JAKARTA, Eranasional.com – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah melimpahkan kasus ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan warga Muhammadiyah dengan tersangka eks peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang, Jawa Timur. Pelimpahan dilakukan, Kamis (22/3) kemarin.

Kasi Intelejen Kejari Jombang Denny Saputra Kurniawan mengatakan pihaknya telah menerima pelimpahan tersangka berserta barang buktinya.

“Selanjutnya tersangka AP (Andi Pangerang) ditahan di Rutan Kejari Jombang selama 20 hari ke depan,” kata Denny, Jumat (23/6/2023).

Denny menyebutkan, kondisi Andi Pangerang dalam kondisi sehat sehingga layak ditahan.

Dia mengungkapkan, perkara yang menjerat Andi akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jombang, Senin (26/6) pekan depan. Andi dijerat dengan Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) dan atau Pasal 45B juncto Pasal 29 UU RI No. 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Ancaman hukumannya paling lama 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar,” terang Denny.

Menurut Denny, ada 14 jaksa yang ditugaskan menangani perkara ini. Terdiri dari 8 jaksa dari Kejaksaan Agung dan 6 dari Kejari Jombang. “Nanti yang pimpin Pak Kajari Jombang,” ungkapnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah melaporkan peneliti di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangerang Hasanudin (APH) ke Bareskrim Polri.

Andi dilaporkan buntut dari komentarnya yang ‘menghalalkan’ darah semua warga Muhammadiyah.

“Tadi di SPKT, kita sudah diterima untuk menyampaikan laporan terkait dengan adanya dugaan fitnah pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang diduga dilakukan saudara AP Hasanuddin di akun Facebook-nya. Dan juga telah dikonfirmasi oleh yang bersangkutan di media sehingga kami memutuskan untuk mengambil langkah hukum untuk mengadukan hal tersebut ke Mabes Polri,” kata Ketua Hukum HAM dan Advokasi PP Pemuda Muhammadiyah, Nasrullah di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/4/2023).

Laporan PP Pemuda Muhammadiyah itu teregister dengan Nomor LP/B/76/IV/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 25 April 2023. Nasrullah menyebut komentar Andi telah menyakiti hati warga Muhammadiyah.

“Untuk pengembangan di penyelidikan atau penyidikan nanti kita serahkan ke penyidiklah terkait hal tersebut. Intinya kan beberapa hari viral dan cukup menyakitkan bagi warga Muhammadiyah sehingga mau tidak mau kami harus mengambil langkah hukum untuk hal tersebut,” ujarnya.

Kata dia, pihaknya membawa sejumlah barang bukti dalam laporannya tersebut, di antaranya tangkapan layar komentar Andi Pangerang yang berisi ancaman kepada warga Muhammadiyah.

“Untuk bukti kami menyampaikan screenshot atau tangkapan layar dari komentar yang bersangkutan di Facebook Pak Thomas Djamaluddin, tangkapan layar itu. Itu yang kami serahkan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemuda Muhammadiyah, Sedek Bahta, berharap Andi Pengareng dipecat dari BRIN. Menurutnya, komentar yang dilontarkan Andi telah mencederai wibawa pegawai ASN.

“Kalau proses pidananya berlanjut sampai ada putusannya dan dinyatakan bersalah pasti dia (APH) akan dipecat. Karena itu, sebelum dipidana harapannya majelis etik merekomedasikan untuk pemecatan kepada saudara APH,” ucap Sedek.

“Jadi siapapun yang itu namanya ASN jika melakukan tindakan-tindakan serupa ataupun yang lain yang itu mencederai wibawa pegawai negeri sipil, tak pantas untuk dipertahankan, pecat itu jalan paling toleran. Ini juga jadi pembelajaran bagi seluruh pegawai negeri tidak boleh berperilaku seperti itu,” imbuhnya.

LBH PP Pusat Muhammadiyah Juga Berharap Thomas Djamaluddin Dipecat

LBH PP Muhammadiyah juga berharap peneliti BRIN lainnya, Thomas Djamaluddinn juga dipecat.

“Sebetulnya ada dua nama ini. selain Andi Pangerang, ada juga Profesor Thomas Djamaluddin agar dipecat dari BRIN. Kita minta agar dia dipecat tidak hormat a sebagai pegawai ASN,” tegas Ketua Bidang Riset dan Advokasi Kebijakan Publik LBH PP Muhamadiyah, Gufron di Bareskrim Polri, Selasa (25/4/2023).

Gufron mengatakan unggahan mantan anggota Lembaga Penerbangan Antarika Nasional (LAPAN) Thomas Djamaluddin terkait ujaran kebencian kepada Muhammadiyah sudah dilakukan sejak tahun 2013. Dia berharap Andi dan Thomas mendapat sanksi sesuai aturan etik yang berlaku.

“Karena kalau saudara melihat membaca status-status Facebooknya saudara Thomas Djamaluddin itu memang sangat tendensius dan sangat subyektik dan lebih banyak menyerang Muhammadiyah,” ujarnya.

“Begitu kita telususuri dari tahun 2013, ada status yang menyerang Muhammadiyah,” ungkapnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Peneliti BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) Andi Pangerang Hasanuddin pemilik akun AP Hasanuddin telah menyampaikan surat pernyataan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah.

Dalam surat pernyataan yang ditandatangani Andi Pangerang Hasanuddin, ia menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan warga Muhammadiyah.

Dia mengakui, komentar yang dikeluarkannya di media sosial terhadap Muhammadiyah karena rasa emosi dan ketidakbijaksanaan dirinya.

“Melalui surat ini memohon maaf kepada pimpinan dan warga Muhammadiyah atas komentar saya di Facebook terhadap seluruh warga Muhammadiyah di akun Facebook tertanggal Minggu, 23 April 2023,” kata AP Hasanuddin dalam surat pernyataannya yang diterima pada Selasa (25/4/2023).

“Komentar tersebut dikarenakan rasa emosi dan ketidakbijaksanaan saya saat melihat akun Thomas Djamaluddin diserang oleh sejumlah pihak,” tulis AP Hasanuddin dalam suratnya.

“Saya MEMINTA MAAF SEBESAR-BESARNYA KEPADA PIMPINAN DAN SELURUH WARGA MUHAMMADIYAH yang merasa tersinggung dengan komentar saya tersebut. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan semacam ini lagi di waktu-waktu mendatang,” lanjut AP Hasanuddin.

“Demikian surat pernyataan ini dibuat, atas perhatian masyarakat semua, saya ucapkan terima kasih,” kata AP Hasanuddin di akhir surat pernyataannya.

Sementara, Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko menegaskan pihaknya telah melakukan pengecekan atas informasi dan status dari penulis komentar yang meresahkan masyarakat.

Komentar yang ditulis oleh salah satu peneliti atau sivitas BRIN tersebut terkait diskusi tentang perbedaan penetapan 1 Syawal 1444 H.

“Langkah konfirmasi telah dilakukan untuk memastikan status APH adalah ASN di salah satu pusat riset BRIN. Selanjutnya, sesuai regulasi yang berlaku BRIN akan memproses melalui Majelis Etik ASN, dan setelahnya dapat dilanjutkan ke Majelis Hukuman Disiplin PNS sesuai PP 94/2021,” ujarnya.

Meski sivitas tersebut sudah membuat surat permintaan maaf, BRIN tetap akan memproses yang bersangkutan dengan menggelar Sidang Majelis Etik ASN, diagendakan besok Rabu (26/4/2023). Setelahnya sidang Majelis Hukuman Disiplin ASN untuk penetapan sanksi final.

“BRIN meminta maaf, khususnya kepada seluruh warga Muhammadiyah, atas pernyataan dan perilaku salah satu sivitas BRIN, meskipun ini adalah ranah pribadi yang bersangkutan,” ucap Handoko.

Untuk selanjutnya Kepala BRIN menghimbau para periset BRIN untuk lebih bijak dalam menyampaikan pendapat di media sosial dan mengedepankan nilai BerAkhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif).

Sebelumnya, pernyataan provokatif salah satu peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangeran Hasanuddin atau AP Hasanuddin menebar ancaman akan membunuh warga Muhammadiyah melalui akun media sosial.

Adapun ancaman tersebut muncul merespons perbedaan penentuan Idulfitri 1444 Hijriah. Diketahui, warga Muhammadiyah merayakan Idulfitri pada Jumat (21/4/2023), sedangkan pemerintah menetapkan Idulfitri pada Sabtu (22/4/2023).

JAKARTA, Eranasional.com – Salah seorang peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangeran Hasanudin (APH) mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah karena perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah/2023. Perbuatannya itu menimbulkan keonaran di publik.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan pihaknya akan menggelar sidang etik aparatur sipil negara (ASN) terhadap Andi Pangeran Hasanudin.

“Sidang etik tetap diproses meski APH telah melayangkan permintaan maaf. Diagendakan sidang akan digelar Rabu (26/4) besok,” kata Laksana Tri, Selasa (25/4/2023).

Setelah sidang etik, proses akan langsung dilanjutkan ke Majelis Hukum Disiplin ASN untuk penetapan sanksi final. Dia pun menyampaikan permohonan maaf, khususnya kepada warga Muhammadiyah atas perilaku anak buahnya itu.

“BRIN meminta maaf, khususnya kepada seluruh warga Muhammadiyah, atas pernyataan dan perilaku salah satu civitas BRIN, meskipun ini adalah ranah pribadi yang bersangkutan,” ucapnya.

Dia mengimbau agar para peneliti BRIN lainnya lebih bijak dalam menyampaikan pendapat di media sosial.

“Dan mengedepankan nilai Ber-Akhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif),” ujar Laksana.

Ramai sebuah tangkapan layar Twitter terkait aksi mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah. Ancaman pembunuhan itu ditulis oleh akun facebook web.facebook.com/a.p.hasanuddin dalam sebuah diskusi di sosial media.

“Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian,” demikian pernyataan Andi di Facebook.