JAKARTA, Eranasional.co – Negara melalui Kementerian Sekretariat Negara telah menyelesaikan pengadaan tanah untuk rumah kediaman Presiden RI Joko Widodo di Colomandu.

Lewat siaran persnya, Sabtu (17/12), Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, Negara menyediakan sebuah rumah kepada mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 disebutkan bahwa mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden hanya berhak mendapatkan rumah sebanyak satu kali, termasuk yang menjalani masa jabatan lebih dari 1 periode.

Dalam penyediaan rumah kepada Presiden Jokowi, kata Bey, sebetulnya sesuai dengan ketentuan, rumah tersebut dapat diperoleh setelah menyelesaikan periode pertama jabatan Presiden RI (2014—2019). Perencanaan selama 3 tahun sebelum masa jabatan berakhir, yaitu pada tahun 2017, sedangkan untuk pembangunannya dapat dilaksanakan 2 tahun sebelum masa jabatan berakhir, yakni pada tahun 2018.

Namun, menurut Bey, saat itu Presiden Jokowi menolak. Baru pada bulan Oktober 2022, Negara melalui Kementerian Sekretariat Negara telah menyelesaikan pengadaan tanah untuk rumah kediaman bagi Jokowi di Kecamatan Colomandu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

“Jadi, sekali lagi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyediaan rumah kediaman tersebut diberikan tidak hanya kepada Pak Jokowi, tetapi juga kepada semua mantan presiden dan mantan wakil presiden,” kata Bey. ***

Jakarta – Saat ini pemerintah terus laksanakan percepatan dalam pengadaan tanah, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan atau kendala yang dihadapi serta konsekuensi hukum sebagai akibat dari pelaksanaan pengadaan tanah. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Mitigasi Risiko Pengadaan Tanah sebagai referensi bagi pelaksana pengadaan tanah guna percepatan pelaksanaan pengadaan tanah di seluruh Indonesia.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah pada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Peran dan Fungsi Mitigasi Risiko dalam Rangka Percepatan Pengadaan Tanah di Indonesia” yang diselenggarakan di Hotel Sheraton Jakarta, Kamis (28/10/2021).

Acara ini salah satunya bertujuan untuk mendapatkan masukan terhadap permasalahan pengadaan tanah yang ada atau pernah ada, langkah penyelesaian yang ditempuh, serta alternatif penyelesaian lainnya.

Saat membuka kegiatan, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari, mengatakan bahwa untuk terlaksananya pembangunan bagi kepentingan umum yang baik maka seluruh permasalahan dalam pengadaan tanah harus telah terselesaikan.

Namun, diharapkan adanya pencegahan terlebih dahulu sebagai upaya mitigasi yang dilakukan sehingga saat tahap pelaksanaan pengadaan tanah maupun setelah pengadaan tanah selesai, diharapkan minim terjadinya permasalahan.

“Maka dari itu, dalam penyelenggaraan pengadaan tanah dibutuhkan kegiatan mitigasi risiko dalam rangka percepatan pengadaan tanah di Indonesia, ditambah lagi dengan telah terbitnya peraturan-peraturan baru terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagai pelaksanaan UUCK,” ujarnya.

Lebih lanjut, Embun Sari menuturkan, jika ada beberapa contoh permasalahan yang pernah terjadi, yaitu dalam pengadaan tanah Jalan Tol Sigli Banda Aceh, di mana saat itu pengadaan tanah sudah sampai tahap penyerahan hasil, tetapi ketika dilakukan land clearing terdapat ratusan makam yang belum teridentifikasi.

Contoh lainnya, sambung Embun Sari, dalam pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran terdapat bidang tanah yang uang ganti kerugiannya telah dititipkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Namun, pada saat pendataan fisik data nilai bangunan belum masuk sehingga ganti kerugian yang dititipkan hanya nilai tanahnya saja, sedangkan penilaian untuk harga bangunan belum dilakukan.

“Mitigasi itu suatu kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisir dampak maupun kerugian dari suatu bencana atau permasalahan. Namun, dalam pelaksanaan pengadaan tanah selama ini belum ada panduan ataupun aturan teknis, terkait mitigasi risiko pengadaan dan pencadangan tanah. Oleh sabab itu, diharapkan melalui kegiatan ini, kita dapat berdiskusi mengenai hal ini di mana mitigasi risiko dapat menjadi bagian dari rangkaian penyelengaraan pengadaan tanah di Indonesia,” ungkapnya.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 29 Oktober 2021 ini juga dihadiri oleh Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah, Nurhadi Putra; Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Umum dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, dan Kementerian Perhubungan, serta melalui daring Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan seluruh Indonesia.

Batanghari- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( Kanwil BPN) Provinsi Jambi menargetkan 300.000 bidang tanah harus terdaftar melalui prpgram strategis nasional yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), selain dari program tersebut Kanwil BPN juga melakukan program redistribusi tanah, pengadaan tanah project jalan tol Jambi-Rengat dan Jambi-Betung.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Jambi, Dadat Dariatna mengatakan Kementrian ATR/BPN dalam hal ini mendapatkan tugas untuk melaksanakan program strategis nasional, jadi dalam kunjungan anggota Komisi II DPR dimana nanti akan membahas tentang program strategis nasional.

“Ada beberapa kegiatan dalam program strategis nasional yang dilaksanakan Kementrian ATR/BPN, pertama, masyarakat sudah banyak mendengar yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu merupakan program strategis nasional. Pendaftran tanah itu dalam arti  baik itu pengukuran pemetaan maupun sertipikat hak atas tanah, Kanwil BPN sendiri menargetkan yang cukup besar sebanyak 300 ribu bidang tanah, Kantah Batanghari mendapatkan 30 ribu bidang tanah,” ujarnya saat di wawancarai oleh wartawan di Batanghari, Jambi, Minggu  (17/10)

Perlu diketahui, lanjut kata Kakanwil, sampai saat ini pencapaian Kanwil BPN Jambi untuk sertipikat hak atas tanah masih belum begitu menggembirakan baru sekitar 30%. Kenapa disamping target kita cukup besar kenaikannya bisa mencapai 8 kali lipat  dari tahun sebelumnya.

“Kementrian ATR/BPN tidak bisa berkrja sendiri kalau tidak dibantu oleh masyarakat , pemerintahan daerah setempat, maupun intansi terkait lainnya. Sebenarnya PTSL ini bukan hanya dari kewajiban dari Kementrian ATR/BPN saja, jadi Presiden melalui Inpres nomor 3 tahun 2018 sudah mengintruksikan kurang lebih ada 13 intansi  untuk mensukseskan kegiatan ini,” papar Kakanwil Dadat

Ia menjelaskan, sedangkan untuk sertipikasi sendiri tentu BPN adalah kerjaan sehari-hari, tetapi kegiatan lainnya seperti sosialisasi, mengumpulkan berkas, menetapkan lokasi lain tentu kami memerlukan bantuan dari semua pihak sehingga dengan target yang besar itu bisa kita laksanakan.

“Kami juga berharap dari sosialisasi ini  Anggota Komisi II DPR bisa mendorong dan bantuannya untuk masyarakat supaya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedemikian besarnya bisa mensukseskan dalam tahun ini dan tahun berikutnya,” ujarnya

Disamping itu, dikatakan Kakanwil BPN, dalam program strategis nasional lainnya di provinsi jambi itu ada juga kegiatan redistribusi tanah ini juga masih dalam bentuk sertipikat dari tanah kepada petani hasil garapannya itu targetnya 8.727 bidang tanah sedangkan yang sudah diselesaikan dsampai dengan sertipikatkan mencapai kurang lebih 5.300 bidang.

“Kemudian ada juga kegiatan pengadaan tanah untuk jalan tol Jambi-Rengat sepnjang 116,5 Km, Jambi-Betung sepanjang 33,96 Km dan dalam pembuatan jalan tol nantinya akan melewati Kabupaten Batanghari,” terangnya

Kakanwil BPN Jambi sangat berharap dengan kehadiran dari Komisi II DPR dan masyrakat menjadi corong kepada masyrakat lainnya supaya yang sudah ditetapkan lokasinya tetapi belum ikut dalam kegiatan sertipikasi ini ayo Pak berbondong-bondong masih banyak nih yang masih belum di sertipikatkan tanahnya,untuk Kabupaten Batanghari sendiri targetnya 30 ribu bidang tanah

“Sementara dari Kepala Kantor Pertanahan Batanghari baru bisa menyelesaikan 13% masih banyak yang belum mensertipkatkan tanahnya, dan kegiatan PTSL ini kami akan menyerahkan sertipikasi kepada 10 orang dimana nanti akan diserahkan oleh anggota Komisi II DPR,” tukasnya.

Jakarta- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas perkara para tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.
Para tersangka itu ialah Direktur PT Adonara Propertindo (AP), Tommy Adrian; Wakil Direktur PT AP, Anja Runtuwene; korporasi PT AP; dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar.

“Hari ini dilaksanakan tahap II [penyerahan tersangka dan barang bukti] dari tim penyidik kepada tim jaksa untuk tersangka AR [Anja Runtuwene] dkk dan tersangka PT AP di mana kelengkapan berkas perkaranya telah diperiksa oleh tim jaksa dan dinyatakan lengkap,” ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Kamis (7/10).

Ali menuturkan kewenangan penahanan para tersangka kini beralih menjadi tugas jaksa. Mereka akan ditahan untuk 20 hari terhitung sejak 7 Oktober hingga 26 Oktober 2021.

Tommy dan Anja ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK Gedung Merah Putih, sedangkan Rudy Hartono ditahan di Rutan KPK Kavling C1.

Tim jaksa, lanjut Ali, mempunyai waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat,” kata Ali.

Dalam proses penyidikan, pengadaan tanah di Munjul diketahui diperuntukkan untuk program rumah DP 0 rupiah. Dari temuan awal KPK, diduga negara mengalami kerugian sebesar Rp152,5 miliar.

Lembaga antirasuah sudah menerima pengembalian uang sejumlah Rp10 miliar dari Tommy Adrian dan Anja Runtuwene selama proses penyidikan.

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan. KPK saat ini masih mengumpulkan bukti terkait dugaan korupsi ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tahun Anggaran 2017.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut, kasus itu kini telah masuk ke tahap penyidikan.

“KPK memulai penyidikan baru dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tahun anggaran 2017,” kata Ali dikonfirmasi, Kamis (2/9/2021).

Ali belum dapat memastikan siapa saja pihak-pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka maupun konstruksi perkara yang kini tengah diusut KPK.

“Penyampaian informasi dan pengumuman secara lengkap,akan dilakukan pada saat upaya paksa penangkapan atau penahanan dilakukan,” ucap Ali.

Ali menegaskan lembaganya tentu akan menyampaikan setiap perkembangan perkara ini. Dan diharapkan masyarakat juga tetap melakukan pengawasan.

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, M Taufik untuk diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon Jakarta Timur. Pemeriksaan saksi-saksi perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta tahun 2019 masih terus dilakukan. Hari ini, Selasa (10/8)

“Pemeriksaan dilakukan di kantor KPK atas nama, M Taufik (anggota DPRD DKI Jakarta),” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (10/8).

Selain itu, penyidik juga memanggil dua pejabat di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) dan BUMD di ibu kota negara untuk mendalami kasus korupsi tersebut.

Kedua saksi itu ialah, Kasubbid Pelaporan Arus Kas BPKD DKI Jakarta, Sudrajat Kuswata; dan Plh BP BUMD Periode 2019, Riyadi.

Sebagai informasi, Kasus ini bermula pada Maret 2019, ketika Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Aldrian dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar, menawarkan tanah yang berlokasi di Munjul seluas lebih kurang 4,2 Ha kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Namun, kepemilikan tanah tersebut masih sepenuhnya milik Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus.

Selanjutnya, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene dan Tommy melakukan pertemuan dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus di Yogyakarta.

Pertemuan itu berbuah kesepakatan, yaitu pembelian tanah di Munjul oleh Anja, Tommy dan Rudy seharga Rp104,8 miliar. Semula harga permeter tanah itu dipatok Rp7,5 juta dengan total Rp315 miliar.

Namun, diduga terjadi proses negosiasi fiktif dengan kesepakatan harga Rp5,2 juta permeter dengan total Rp217 miliar.

April 2019, dilakukan penandatanganan pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perumda Pembangunan Sarana Jaya antara pihak pembeli yaitu Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan, dengan pihak penjual yaitu Anja.

KPK menduga terjadi perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul tersebut, antara lain tidak adanya kajian kelayakan terhadap Objek Tanah; tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam perkara ini. Mereka ialah Rudy Hartono; mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; Direktur PT Adonara Propertindo (AP), Tommy Adrian; Wakil Direktur PT AP, Anja Runtuwene; dan korporasi yakni PT AP.