Dua mantan anak buahnya itu adalah mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Kementan Muhammad Hatta.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi. Khusus SYL, KPK juga menjerat dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Ali Fikri memberitahu bahwa tim penyidik telah menyerahkan SYL, Kasdi, dan Hatta kepada Tim Jaksa KPK pada Rabu, 7 Februari 2024 kemarin.

Menurut Ali, dalam 14 harinya ke depan sejak penyerahan tersangka dan berkas perkara, Tim Jaksa KPK akan menyerahkan berkas perkara itu ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Meski begitu, ungkap Ali, saat ini tim penyidik masih mengusut perkara dugaan TPPU yang dilakukan SYL.

Kata dia, berkas perkara yang dilimpahkan hanya kasus dugaan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi.

“Perkara TPPU-nya masih terus dilakukan pendalaman dan penyelesaian berkas perkaranya,” jelas Ali.

Sebagai informasi, selama proses penyidikan, penyidik KPK telah memeriksa puluhan saksi di antaranya ajudan, staf khusus SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian, pejabat di Kementan, dan anak SYL bernama Kemal Redindo Syahrul Putra.

Diketahui, Kemal Redindo pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Pemprov Sulawesi Selatan.

Kemal diperiksa penyidik KPK pada hari Kamis, 5 Februari 2024.

Dia dimintai keterangannya terkait dugaan aliran uang yang diterima tersangka SYL. Termasuk pengetahuan mengenai dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementan saat itu. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, terdakwa kasus korupsi perizinan usaha perkebunan kelapa sawit.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan hukuman 15 tahun dan denda Rp1 miliar,” ujar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Fahzal Hendri dalam sidang yang digelar pada Kamis (23/2/2023).

Surya Darmadi juga dijatuhkan hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp39 miliar untuk menggantikan kerugian negara. Jika tidak mampu, maka diganti dengan kurungan penjara selama lima tahun.

Hakim menyatakan Surya Darmadi terbukti bersalah telah merugikan keuangan negara senilai Rp2,64 triliun.

Putusan hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya yaitu penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp78,8 triliun.

Kasus ini bermula ketika Bupati Indragiri Hulu tahun 1999-2008 Raja Thamsir Rachman menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP) kepada empat perusahaan PT Duta Palma Group.

Keempat perusahaan tersebut adalah PT Banyu Bening Utama pada tahun 2003, seta PT Panca Argo Lestari, PT Palma Satu, dan PT Sebrida Subur pada tahun 2007.

Permasalahan pemberian izin tersebut lantaran diduga dilakukan secara ilegal dan berpotensi mengakibatkan kerugian pada negara. Pasalnya, lokasi tempat penerbitan izin tersebut berada dalam kawasan hutan yang tidak disertai adanya pelepasan kawasan hutan.