Penangkapan ini terjadi menyusul aksi protes massa terhadap aktivitas penggusuran lahan adat yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Menurut keterangan dari Sekretaris Negeri Tananahu, Feliks Layan, keempat warga yang diamankan tersebut berinisial JR, JL, YR, dan ET.

Mereka ditangkap di tengah ketegangan saat warga berupaya mempertahankan area petuanan adat seluas 3.458 hektare yang berlokasi di wilayah Awaya.

Alasan Penangkapan dan Pemicu Bentrokan

Pihak kepolisian melakukan tindakan hukum ini setelah adanya tuduhan tindakan anarkis dari oknum warga.

Keempatnya diduga terlibat dalam aksi perusakan fasilitas kantor perusahaan berupa pemecahan kaca, serta adanya dugaan ancaman keselamatan terhadap salah satu staf PTPN.

Saat ini, para warga yang bersangkutan telah diamankan di Markas Polres Maluku Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kasi Humas Polres Maluku Tengah, Iptu Yani, membenarkan adanya penahanan tersebut. Ia menjelaskan bahwa status keempat warga tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana perusakan barang dan penganiayaan.

Duduk Perkara Konflik Lahan

Konflik ini sendiri bermula ketika PTPN mulai menurunkan alat-alat berat ke lokasi sengketa pada Senin lalu. Langkah perusahaan ini memicu reaksi keras dan perlawanan dari masyarakat adat setempat.

Untuk menghalau laju alat berat, warga sempat melakukan aksi tebang pohon guna memblokade jalan akses serta mendatangi kantor perusahaan.

Akar masalah dari sengketa ini terletak pada status hukum tanah:

• Masa Kontrak Berakhir: Warga menegaskan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN sebenarnya telah kedaluwarsa sejak tahun 2012 silam, setelah masa kontrak 30 tahun selesai.

• Tuntutan Legalitas: Pihak masyarakat adat menyatakan mereka pada dasarnya tidak menolak proyek hilirisasi komoditas pala dan kelapa yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

• Namun, mereka menuntut agar status legalitas kepemilikan lahan diselesaikan secara transparan terlebih dahulu sebelum proyek fisik dimulai.

Kapolres Katingan AKBP Dodik Hartono mengatakan ketiga terduga pelaku masing-masing berinisial R, S, dan N. Mereka diamankan di wilayah Katingan Tengah setelah dilakukan penyelidikan.

“Yang diamankan berinisial S, N, dan R di sekitar wilayah Katingan Tengah,” ujar Dodik saat dikonfirmasi, Senin (6/7/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ketiganya diduga terlibat dalam penyerangan terhadap petugas saat operasi berlangsung. Mereka disebut menyerang menggunakan senjata tajam jenis parang dan diduga ikut berperan dalam aksi tersebut.

“Menyerang dengan parang dan turut serta,” kata Dodik.

Meski demikian, polisi masih mendalami keterlibatan masing-masing pelaku sehingga belum merinci peran individual mereka dalam peristiwa tersebut.

“Ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada juga yang masih dalam proses pendalaman,” ujarnya.

Sebelumnya, tiga anggota Polres Katingan gugur saat menjalankan operasi penangkapan jaringan bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei.

Ketiga anggota yang meninggal dunia adalah Aiptu Sumaryanto, Bripda Nopandri Ramadhana, dan Aipda Yudhie Perdana Putra.

Mereka menjadi korban setelah mendapat perlawanan dari jaringan yang diduga terkait dengan bandar narkoba yang menjadi target operasi.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi diketahui baru berhasil mengamankan seorang terduga kaki tangan bandar narkoba berinisial BIO, sementara penyelidikan terhadap pelaku lain terus berlanjut. []

Rumah milik ZR yang digeledah tim penyidik Jampidsus itu berlokasi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan dan penginapannya di Hotel Le Meridien, Bali.

Kejagung menangkap ZR di Bali pada Kamis 24 Oktober 2024 pukul 22.00 WITA.

Kejagung mengatakan penangkapan ZR terkait dugaan permufakatan jahat suap dan gratifikasi dengan tersangka LR yang merupakan pengacara Ronald Tannur, terdakwa kasus pembunuh Dini Sera Afrianti.

Ronald mendapat vonis bebas dari majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

“Dari hasil penggeledahan tersebut, telah ditemukan di rumah ZR di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, mata uang asing sebanyak SGD 74.494.427, mata uang asing sebanyak USD 1.897.362, mata uang asing sebanyak EUR 71.200, mata uang asing sebanyak HKD 483.320, mata uang rupiah sebanyak Rp 5.725.075.000. Jika dikonversikan maka setara dengan Rp 920.912.303.714 (Rp 920 miliar),” kata Kepala Pusat dan Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu 26 Oktober 2024.

Harli menambahkan, penyidik juga menemukan logam mulia jenis emas fine gold 999,9 kepingan 100 gram sebanyak 449 buah dan logam mulia emas Antam kepingan 100 gram sebanyak 20 buah.

Total logam mulia jenis emas Antam yang ditemukan seberat 46,9 kg.

Ditemukan juga 12 emas Antam masing-masing 100 gram, 1 keping emas Antam dengan berat 50 gram, 7 keping emas Antam masing-masing 100 gram, dan 3 keping emas Antam masing-masing 50 gram.

Ada juga 1 keping emas Antam dengan berat 1 kg kode JR599 di dalam dompet warna hitam dan 10 keping emas Antam masing-masing 100 gram.

“Logam mulia emas Antam tersebut jika dijumlahkan seluruhnya adalah sekitar 51 kg, atau jika dikonversikan setara dengan Rp 75 miliar,” ujar Harli.

Dia menyampaikan, tim penyidik juga menemukan uang sebanyak Rp 20.414.000 di Hotel Le Meridien, tempat ZR menginap. []

Sahroni mengatakan, dirinya akan melaporkan peristiwa tersebut kepada ketua umumnya, Surya Paloh.

“Saya laporkan terdahulu kepada Ketua Umum. Selanjutnya saya menunggu arahan Ketua Umum,” kata Sahroni kepada wartawan, Jumat 26 Juli 2024.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu mengaku baru mendengar kabar Ujang ditangkap Kejagung.

“Saya baru tahu malah ini, kaget juga,” ujar Sahroni.

Diberitakan sebelumnya, Ujang Iskandar ditangkap Kejagung di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan jajarannya langsung mengamankan yang bersangkutan setelah tiba di Indonesia usai melakukan perjalanan dari Vietnam sekitar pukul 15.45 WIB.

“Diamankan oleh Tim Tabur di terminal 3 Soetta sekira pukul 15.45 setelah kembali dari Vietnam,” kata Harli melalui pesan singkat kepada Kompas.TV.

Harli menjelaskan, mantan Bupati Kotawaringin Barat itu ditangkap terkait kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kalteng).

“Tipikor, ditangani Kejati Kalteng, nanti kami rilis,” ujarnya. []

Eranasional.com | Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton dikabarkan telah dijemput Tim gabungan Mabes Polri dan Polda Sultra. Penjemputan itu terkait dengan Surat terbuka Ruslan Buton, kepada  Presiden Joko Widodo yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Akibatnya, Ruslan kemudian dilaporkan ke Polisi.

Ruslan dijemput di Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Buton, Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya dibawa menuju Polres Buton. Mengenakan kemeja putih lengan pendek dan celana jeans hitam, Ruslan Buton diperiksa di ruangan pidana khusus. Namun, Wakapolres Buton, Kompol La Umuri, ketika dikonfirmasi belum dapat memberikan keterangan lebih.

Wakapolres La Umuri membenarkan bahwa Ruslan Buton dijemput oleh aparat gabungan Polres Buton bersama Polda Sultra dan Mabes Polri dari Desa Wabula 1 sekitar pukul 09.00 Wita.

“Yang memimpin penjemputan di Desa Wabula Satu adalah Direktur Kriminal Khusus Polda Sultra. Kemudian ada juga dari pihak Mabes Polri, TNI, Brimob dan POM. Yang masuk ke dalam rumah hanya saya sendiri (Kompol La Umuri), selebihnya rombongan berada di luar,” katanya.

Diperiksa Secara Tertutup:

La Umuri juga membenarkan jika pemanggilan Ruslan Buton berhubungan dengan postingan viral surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo di media sosial. Namun bagaimana proses lebih lanjutnya dia mengaku belum tahu.

“Belum bisa dipastikan karena pemeriksaannya dilakukan secara tertutup dari pihak Mabes Polri dan juga Polda Sultra,” ucapnya.

Demikian pula dengan Kasat Reskrim Polres Buton, AKP Reda Irfanda. Dia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan atas pemanggilan Ruslan Buton.

Tanyakan sama pihak yang berwenang, saya tidak punya kewenangan karena pemeriksaannya dilakukan secara tertutup,” ujarnya.

Surat Terbuka Minta Jokowi Mundur:

Sebagai informasi, sebelumnya Ruslan Buton dalam surat terbukanya juga menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya revolusi rakyat jika Presiden Jokowi tidak mundur dari jabatannya.

“Bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat,” kata Ruslan Buton dalam surat terbuka kepada Presiden Jokowi.

(fyn/red).