Pernyataan ini menanggapi draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sempat memuat ketentuan tersebut.

Habib menjelaskan, pencantuman pasal penghinaan presiden dalam daftar yang bisa diselesaikan dengan restorative justice merupakan kekeliruan redaksi.

“Ada kesalahan dalam draft yang kami publikasikan. Pasal 77 seharusnya tidak mencantumkan pasal penghinaan presiden sebagai pasal yang bisa diselesaikan dengan RJ,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, 24 Maret 2025.

Dalam draf terbaru RUU KUHAP yang diterima, dua ketentuan dalam Pasal 77 telah dihapus.

Kedua ketentuan tersebut adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, serta tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dengan revisi ini, kini terdapat tujuh tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice.

Habib menegaskan bahwa seluruh fraksi di Komisi III sepakat bahwa pasal penghinaan presiden justru merupakan pasal yang penting dan tidak boleh diselesaikan dengan RJ.

“Kami pastikan hal ini tidak akan berubah saat pembahasan dan pengesahan RUU KUHAP,” tegasnya.

Habib juga menginformasikan bahwa draf terbaru RUU KUHAP telah dikirimkan kepada pemerintah. Pembahasan lebih lanjut rencananya akan dilakukan pada masa sidang berikutnya, setelah DPR memasuki masa reses.

Ia menargetkan pembahasan RUU ini dapat diselesaikan dalam satu hingga dua kali masa sidang.

“Kami berharap KUHAP yang baru bisa rampung secepat mungkin,” pungkasnya.[]

JAKARTA, Eranasional.com – Polri telah menerima sedikitnya 25 laporan terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilakukan akademisi Rocky Gerung.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan laporan itu diterima di Bareskrim Polri dan sejumlah polda. Rocky Gerung dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong (hoax) yang menyebabkan keonaran di masyarakat.

“Laporan yang masuk ke polisi terus bertambah. Sampai saat ini ada 25 laporan yang ada di Bareskrim dan sejumlah polda,” kata Djuhandhani, Kamis (10/8/2023).

Rincinya, lanjut Djuhandhani, dua laporan diterima Bareskrim Polri, empat laporan di Polda Metro Jaya, dan tiga laporan di Polda Sumatera Utara.

“Kemudian 11 laporan diterima Polda Kalimantan Timur, tiga laporan di Kalimantan Tengah, dan dua laporan lagi di Polda DI Yogyakarta,” tuturnya.

Kata dia, semua laporan itu ditarik ke Bareskrim Polri, karena semua laporan itu memiliki objek perkara dan terlapor yang sama yakni Rocky Gerung.

“Semua LP (laporan) ditarik ke Mabes Polri karena objek perkara dan terlapor orang yang sama,” jelas Djuhandhani.

JAKARTA, Eranasional.com – Relawan Jokowi beramai-ramai mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (31/7), untuk melaporkan pengamat politik Rocky Gerung dengan tuduhan mengina Presiden Jokowi. Hasilnya, laporannya ditolak polisi, tapi diarahkan untuk membuat aduan saja.

“Kita sudah selesai dari SPKT. Laporan kita tidak diterima, tapi dibuat dalam bentuk pengaduan. Pengaduan kita yang kita masukkan kepada pihak penyidik ya,” kata Sekjen Barisa Jokowi Presiden (Bara JP) Relly Reagen di Mabes Polri, Senin (31/7/2023).

Pengacara Bara JP, Ferry Manulang menambahkan, alasan polisi menolak laporan pihaknya harus ada klarifikasi dari Presiden Jokowi selalu pihak yang merasa dirugikan. Dan, kepolisian merasa tidak mungkin memanggil Jokowi untuk dimintai keterangan.

“Ini masih bentuk pengaduan masyarakat. Tapi masih ada kemungkinan besar ditingkatkan menjadi laporan. Bila penyidik telah menyambangi Pak Presiden untuk mengklarifikasi pengaduan kami,” jelasnya.

Adapun relawan Jokowi yang datang ke Bareskrim Polri yaitu Barikade 98, Foreder, Jokowi Nusantara, ABJ, JPKP, SOLMET, Relawan Indonesia Bersatu, Barisan Pembaharuan, AKAR, Indonesia Hari Ini (IHI), SEKNAS, dan Bara JP.

Ketua Umum Barikade 98 yang juga Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani memimpin laporan tersebut.

“Kami melihat video Rocky Gerung yang menyatakan Jokowi bajingan tolol. Ini adalah pernyataan yang bisa dikategorikan penghinaan terhadap Presiden, yang tentu kami menjadi bagian dari rakyat Indonesia merasa penghinaan, dan tidak bisa kami biarkan,” tegas Benny.

“Tidak boleh ada satu pun manusia di Republik ini mengatasnamakan apapun dengan gampangnya melakukan penghinaan kepada pihak lain terlebih kepada seorang Presiden,” pungkasnya.