JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 334 pelaku usaha di Indonesia terjerat kasus korupsi. Mayoritas pengusaha terjerat rasuah karena memainkan pengadaan barang dan jasa.

“Motifnya beragam. Mulai dari balas jasa atas pekerjaan atau pelayanan yang telah diberikan hingga tujuan untuk mempertahankan hubungan bisnis dalam jangka panjang,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Minggu, 7 November 2021.

Dilansir dari Medcom, Ghufron mengatakan mereka semua menyuap pejabat. Praktik suap merupakan kebiasaan buruk dalam pengerjaan proyek di Indonesia.

Kebiasaan buruk itu membuat KPK miris dengan dunia usaha di Indonesia. Pasalnya, kebiasaan menyuap pejabat untuk mendapatkan proyek bisa merusak pasar.

“Mengakibatkan inefisiensi proyek, kualitas yang buruk, serta harga barang atau jasa yang jauh di atas harga sebenarnya,” ujar Ghufron.

KPK memerintahkan kepala daerah menjauhi suap proyek dari pengusaha. Kepala daerah diminta membuat sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengerjaan proyek terkait pengadaan barang dan jasa.

Pengusaha juga diminta tidak mencari-cari celah korupsi dalam proyek terkait pengadaan barang dan jasa. Integritas kepala daerah diminta tidak dirusak pengusaha dengan pemberian uang suap.

KPK terus memantau pengerjaan proyek. Lembaga Antikorupsi tidak akan pandang bulu menindak pengusaha yang berani menyuap pejabat.

“KPK akan mengawal tugas dan fungsi kita sesuai dengan koridor wewenang dan tanggung jawab masing-masing,” tegas Ghufron.