PBH PERHAKHI menekankan, apabila ada kewenangan tersebut dimiliki oleh jaksa tentu akan menimbulkan tumpang tindih dalam penegakan kepastian hukum.

“Asas Dominus Litis menempatkan jaksa sebagai pihak yang menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan atau dihentikan tentunya akan mengambil alih kewenangan kepolisian dalam mengungkap dan menghentikan suatu perkara, saya kira kewenangan jaksa cukup hanya sebagai peneliti berkas yg diajukan oleh penyidik kepolisian dan penuntutan,” kata Pitra dalam keterangan tertulis, Sabtu (08/02/2025).

Pitra khawatir apabila Rkuhap tersebut disahkan, kewenangan yang diberikan negara kepada kejaksaan akan menimbulkan standar ganda dalam penegakan hukum, dan tentunya akan melemahkan penyidik kepolisian dalam mengungkap suatu perkara.

“Untuk itu kewenangan jaksa sudah jelas dalam penuntutan pidana selaku pengacara negara dan kepolisian berwenang untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, sehingga apabila jaksa diberi wewenang untuk menghentikan suatu perkara yg dilimpahkan oleh kepolisian, tentunya akan menimbulkan dualisme kepentingan penegakan hukum yang menghasilkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, yang menjadi tugas utama dari pembaharuan KUHAP itu semestinya lebih mengutamakan kepastian hukum dengan mengedapankan penanganan perkara yg cepat, sederhana dan biaya ringan.

“Bukan menimbulkan multitafsir baru yang men trigger terjadi konflik kepentingan penegakan hukum antar institusi dan tumpang tindih kewenangan-kewenangan, Sehingga tidak jelas penegakan hukum ini arahnya kemana Karena keduanya berwenang menghentikan perkara pidana apabila Rkuhap tersebut disahkan,” ujarnya.

Disisi lain, kewenangan penuntutan yang dimiliki jaksa kewenangan pengendalian penyidikan juga dimilikinya hal tersebut tentu berpotensi terjadinya abuse of power dalam proses penegakan hukum dalam menciptakan kepastian hukum.

JAKARTA, Eranasional.com – Sebanyak 69,7 persen responden masih percaya Polri mampu melakukan pembenahan di internalnya. Hal itu diketahui dari hasil survei Indikator Politik Indonesia.

Survei ini dilakukan pada tanggal 20-24 Juni 2023 dengan melibatkan 1.220 responden. Survei dilakukan dengan cara tatap muka oleh pewawancara yang sudah dilatih.

Sedangkan pemilihan sampel dilakukan dengan metode random sampling, dengan margin of error survei sebesar kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara, quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Hasilnya, dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

Peneliti utama Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan mayoritas masyarakat percaya Polri masih mampu melakukan pembenahan di internalnya.

Menurut dia, masyarakat sangat berharap Polri dapat terus meningkatkan profesionalitas dan dapat memberikan rasa aman.

“Mayoritas responden cukup atau sangat percaya Polri akan mampu melakukan pembenahan di internalnya. Harapan warga terhadap Polri ke depan terutama peningkatan kinerja dan profesionalitas, ini termasuk dalam mengayomi dan memberi rasa aman kepada warga, dan adil dalam penegakkan hukum,” kata Burhanuddin, Minggu (2/7/2023).

Berikut pertanyaan dan hasil tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mampu melakukan pembenahan di internalnya:

Pertanyaan: Apakah Ibu/Bapak sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali bahwa kepolisian mampu melakukan pembenahan internal?

Jawaban responden terkait kepercayaan pada Polri:

– Sangat percaya: 2,9%

– Cukup percaya: 66,8%

– Kurang percaya: 17,9%

– Tidak percaya sama sekali: 2,3%

– Tidak tahu/Tidak jawab: 10,2%.

Jika digabung sangat percaya dengan cukup percaya totalnya sebesar 69,7%.