Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mendukung penyidikan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan tiga lokasi yang digeledah meliputi ruang Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang serta dua rumah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah tersebut.

“Dalam rangkaian tiga penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan ataupun penerimaan lainnya yang dilakukan oleh Bupati,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (12/10/2026).

Budi menjelaskan, seluruh dokumen dan barang bukti elektronik yang disita akan ditelaah dan dianalisis lebih lanjut.

Langkah tersebut dilakukan untuk membantu penyidik mengungkap konstruksi perkara secara utuh.

Selain melakukan penggeledahan, KPK juga memeriksa 10 saksi pada Senin (12/10/2026) guna mendalami perkara tersebut.

Menurut Budi, penyidik turut mendalami pemenuhan unsur tindak pidana yang disangkakan kepada para tersangka, termasuk dugaan pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e serta dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12B.

“Hal itu termasuk juga pengumpulan unsur-unsur Pasal 12e terkait pemerasan ataupun Pasal 12B terkait dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dilakukan oleh tersangka dalam perkara ini,” jelasnya.

KPK Tetapkan Empat Tersangka

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Anom Widiyantoro sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 28 Juli 2026.

Selain Anom, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni Mohamad Haris, Lilik Budi Suprianto, dan Setya Budi Dias Oktavianto.

Penyidikan masih berlanjut untuk mendalami dugaan tindak pidana serta mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dalam penanganan perkara tersebut. []

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan suap dalam pengurusan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut saat melakukan penggeledahan.

“Penyidik juga mengamankan barang bukti di rumah Pemeriksa Pajak di Malang dalam bentuk logam mulia emas seberat 1,3 kg dan uang tunai senilai Rp100 juta,” kata Budi melalui keterangan tertulis, Kamis (13/8/2026).

Tak hanya rumah pemeriksa pajak, penyidik KPK turut melakukan penggeledahan di Kantor Wilayah Pajak Surakarta.

Penggeledahan juga dilakukan di sejumlah lokasi yang berada di Klaten, Jombang, Surabaya, dan Malang.

Rangkaian penggeledahan tersebut berlangsung pada 11 dan 12 Agustus 2026.

Dari sejumlah lokasi itu, KPK mengamankan berbagai dokumen serta barang bukti elektronik (BBE) yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan suap pengurusan pajak di KPP Banjarmasin.

Budi mengatakan seluruh barang bukti yang diperoleh akan diperiksa dan dianalisis lebih lanjut oleh penyidik.

“Penyidik selanjutnya akan menelaah setiap barang bukti yang didapatkan dalam rangkaian upaya paksa penggeledahan ini,” ujarnya.

Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menemukan sebuah brankas berukuran besar yang tersembunyi di dalam dinding bangunan.

Brankas itu diketahui berada di balik sebuah etalase di Kafe de’Clan.

Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto, membenarkan adanya temuan tersebut.

“Betul, ditemukan brankas,” ujar Totok saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan, penggeledahan merupakan bagian dari investigasi gabungan antara Kortastipidkor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penyidikan sejumlah perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kasus yang tengah didalami meliputi dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sepanjang periode 2018–2026, perkara PT Asabri pada rentang 2020–2025, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI selama periode 2020–2025.

“Sebagai bagian dari proses penyidikan, saat ini kami melakukan penggeledahan di beberapa lokasi untuk melengkapi alat bukti,” kata Totok kepada awak media di lokasi.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Victor Dean Macbon, mengungkapkan bahwa penyidikan bersama tersebut berawal dari dua laporan polisi.

Salah satu lokasi yang menjadi sasaran adalah Cafe de’Clan Signature dan Koin Money Changer di kawasan Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan sejumlah perkara yang berkaitan dengan dugaan korupsi, suap, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurutnya, penyidik dari Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya secara bersamaan melakukan penggeledahan di beberapa titik untuk mengumpulkan alat bukti yang dibutuhkan dalam proses penyidikan.

Secara keseluruhan, terdapat delapan lokasi yang digeledah. Lokasi-lokasi tersebut berkaitan dengan tiga perkara berbeda, yakni dugaan korupsi terkait kasus blackout PLN yang berkaitan dengan batu bara, perkara di PT Asabri, serta dugaan korupsi yang menyeret PT Krakatau Steel.

Budi menyebutkan, penggeledahan dilakukan setelah penyelidikan dan penyidikan mengarah pada sejumlah tempat yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara-perkara tersebut.

Sementara itu, Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto mengungkapkan bahwa penanganan kasus dilakukan melalui mekanisme joint investigation antara Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya.

Ia menjelaskan, ada tiga perkara utama yang sedang ditangani bersama, yakni dugaan korupsi dan pencucian uang dalam penanganan perkara PLN batu bara, dugaan korupsi terkait PT Asabri pada periode 2020–2025, serta dugaan korupsi dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI pada rentang waktu yang sama.

Di sisi lain, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Victor Dean Macbon mengatakan penyelidikan berawal dari dua laporan polisi yang diterima penyidik.

Laporan pertama menyangkut dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri (Persero) maupun Asuransi Jiwasraya yang diduga melibatkan oknum penyelenggara negara sepanjang 2020 hingga 2025.

Adapun laporan kedua berkaitan dengan dugaan korupsi dan pencucian uang dalam penyelesaian kewajiban atau utang PT CBS kepada PT KNI yang juga diduga melibatkan aparatur negara pada periode yang sama.

Victor menegaskan, penggeledahan di delapan lokasi dilakukan sebagai upaya memperkuat alat bukti guna mendukung proses penyidikan yang tengah berjalan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, hingga Rabu siang proses penggeledahan masih berlangsung. Sejumlah personel Brimob juga tampak disiagakan untuk mengamankan jalannya kegiatan penyidikan tersebut. []

Penggelesahan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur 2019-2022.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkapkan jika 10 rumah atau bangunan tersebut berlokasi di Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep.

Penggeledahan itu, lanjutnya, dilakukan sejak 30 September 2024 hingga 3 Oktober 2024.

Dari hasil penggeledahan tersebut, komisi antirasuah menyita 7 mobil, jam tangan Rolex, hingga uang tunai mencapai Rp 1 miliar.

“KPK telah melakukan penyitaan di antaranya berupa kendaraan 7 unit, terdiri dari 1 Alphard, 1 Pajero, 1 Honda CRV, 1 Toyota Innova, 1 Hillux double cabin, 1 unit Avanza, dan 1 unit Isuzu,” kata Tessa kepada wartawan, Selasa (8/10/2024).

“Jam tangan Rolex 1 buah, cincin berlian 2 buah. Uang tunai dalam mata uang asing dan juga rupiah yang bila ditotal dan dirupiahkan senilai kurang lebih sebesar Rp 1 miliar,” jelas dia.

Tak hanya itu, Tessa mengungkapkan bahwa KPK juga menyita barang bukti elektronik berupa handphone, harddisk, dan laptop., E

“Serta dokumen-dokumen, di antaranya buku tabungan, buku tanah, catatan-catatan, kuitansi pembelian barang, BPKB dan STNK kendaraan,” pungkas dia.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Semarang, Supriyadi.

Ia menilai penggeledahan yang dilakukan KPK terkait kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kota Semarang tersebut memengaruhi elektabilitas Wali Kota (Walkot) Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu

”Kasus ini otomatis memengaruhi elektabilitas dari Hevearita yang hasil surveinya saat ini juga terus meningkat. Ini ada upaya-upaya penggembosan elektabilitas beliau,” tegas Supriyadi dalam keterangannya, Senin 22 Juli 2024.

Dia menyayangkan KPK yang melakukan penggeledahan saat dekat momentum Pilkada 2024.

Diketahui dalam penggeledahan itu kantor dan rumah Hevearita turut digeledah. Dimana saat ini Hevearita ingin kembali ikut Pilwalkot Semarang melalui PDI-P.

”Kalau mau menyelidik tindak pidana korupsi di Kota Semarang itu harusnya jauh-jauh hari. Tidak hanya mendekati proses-proses Pilkada. Ini kan masyarakat bertanya-tanya, kenapa harus mendekati pilkada?” ujarnya.

Pasalnya, lanjut ia, penyidikan KPK yang dilakukan menjelang Pilkada 2024 justru akan mengundang berbagai macam spekulasi.

“Sehingga muncul spekualasi, wah ini Bu Ita (Hevearita) dikerjain, ini memang operasi politik, macam-macam spekulasinya,” jelasnya.

Kali ini, penyidik menggeledah kantor Dinas Sosial (Dinsos) yang berada di kompleks Balai Kota Semarang.

Usai penggeledahan, penyidik membawa sekitar tiga buah koper

Selain kantor Dinsos, penggeledahan juga dilakukan ruang Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Semarang yang berada di lantai 7 gedung Moch Ihsan di kompleks Balai Kota.

Dilansir Antara, penggeledahan hari ini merupakan lanjutan dari penggeledahan pada hari sebelumnya, Rabu 17 Juli 2024.

Diberitakan sebelumnya, pada Rabu kemarin, penyidik KPK menggeledah Kantor Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita. []

Selain kantor, penyidik KPK juga turut melakukan penggeledahan di rumah pribadi Wali Kota Semarang tersebut.

KPK menyebut penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan kasus pemerasan, gratifikasi, serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan empat orang telah dicegah berpergian ke luar negeri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut.

“Pencegahan atas nama empat orang, yaitu dua orang dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta,” kata Tessa, dikutip dari Kompas TV.

Meski demikian ia tidak menyebutkan empat nama orang yang dicegah tersebut. []

MAKASSAR, Eranasional.com – Tim penyidik Kejati Sulsel melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda berkaitan dengan dugaan kasus korupsi pembayaran ganti rugi lahan Bendungan Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Rabu, siang (2/8/2023).

Selain di Kantor ATR Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wajo, penggeledahan juga dilakukan di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Sulawesi Selatan di Makassar.

Khusus di BBWS Pompengan, tim penyidik menyita sebanyak 89 bundel dokumen. Penggeledahan berlangsung lebih dari satu jam.

Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi mengatakan, tim penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulsel telah melakukan tindakan penyidikan berupa penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejati Sulsel.

“Penggeldahab ini berdasar surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bernomor : Print-128/P.4.5/Fd.1/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023 dan Penetapan Penggeledahan Nomor: 2/PenPid.Sus-TPK-GLD/2023/PN Mks tanggal 01 Agustus 2023 dari Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar,” ungkap Soetarmi dalam keterangannya, Kamis (3/8/2023).

Dia menyebut, surat peritnah penggeledahan itu dilakukan pada 2 (dua) tempat berbeda.

Satu di Kantor BPN Wajo dan satunya di Kantor Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sulsel.

JAKARTA, Eranasional.com – Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membongkar bisnis baju bekas di wilayah Jakarta yang diimpor langsung dari luar negeri. Sebanyak 535 karung berisi baju bekas diamankan dari pemasok.

“Kami berhasil mengungkap ada 535 karung balpres atau pakaian dan barang bekas lainnya,” kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis dalam jumpa pers, Jumat (24/3/2023).

Auliansyah menjelaskan kasus tersebut bermula dari penangkapan salah satu pemasok bernama OW (24) di sebuah gudang baju bekas miliknya di wilayah Lapangan Pors, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada 58 karung baju bekas yang disita di lokasi.

Kasus ini diselidiki Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Victor Inkiriwang, menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak penyelundupan pakaian bekas yang merugikan pengusaha lokal.

Auliansyah menjelaskan OW mengimpor langsung baju bekas dari luar negeri, mulai China, Korea, hingga Amerika Serikat, melalui e-commerce Alibaba. Barang tersebut diketahui masuk secara ilegal melalui pelabuhan tikus untuk kemudian dijual di Jakarta.

“Ini semuanya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus. Mereka masuk dari pelabuhan tikus, tapi tidak tertutup kemungkinan mungkin bisa jadi di pelabuhan besar, ini masih kami mendalami,” ujarnya.

Setelahnya, polisi mengembangkan kasus penjualan barang bekas tersebut. Total 535 karung baju disita dalam perkara yang ada. Mulai gudang yang berlokasi di Karang Tengah, Tangerang, hingga di Cipondoh Kota Tangerang.

Selain itu, polisi menciduk di tengah jalan beberapa kendaraan yang kedapatan akan mengirimkan barang bekas tersebut. Auliansyah menyebut hingga kini pihaknya masih mendalami kasus yang ada dan mengejar para pemilik bisnis tersebut.

“Secara global, nilai barang yang telah diperdagangkan oleh para pelaku ini lebih kurang Rp 31,7 miliar. Ini yang berhasil kita amankan disini yang tadi sebanyak 535 bal,” imbuhnya.

Auliansyah menambahkan, pihaknya lebih fokus menindak pemasok barang bekas yang ada. Dengan demikian, penjualan barang bekas di Indonesia bisa dihentikan.

“Jadi kami memang sedang melakukan pendalaman dan akan terus melakukan pendalaman siapa pemain besarnya sehingga kalau pemain besarnya sudah kita lakukan penindakan kan tidak ada lagi sampai dengan warga kita atau masyarakat berjualan dengan skala kecil,” jelasnya.

Atas kasus tersebut, tersangka OW susah ditetapkan sebagai tersangka. OW dijerat Undang-Undang ITE dan perdagangan dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 5 tahun.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan tengah menggeledah gedung DPRD DKI Jakarta hari ini, Selasa (17/1/2023). Penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan tanah di Pulo Gebang.

“Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (17/1/2023).

Hanya saja, Ali belum menjelaskan lebih dalam mengenai giat penggeledahan kali ini. Dia hanya memastikan perkembangan dari giat tersebut bakal diungkapkan ke publik. “Perkembangannya akan kami sampaikan kembali,” tutur Ali.

Diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur oleh Perumda Sarana Jaya pada rentang waktu 2018-2019.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur yang menjerat Yoory telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam kasus ini, negara diduga mengalami kerugian sekitar ratusan miliar rupiah. “Untuk sementara jumlahnya ratusan miliar rupiah,” ujar Ali Fikri, Jumat (15/7/2022).

Ali belum mengungkapkan lebih lanjut soal detail nominal potensi kerugian keuangan negara dari kasus kali ini. Dikatakan, KPK masih terus melakukan penghitungan lebih lanjut serta mengumpulkan alat bukti pendukung lainnya.

“Tentu masih terus kami konfirmasi dan kumpulkan alat buktinya dari keterangan saksi-saksi yang terus kami agendakan pemeriksaan,” ungkapnya.

Dalam mengusut dugaan korupsi tersebut, telah ada saksi dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diperiksa oleh tim dari KPK.

“Sejauh ini tim telah memanggil saksi sebanyak 22 orang terdiri dari pegawai BPN, pegawai BUMD (badan usaha milik daerah), swasta, dan notaris,” tutur Ali.

Ali menjelaskan, pengadaan tanah yang tengah diusut KPK kali ini dilakukan oleh Perumda Sarana Jaya pada rentang waktu 2018-2019.

Dikatakan, KPK terus melakukan pengumpulan alat bukti dalam mengusut kasus dugaan korupsi pada pengadaan tanah tersebut, salah satunya melalui penjadwalan pemanggilan sejumlah saksi untuk diperiksa. **