan target 61 kasus untuk seluruh Indonesia. Sampai tahun 2021, telah ditargetkan 305 kasus yang penyelesaiannya dilakukan secara administrasi pertahanan oleh Kementerian ATR/BPN dan penyelesaian pidana oleh kepolisian sampai P21.

Tim pencegahan dan pemberantasan Mafia tanah beranggotakan Kementerian ATR/BPN dan Kepolisian Negara RI dibentuk mulai tahun 2018, sebagai tindak lanjut dari MoU antara Menteri ATR/Kepala BPN dengan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor Nomor 3/SKBIII/2017 dan Nomor B/26/11/2017.

Tim itu dibentuk dengan pertimbangan untuk mempermudah koordinasi dan meningkatkan keberhasilan penanganan kasus yang terindikasi adalah mafia tanah.

Selanjutnya pada tahun 2020, ditandatangani MoU dengan kejaksaan agung. Sehingga mulai tahun 2021, kejaksaan tinggi dimasukkan ke dalam anggota tim.

Hadir dalam Rakor tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil, Ketua Panitia Kerja Mafia Tanah Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Junimart Girsang, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saan Mustopa.

Direktur Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lain Kejaksaan Agung Yudi Handono, Kasubdit II Dittipidum Badan Reserse Kriminal Polri Kombes Polisi Muslimin Ahmad, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Irjen Polisi Karyoto