Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 05.47 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di angka 159 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5 dan nilai konsentrasi 67,2 mikrogram per meter kubik.

Angka itu memiliki penjelasan tingkat kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif karena dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Situs tersebut juga merekomendasikan terkait kondisi udara di Jakarta, yaitu bagi masyarakat sebaiknya menghindari aktivitas di luar ruangan. Jika berada di luar ruangan gunakanlah masker, kemudian menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor.

Sedangkan kategori baik, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50.

Kemudian, kategori sedang, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

Lalu, kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Terakhir, berbahaya (300-500) atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.

Kota dengan kualitas udara terburuk urutan pertama, yaitu Kota Kuwait (Kuwait)di angka 184, urutan kedua Kinshasa, (Kongo) di angka 160, urutan keempat Lahore (Pakistan) di angka 155 dan urutan kelima Santiago de Chile (Cile) di angka 119.

Adapun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta meluncurkan platform perantau kualitas udara terintegrasi yang didukung 31 titik Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) tersebar di wilayah kota metropolitan tersebut.

Dari SPKU tersebut, kemudian data yang diperoleh ditampilkan melalui platform pemantau kualitas udara. Hal ini dibuat sebagai penyempurnaan dari yang sudah ada sebelumnya dan sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional.

Laman ini juga menampilkan data dari 31 SPKU di Jakarta yang mengintegrasikan data dari SPKU milik DLH Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Vital Strategies.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemprov DKI Jakarta menambah lokasi parkir bertarif mahal menjadi 29 titik. Penerapan sistem tarif disinsentif dengan harga tertinggi dilakukan untuk kendaraan bermotor yang belum atau tidak lolos uji emisi.

Sebagai informasi, penerapan tarif disinsentif yaitu untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Kebijakan ini diberlakukan untuk mendorong masyarakat agar menguji emisi kendaraannya.

Kewajiban pemilik kendaraan bermotor melakukan uji emisi merupakan salah satu upaya penanganan polusi udara di Jakarta yang hingga saat ini belum kunjung membaik.

Lokasi Parkir Tarif Mahal

Berikut daftar 29 lokasi parkir yang menerapkan tarif disinsentif mulai Oktober 2023:

– Pasar Gondangdia

– Pasar Rawasari

– Pasar Cipulir

– Pasar Minggu

SEMARANG, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa untuk menyelesaikan masalah polusi udara dibutuhkan usaha bersama yang dilakukan semua pihak.

Berbagai upaya harus dilakukan secara komprehensif, antara lain dimulai dari peralihan penggunaan transportasi pribadi ke transportasi publik dan penanaman pohon.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau SMKN Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu (30/8/2023).

“Ini dibutuhkan usaha bersama, semuanya, dan dilakukan oleh semuanya. Perpindahan dari transportasi pribadi ke transportasi publik, ke transportasi massal, penanaman pohon yang sebanyak-banyaknya di halaman kantor-kantor yang belum ada pohonnya diwajibkan dan diharuskan,” kata Jokowi.

Pemerintah sendiri, lanjut Jokowi, telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi persoalan polusi antara lain dengan melakukan teknik modifikasi cuaca (TMC). Selain itu, pemerintah juga kembali mengimbau penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH).

“Kemudian pengawasan kepada industri PLTU, semuanya sekarang ini dilakukan. Kepada pengendara sepeda motor dan mobil dicek emisinya,” ujarnya.

Jokowi memastikan pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada industri-industri yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah, misalnya ketentuan pemasangan scrubber. Katanya, bagi industri yang melanggar bisa ditutup.

“Pasti akan diberikan sanksi, bahkan bisa ditutup industrinya. Saya kemarin di rapat sudah sampaikan, kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber, ditindak tegas. Karena ini persoalan kesehatan yang harus kita bayar itu sangat mahal ya,” tegas Jokowi.

Jokowi menyebutkan, berbagai upaya penanganan polusi udara memerlukan waktu, sehingga penyelesaian persoalan polusi udara memang dilakukan secara bertahap.

“Saya kira ini memang perlu kerja total, kerja bersama-sama, tetapi memerlukan waktu, tidak bisa langsung, termasuk pemakaian mobil listrik. Banyak yang kita kerjakan untuk menyelesaikan ini, tapi memang bertahap ya,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Forum Udara Bersih Indonesia (FUBI) akan menggugat ganti rugi akibat dampak pencemaran udara di Jakarta. Ketua FUBI Ahmad Safrudin mengatakan pencemaran udara telah memberikan dampak pada lingkungan hingga kesehatan masyarakat.

“Hasil berbagai riset menunjukkan dampak dari pencemaran udara menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Masyarakat mengidap penyakit, kemudian kerusakan-kerusakan bangunan karena korosi, karena tingginya pencemaran udara yang menyebabkan hujan asam. Selain itu, beberapa tanaman mengalami problem, kerusakan, biasanya daun-daunan mengering, padahal belum saatnya tua atau kering. Jadi ada banyak sekali kerugian dari dampak pencemaran udara tersebut,” kata Ahmad di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (27/8/2023).

Lanjut Ahmad, gugatan tersebut akan dilayangkan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009. Dia menyebut akan ada 50 orang yang menyatakan siap melakukan gugatan tersebut.

“Gugatan yang akan kita layangkan, nanti gugatan ganti rugi. Di UU Lingkungan Hidup ada UU No. 32/2009. Di UU itu diatur masyarakat boleh mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pencemaran lingkungan,” terangnya.

Saat mengajukan gugatan, Ahmad menyatakan, dirinya akan membawa rekam medis para korban yang terdampak pencemaran udara. Pihak tergugat berasal dari pabrik industry hingga pihak terkait atas tindakan pembiaran pencemaran udara.

“Nanti kami kumpulkan korban-korbannya dan rekam penyakitnya. Dari rekam medis penyakitnya akan diketahui kira-kira berapa mengeluarkan biaya. Kita akan usahakan yang akan menggugat memiliki bukti-bukti yang sangat kuat,” ujar Ahmad.

Selain industry atau pabrik, FUBI akan menggugat para pihak yang terkait dengan kebijakan pengendalian pencemaran udara.

“Ada catatan yang kita milik ada pabrik yang melakukan pembiaran pencemaran udara. Itu kan Namanya pembiaran. Pembiaran dalam konteks untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bentuk pidana,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Penghuni Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, mengeluh soal sulitnya mendapatkan air bersih dan udara segar. Persoalan itu semakin terasa sejak dua pekan lalu.

“Udara enggak bersih, air bersih juga susah. Parah banget,” kata Hery, penghuni Rusunawa Marunda, Jumat (17/2/2023).

Hery menyebutkan persoalan pencemaran udara sudah sejak lama dirasakan dan memicunya munculnya berbagai penyakit.

Ungkapnya, pada Maret 2022, warga Marunda kena dampak abu polusi batu bara berupa infeksi saluran nafas atas (ISPA), dermatitis atau radang kulit, hingga gangguan mata atau konjungtivitas.

Apa yang dikatakan Hery benar adanya dan pernah dipublikan oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara saat itu.

Merespon persoalan itu, penghuni Rusunawa Marunda menggelar aksi demonstrasi menuntut penyelesaian masalah lingkungan ini kepada Gubernur Jakarta saat itu, Anies Baswedan.

Bahkan, aktivitas sekolah SD juga terganggu dan menjadi lingkungan tidak sehat. Salah satu siswa harus menjalani operasi transplantasi kornea mata akibat cemaran abu batu bara. Debu batu bara di ruang kelas bisa mencapai 1 cm sehingga memicu terjadinya penyakit paru-paru pada anak-anak.