JAKARTA, Eranasional.com – Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko terkait kepengurusan DPP Partai Demokrat. Dengan begitu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tetap menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Di kasus ini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan AHY menjadi pihak yang digugat oleh kubu Moeldoko.

Permohonan PK Moeldoko terdaftar dengan Nomor Perkara 128 PK/TUN/2023. Majelis hakim yang menanganinya adalah Lulik Tri Cahyaningrum dan Cerah Bangun, serta Panitera Pengganti Adi Irawan.

Untuk diketahui, Moeldoko mengklaim dirinya adalah Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang. Namun, pendaftaran kepengurusan DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko ditolak Kemenkum HAM.

Menyiasati itu, Moeldoko menggugat AD/ART Partai Demokrat kubu AHY yang disahkan Menkum HAM ke PTUN Jakarta. Apes, Moeldoko dinyatakan kalah di tingkat pertama.

Tak menyerahkan, Moeldoko menyatakan banding dan kasasi. Setali tiga uang, dia dinyatakan kalah. Dan, langkah terakhir kubu Moeldoko mengajukan PK ke MA. Hasilnya, PK Moeldoko ditolak.

Di sisi lain, AHY menegaskan pihaknya akan menghadapi segala upaya yang ditempuh Kepala Staf Kantor Presiden (KSP) Moeldoko yang ingin merebut kursi kepemimpinan Partai Demokrat, termasuk mengajukan PK.

AHY menyebut, sudah 16 kali pihaknya menang melawan Moeldoko. Dia meyakini tidak ada celah sedikit pun bagi Moeldoko untuk menang.

“Tim hukum kami meyakini, tidak ada celah sedikit pun secara hukum yang bisa memenangkan PK KSP Moeldoko,” ujar AHY.

JAKARTA, Eranasional.com – Mahkamah Agung (MA) menyunat hukuman koruptor Rp13 miliar, Augustinus Judianto, dari 8 tahun penjara menjadi 6 tahun penjara. Korupsi itu terkait proyek pemasangan pipa yang mendapatkan kucuran kredit dari bank.

Augustinus saat kasus tersebut terjadi adalah Komisaris PT Gatramas Internusa. Sedangkan Dirut PT Gatramas adalah Herry Gunawan, yang belakangan meninggal dunia. Kasus bermula saat Augustinus berkenalan dengan petinggi bank di Sumsel pada Januari 2014. Augustinus sesumbar mempunyai kontrak mengerjakan proyek pemasangan pipa senilai Rp 56 miliar.

Augustinus kemudian melobi bank di Sumatera Selatan untuk mau mengucurkan kreditnya ke PT Gatramas guna investasi modal sebesar Rp36 miliar dan pemasangan pipa Rp56 miliar. Sebagai jaminan, PT Gatramas menjaminkan tanah dan bangunan di Cianjur, Jawa Barat. Setelah melakukan serangkaian penelitian, akhirnya kredit cair pada 28 Mei 2014 yang dilakukan dalam beberapa tahap.

Belakangan, PT Gatramas mengalami gagal bayar. PT Gatramas menyurati bank di Sumsel pada 2016 agar diberi kelonggaran pembayaran. Usaha itu gagal. Akhirnya PT Gatramas dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 7 November 2017.

Saat dilelang, ternyata jaminan properti nilainya jauh di bawah nilai pinjaman. Tanah di Cianjur hanya laku dilelang Rp171 juta, dan properti lain hanya laku Rp1,9 miliar. Atas hal itu, PT Gatramas dinilai merugikan negara mencapai Rp13,4 miliar. Augustinus dimintai pertanggungjawaban di Pengadilan Negeri Palembang.

Pada 27 Februari 2020, Pengadilan Negeri Palembang menyatakan apa dilakukan oleh Augustinus merupakan wanprestasi dan merupakan perbuatan hukum perdata. Karena itu, dia dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging).

“Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum,” ucap Ketua Majelis Erma Suharti dengan anggota Adi Prasetyo dan Saipuddin Zahri.

Atas hal itu, Jaksa yang mengajukan tuntutan 12 tahun penjara tidak terima dan mengajukan kasasi. Pada 14 September 2020, Mahkamah Agung (MA) membalik keadaan. Majelis kasasi menghukum Augustinus Judianto dengan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Selain itu, majelis kasasi menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp13.425.034.897.