Ketua Panitia Pesindon Batik Vibes 2026, Muhammad Salahuddin, mengungkapkan bahwa perhelatan ketujuh ini terasa sangat spesial berkat hadirnya dua poin utama dalam kirab budaya.

“Alhamdulillah event Pesindon Batik Vibes tahun ini terselenggara dengan baik. Ini penyelenggaraan ketujuh dan kita anggap spesial karena ada dua poin utama yang dikirab,” ujar Didin, panggilan akrabnya.

Didin menjelaskan bahwa poin pertama adalah gunungan batik sebagai simbol rasa syukur warga kampung batik atas keberadaan warisan budaya tersebut di Pekalongan.

“Gunungan kita simbolkan sebagai wujud rasa syukur kita sebagai pengusaha batik dan kampung batik akan adanya batik itu sendiri di Pesindon maupun di Pekalongan,” ungkapnya.

Poin kedua yang menjadi daya tarik utama adalah kirab kain batik sepanjang 116 meter hasil karya tulus pelajar SD dan SMP Kota Pekalongan.

“Batik 116 meter ini dikerjakan oleh anak-anak SD dengan sangat tulus. Walau mereka mungkin tak tahu teknik membatik, kita sangat menghargai nilainya dan kita kirabkan,” tambah Didin.

Kemeriahan semakin lengkap dengan adanya kolaborasi kebudayaan Arjati (Arab, Jawa, Tionghoa) yang menghadirkan Tari Sufi, Reog Ponorogo, hingga atraksi Liong Naga.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, turut memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras panitia pemuda yang dinilainya sangat visioner.

“Terus terang ini di luar ekspektasi saya, penampilannya luar biasa. Ini hasil kerja keras panitia karena kekompakan, gotong royong, dan kebersamaan,” puji Wali Kota Aaf, sapaan akrabnya.

Selain mengapresiasi kemeriahan acara, Wali Kota Aaf menekankan pentingnya komitmen bersama dalam meminimalisir pencemaran limbah industri batik di Pekalongan.

“Yang lebih penting adalah bagaimana Kota Pekalongan tetap mengangkat batiknya, tetapi kita terus melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir pencemaran limbahnya,” tegas Aaf.

Beliau menambahkan bahwa Pemkot mendukung penggunaan bahan ramah lingkungan, seperti penemuan lilin batik ramah lingkungan dari BRIN dan penggunaan warna alam.

“Pesindon Batik Vibes sukses sangat luar biasa. Salut untuk Mas Didin dan kawan-kawan, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik, kompak, dan meriah lagi,” pungkasnya. (em-aha)

Pernyataan itu disampaikan Miftah Sunandar dihadapan para pengurus serta perwakilan bidang Asosiasi Industri usai menggelar buka puasa bersama di Kantor Sekretariat Kadin Kota Depok, kawasan Jalan Rahman Hakim, Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa (3/3/2026).

“Saya akan mengantarkan kali ini lebih baik lagi. Makanya siapapun nanti yang terpilih supaya lebih fair, ya sudah kita percepat saja Musyawarah Kota, siapapun yang ingin mencalonkan dan mau berpasangan silahkan siapapun, yang terpenting sesuai dengan aturan persyaratan berlaku,” ujar Miftah dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (3/3/2026).

Langkah tersebut kata dia, diambil guna menjaga kondusifitas ditengah dinamika internal organisasi yang kini juga menjadi sorotan pengurus Kadin Provinsi Jawa Barat. Dia menegaskan bahwa dirinya juga tak memiliki kepentingan pribadi atau apapun terhadap pengambilan sikap tersebut.

“Kalau saya sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Dan saya sebagai ketua itu kemarin, saya juga hanya merekomendasikan hasil pleno apa yang disampaikan clear ya. Coba lihat, November, Desember, Januari kan tidak ada konflik apapun, betul tidak? Saya juga sudah jawab tidak ada urusan apapun, yang penting tadinya agar lebih baik,” katanya.

Namun, karena sempat ada hal bertentangan dengan Peraturan Organisasi (PO). Sehingga katanya, dia bersama pengurus harian lainnya terpaksa menggelar rapat pleno untuk mencabut rekomendasi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua yang sebelumnya diberikan kepada Edmond Johan.

“Rekomendasi Plt Ketua itu dicabut bukan karena Miftah, harus clear kan dulu nih ya bukan karena Miftah. Kalau saya mencabut itu tidak boleh, ini kan para pengurus harian yang gelar rapat pleno, yang hasilnya mencabut rekomendasi kemarin,” jelasnya.

Dia mengaku bahwa sebelumnya memang dirinya memberikan surat rekomendasi terkait Plt Ketua, dengan harapan Musyawarah Kota (Muskot) Kadin Depok yang akan digelar dalam waktu dekat ini dapat dipersiapkan lebih matang lagi dan berjalan baik sebagaimana mestinya.

“Dari November, Desember, Januari kan tadinya tak ada kendala ya. Tapi Februari kemarin saya mendapat kabar dari seluruh pengurus, bahwa ada terjadinya perubahan struktur kepengurusan, yang digantilah, bahkan yang dikeluarkan lah,” ungkap Miftah.

Maka dari itu, dia menilai apa yang dilakukan seorang Plt Ketua dianggap telah menyalahi aturan organisasi. Padahal, statusnya itu baru sebatas rekomendasi, terlebih belum adanya Surat Keputusan (SK) resmi yang diberikan Kadin Jawa Barat.

“Beliau saja belum ada SK nya, belum boleh gitu, kan itu persoalannya. Tapi kalau beliau sudah ada SK nya, ya silahkan saja mau diganti semua ya, sah-sah saja gitu. Lho ini saja SK nya belum ada, akhirnya kita rapat pengurus harian lah untuk mencabut rekomendasi itu atas koordinasi ke Jabar juga. Karena kita ini sebenarnya yang masih memiliki SK lama sampai Oktober 2026,” terangnya.

Maka, berdasarkan hasil rapat bersama pengurus harian. Dia berkesimpulan bahwa rekomendasi Plt Ketua yang sempat diberikan kepada Edmond Johan pada 25 Februari 2026 telah dinyatakan dicabut dan kembali kepada kepengurusan lama yang ada pada Surat Keputusan (SK) berlaku.

Sementara itu terkait persiapan Muskot, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Lingkungan Hidup, Pengembangan TJSP dan CSR Kadin Kota Depok, Sri Heryanti menerangkan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan persiapan bakal penjaringan Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC).

“Kita juga butuh kemantapan dan kemampuan, untuk menjaring para peserta yang akan mengikuti kompetisi nanti. Jadi kita masih dalam persiapan, ya kita tunggu saja,” ujar Sri Heryanti

Terkait mekanisme pembentukan tim Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC). Dirinya pun sejauh ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Kadin Kota Depok, karena hal tersebut masih merupakan wewenang Ketua hingga masa waktu kepengurusan habis.

“Sebetulnya masa berakhirnya kan dua bulan sebelum masa bakti habis itu sudah boleh. Tapi sekarang ini kan masih ada waktu sampai Oktober 2026, jadi kita persiapan mungkin di bulan April, Juli atau Agustus. Kalau sekarang persiapannya mungkin akan kita bentuk konsepnya dahulu lah nanti, agar kita juga tidak menyalahi aturan AD/ART dari Kadin Jawa Barat seperti itu,” pungkasnya. (**)

Pada perkembangannya, permasalahan tersebut juga mencuat setelah beredar luasnya surat resmi Kadin Jawa Barat dengan nomor 0043/WKU/II/2026 per tanggal 9 Februari 2026 yang menyatakan bahwa proses pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Kota Depok sisa masa bakti 2021 – 2026 ditangguhkan atau ditunda karena adanya beberapa faktor hal.

Alih-alih memperbaiki situasi internal, Plt. Ketua Kadin Kota Depok, Edmond Johan, justru tak bergeming tetap melaksanakan rencana pengukuhannya tersebut yang diganti dengan acara Konsolidasi Pra Pengukuhan Kadin Kota Depok masa bakti 2021-2026 yang digelar di Komplek Pemerintahan Kota Depok pada Kamis, (12/2/2026).

Bahkan tak sampai disitu, dikabarkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua yang seharusnya menjalani amanah dari hasil kesepakatan bersama rapat pleno pengurus. Dinilai malah, semakin bertindak menjadi-jadi dengan melampaui batas kewenangannya, salah satu yang mencolok yakni merombak struktural kepengurusan lama dengan yang baru tanpa melalui proses sebagaimana mestinya.

Menanggapi hal itu, Ketua Kadin Kota Depok masa bakti 2021-2026, Miftah Sunandar angkat bicara. Dia menegaskan bahwa berdasarkan dari hasil keputusan rapat pleno bersama pengurus harian Kadin Kota Depok pada 25 Februari 2026. Maka pihaknya memutuskan, untuk mencabut surat rekomendasi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua kepada Edmond Johan.

Pertimbangan itu kata Miftah, dilakukan guna mencegah terjadinya konflik internal berkepanjangan yang dapat merusak hubungan kerja sama organisasi dengan Pemerintah atau pihak manapun.

“Melalui rapat pleno, pertama kita putuskan untuk mencabut rekomendasi PLT Ketua Kadin Kota Depok, jadi tidak ada lagi yang mengaku PLT atau PJ atau apapun,” ujar Miftah Sunandar saat memberikan keterangan resminya kepada awak media, Jumat (27/2/2026).

Kaitan beredar luasnya berita mengenai adanya Surat Keputusan (SK) yang menjadi dasar legitimasi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Kadin Kota Depok kepada Edmond Johan. Miftah Sunandar membantah dirinya pernah memberikan Surat Keputusan (SK). Yang ada hanya memberikan mandat berupa surat rekomendasi kepada Edmond Johan.

“Hanya memberikan surat rekomendasi, sifatnya hanya merekomendasi bapak Edmond sebagai Plt atau Pjs Ketua Kadin Kota Depok masa bakti 2021-2026. Dan isi rekomendasinya itu ada dua, pertama beliau menjadi Plt Ketua dan rekom mempersiapkan Musyawarah Kota (Muskot) untuk dibawa ke Jawa Barat. Jadi saya tetap sebagai Ketuanya seperti SK yang ada, ingat itu perlu dipahami, ,” kata Miftah.

Kendati tugas rekomendasi tersebut belum berjalan, lanjut Miftah menilai justru jabatan Plt Ketua yang baru saja diembannya sudah melampaui batas kewenangannya.

“Belum apa-apa kok yang merekomendasikan sudah diganti lagi kan, ya cabut lagi. Anda saja belum jadi apa-apa baru dikasih begini, sudah mau ganti, ini kan salah jadi terbalik, maksud saya ini yang harus dipahami,” cetusnya.

Dia kembali menegaskan bahwa pihaknya sampai saat ini belum pernah memberikan Surat Keputusan terkait legitimasi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua, melainkan yang ada hanyalah surat rekomendasi. Oleh karena itu menurutnya, pengukuhan di internal kepengurusan dianggap tidak perlu ada.

“Sebab SK nya juga belum ada. Apalagi kemarin mau ada pengukuhan pengurusan, ini saya harus sampaikan. Jadi sebetulnya tidak perlu ada pengukuhan, tapi kalau bapak Edmond Johan sebagai Plt nya sudah ada SK nya, boleh dikukuhkan untuk simbol, boleh, tidak ada yang larang,” tandasnya.

Maka itu, dia bersama pengurus Kadin Kota Depok mengajak Plt.Ketua serta pengurus lainnya untuk kembali membangun organisasi. Terutama menuntaskan pekerjaan rumah (PR) yang ada di depan mata yakni mempersiapkan Musyawarah Kota (Muskot) Kadin Kota Depok yang rencananya akan dimulai tahapannya pada pertengahan 2026.

“Jadi kami berharap persiapan Muskot Kadin itu nantinya tidak ada konflik apapun. Itu saja kemarin kami sudah meminta arahan ke Kadin Jawa Barat, SK kita ini kan habisnya pada Oktober 2026, Muskot boleh dilakukan itu dua bulan sebelumnya berarti kan Agusus atau September 2026 kita akan melaksanakan Muskot. Brarti di bulan April besok kita akan membentuk panitia SC dan OC untuk mempersiapkan Muskot,” jelasnya.

Sementara tudingan adanya isu permasalahan sengketa hukum Kadin Jawa Barat yang menjadi faktor tertundanya pengukuhan. Perwakilan Pengurus Kadin Jawa Barat, Rudi Malau mengungkapkan bahwa tudingan itu benar karena sudah tidak adanya lagi permasalahan sengketa hukum di tubuh internal. Apa lagi kata dia, seluruh pengurus yang ada saat ini secara resmi telah dilantik Ketua Umum Kadin Pusat, Anindya Bakri, di Cirebon beberapa waktu lalu.

“Sudah tidak ada masalah lagi, karena saya juga dengan Pak Miftah Sunandar sama-sama sudah dilantik di Cirebon disaksikan juga oleh Gubernur Jabar, KDM, Ketua Umum Kadin Pusat, Kapolda dan Forkopimda setempat, semuanya ikut hadir di pelantikan itu, artinya secara definitif tidak ada masalah hukum,” ujar Rudi.

Dia menilai bahwa tudingan adanya permasalahan sengketa hukum di internal Kadin Jawa Barat sengaja dilontarkan, sehingga seolah-olah alasan itu merupakan kesalahan dari pihak lain. Padahal kata dia, Kadin Jawa Barat sudah jelas sebelumnya telah mengeluarkan surat resmi penundaan pengukuhan karena dengan dasar beberapa faktor hal.

“Kalau mau dilantik itu, jadi jangan seolah-olah Kadin Jabar yang disalahkan. Sebenarnya kesalahan itu yang saya ingat, karena saudara Edmond sudah diberikan surat resmi dari Kadin Jawa Barat pada hari Senin. Artinya hingga waktu empat hari kenapa tidak dipertimbangkan dahulu atau berkomunikasi dengan Kadin Jabar gitu, malah tetap menggelar acara Pra Pengukuhan,” bebernya.

Lebih lanjut Rudi juga mengklaim bahwa seluruh pengurus Kadin Jawa Barat juga telah mengantongi Surat Keputusan (SK) resmi dari Ketua Umum. Dan beberapa waktu lalu juga disampaikan melalui rapat pengurus harian, bahwa untuk Kadin Kota Depok di bawah Kadin Jabar agar segera mengawal persiapan program penting yaitu Musyawarah Kota (Muskot) yang rencananya akan dilaksanakan pada Agustus – September 2026 mendatang.

“Apalagi Ketua Umum Anindya Bakri, sudah menyatakan Kadin Depok akan diadakan Musyawarah Kota pada Agustus atau September 2026. Biar kondusif, kami dari Jabar diminta untuk antarkan ini ke Musyawarah Kota yang akan datang,” pungkasnya. (**)

Keputusan tersebut ditetapkan setelah Ardian Fajar Prastyawan terpilih secara Aklamasi yang sebelumnya telah melewati beberapa rangkaian proses mulai dari pendaftaran pengambilan dan pengembalian formulir pencalonan, verifikasi berkas persyaratan hingga digelarnya Muscab VII BPC HIPMI Kota Depok yang dilaksanakan, di kawasan Jalan Margonda Raya, Kota Depok pada Rabu (17/2/2026).

Ketua Terpilih BPC HIPMI Kota Depok, Ardian Fajar Prastyawan menerangkan bahwa langkah awal yang akan dilakukan setelah dirinya terpilih yaitu akan memperkuat struktur organisasi dan rekrutmen pengusaha di Kota Depok.

“Mungkin dalam beberapa waktu satu sampai dua bulan ke depan, kita akan coba bentuk kepengurusan baru dari kawan-kawan pengusaha, baik pengurus yang sudah ada dan juga akan melakukan beberapa rekrutmen lagi untuk pengusaha-pengusaha di Depok. Jadi kawan-kawan yang punya bisnis, punya usaha, mau berjejaring, ayo bersama-sama gabung di HIPMI Depok,” ujar Ardiansyah kepada awak media, usai mengikuti Muscab VII HIPMI Kota Depok, Rabu (17/2/2026).

Lebih lanjut Ardian juga memaparkan sejauh ini anggota BPC HIPMI Kota Depok yang tercatat berjumlah 81 orang. Maka itu, dia mengajak untuk membawa misi besar dalam rangka menjawab tantangan dari Pemerintah Kota Depok guna menciptakan ekosistem wirausaha yang masif.

“Targetnya, kita diberi target oleh Pak Wali Kota kalau bisa sampai akhir kepengurusan nanti tiga tahun ke depan bisa melahirkan 500 orang wirausaha baru di Kota Depok yang tergabung dalam wadah organisasi HIPMI Depok,” paparnya.

Mengenai program kerja, Ardian menegaskan dengan komitmen HIPMI yang notabene nya adalah mitra strategis Pemerintah. Yang menjadi salah satu fokus utamanya adalah membawa pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Depok bisa naik kelas melalui pendampingan dan akses permodalan.

“Salah satu program prioritas Pemkot itu adalah bagaimana caranya UMKM itu bisa naik kelas. Jadi ketika UMKM naik kelas, nah di situ HIPMI bisa berperan. Nanti kita akan mencoba membantu program-program Pemkot untuk bisa menaikkan kelas UMKM yang ada di Kota Depok. Caranya, UMKM yang banyak kita akan coba sortir data, jembatani dengan permodalan, kemudian juga dengan investor, dan dari sisi knowledge-nya nanti juga akan kita berikan pendampingan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum BPC HIPMI Kota Depok masa bakti 2023-2026, Herik Yosiswardinata menaruh harapan besar terhadap keberlanjutan kepemimpinan tersebut. Dia menekankan bahwa persatuan lebih penting untuk dikedepankan usai kontestasi Muscab berakhir.

“Seorang pemimpin harus melahirkan pemimpin baru. Pemimpin baru yang dilahirkan harus lebih baik, harus lebih besar dari pada dirinya. Artinya, kepengurusan nanti harus lebih baik dari kepengurusan sekarang. Itulah kesuksesan kita dikepengurusan sekarang,” harapnya.

Herik mengingatkan Ketua Umum terpilih nantinya juga harus bisa merangkul semua anggota yang telah tergabung guna kemajuan organisasi. Dirinya pun berpesan setelah Muscab usai, kini waktunya menjadi kesatuan gerbong untuk menjalani program-program yang akan dijalankan.

“Selanjutnya HIPMI Depok ke depan adalah HIPMI yang bersatu, merangkul. HIPMI itu bertanding untuk bersanding. Yang mungkin Muscab-nya bertanding, akan tapi setelah Muscab ini usai kita harus bersanding. Artinya semua teman-teman itu harus dirangkul, harus satu gerbong lagi, gerbong HIPMI Kota Depok,” tandasnya.

Selain itu, dia juga menitipkan sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) strategis, yang harus diperhatikan kepengurusan baru. Salah satunya yaitu pengukuhan HIPMI Perguruan Tinggi (PT) yang ada diberbagai kampus di Depok agar bisa mencetak pengusaha yang terdesain sejak dini.

“PR ke depan banyak pasti, yang namanya organisasi sangat dinamis. Tapi yang terpenting salah satunya nanti yaitu HIPMI PT (Perguruan Tinggi). Kita ada 21 kampus di Depok. Itu diperiode kita tidak sempat dikukuhkan. Insya Allah nanti diperiode kepengurusan berikutnya akan dikukuhkan di kampus-kampusnya. Pengusaha By Design, itu kita sudah desain dari tingkat kampus. Bagaimana dia bisa menjadi pengusaha yang besar, pengusaha yang tangguh ke depannya,” jelasnya.

Selain HIPMI Perguruan Tinggi, kata Herik adapun Pekerjaan Rumah (PR) berikutnya adalah mengenai Badan Otonom seperti HIPMI Womenpreneur, HIPMI Culinary, hingga komunitas olahraga seperti HIPMI Run dan Golf juga direncanakan akan segera dikukuhkan guna memperkuat jejaring pengusaha muda di Kota Depok.

Melalui sinergi kolaborasi antara pengusaha senior dan kader muda, ditambah dengan penguatan basis di Perguruan Tinggi. Pihaknya berharap hal tersebut menjadi fondasi kokoh bagi dunia usaha di Depok agar tidak hanya sekadar menjadi kota hunian, namun juga pusat inkubasi wirausaha tangguh di Jawa Barat. (**)

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Kadin Kota Depok, Edmond Johan usai menghadiri Konsolidasi Pra Pengukuhan Kadin Kota Depok masa bhakti 2021 – 2026 dengan mengangkat tajuk “ Ciptakan Dunia Usaha, UMKM yang Inklusif Menuju Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi yang digelar di Kantor Pemerintahan Kota Depok, Kamis (12/2/2026).

“Sebetulnya kalau pengukuhan itu kan hanya seremonial saja ya. Tetapi secara hukum Kepres Nomor 18 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kadin. Artinya Kadin Depok secara hukum sudah sah karena telah ditentukan melalui rapat pleno berdasarkan aturan Peraturan Organisasi (PO) Pasal 678,” ujar Edmond Johan kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

Lebih lanjut menurutnya, bahwa Kadin Kota Depok saat ini juga sudah menjalankan perannya sebagaimana mestinya yang telah diatur pada ketentuan termasuk dalam menentukan pergantian antar waktu kepengurusan.

“Karena untuk menentukan Ketua Kadin, para pengusaha Kota Depok yang menentukan. Bahwa pada 3 Desember 2025 dengan Peraturan Organisasi (PO) Pasal 678 untuk menentukan itu harus melalui rapat pleno. Lalu, 3 Desember 2025 kemarin kami telah menggelar rapat pleno dan menentukan saya menjadi Plt Ketua Kadin Depok,” kata Edmond.

Adapun terkait isu rencana agenda pengukuhan yang berubah menjadi konsolidasi. Edmond menjelaskan hal tersebut tak dapat dilaksanakan karena jika itu terpaksa dilakukan akan berdampak buruk kepada Kadin Depok. Karena kata dia, ditubuh internal Kadin Jawa Barat sendiri pun masih terdapat permasalahan hukum sehingga tidak memiliki legal standing,

“Kadin Jawa Barat pun, sampai sekarang masih bersengketa di Pengadilan, di PN Jaksel dan di Bandung. Kadin Jawa Barat yang sekarang itu tidak mempunyai legal standing, tidak mempunyai hak untuk mengukuhkan dan melantik Kadin daerah-daerah se-Jawa Barat. Karena dia pun belum sah, belum memiliki SK yang dikeluarkan oleh DPP,” jelasnya.

Mengenai status jabatan yang melekat pada Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Kadin Depok, Edmond menilai bahwa langkah tersebut sudah tepat dilakukan, karena dengan adanya pergantian antar waktu maka masa bakti kepengurusannya harus dijalankan hingga pada waktunya selesai sesuai dari Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Ketua Kadin Jawa Barat.

“Jadi saya pun sekarang masih pakai SK yang lama. Karena SK itu masih berlaku yang kemarin ditandatangani oleh Ketua Kadin Jabar. Karena saya Plt Ketua Kadin Depok meneruskan dari pada SK yang lama,”pungkasnya. (**)

Menkeu Purbaya mengambil langkah tersebut untuk mengurai benang kusut perizinan dan hambatan investasi, lewat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Progam-Program Pemerintah (P2SP).

“Yang lebih menarik lagi, mulai minggu depan kita akan membuka pengaduan khusus untuk para pelaku bisnis yang mengalami gangguan bisnis di seluruh Indonesia. Mereka akan bisa mulai mengadu minggu depan,” ungkapnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11).

“Kemenkeu akan memastikan mekanisme lengkap dan tata cara pelaporan tersebut akan dirilis secara resmi pada awal pekan depan. Minggu depannya lagi kita akan mulai sidangkan satu per satu, kasus per kasus,” jelas Purbaya.

Sang Bendahara Negara berharap hasil sidang dari masing-masing kasus yang dialami pengusaha bakal betul-betul mengurai masalah di lapangan.

Di sisi lain, Purbaya menjelaskan koordinasi Pokja 2 alias Satgas P2SP dengan Pokja 3 yang akan diluncurkan pemerintah.

Jika Satgas P2SP yang mengurus debottlenecking menemukan masalah terkait peraturan, mereka akan meluncurkannya ke Pokja 3 untuk diperbaiki.

“Kalau di atas kertas kan peraturan bagus-bagus, OSS ( online single submission ) ideal. Kalau saya dengar laporan kemarin bagus, semuanya lancar, tapi di lapangannya gak begitu. Investor belum masuk ke sini dan kita kalah dari Vietnam dan lain-lain,” tegasnya.

“Saya pikir setiap Senin atau Selasa saya akan sidang, mungkin 7 kasus-8 kasus setiap hari, nanti kita bereskan. Saya pikir akan membaik secara signifikan dalam setahun iklim usaha kita,” klaim Purbaya optimistis.

Jika iklim usaha sudah membaik, Purbaya mengatakan Indonesia bisa berharap pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Ia meyakini perekonomian Indonesia akan tumbuh 6 persen pada tahun 2026 mendatang.

Menurut Purbaya, jika perekonomian sudah melaju kencang, pemerintah baru bisa mengenakan pajak baru yang selama ini ditunda.

“Tentunya akan kita perhitungkan seperti apa nanti pajak yang pas buat masyarakat, buat kita, tanpa mengganggu momentum pertumbuhan yang terjadi,” tandasnya.

Dari data yang dihimpun Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), banyak pelaku usaha dari berbagai sektor melaporkan berbagai masalah teknis dan operasional yang serius terkait penggunaan aplikasi perpajakan baru tersebut.

Bahkan menurut Ketua Umum IWPI Rinto Setiyawan, ada beberapa usaha yang sempat mau tutup beroperasi akibat kendala coretax yang dialami.

“Kemarin ada yang telepon saya sudah mau tutup (usahanya) karena enggak bisa buat faktur, enggak bisa nagih. Akhirnya tiap hari ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) baru diprioritaskan,” kata Rinto dikutip dari Kontan.co.id, Minggu (26/1/2025).

Berdasarkan data laporan KONTAN dari IWPI, dunia usaha dari berbagai sektor banyak yang mengeluhkan kendala saat mengakses Coretax.

Misalnya saja dari salah satu pengusaha di Jakarta Selatan yang mengungkapkan frustasinya dikarenakan Coretax sering tidak stabil dan menyulitkan pelaku usaha yang membutuhkan kelancaran administrasi pajak.

Masalah serupa juga diungkapkan oleh perusahaan di bidang manufaktur. Ia mengaku, sistem Coretax sering mengalami blank page atau lambat merespons, sehingga memakan waktu yang berharga dalam proses operasional.

Sejumlah kalangan pengusaha tersebut bahkan menuding bahwa pelaksanaan sistem Coretax dilakukan tanpa persiapan matang, baik dari sisi teknis maupun tenaga pendukung.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan permohonan maafnya kepada Wajib Pajak atas kendala yang terjadi pada Coretax.

Dalam implementasi sebuah sistem baru, Sri Mulyani mengakui tidak dapat dipungkiri begitu banyak tantangan yang harus dihadapi.

Pihak pelapor kini akan kembali membuka laporan yang sempat diselesaikan dengan kesepakatan damai atau restorative justice beberapa waktu.

Upaya tersebut ditempuh lantaran Oscar hingga saat ini tidak menunjukkan itikad baik mengembalikan uang ratusan juta rupiah milik PT Batara Surya Semesta sesuai yang disepakati sebelumnya.

Pihak PT Batara Surya Semesta, mengatakan, dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan itu berawal dari kerja sama bisnis yang dilakukan pihaknya dengan Oscar dari PT Srimurni Surabaya.

“Dalam kerja sama itu Oscar tidak memenuhi kewajibannya membayarkan tagihan ke kami hingga kami membuat laporan ke Polda Metro Jaya pada April 2021, dengan nomor LP/1971/IV/YAN/2.5/2021/SKPT/PMJ tentang dugaan penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman empat tahun penjara,” katanya kepada wartawan, Selasa (12/11/2024)

Atas laporan tersebut, Oscar kemudian mengajukan upaya perdamaian atau restorative justice pada April 2022.

Saat itu dia menandatangani surat bermaterai dan menyatakan bersedia membayar utang dengan cara dicicil dan akan melunasi paling lambat Januari 2024.

Namun belakangan Oscar tidak konsisten dalam melakukan pembayaran. Bahkan, janji pelunasan pada Januari 2024 kembali dia hiraukan.

“Dia hanya membayarkan cicilan beberapa kali. Dari jumlah tagihan awal Rp1 miliar lebih, sekarang masih ada Rp836 juta yang belum dia bayarkan,” terangnya.

Berbagai upaya sudah ditempuh untuk meminta pertanggungjawaban dari Oscar. Hanya saja, kata pihak PT Batara Surya Semesta, semua upaya itu menemui kebuntuan.

“Tim sudah beberapa kali ke Surabaya. Oscar sempat menemui tapi tidak mau memberi kepastian kapan akan membayarkan utangnya. Belakangan Oscar malah selalu menghindar bahkan nomor ponselnya tidak bisa dihubungi,” ujarnya.

Pihak PT Batara Surya Semesta menilai, tindakan Oscar yang abai terhadap tanggungjawab membayar tagihan telah merugikan perusahaannya. Maka dari itu, Daniel berharap polisi kembali melanjutkan proses hukum terhadap laporan yang sempat dibuat

“Sampai sekarang laporannya kan belum dicabut karena memang si Oscar ini melanggar komitmennya. Tim kita akan kembali konsultasi dengan penyidik agar proses hukum berjalan,” katanya.

Sebab, akan khawatir, tindakan yang dilakukan Oscar terhadap perusahannya bisa menimpa perusahaan lain yang bekerja sama bisnis dengan Oscar.

“Kami ingin agar Oscar mendapatkan efek jera. Ksihan jika misalnya nanti ada korban-korban lainnya yang diperlakukan seperti perusahaan kami. Di satu sisi, uang tersebut akan digunakan untuk perputaran bisnis,” ungkapnya.

Sementara itu, ketika akan dikonfirmasi, nomor ponsel Oscar tidak aktif.

Insuri ibu dari Oskar membenarkan anaknya hingga kini masih belum bisa memenuhi janji untuk membayar tagihan kepada pihak Batara Surya Semesta.

Insuri menyebut ada alasanmengapa Oscar terkesan menghindar dan memutus komunikasi dengan pihak Batara. Dia memastikan, tindakan tersebut bukan berarti Oscar tak mau bertanggungjawab.

“Dia begitu (menghindar) karena malu belum bisa bayar. Tapi saya selalu bilang ke dia, punya utang wajib dibayar. Karena kami percaya adanya karma,” kata Insuri.

Insuri meminta kepada pihak Batara agar bersabar dan berbesar hati tidak membawa masalah ini ke ranah hukum, sebab bisa berdampak buruk untuk Oscar maupun untuk perusahaan.

“Kalau bisa diselesaikan secara baik-baik saja,” pungkas dia.

“Kepedulian sudah ditunjukkan mereka di berbagai bidang salah satunya di bidang kesehatan,” terang Plt Wali Kota Pekalongan, Salahudin di Ruang Jawa Hokokai Setda Kota Pekalongan, Rabu, 25 September 2024.

Para pengusaha terlibat dalam berbagai program seperti fasilitas BPJS, Bapak Asuh Anak Stunting, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

“Upaya tersebut alhamdulillah membuahkan hasil dari hasil penimbangan serentak angka stunting menurun hingga 5,7 persen dari 7 persen,” terang Salahudin.

Menurutnya hal ini perlu direvitalisasi dan ingatkan lagi kepedulian dunia usaha untuk hadir membersamai dan turut menyejahterakan masyarakat.

“Pemkot melalui Dinsos P2KB telah dibantu usaha perhotelan, rumah sakit, dan sebagainya. Kami sampaikan terima kasih telah peduli untuk generasi selanjutnya,” katanya.

Pemkot juga mengabarkan ke masyarakat bahwasanya perusahaan tak hanya pedut dengan karyawannya tapi juga membantu kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Dari bantuan para pengusaha pemkot lakukan mediasi agar terarah dan akuntabel, pengelolaan dana diolah Dinsos dan masuk ke Baznas. Dana disalurkan 100 % bahkan lebih karena pengelola juga membantu,” tukasnya. (em-aha)

Merespons hal itu, Menaker pun hanya tersenyum. Namun, dia menegaskan, cuti bersama bersifat fakultatif alias tidak diwajibkan bagi perusahaan dan karyawan.

“Terkait cuti, saya kira cuti ini, kan, sifatnya fakultatif. Jadi, dikembalikan kepada kesepakatan bersama di-internal perusahaan,” kata Menaker saat ditemui wartawan usai rapat di DPR, dikutip Selasa (21/5/2024).

Dan, Menaker menambahkan, hari libur nasional dan cuti bersama justru memberikan dampak pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui sektor pariwisata. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi muncul saat para pekerja yang sedang berlibur mengunjungi tempat wisata.

“Sebenarnya cuti dan libur bersama itu juga di samping untuk mendorong pertumbuhan ekonomi akibat tumbuhnya pariwisata yang semakin meningkat,” ujarnya.

“Karena para pekerja atau masyarakat Indonesia banyak menggunakan kesempatan berlibur (saat Hari Libur Nasional atau cuti bersama) untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata,” sebut Menaker.

Di sisi lain, Menaker menjelaskan, pemerintah menetapkan ibur dan cuti bersama berdasarkan pertimbangan.

Misalnya, libur nasional dan ncuti bersama Hari Raya Keagamaan. Penetapan libur keagamaan, ujarnya, sebagai bentuk toleransi antarumat beragama. Dan, penentuan libur serta cuti bersama keagamaan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Menteri Agama (Menag), Menteri PANRB, dan Menaker.

“Kalau libur, biasanya itu libur terkait hari raya keagamaan. Ini sebagai bentuk toleransi antarumat beragama yang diberi kesempatan pada hari tersebut untuk menjalankan sesuai dengan agamanya masing-masing,” jelasnya.

Sebelumnya, para pengusaha mendesak pemerintah untuk menghapus kebijakan cuti bersama atau menghapus libur untuk bidang usaha tertentu. Sebab, kegiatan ekonomi pada bidang usaha tersebut memiliki efek domino yang bisa mengganggu kegiatan usaha lainnya.

Hal itu disampaikan pengusaha nasional merespons kemacetan parah yang sempat terjadi di jalur menuju pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (15/5/2024). Kemacetan horor truk-truk kontainer di Jl. Raya Yos Sudarso – Sulawesi dan Jampea Tanjung Priok itu diklaim sebagai dampak dari libur panjang di pekan sebelumnya.

Terkait keamanan banyak yang mengeluhkan keamanan, ada salah satu pengusaha yang mengaku sudah memiliki empat penjaga keamanan namun tetap merasa khawatir saat kapalnya bersandar karena kurangnya penerangan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Anggota Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Mofid mengusulkan penerangan dan penanganan retensi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan, Senin 20 Mei 2024.

“Ruang retensi mulai pintu masuk sampai ujung untuk dijaga keamanan dan kenyamanannya saat kapal bersandar di sana,” katanya.

Disebutkan Mofid, ada berapa pengusaha memberikan masukan untuk penerangan karena meskipun sudah memiliki penjaga keamanan pihak pengusaha terus tidak nyaman atau khawatir.

“Kami usulkan awal bulan ini untuk dilaksanakan dan dimasukkan dalam anggaran program pemeliharaan atau pinjam anggaran lain kemudian ditutup di perubahan sehingga kondusivitas terus terjaga,” bebernya.

Mofid juga mengusulkan agar Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menyangkut tentang kinerja di daerah retensi untuk memberikan  perhatian lebih.

“Kalau bisa kapal masuk ke ruang retensi juga bisa memutar di retensi tersebut,” tukasnya. (em-aha)

Pengumpulan dukungan finansial ini terjadi secara spontan dalam acara syukuran dan halalbihalal KIKT yang berlangsung di Jakarta, Ahad, 28 April 2024. Penggalangan dipimpin oleh Maruarar Sirait, serta didampingi Ketua KIKT Garibaldi “Boy” Thohir, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, dan Wakil Ketua Umum III Kadin Shinta Kamdani.

“Setuju enggak kita gotong royong untuk memberikan penghargaan dan support bagi tim nasional kita. Setuju ya? Tapi ini sukarela ya, tidak ada paksaan,” kata Maruarar. “Kita KIKT juga harus support kepada yang membanggakan, jadi kita mulai dari grup saya, buat Tim Nasional Indonesia Rp 1 miliar.”

Inisiasi tersebut diikuti oleh tak kurang dari 23 pengusaha. Berikut di antaranya Maruara Sirait, Boy Thohir, Arsjad Rasjid, dan Shinta Kamdani, ada pula Sugianto Kusuma (Aguan) pemilik Agung Sedayu Group, Franky Widjaja pengelola Sinarmas Group, dan Anthony Salim bos Salim Group.

Lima sektor usaha itu adalah yang terdampak tarif pajak hiburan 40%-75% Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Surat Edaran bernomor 091/DPP GIPI/II/02/2024 tertanggal 12 Februari 2024 itu ditujukan kepada pelaku usaha diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa.

Isinya, secara garis besar ialah menyerukan kepada lima sektor usaha itu supaya membayar pajak sesuai tarif lama sambil menunggu proses hukum Pasal 58 ayat 2 UU HKPD selesai dibahas Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam skema tarif pajak hiburan khusus yang lama, seperti untuk lima sektor itu ditetapkan tanpa tarif minimal 40% dalam UU PDRD. UU itu hanya mematok batas maksimal tarif pajak 75% untuk hiburan khusus.

“Trennya di bulan Desember yang di bawah Rp1 juta agak menggembirakan sedikit, pertumbuhannya naik ke 5,7 persen yoy,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Purbaya menuturkan posisi pertumbuhan tabungan di bawah Rp1 juta pada Desember 2023 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan posisi di bulan November 2023 sebesar 2,17 persen.

Menurut dia, perkembangan tersebut menunjukkan pemulihan ekonomi berdampak bagi masyarakat di kelas bawah, sehingga mereka dapat mulai menambah tabungan.

“Ini kalau saya lihat setahun terakhir ini sudah di atas rata-rata setahun. Jadi, ada perbaikan sedikit di masyarakat yang incomenya di kelas bawah,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Popularitas Inara Rusli semakin menanjak, setelah dirinya memutuskan membuka cadar. Banyak orang yang tiba-tiba mengagumi sosok Inara Rusli.

Bahkan tak sedikit pengusaha yang berani membayar mahal hanya untuk ditemani makam malam oleh Inara.

Atas hal itu Inara sendiri tidak terlalu ambil pusing dengan berbagai bentuk ajakan yang datang. Yang pasti, ia hanya akan menanggapi ajakan dalam lingkup pekerjaan atau bisnis.

“Orang namanya ajak apa terserah ya, untuk saat ini tawaran-tawaran makan malam, jalan-jalan nanti dulu, aku lagi fokus kerjaan saja,” kata Inara Rusli, di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (12/6/2023).

Namun saat ditanya kriteria pendamping hidupnya di masa yang akan datang, Inara mengatakan dirinya mengidamkan sosok yang beriman, bertanggung jawab, dan menyayanginya serta anak-anaknya.

“Aku sih pengin tipe pasangan yang takut sama Allah, yang nggak cuma sayang sama aku, tapi sayang sama anak-anak juga dan bisa diandalkan jadi sosok imam dan pemimpin keluarga, pemimpin bukan cuma urusan dunia, tapi akhirat juga, bisa saling ngingetin,” sebut Inara.