Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, 23 di antaranya adalah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Data kematian dan sakit Badan Ad hoc periode tanggal 14-15 Februari 2024, meninggal dunia 35 orang dengan rincian anggota KPPS 23 orang,” kata Hasyim Asy’ari, Jumat, 16 Februari 2024.

Dijelaskan Hasyim, dari 35 orang itu, tiga di antaranya adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 9 petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).

KPU juga mencatat ada 3.909 yang jatuh sakit pasca menjalankan tugas perhitungan suara. Di antaranya, 119 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 596 PPS, 2.828 anggota KPPS, dan 316 petugas Linmas. (*)

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, alasan tidak diberlakukan aturan itu karena tanggal 14 Januari 2024 adalah hari pemungutan suara Pemilu 2024.

“Selain itu, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024, ditetapkan hari pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024 sebagai hari libur nasional,” kata Syafrin, Selasa, 13 Februari 2024.

Lanjut Syafrin, peniadaan ganjil genap pada saat hari pemungutan suara juga sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019.

Dalam Pergub DKI Jakarta, aturan ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang telah ditetapkan pemerintah. (*)

Seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya mengaku dirinya dan warga lainnya mendapatkan amplop berisi uang dan foto caleg DPR RI tersebut.

“Iya benar, ada ‘serangan fajar’. Saya dapat kok,” kata warga tersebut.

Dugaan praktik politik uang itu dilaporkan oleh anggota ormas Revolusi Pemuda Bekasi (RPB), Willy Shadli, ke Bawaslu Kota Bekasi.

“Saya melaporkan terjadinya money politic di masa tenang yang diduga dilakukan salah satu caleg DPR RI dari Partai Golkar,” kata Willy, Selasa, 13 Februari 2024.

Dia menyebutkan, uang Rp100.000 itu dikemas dalam amplop bergambar dan nama caleg tersebut.

Willy datang ke kantor Bawaslu Kota Bekasi, Senin, 12 Februari malam dengan menyerahkan barang bukti berupa foto dan video.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bekasi, Muh Sodikin mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dari Willy Shadli. Katanya, laporan itu teregistrasi dengan nomor 020.

“Laporannya terkait dugaan money politic atau politik uang di masa tenang terhadap salah satu peserta pemilu dari Partai Golkar, inisialnya R,” kaa Sodikin.

Bawaslu Kota Bekasi akan melakukan kajian terlebih dahulu selama dua hari, sebelum menentukan apakah laporan itu memenuhi unsur untuk diproses ke tahap selanjutnya. (*)

Koordinator Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Betty Epsilon Idroos mengatakan, formulir C6 dalam undangan untuk melakukan pencoblosan pada 14 Februari 2024. Formulir itu akan diantarkan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat ke alamat masing-masing warga.

“Namanya formulir C pemberitahuan atau undangan mencoblos. Isinya tentang data Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan alamat TPS,” kata Betty, Minggu, 11 Februari 2024.

Bagaimana jika ada masyarakat yang belum menerima formulir C6 itu? Betty menyarankan agar masyarakat mendatangi Ketua RT atau Ketua RW di lingkungan tempat tinggalnya.

Biasanya, kata Betty, Ketua RT atau Ketua RW menjadi petugas KPPS. Sehingga, pemilih bisa langsung menanyakan atau meminta formulir pemberitahuan C6 kepada mereka.

Jika tidak juga menerima formulir C6 hingga hari pencoblosan, menurut Betty, masyarakat tetap bisa datang ke TPS.

Agar tidak salah TPS, pemilih terlebih dulu mengecek secara online di laman cekdptonline.kpu.go.id.

Setelah mendapatkan kepastian lokasi TPS melalui laman tersebut, masyarakat yang tidak mendapatkan formulir C6 bisa langsung ke TPS yang dimaksud.

Betty memastikan, pemilih yang tidak mendapat formulir C6 tetap bisa dilayani jika memang terdaftar di TPS yang dimaksud.

Namun ada syaratnya. Apa itu? Lemilih datang dengan membawa dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“tunjukan kartu identitas diri atau e-KTP. Nanti dilayani oleh KPPS di lokasi,” jelas Betty.

Dia pun memberikan panduan untuk mengecek data diri di laman cekdptonline.kpu.go.id dengan cara diketik satu per satu.

“Masukan Nomor Induk Kependudukan (NIK), jangan copy paste, harus diketik satu per satu. Hal itu dilakukan untuk menghindari robot-robot atau hal lainnya,” tuturnya. (*)