Penyidik lembaga antirasuah tersebut dilaporkan memeriksa belasan saksi secara maraton guna mengumpulkan bukti baru. Proses pemeriksaan bertahap ini meminjam salah satu fasilitas ruangan milik pihak kepolisian setempat.

Kepastian mengenai agenda pemeriksaan ini dikonfirmasi langsung oleh Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi, saat ditemui wartawan di Mapolres setempat, Rabu (17/6/2026).

Kapolres membenarkan, bahwa markasnya tengah memfasilitasi aktivitas pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK. Kendati demikian, ia menegaskan posisi jajarannya dalam agenda tersebut murni hanya mendukung kebutuhan operasional logistik tempat saja.

“Hari ini sedang dilaksanakan pemeriksaan lanjutan kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Polres Pekalongan Kota hanya diminta menyediakan tempat untuk dilakukan pemeriksaan,” ujar AKBP Riki Yariandi.

Kapolres menambahkan, bahwa koordinasi resmi telah dilakukan oleh pihak KPK sebelum agenda pemeriksaan tambahan ini dilangsungkan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah aparatur sipil negara dan pegawai dari Pemkab Pekalongan tampak hadir memenuhi panggilan. Menurut jadwal koordinasi, rangkaian pemeriksaan ini akan difasilitasi hingga tanggal 19 Juni 2026.

“Yang pasti ada beberapa saksi dari pegawai Pemkab Pekalongan yang satu per satu berdatangan untuk dilakukan pemeriksaan tambahan oleh teman-teman KPK. Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, dan kami melakukan sterilisasi area agar prosesnya kondusif,” tambahnya.

Secara keseluruhan, terdapat 14 saksi dari berbagai unsur strategis yang dipanggil oleh penyidik KPK pada Rabu (17/6/2026). Mereka berasal dari kalangan anggota legislatif, pengurus partai politik, instansi pemerintahan, pihak BPJS, hingga sektor swasta.

Pemeriksaan masif ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq.

Di sisi lain, tim kuasa hukum Fadia Arafiq memastikan bahwa kliennya akan tetap bersikap kooperatif selama proses hukum berjalan. Fadilah Diani Putri selaku perwakilan LNP Law Firm Jakarta menyebut pihaknya berkomitmen menghormati seluruh tahapan penyidikan.

Tim hukum bahkan bersiaga penuh mendampingi sejumlah nama dari lingkaran terdekat Fadia yang ikut dipanggil.

“Yang kami dampingi saat ini lebih dari lima orang, dan pemeriksaannya seputar outsourcing. Tim kuasa hukum juga bersiaga memberikan pendampingan kepada sejumlah pembantu dan tenaga pendukung yang turut dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Polres,” kata Fadilah.

Menurut analisis Fadilah, materi pemeriksaan yang dilayangkan penyidik sejauh ini masih berupa klarifikasi atas dokumen-dokumen sebelumnya.

Ia menilai belum ada hal yang bersifat sangat signifikan atau krusial dari hasil tanya jawab para saksi tersebut. Agenda ini lebih difokuskan untuk mencocokkan keterangan yang sudah diperoleh dari pemeriksaan Fadia terdahulu.

“Tidak ada yang signifikan, hanya untuk konfirmasi dan tanya jawab saja karena dari pemeriksaan Ibu Fadia maupun saksi lain diperlukan klarifikasi. Perkembangannya masih dalam penyidikan. Alhamdulillah, ibu sehat dan masih menjalani pemeriksaan,” tutur Fadilah dengan optimistis.

Kuasa hukum Fadia menegaskan bahwa fokus pendampingan mereka saat ini dibatasi hanya untuk klien utama serta jaringan internalnya saja.

Pihaknya mengaku tidak memiliki kapasitas untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pemeriksaan saksi di luar lingkaran Fadia. Tim hukum berharap proses hukum objektif ini bisa segera tuntas secara terang benderang. (em-aha)

Acara yang digelar oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan (PBJ Minbang) berkolaborasi dengan BKPSDM bertempat di ruang Jlamprang, Kantor Sekretariat Daerah setempat, Kamis (26/6/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh para ASN yang berpotensi atau sedang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pejabat struktural lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, menjelaskan bahwa bimbingan teknis ini merupakan langkah strategis untuk membekali para ASN agar mampu menjalankan peran mereka secara profesional, khususnya dalam pengawasan dan pengelolaan administrasi pembangunan.

“ASN yang menjadi KPA harus memiliki kemampuan untuk mengawasi, mengevaluasi, dan memonitor kegiatan pembangunan, baik yang bersifat infrastruktur maupun non-infrastruktur.

Ia berharap, dengan adanya pemahaman yang tepat, proses administrasi pembangunan bisa berjalan lebih cepat, tepat waktu, terarah, dan terukur.

Menurutnya, karena ASN berada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mereka memiliki kedekatan langsung dengan lingkungan kerja dan bisa lebih efektif dalam melakukan pengawasan.

“Ini memudahkan mereka menjadi pengawas yang lebih peka terhadap dinamika dan kebutuhan pembangunan. Semoga pembangunan di Kota Pekalongan bisa berjalan lebih cepat dan lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Slamet menerangkan pentingnya pemenuhan regulasi terbaru dalam pengadaan barang dan jasa.

Ia menjelaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 mengamanatkan bahwa pejabat pembuat komitmen (PPK) wajib memiliki sertifikat kompetensi tipe C. Adapun untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bisa bertindak sebagai PPKP dengan dua ketentuan penting.

“Syaratnya adalah memiliki pengetahuan tentang PBJ dan memiliki pengalaman sebagai pejabat pembuat komitmen. Meskipun dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2019 tidak mewajibkan KPA memiliki sertifikat, ada hirarki pemenuhan kompetensi yang bisa dilakukan,” terangnya.

Lebih lanjut, ia merinci bahwa bentuk pemenuhan pengetahuan PBJ tersebut dapat dilakukan secara berjenjang, antara lain sertifikat kompetensi PBJ yang diterbitkan oleh LKPP atau Kementerian Keuangan. Jika belum memiliki, bisa dengan sertifikat PBJ level 1 (dasar) dari LKPP.

Bila tidak ada, dapat menggunakan sertifikat Bimtek PBJ yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan PBJ resmi. Jika semua belum dimiliki, maka bukti kehadiran bimtek seperti saat ini juga dapat menjadi dasar awal pembekalan.

Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari proses regenerasi pejabat, seiring dengan banyaknya pejabat senior yang telah pensiun.

“Kita tahu banyak pejabat yang sudah pensiun, jadi bimtek ini menjadi ajang pembekalan bagi calon pejabat struktural yang berpotensi promosi menjadi Kabid atau KPA. Dengan bekal ini, mereka diharapkan siap mengikuti uji kompetensi baik untuk level dasar maupun tipe C,” pungkasnya. (em-aha)

Eranasional.com – Presiden Joko Widodi (Jokowi) kecewa dengan pengadaan barang dan jasa yang didominasi impor. Sorotan tersebut di antaranya terkait alat kesehatan, pertanian hingga seragam TNI-Polri.

Menanggapi hal itu, Ketua Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan selalu mendukung kebijakan Presiden Jokowi. Pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa selalu dilakukan KPK.

“Ini ada hubungannya dengan korupsi pengadaan barang dan jasa. Sudah lama KPK memberikan perhatian kepada korupsi barang dan jasa, terutama karena di dalamnya rawan suap dan sogok yang sering berakhir dengan kegiatan tagkap tangan oleh KPK,” kata Firli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/3/2022).

Firli menyebut kehadiran KPK berdasarkan UU awal pembentukannya adalah karena korupsi telah mengancam perekonomian nasional. Maksud dari pembentukan KPK dalam UU adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Kita harus menyambut baik penekanan yang dilakukan oleh kepala negara agar kita mulai mengubah orientasi pengadaan barang dan jasa serta menghentikan korupsi pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Sampai 31 desember tahun 2021, Firli menyebut realisasi belanja K/L dan Pemda untuk UMKM baru sebesar Rp. 39,58 triliun atau setara 31,61 persen. Pada tahun 2022, potensi belanja barang dan modal pemerintah pusat sebesar Rp526,8 Triliun dan Pemda sebesar Rp535,4 triliun.

Dia menilai terdapat potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja barang/jasa dan belanja modal sebesar Rp 1.062,2 triliun. Untuk itu, K/L dan Pemda dalam belanja barang dan belanja modal secara swakelola diminta agar lebih memprioritaskan capaian pembelian produk dalam negeri sebagaimana yang duatur peraturan perundangan.

Selain itu, potensi besaran nilai belanja daerah dan nilai belanja impor menggunakan E-Purchasing dapat diperkirakan sebesar Ro200 triliun pada tahun 2022.

“Lima daerah teratas yaitu Jatim, Jabar, Jateng, DI Jakarta dan Sulawesi Selatan. Wilayah Jawa-Bali berpotensi melakukan pembelian PDN sebesar 86,3 Triliun (43 persen) dan Sumatera sebesar 47 (24 persen), sisanya tersebar di wilayah lainnya, ” kata Firli.

Firli menyebut ada delapan langkah agar Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia berjalan sukses yaitu :

1.Tidak melakukan persekongkolan untuk melakukan korupsi dengan para pihak penyedia barang/jasa.

2. Tidak menerima dan memperoleh kickback

3. Tidak mengandung unsur Penyuapan dan Gratifikasi.

4. Tidak mengandung unsur Gratifikasi.

5. Tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan,

6. Tidak mengandung unsur kecurangan dan atau mal administrasi,

7. Tidak ada niat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat,

8. Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi.