“Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Brokennya ada yang 30, 35, 40 bahkan ada sampai 50 persen. Jadi tidak sesuai standar,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Dia memastikan akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.

“Kami sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung, setelah diperiksa ulang, datanya sama, hasilnya sama. Jadi, penegak hukum menindaklanjuti semua yang tidak sesuai dengan aturan,” kata Amran.

Dia menyebut berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto proses penegakan hukum harus berjalan. “Arahan Bapak Presiden, tindaklanjuti. Nanti kita akan rakortas, kita akan bahas lagi,” ujar Amran.

“Penyelidik sudah melakukan pemanggilan pada hari Rabu (pekan lalu),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna dalam keterangannya di Jakarta, dikutip pada Senin (28/7/2025).

Anang enggan memerinci nama-nama saksi yang dipanggil dalam kasus ini. Mereka berasal dari PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, PT Belitang Panen Raya, PT Unifood Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, dan PT Sentosa Utama Lestari (Javagroup).

“Yang dipanggil adalah pihak perusahaan, enam PT itu,” kata Anang.

Sebelumnya, Kejagung membuka penyelidikan soal pengoplosan beras dan penyimpangan harga jual beras. Perkara ini dibuka untuk menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto.

“Kejaksaan juga melalui tim Satgasus P3TPK pada Gedung Bundar telah memulai melakukan penyelidikan terkait penyimpangan ketidaksesuaian mutu dan harga beras berdasarkan standar nasional Indonesia dan harga eceran tertinggi, yaitu yang ditapkan oleh pemerintah,” jelas Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2025).

Anang mengatakan, pihaknya sudah memanggil enam saksi dalam perkara ini. Salah satunya berasal dari PT Wilmar Padi Indonesia.

“Yang pertama PT Wilmar Padi Indonesia, yang kedua PT Food Station, yang ketiga PT Belitang Panen Raya, keempat PT Unifood Candi Indonesia, kelima PT Subur Jaya Indotama, keenam PT Sentosa Utama Lestari (Javagroup),” ujar Anang.

Tak hanya mengamankan tiga orang pelaku yang sedang mengoplos gas, polisi juga berhasil menyita ratusan tabung gas elpiji yang telah dioplos serta alat-alat yang digunakan pelaku.

Meski sudah berkali-kali digerebek, pelaku pengoplosan gas bersubsidi seolah tak pernah jera beraksi. Mereka kembali digerebek di Kampung Rawa Jamur, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin dini hari.

“Barang bukti yang kami sita kurang lebih ada 300 tabung dari mulai tabung 3 kg, 5,5 kg tabung 12 kg hingga 55 kg,” ungkap Kapolsek Cileungsi Kompol Yohannes Redhoi Sigiro.

“Kami juga mengamankan selang suntik yang digunakan untuk memindahkan gas subsidi ke tabung gas nonsubsidi,” ungkapnya.

Menurut Yohannes, para pelaku ini telah beraksi selama tiga tahun terakhir. Mereka pun mampu mengoplos ratusan tabung dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp 4 juta per hari. Akibatnya, kerugian negara pun ditaksir mencapai Rp 4,5 miliar.

“Setelah kita interogasi, pelaku melancarkan aksi ini sudah tiga tahun dan dalam satu hari mereka menghasilkan keuntungan senilai Rp 4 juta rupiah,” ungkap Yohannes lagi.

Saat ini tim penyidik masih melakukan pendalaman terkait keterlibatan sejumlah pihak, termasuk agen penyalur gas subsidi yang menyuplai para pelaku. Pelaku dijerat dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman enam tahun penjara atau denda Rp 60 miliar.